4 mahasiswa yang ditangkap dalam pembubaran demo tolak pemekaran di Nabire dibebaskan

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepolisian Resor Nabire menangkap empat orang mahasiswa dalam pembubaran demonstrasi menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua di Nabire pada Kamis (31/3/2022). Keempat mahasiswa yang ditangkap polisi itu akhirnya dilepas dan dipulangkan pada Kamis malam. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Talenta Nabire, Dany Nawipa saat dihubungi jubi, Kamis malam. Nawipa mengatakan ada empat mahasiswa yang ditangkap polisi saat pembubaran demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua di Nabire pada Kamis. Menurutnya, massa demonstrasi menolak pemekaran Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibubarkan itu adalah massa yang berkumpul di Pasar Karang Tumaritis, Nabire. Ia menyatakan empat mahasiswa yang ditangkap polisi akhirnya telah dilepaskan dan dipulangkan pada Kamis malam. Baca juga: LBH Papua minta polisi yang menendang demonstran di Nabire ditangkap “Saya mendampingi mereka dari tadi siang hingga mereka di pulangkan pada pukul 19.20 WP malam ini. Mereka baru pulang ke rumah mereka,” kata Nawipa. Dany Nawipa menyatakan para mahasiswa yang ditangkap dan sempat diperiksa polisi itu dilepas dan dipulangkan dengan sejumlah luka. “Mereka pulang dari tahanan Polres Nabire dalam kondisi luka-luka di resta, mata, dahi, pelipis, dengan wajah memar hingga bengkak. Demonstrasi itu terjadi setelah Petisi Rakyat Papua (PRP) mengeluarkan imbauan agar semua komponen berdemonstrasi pada 1 April 2022 besok. Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua menggelar demonstrasi lebih awal pada Kamis. Baca juga: Demo tolak pemekaran Papua dibubarkan, sebagian demonstran sampaikan pernyataan di DPRD Nabire Oktovianus Tabuni dari Pos Bantuan Hukum Gratia menuturkan sejak Kamis pagi, ada empat lokasi pengumpulkan massa di Nabire. Keempat lokasi itu adalah Pasar Karang Tumaritis Nabire, depan kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswin) Nabire, depan Hotel Jepara II Wadio, dan perempatan SP1 Nabire. Menurut Tabuni, massa yang berkumpul di Pasar Karang Tumaritis itu sempat ditemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni. Saat itu, polisi menghadang mahasiswa, dan melarang mereka bergabung dengan massa aksi di Kantor DPRD Nabire. “Anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni hadir di Pasar Karang, untuk menerima aspirasi. Koordinator aksi [di Pasar Karang Tumaritis] menolak anggota DPRD, karena massa minta untuk berpawai sekaligus membacakan aspirasi langsung di Kantor DPRD Nabire,” kata Tabuni. Polisi menolak permintaan itu, dan melarang massa di Pasar Karang Tumaritis berpawai ke Kantor DPRD Nabire. “Saat massa hendak berjalan, terjadi kekacauan setelah polisi berusaha menangkap koordinator aksi dan menendang demonstran. Terjadi keributan dan kekacauan di Pasar Karang Tumarits Nabire,” kata Tabuni. Menurutnya, sebagian massa lain yang berada di Kantor DPRD Nabire akhirnya berhasil menyampaikan aspirasi mereka. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Persitoli juara Piala Pertiwi, Ketum PSSI puji totalitas Bupati Tolikara

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Mochamad Iriawan memuji totalitas Bupati Tolikara, Papua, Usman G Wanimbo, untuk memajukan sepak bola di wilayahnya. Pendapat itu dilontarkan pria yang biasa disapa Iwan Bule ini, usai Gabungan Sepak Bola Wanita (Galanita) Persitoli Tolikara juara Piala Pertiwi Cup 2021/2022, 28 Maret 2022. Dalam laga final yang berlangsung di Lapangan Sabilulungan Soreang, Bandung, Jawa Barat, Galanita Persitoli mengandaskan perlawanan Bangka Belitung (Babel) dengan skor 3-1. Iwan Bule mengatakan, kepala daerah lain mesti mencontoh Usman G Wanimbo dalam urusan memajukan dunia sepak bola. “Bung Usman juga harus berdedikasi untuk Papua secara umum. Selamat untuk Pemenang khususnya Persitoli Tolikara, Papua,” kata Iwan Bule saat dalam sambutannya saat penutupan Piala Pertiwi, usai laga final. Mochamad Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan, apabila membahas sepak bola putri, ia selalu respek terhadap Usman G Wanimbo. “Saya selalu hormat ke Pak Usman [Wanimbo], jika bicara kompetisi sepakbola putri. Beliau sangat total dalam sepakbola putri,” ucapnya. Katanya, sebagai seorang manejer Usman Wanimbo memiliki sikap luar biasa. Selalu memperlakukan pemainnya seperti anak sendiri. “Mestinya kepala daerah lain juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Tolikara ini, jika ingin sepak bola putrinya berprestasi. Ke depan, Pak Usman harus punya andil lebih. Jangan di sepak bola putri saja. Mesti berfikir global untuk sepak bola Papua,” ujarnya. Bupati Tolikara, Usman Wanimbo sejak dulu dikenal aktif dalam pembinaan bakat pemuda, khususnya sepak bola putri. Sejak dua periode menjabat bupati, Usman Wanimbo membawa Galanita Persitoli menjadi langganan juara. Pada Piala Pertiwi Cup 2019, Galanita Persitoli keluar sebagai juara. Saat Liga 1 Putri 2020, Galanita Persitoli menembus babak semifinal, medali emas PON 2021, dan juara Pertiwi Cup 2022. Ketua Umum Asoasiasi Sepak bola Wanita Indonesia (ASBWI), H. Nadaisyah, menyampaikan selamat kepada tim Persitoli atas keberhasilan mereka menjuarai turnamen Piala Pertiwi 2021/2022. “Selamat kepada tim Papua yang telah berhasil menjuarai Piala Pertiwi, telah bermain sportif dan membuktikan bahwa sepak bola wanita bisa unjuk gigi,” kata Nadaisyah. (*) Editor: Edho Sinaga

