Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi IV DPR Papua, yang membidangi infrastruktur meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Papua, memberikan data pekerjaan pembangunan infrastruktur di Papua, tahun anggaran 2021.
Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup mengatakan selama ini pihaknya kesulitan melaksanakan fungsi pengawasan.
Sebab pihaknya belum memiliki data pembangunan infrastruktur oleh dinas terkait, termasuk pengerjaan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 di Papua.
“Kerena belum memiliki data jenis, dan lokasi setiap pekerja infrastruktur di dinas terkait, kami belum bisa melakukan monitoring. Kami belum tahu sejauh mana progresnya,” kata Sinut Busup, Kamis (29/4/2021).
Menurutnya, untuk kesiapan infrastruktur PON dan sarana penunjang, pengerjaannya mesti dipercepat agar rampung tepat waktu, atau sebelum pelaksanaan even olahraga nasional empat tahunan itu, awal Oktober 2021.
Katanya, hingga kini masih ada enam venue cabang olahraga PON yang pembangunannya belum rampung. Salah satunya venue dayung.
“Ini berdasarkan penyampaian Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, saat kami rapat bersama beberapa hari lalu,” ujarnya.
Sinut Busup mengatakan, selain itu sarana penunjang di sejumlah arena yang pengerjaannya telah rampung, belum tersedia, misalnya fasilitas air bersih.
“Ini semua mesti segera dirampungkan, karena waktu pelaksanaan PON tersisa empat atau lima bulan.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengatakan hal yang sama. Ia meminta Dinas PUPR Papua proaktif memberikan data akurat, agar pihaknya dapat melakukan pengawasan di lapangan.
“Selama ini, Komisi IV DPR Papua terkendala [saat melakukan pengawasan], karena kami tidak mendapat data akurat dari Dinas PUPR,” kata Herlin Monim beberapa hari lalu.
Menurutnya, meski setiap kegiatan ada dalam APBD, akan tetapi pihaknya mesti memilik data kegiatan apa saja yang sudah atau sedang dikerjakan, dan sejauh mana progresnya.
Katanya, setidaknya Komisi IV DPR Papua memiliki data pembanding, dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Ini dirasa penting, sebab pada tahun anggaran sebelumnya ada sejumlah anggaran dikembalikan ke kas daerah.
“Itukan menandakan ada pekerjaan yang tidak terlaksana. Yang tahu persis itu, adalah instansi teknis,” ujarnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