Widodo Cahyono Putra tetap yakin Persipura bisa cepat bangkit dan kembali ke Liga 1

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pelatih Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putra ikut merasakan kesedihan akibat terdegradasinya Persipura Jayapura di BRI Liga 1 2021 meski meraih kemenangan di laga terakhir. Widodo, yang juga seorang legenda sepak bola nasional seangkatan Ronny Wabia, seolah tak percaya Persipura terdegradasi. Ia menuturkan, sejak kompetisi masih di era perserikatan dan Galatama, dirinya sudah mengenal betul bagaimana potensialnya Persipura sebagai klub besar dengan banyak pemain berbakat dan prestasi. “Saya memang dari semenjak bermain di Warna Agung, saya sudah merasakan bahwa Persipura ini tim yang sangat bagus dan banyak talenta muda berbakat,” kata Widodo dalam konferensi pers usai pertandingan, Kamis (31/3/22). Kendati ikut menyayangkan terdegradasinya Persipura, Widodo tetap yakin tim Mutiara Hitam bisa cepat bangkit dan kembali promosi ke Liga 1. “Saya berharap dengan turunnya Persipura ini tidak akan lama lagi mereka bisa naik kembali ke Liga 1 lagi,” ujar Widodo. Persipura bermain spartan sejak menit awal saat bersua anak asuh Widodo di laga terakhir. Yustinus Pae dan kolega tak mau menyia-nyiakan momentum untuk menjaga peluang selamat dari degradasi. Alhasil, mereka bisa memetik kemenangan telak dengan skor 3-0. Widodo pun mengakui bagaimana ganasnya penampilan skuad Persipura di laga tadi. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. “Hasil yang kita dapat memang sangat mengecewakan, pemain juga sudah merasakan itu dan berjuang keras. Tapi hasil tidak berpihak kepada kita, terima kasih untuk pemain yang sudah berjuang keras di pertandingan terakhir dan mungkin kita bisa ketemu lagi di masa persiapan nanti,” pungkas Widodo. Persipura Jayapura akhirnya harus terlempar ke kasta kedua setelah kemenangan 3-0 atas Persita Tangerang, Kamis (31/3/22) tak mampu menyelamatkan mereka dari jerat degradasi di BRI Liga 1 2021. Pasalnya, disaat bersamaan, dua pesaing Persipura, Barito Putera berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1. Sementara PSS Sleman mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat Persipura tetap bertahan di peringkat 16 di bawah PSS dan Barito Putera. “Kita sudah berjuang dan lakukan apa yang sudah harus kita lakukan tapi itu tidak cukup menyelamatkan kita. Itu (degradasi) sudah terjadi walaupun mau bicara tapi kita tidak tahu apakah bisa kembali atau tidak. Saya tidak bisa bicara, tim ini sudah luar biasa,” ujar pelatih Pelatih Persipura, Angel Alfredo Vera. (*) Editor: Edho Sinaga

Walau menang tiga gol, Persipura tetap terdegradasi

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Persipura Jayapura akhirnya harus terlempar ke kasta kedua setelah kemenangan 3-0 atas Persita Tangerang, Kamis (31/3/22) tak mampu menyelamatkan mereka dari jerat degradasi di BRI Liga 1 2021. Pasalnya, disaat bersamaan, dua pesaing Persipura, Barito Putera berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1. Sementara PSS Sleman mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat Persipura tetap bertahan di peringkat 16 di bawah PSS dan Barito Putera. Merasa gagal menyelamatkan timnya dari degradasi, juru taktik Persipura, Angel Alfredo Vera hanya bisa menangis sedih di ruang konferensi pers usai pertandingan menghadapi Persita. Sambil mencucurkan air mata, Alfredo Vera mengatakan kalau tak ada lagi yang banyak ia komentari. Menurutnya, timnya sudah berjuang mati-matian, tapi hasil harus berakhir dengan kekecewaan. “Hari ini kita sudah menyelesaikan pertandingan dan bisa menang. Saya sudah tidak bisa bicara lagi, itu cuma bisa jadi panjang kalau bicara alasan, tapi dari yang kita bisa cerita itu covid yang sempat meningkat,” ungkap Vera. “Kita sudah berjuang dan lakukan apa yang sudah harus kita lakukan tapi itu tidak cukup menyelamatkan kita. Itu (degradasi) sudah terjadi walaupun mau bicara tapi kita tidak tahu apakah bisa kembali atau tidak. Saya tidak bisa bicara, tim ini sudah luar biasa,” ujar Vera. Di momen yang sama, Yustinus Pae (Tipa) juga tak bisa menutupi kekecewaannya. Tapi ia tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya yang sudah berhasil mengakhiri kompetisi dengan kemenangan. Tipa mengakui, ia dan kolega tak bisa banyak berbicara dan hanya merenung dengan nasib tragis ini. “Saya pikir hasilnya kita sama-sama sudah saksikan, kita sudah menang tapi kita patut syukuri hasil hari ini karena kita keluar sebagai pemenang. Kami dari pemain sementara ini masih merenungkan hasil ini karena mungkin saingan kami juga mendapatkan hasil baik. Kami tidak bisa bicara antar pemain, kami masih tidak percaya dengan hasil ini tapi ini adalah sepak bola,” kata Tipa. Degradasinya Persipura ini telah mencoreng sejarah besar tim berjulukan Mutiara Hitam itu. Selain menjadi pengoleksi gelar juara terbanyak di Liga Indonesia, Persipura juga sebelumnya tak pernah terdegradasi sejak promosi ke kompetisi profesional pada tahun 1993 silam. (*) Editor: Edho Sinaga

Tersangka korupsi dandes beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejari Jayawijaya

Papua No.1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, Kamis (31/3/2022), menyerahkan tersangka penyalahgunaan dana desa (dandes) yang merupakan Kepala Kampung Pugima berinisial DM (41 tahun), Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Papua, beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Muh. Safei A.B melalui Kasat Reskrim, AKP Matinetta di ruang kerjanya mengatakan kasus ini berdasarkan keluhan masyarakat di Kampung Pugima, yang merasa dirugikan karena tidak menerima apa yang menjadi harapan pemerintah, dengan bergulirnya dana desa. “Pada 2018 sampai 2019, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengalokasikan dana kampung kepada masing-masing kampung, dan bagi hasil pajak kepada pemerintah Kampung Pugima,” katanya. Ia menjelaskan, tersangka DM menyalahgunakan dandes tahun anggaran 2018 sebesar Rp 911.897.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 1.020.644.597, yang mana anggaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD Jayawijaya. Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan kampung tersebut, tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan, sehingga pada saat dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Jayawijaya, ditemukan jumlah kerugian negara sebesar Rp 1.206.709.280. Selama dalam penanganan kasus tersebut, saat dalam proses penyelidikan tersangka belum dilakukan upaya paksa penahanan. Setelah ditingkatkan ke proses penyidikan, kepolisian melakukan upaya paksa penahanan. “Ini sudah perpanjangan dari Pengadilan Negeri, karena kami diberi kewenangan oleh undang-undang selama 20 hari kemudian bisa diperpanjang 40 hari, jika ancamannya 9 tahun bisa perpanjang ke Pengadilan selama 60 hari penahanan,” kata Matinetta. Baca juga: Anggota TNI di Yalimo ditembak OTK, istri ikut jadi korban Pasal yang dikenakan kepada tersangka DM yaitu pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah/ditambah dalam Undang-Jndang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP pidana, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun untuk yang pasal 2 ayat 1. Sedangkan ayat 3 paling singkat setahun dan paling lama 20 tahun. “Ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah atau pembelajaran bagi kepala-kepala kampung yang lain, agar tidak melakukan upaya korupsi. Karena program dari pemerintah sudah jelas, sasarannya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Arnes Tomasila, SH mengatakan setelah tersangka diserahkan, maka telah menjadi tahanan Kejaksaan selama 20 hari ke depan, namun yang bersangkutan masih dititipkan di Rutan Polres. “Proses tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti ini sudah dilakukan. Tersangka [ditahan] selama 20 hari terhitung 31 Maret 2022,” katanya. Selama masa penahanan tersangka, kata dia, Kejaksaan akan berupaya secepatnya melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor di Jayapura. “Kami akan selesaikan terlebih dahulu surat dakwaan, sebagai dasar pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Jayapura untuk disidangkan,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura teken MoU dengan Yayasan Internet Indonesia

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jayapura, Papua, Gustaf Griapon mengatakan pihaknya telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Yayasan Internet Indonesia. Penandatanganan MoU ini dilakukan pada acara Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022 yang digelar oleh Kadin Indonesia, Yayasan Internet Indonesia, serta didukung oleh Pemerintah Kota Surakarta, Rabu (30/3/2022) kemarin. Gustaf mengatakan, MoU dengan Yayasan Internet Indonesia terkait pengembangan serta dukungan jaringan 5G, untuk akses internet pedesaan yang sebagiannya sedang berjalan. “Di Kabupaten Jayapura itu ada 139 kampung, 5 kelurahan dan 19 kecamatan. Dengan adanya teknologi terbaru ini, kami pasti akan melakukan sosialisasi,” jelas Gustaf, Kamis (31/3/2022). Dikatakan, dari hasil MoU ini, para mitra dari yayasan akan bekerja sama dengan BUMDes untuk melakukan survei lokasi. Baca juga: Petani kakao di Kabupaten Jayapura harap ada pembinaan berkelanjutan “Kerja sama ini juga memuat tentang pendampingan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat di kampung-kampung, sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya. Sementara itu, Chairman Yayasan Internet Indonesia, Jamalul Izza mengatakan dengan kerja sama ini yayasan akan memfasilitasi para mitra untuk melakukan survei pembangunan BTS khusus 5G di Kabupaten Jayapura. Penandatangan MoU ini juga melingkupi pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh Yayasan, melalui program Rumah Teknologi Indonesia kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Nantinya akan disurvei lebih dahulu oleh para mitra kami, lokasi-lokasi mana saja yang bisa dikembangkan jaringan 5G,” ucap Jamalul. Untuk diketahui, Yayasan Internet Indonesia merupakan usaha sosial yang memfokuskan pada isu-isu pemerataan akses internet. Yayasan ini didirikan sejak 2021 oleh Jamalul Izza dengan visi Internet untuk Semua. Beragam program terkait dengan visi itu dilakukan, seperti Rumah Teknologi, Berbagi Internet untuk Semua, Broadband Rakyat, dan lain sebagainya.(*) Editor: Kristianto Galuwo

Pemkot Jayapura ajukan dana Rp45 M untuk penanganan banjir

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengajukan dana sebesar Rp45 miliar untuk penanganan lokasi yang terdampak banjir dan longsor pada 7 Januari 2022. “Kami sudah kirim ke BNPB [Badan Nasional Penanggulangan Bencana] Pusat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa melaksanakan penanganan titik banjir dan longsor,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (31/3/2022). Dikatakan Rustan, dana tersebut digunakan untuk penanganan 32 kegiatan di ibukota Provinsi Papua tersebut, seperti jalan alternatif Skyline-Kolam Buaya, jalan di samping Kantor Wali Kota Jayapura, pengendalian banjir di depan Saga Mall, longsor di belakang SMA 4 Jayapura, banjir di Organda, dan longsor di Dok 9. “Longsor di jalan dan banjir belakang Batu Putih sudah 90 persen berjalan, di jalan alternatif Skyline-Kolam Buaya juga mau selesai perbaikannya, banjir di depan Saga tahap finishing, penanganan di Pasar Youtefa lama, dan pengerukan di kali Acai,” ujar Rustan. Dikatakan Rustan, penanganan fasilitas publik seperti jalan menjadi fokus utama agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, penanganan air bersih, begitu juga dengan pemberian bantuan kepada korban banjir dan longsor. “Saya berharap warga tidak lagi membuang sampah sembarangan dan menebang pohon di gunung karena itu menyebabkan banjir dan longsor. Saya juga minta warga tidak membangun rumah di bantaran sungai dan gunung karena berpotensi terjadinya korban jiwa dan hilangnya harta benda,” ujar Rustan. Baca juga: Jalan alternatif Skyline-Kolam Buaya rampung akhir Maret Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Asep mengatakan, dana Rp45 miliar tersebut adalah dana siap pakai di BNPB Pusat untuk penanganan banjir dan longsor. “Lokasi banjir dan longsor yang urgen bisa segera ditangani agar bisa dimanfaatkan kembali masyarakat. Mari kita sama-sama bersinergi atau bertanggung jawab dalam mencegah banjir dan longsor agar tidak terjadi lagi,” ujar Asep. Dikatakan Asep, sinergi antisipasi bencana alam sangat penting agar meminimalisasi dampak yang diakibatkan, yang menyebabkan korban jiwa dan hilangnya harta benda. “Kami juga imbau warga tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan,” ujar Asep. (*) Editor: Dewi Wulandari

Petani kakao di Kabupaten Jayapura harap ada pembinaan berkelanjutan

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Pembinaan bagi petani kakao di Kabupaten Jayapura, Papua, khususnya pada wilayah pembangunan III sebagai basis perkebunan kakao terbanyak di Kabupaten Jayapura, pada 10 tahun lalu berjalan baik dengan adanya program Gerakan Wajib Tanam Kakao (GWTK). Hal itu berubah drastis ketika terjadi perubahan iklim dan kebun kakao terserang hama, yang menghabiskan kakao sebanyak ratusan hektare. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Jayapura, Ganefo mengatakan saat ini para petani mulai membangun kembali kejayaan kakao, untuk itu para petani ingin disentuh dengan pembinaan yang berjalan aktif dan berkelanjutan. “Cara terbaru yang dilakukan dengan kakao komunal oleh para petani adalah sambung pucuk. Dari bibit dan benih sambung pucuk ini diyakini bisa tahan terhadap serangan hama,” ujar Ganefo di Sentani, Kamis (31/3/2022). Ganefo mengatakan bahwa pihaknya telah dikunjungi oleh salah satu lembaga dari Inggris, yang bekerja sama dengan Ekonomi Hijau untuk kemudian berkunjung ke kebun para petani kakao di wilayah pembangunan III. Baca juga: Perda Minol dan KLA diharapkan berjalan baik di Kabupaten Jayapura Dari kunjungan tersebut, para petani banyak menyampaikan tentang suka dan duka mereka dalam mengolah tanaman kakao ini, agar bisa berhasil diproduksi. “Bekal tanaman kakao komunal atau lokal yang selamat dari serangan hama, petani mencoba untuk melakukan sambung pucuk, berkali-kali dengan sabar dan rutin sambil membuka lahan untuk benih dan juga bibit yang sudah dilakukan penyambungan pucuk, ada harapan untuk mengembalikan kejayaan kakao di waktu mendatang,” katanya. Lanjutnya, NGO dari Inggris dan Ekonomi Hijau pada 2023 mendatang akan memberikan bantuan, bagi pembinaan petani kakao di Papua secara umum dan khususnya di Kabupaten. “Kami berdiskusi dan memberikan masukan agar program bantuan yang direncanakan pada 2023 mendatang, bisa sejalan dengan program pemerintah di Kabupaten Jayapura, agar pembinaan dan hasil yang ingin dicapai bisa terlihat jelas,” katanya. Sementara itu, Koordinator Barikade Kakao Papua, Kusnan menjelaskan, program pembinaan petani kakao bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura telah berlangsung sejak 1999, awalnya di Kampung Gemebs, Distrik Nimboran. Pada 2019 lalu, pembinaan petani masih berjalan dan 2021 lalu ada 150.900 pohon di Kampung Yakasip, Distrik Nimboran yang baru saja dikunjungi. Para petani binaan menyampaikan, dari hasil yang ditanam melalui program replanting sudah tiga kali panen yang dilakukan. “Selain budi daya tanaman kakao, program replanting ini juga harus terus dijalankan. Sehingga ekonomi dan kesejahteraan para petani bisa meningkat,” ucapnya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Dua gempa bumi mengguncang Kaledonia Baru

Papua No.1 News Portal | Jubi Kaledonia Baru, Jubi – Dua gempa bumi telah melanda pantai Kepulauan Loyalty Kaledonia Baru, menurut Survei Geologi AS. Gempa magnitudo 6,9 di kedalaman 10 kilometer dan terletak 279 km tenggara Kepulauan Loyalty sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Baca juga: Pemerintah Kepulauan Cook melonggarkan pembatasan Covid Gempa bumi berkekuatan 4,5 SR kedua terjadi sekitar satu setengah jam kemudian, 263km tenggara Kepulauan Loyalty. Tidak ada peringatan tsunami yang diluncurkan dan tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Gempa pertama awalnya dilaporkan menjadi gempa berkekuatan 6,7 tetapi USGS meningkatkannya menjadi 6,9 tidak lama kemudian. (rnz.co.nz) Editor: Kristianto Galuwo

Vanuatu mencatat kasus kematian pertama terkait Covid-19

Papua No.1 News Portal | Jubi Vanuatu, Jubi – Kementerian Kesehatan Vanuatu telah mengkonfirmasi dua kematian terkait Covid-19 pertama di negara itu. Menteri Bruno Lengkon mengatakan wanita berusia 22 tahun dan seorang anak laki-laki berusia lima tahun, memiliki kondisi bawaan yang menjadi dasar kematian terkait Covid-19 ini. Sementara ini Mr Lengkon belum mengkonfirmasi apakah wanita Port Vila tersebut telah divaksinasi. Ia mengatakan penyelidikan terus berlanjut. Sebanyak 341 kasus baru telah dilaporkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 287 di pulau Efate di provinsi Shefa dan 54 di Pulau Santo di Provinsi Sanma. Baca juga: Atlet angkat besi perempuan Samoa memecahkan tiga rekor Oseania Ini menjadikan jumlah total kasus yang dikonfirmasi sejak awal 2022 menjadi 3.128. Ada enam orang di rumah sakit di Port Vila – semuanya dalam kondisi stabil. Sementara itu, 20.000 vaksin AstraZeneca pertama telah dimusnahkan setelah kedaluwarsa. Kementerian Kesehatan mengatakan mereka tiba tepat waktu tetapi tidak segera digunakan. Dilaporkan bahwa masih ada banyak keraguan untuk divaksinasi, terutama di ibu kota. (rnz.co.nz) Editor: Kristianto Galuwo

Papua Nugini bangun relasi lebih erat dengan Indonesia

Papua No.1 News Portal | Jubi PNG, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape telah mengkonfirmasi pemerintahnya akan menyelesaikan hingga sembilan perjanjian dengan Jakarta, untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Marape berada di Indonesia dengan delegasi lebih dari 70 orang – sebagian besar mewakili sektor bisnis – untuk bertemu dengan mitranya Presiden Joko Widodo. Dia diperkirakan akan membahas usulan kemitraan dengan perusahaan Perminyakan Indonesia – Pertamina – untuk sumber bahan bakar alternatif di antara sejumlah masalah dalam agenda selama kunjungan yang berakhir pada Jumat. Marape mengatakan Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara kedua negara “akan sangat melengkapi agenda sosial-ekonomi Papua Nugini di masa depan dan menuai hasil nyata dalam jangka pendek hingga jangka panjang.” Baca juga: Selandia Baru dan Fiji menandatangani perjanjian kemitraan Tetapi direktur eksekutif PNG Think Tank Group Samson Komati mengatakan prioritas Marape campur aduk. “Kami memiliki semua masalah ini di negara ini dan Anda memiliki Perdana Menteri yang memimpin delegasi seperti ini. Ketika tempat kami tidak beres, dia pergi ke luar negeri. Saya pikir itu sangat sia-sia,” kata Komati. Komati mengatakan departemen pemerintah sedang berjuang untuk menjalankan fungsi inti mereka karena uang yang dialokasikan untuk mereka oleh negara belum sampai kepada mereka. (rnz.co.nz) Editor: Kristianto Galuwo

LBH Papua minta polisi yang menendang demonstran di Nabire ditangkap

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Demonstrasi menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua yang berlangsung di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, pada Kamis (31/3/2022) dibubarkan secara paksa oleh polisi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay meminta polisi yang memprovokasi dan menendang massa demonstrasi itu ditangkap. Emanuel Gobay menyatakan demonstrasi menolak encana pemekaran Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua yang berlangsung di Pasar Karang Tumaritis pada Kamis menjadi kacau karena polisi menarik paksa salah satu peserta aksi itu. Selain itu, juga ada polisi yang menendang salah satu demonstran. Gobay meminta Kepala Kepolisian Resor Nabire untuk menindak polisi yang mendatangi massa dan berusaha menangkap koordinator aksi, karena tindakan itu justru membuat massa marah dan menimbulkan kekacauan. “[Ada polisi yang] menarik salah satu peserta aksi Dan [ada] oknum polisi yang menendang peserta aksi, serta memukul,” kata Gobay. Baca juga: Demo tolak pemekaran Papua dibubarkan, sebagian demonstran sampaikan pernyataan di DPRD Nabire Gobay menyatakan tindakan polisi di Nabire itu melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tindakan polisi menendang dan memukul demonstran juga memenuhi unsur pidana pengeroyokan sebagai mana diatur Pasal 170 KUHP. Gobay menyatakan cara polisi menangani demonstrasi menolak pemekaran Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Nabire itu juga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok-pokok HAM. [Penanangan itu juga melanggar] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Gobay. Demonstrasi menolak pemekaran Papua dan Otsus Papua berlangsung di Nabire pada Kamis. Demonstrasi itu terjadi setelah Petisi Rakyat Papua (PRP) mengeluarkan imbauan agar rakyat Papua berdemontrasi menolak pemekaran Papua dan Otsus Papua pada 1 April 2022 besok, namun demonstrasi di Nabire justru berlangsung lebih awal pada Kamis. Baca juga: MRP: Benahi dulu kabupaten, baru bicara pemekaran provinsi di Tanah Papua Petisi Rakyat Papua adalah sebuah petisi yang menggalang dukungan rakyat Papua untuk menolak Otonomi Khusus Papua Jilid 2, dan menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua. PRP didukung 116 organisasi gerakan akar rumput, pemuda, mahasiswa, komunitas/paguyuban. Sedikitnya ada 718.179 rakyat Papua yang telah menyatakan dukungannya terhadap Petisi Rakyat Papua. Oktovianus Tabuni dari Pos Bantuan Hukum Gratia di Nabire menuturkan sejak Kamis pagi warga yang akan mengikuti aksi sudah berkumpul di empat lokasi berbeda. Keempat lokasi itu adalah Pasar Karang Tumaritis Nabire, depan kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswin) Nabire, depan Hotel Jepara II Wadio, dan perempatan SP1 Nabire. “Massa aksi yang berkumpul di Wadio, persisnya di depan Hotel Jepara II dan di kampus Uswim membubarkan diri, karena orang yang bergabung di sana sedikit. Mereka kemudian bergabung dengan massa yang berkumpul di Kantor DPRD Nabire, yang terletak di Kali bobo. Sedangkan yang berkumpul di perempatan SP1 banyak, dan sempat berdialog dengan polisi karena mereka minta anggota DPRD Nabire dihadirkan untuk menerima aspirasi Petisi Rakyat Papua,” kata Tabuni. Baca juga: Ribuan Rakyat Lanny Jaya tolak Otsus dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah Demonstrasi juga terjadi di Pasar Karang Tumaritis. Menurut Tabuni, anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni, sempat menemui para pengunjuk rasa di Pasar Karang Tumaritis itu. “Anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni hadir di Pasar Karang, untuk menerima aspirasi. Akan tetapi, koordinator aksi [di Pasar Karang Tumaritis] menolak anggota DPRD, karena massa minta untuk berpawai sekaligus membacakan aspirasi langsung di Kantor DPRD Nabire,”kata Tabuni. Akan tetapi, polisi menolak permintaan itu, dan melarang massa di Pasar Karang Tumaritis berpawai ke Kantor DPRD Nabire. “Saat massa hendak berjalan, terjadi kekacauan setelah polisi berusaha menangkap koordinator aksi dan menendang demonstran. Terjadi keributan dan kekacauan di Pasar Karang Tumarits Nabire,” kata Tabuni. Tabuni menuturkan polisi kemudian menembakkan sejumlah gas air mata dan tembakan peringatan. Tabuni menyatakan ia menerima informasi bahwa ada tiga hingga lima orang ditangkap polisi, termasuk koordinator aksi di Pasar Karang Tumaritis itu, dan sedang diinterogasi di Markas Kepolisian Resor Nabire. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Anggota TNI di Yalimo ditembak OTK, istri ikut jadi korban

Papua No.1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Seorang anggota TNI Pos Ramil Elelim di Yalimo, Papua, Sertu Eka Andrianto Hasugian, ditemukan meninggal dunia akibat ditembak oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di depan rumahnya, sekitar pukul 5 pagi WP, Kamis (31/3/2022). Selain Sertu Eka Andrianto Hasugian, istrinya yang bernama Sri Lestari juga turut menjadi korban. Sri terkena sabetan parang di bagian leher diduga oleh pelaku yang sama. Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Arif Budi Situmeang saat dikonfirmasi menjelaskan, hingga kini masih dilakukan penyelidikan karena kejadian pada dini hari, sehingga untuk saksi sendiri masih harus didalami. “Sertu Eka terkena tembakan di bagian dada tembus punggung sebanyak satu kali tembakan. Istrinya dibacok dari belakang bagian leher, anaknya yang berumur dua tahun pun jarinya putus akibat sabetan parang pelaku,” katanya. Dandim menyebut, peluru yang bersarang di tubuh anggota Babinsa tersebut adalah milik pelaku, karena korban tidak membawa/memegang senjata. Dari keterangan awal, pelaku lebih dari tiga orang. Baca juga: Pertikaian antarwarga di Jayawijaya akhirnya disepakati berdamai “Laporan kepolisian juga sudah dilakukan, karena ada korban juga dari tenaga kesehatan, yakni bidan yang merupakan istri dari Sertu Eka,” katanya. Setelah disemayamkan di Pos Ramil Elelim, kedua jenazah awalnya akan diterbangkan ke Jayapura, namun pesawat tidak bisa masuk karena cuaca buruk. Untuk itu, kata Dandim, sorenya kedua jenazah dibawa ke Wamena melalui jalur darat dan akan disemayamkan di Makodim 1702/Jayawijaya, dan keesokan harinya akan diterbangkan ke kampung halamannya. “Istri korban ini tenaga kesehatan, selama kerusuhan di Yalimo ibu ini tidak pernah tinggalkan Yalimo dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, saat seorang pengungsi di tempat pengungsian ada yang mau melahirkan, ibu ini yang memberikan pertolongan membantu persalinan,” katanya. Kapolres Yalimo, AKBP Hesman Napitupulu saat dikonfirmasi mengatakan hingga kini untuk pelaku penembakan dan pembacokan, masih dalam tahap pengembangan. “Korban sementara disemayamkan di Pos Ramil dan sore ini dievakuasi ke Wamena. Dari Wamena direncanakan dibawa ke Jayapura, untuk diterbangkan ke kampung halamannya di Jawa Timur. Hingga kini hanya ada saksi yang mendengarkan suara tembakan, tetapi kita masih kembangkan,” kata kapolres. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Demo tolak pemekaran Papua dibubarkan, sebagian demonstran sampaikan pernyataan di DPRD Nabire

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Oktovianus Tabuni dari Pos Bantuan Hukum Gratia di Nabire menyatakan polisi telah membubarkan secara paksa unjuk rasa massa yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Kamis (31/3/2022). Meskipun demikian, sebagian peserta demonstrasi yang sama berhasil menyampaikan pernyataan sikap mereka di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Nabire. Demonstrasi di Nabire itu terjadi setelah imbauan demonstrasi Petisi Rakyat Papua (PRP), sebuah petisi yang menggalang dukungan rakyat Papua untuk menolak Otonomi Khusus Papua Jilid 2, dan menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua. PRP didukung 116 organisasi gerakan akar rumput, pemuda, mahasiswa, komunitas/paguyuban. Sedikitnya ada 718.179 rakyat Papua yang telah menyatakan dukungannya terhadap Petisi Rakyat Papua. Sejak pekan lalu, Petisi Rakyat Papua menyerukan demonstrasi serentak untuk menolak Otonomi Khusus Papua, rencana pemekaran Papua, dan menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri. Imbauan PRP itu menyerukan demonstrasi digelar pada 1 April 2022, namun demonstrasi di Nabire justru berlangsung lebih awal pada Kamis. Baca juga: MRP: Benahi dulu kabupaten, baru bicara pemekaran provinsi di Tanah Papua Para peserta demonsrasi itu berkumpul di sejumlah lokasi sejak pukul 09.00 WP. Oktovianus Tabuni menuturkan sejak Kamis pagi warga yang akan mengikuti aksi sudah berkumpul di empat lokasi berbeda. Keempat lokasi itu adalah Pasar Karang Tumaritis Nabire, depan kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (Uswin) Nabire, depan Hotel Jepara II Wadio, dan perempatan SP1 Nabire. “Massa aksi yang berkumpul di Wadio, persisnya di depan Hotel Jepara II dan di kampus Uswim membubarkan diri, karena orang yang bergabung di sana sedikit. Mereka kemudian bergabung dengan massa yang berkumpul di Kantor DPRD Nabire, yang terletak di Kali bobo. Sedangkan yang berkumpul di perempatan SP1 banyak, dan sempat berdialog dengan polisi karena mereka minta anggota DPRD Nabire dihadirkan untuk menerima aspirasi Petisi Rakyat Papua,” kata Tabuni. Demonstrasi juga terjadi di Pasar Karang Tumaritis. Menurut Tabuni, anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni, sempat menemui para pengunjuk rasa di Pasar Karang Tumaritis itu. Baca juga: Ribuan Rakyat Lanny Jaya tolak Otsus dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah “Anggota DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi dan Cahaya Tambroni hadir di Pasar Karang, untuk menerima aspirasi. Akan tetapi, koordinator aksi [di Pasar Karang Tumaritis] menolak anggota DPRD, karena massa minta untuk berpawai sekaligus membacakan aspirasi langsung di Kantor DPRD Nabire,”kata Tabuni. Akan tetapi, polisi menolak permintaan itu, dan melarang massa di Pasar Karang Tumaritis berpawai ke Kantor DPRD Nabire. “Saat massa hendak berjalan, terjadi kekacauan setelah polisi berusaha menangkap koordinator aksi dan menendang demonstran. Terjadi keributan dan kekacauan di Pasar Karang Tumarits Nabire,” kata Tabuni. Tabuni menuturkan polisi kemudian menembakkan sejumlah gas air mata dan tembakan peringatan. Tabuni menyatakan ia menerima informasi bahwa ada tiga hingga lima orang ditangkap polisi, termasuk koordinator aksi di Pasar Karang Tumaritis itu, dan sedang diinterogasi di Markas Kepolisian Resor Nabire. Kendati demonstran di Pasar Karang Tumaritis dibubarkan oleh polisi, Tabuni menyatakan demonstrasi Petisi Rakyat Papua di Kantor DPRD Nabire berlangsung dengan damai. “Massa aksi yang di Kantor DPRD Nabire sudah membaca pernyataan sikap mereka,” kata Tabuni. Membatasi hak warga Tabuni mengkritik polisi yang menghalang-halangi warga Nabire yang ingin bergabung dengan demonstrasi Petisi Rakyat Papua. Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyatakan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. “Polisi juga mengeluarkan tembakan, itu penanganan yang buruk. Seharusnya polisi massa yang ingin bergabung dengan massa di DPRD Nabire, dengan truk supaya tidak ricuh,” ujar Tabuni. Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay menyatakan demonstrasi Petisi Rakyat Papua di Karang Tumaritis Nabire menjadi kacau karena polisi berusaha menangkap salah satu koordinator aksi itu. Ia meminta Kepala Kepolisian Resor Nabire untuk menindak polisi yang mendatangi massa dan berusaha menangkap koordinator aksi, karena tindakan itu justru membuat massa marah dan menimbulkan kekacauan. Baca juga: Petisi Rakyat Papua serukan aksi nasional tolak pemekaran Papua dan Otsus “[Ada polisi yang] menarik salah satu peserta aksi Dan [ada] oknum polisi yang menendang peserta aksi, serta memukul,” kata Gobay. Gobay menyatakan tindakan polisi di Nabire itu melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tindakan polisi menendang dan memukul demonstran juga memenuhi unsur pidana pengeroyokan sebagai mana diatur Pasal 170 KUHP. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Ratusan kios di kawasan Monas Jakarta hangus terbakar

Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Sebanyak 172 kios di kawasan Monas jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, hangus terbakar dalam musibah kebakaran, Kamis (31/3/2022) pagi. Kebakaran kios yang rata-rata menjual suvenir dan kuliner diduga akibat korsleting listrik. “Api diduga muncul dari lapak atau kios sepatu dan tas milik Pak Lubis, kemudian merambat dengan cepat karena banyak bahan mudah terbakar,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Kasudin Gulkarmat), Jakarta Pusat, Asril Rizal, (31/3/2022). Baca juga : Dua perusahaan penyebab kebakaran hutan ini digugat KLHK Kawasan padat penduduk di Palangka Raya dilanda kebakaran Kebakaran sumur minyak tradisional di Aceh timur lukai tiga pekerja Tim perwira piket menerima informasi kebakaran tersebut pada pukul 05.20 WIB. Kemudian, sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran. “Petugas berhasil mendinginkan lokasi pada pukul 05.50 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini,” kata Asril menambahkan. Asril menjelaskan, sebanyak 166 kios suvenir atau cenderamata dan enam kios kuliner hangus akibat kebakaran tersebut. “Akibat kebakaran 172 kios tersebut, kerugian diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar,” katanya. Kios Lenggang Jakarta yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut merupakan area “food court” di kawasan Monas yang lokasinya berada di Parkir IRTI. (*) Editor : Edi Faisol

Atletnya masuk skuad SEA Games, Dayung Papua masih jadi langganan Timnas

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Cabang olahraga (cabor) dayung menjadi yang terbanyak mengirimkan atletnya untuk kontingen Indonesia yang akan tampil di ajang SEA Games Hanoi, Vietnam, pada 12 – 23 Mei mendatang. Total dari 476 atlet yang akan dikirim, 30 atlet berasal dari dayung kano dan perahu naga, sementara dari dayung rowing sebanyak 34 atlet. Dari total 64 atlet dayung Indonesia itu, tiga di antaranya merupakan pedayung putri Papua. Mereka yakni Stevani Maysche Ibo, Sella Monim dan Ester Daimoy. Pelatih dayung Papua, Vines Kambay saat dikonfirmasi awak media Jubi mengatakan, dari delapan atlet dayung Papua yang dipanggil ke Pemusatan latihan nasional (Pelatnas), hanya tersisa tiga atlet yang dipersiapkan untuk SEA Games di Vietnam. “Kita ada tiga orang atlet yang dipanggil, sebenarnya ada sekitar delapan orang yang dipanggil ke Pelatnas kemarin tapi sebagian sudah dikembalikan. Dan sementara tersisa tiga orang. Sella Monim di nomor Kano, Stevani Maysche Ibo dan Ester Daimoy. Stevani dan Ester dari nomor Kayak. Rowing tidak ada,” kata Vines kepada awak media Jubi, Kamis (31/3/22). Baca juga: Atlet Dayung Papua Berjaya di Sea Games 2015 Hanya saja, Vines menuturkan, ada kabar yang beredar jika Ester Daimoy akan dipulangkan karena berdasarkan hasil tes terakhir tidak mencapai target waktu. “Cuma ada informasi katanya Ester mau dipulangkan karena hasil tes tidak menyentuh target waktu. Tapi nanti kita cek lagi apakah benar info tersebut,” ujarnya. Masuknya tiga pedayung putri Papua itu ke timnas SEA Games memperpanjang tradisi dayung Papua, yang mana diketahui dayung Papua selama beberapa tahun terakhir masih menjadi langganan tim nasional Indonesia. Vines mengungkapkan, walaupun hanya tiga atlet saja yang lolos ke skuad SEA Games, namun ia berharap perwakilan Papua tetap harus ada di timnas. “Kami berharap intinya perwakilan dari dayung Papua tetap ada di timnas Indonesia. Biar ke PON berikutnya kita bisa punya kans lagi untuk memberikan medali emas lagi, biar sekalian menambah jam terbang mereka untuk lebih bagus lagi,” ungkapnya. Sementara itu, Stevani Maysche Ibo, pedayung putri Papua yang sudah bermandikan prestasi di ajang nasional maupun di level Asia enggan membocorkan pemanggilannya ke timnas Indonesia. Ia mengaku belum tahu apakah namanya masuk dalam timnas SEA Games atau tidak. “Saya belum tahu ikut atau tidak, nanti kalau jadi ikut baru saya infokan. Soalnya saya juga baru dapat kabar tadi siang katanya mau TC ke Bulgaria. Cuma belum tahu itu pasti atau tidak. Kalau benar, berarti saya ikut ke SEA Games,” kata pedayung yang akrab disapa Vani itu. Pedayung putri Papua kerap menjadi primadona saat memperkuat timnas Indonesia di ajang SEA Games. Sebut saja, ada Erni Sokoy yang pernah mempersembahkan medali emas di SEA Games 2013 dan 2015. Prestasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Stevani Maysche Ibo dengan menyumbangkan medali emas dan dua perak bagi timnas Indonesia pada SEA Games 2019. (*) Editor: Syam Terrajana

Tiga atlet Perbakin Papua perkuat Timnas Indonesia di SEA Games Vietnam

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang SEA Games Hanoi, Vietnam pada Mei mendatang sudah diumumkan dalam seremonial yang berlangsung di Auditorium Wisma Menpora, Rabu (30/3/22) kemarin. Indonesia mengirimkan sebanyak 476 atlet dari 31 cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali menegaskan, jumlah cabor dan atlet yang dikirim tersebut merupakan hasil hitung-hitungan tim review yang terdiri dari KONI, KOI, Pakar dan Praktisi olahraga secara objektif. “Saya rasa cabor-cabor yang 31 ini sudah pernah berhadapan dengan tim review, sudah pernah di fit and proper, diuji oleh tim review. Sehingga meloloskan atlet dan jumlah kontingen yang seperti itu, dan seobjektif mungkin,” ujar Menpora Amali seperti dikutip dari rilis Kemenpora RI. Baca juga: Perjalanan Perbakin Papua dari bermitra, mandiri dan berprestasi Dari 476 atlet tersebut, Provinsi Papua sebagai peringkat ke-4 di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX ikut kebagian jatah perwakilan atletnya. Salah satunya yakni Persatuan Berburu dan Menembak Indonesia (Perbakin) Papua yang mengirimkan tiga atlet terbaiknya. Tiga atlet Perbakin Papua itu adalah Fany Febriana Wulandari spesialis pistol 10 meter dan 25 meter, Nourma Try Indriani kelas shotgun trap, dan Charlelis Manusama kelas running target. Wakil Sekretaris Perbakin Papua yang juga merangkap sebagai salah satu pelatih, Nanik mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan buah kerja keras dari ketiga atletnya itu yang terus giat berlatih dan juga membuahkan prestasi pada PON XX lalu. “Saya menilai itu merupakan buah kerja keras mereka, karena mereka terus giat berlatih dengan semangat, fisik, teknik dan seluruhnya, walaupun mereka sudah Ibu-ibu, tapi tidak pernah lelah dan bosan untuk berlatih dan terus berlatih,” kata Nanik kepada awak media Jubi, Kamis (31/3/22). Tiga atlet Perbakin Papua itu tergabung bersama 14 atlet dari daerah lainnya yang melengkapi daftar 17 atlet menembak Indonesia yang akan bertolak ke SEA Games Hanoi, Vietnam, pada 12-23 Mei mendatang. Sekadar informasi, ketiga atlet menembak Papua itu turut berandil besar dalam mempersembahkan prestasi terbaik bagi kontingen Papua di ajang PON XX lalu. Fany Febriana Wulandari menjadi atlet kontingen Papua yang menyumbangkan medali emas terbanyak dengan empat keping emas di nomor individual skeet women, team trap women, team double trap women, dan team skeet women serta satu medali perak di nomor individual double trap women. Nourma Try Indriani mempersembahkan dua medali emas dari nomor individual 10 meter running target women dan individual 10 meter running target mixed women. Sementara Charlelis Manusama menyumbangkan dua medali perak dari nomor individual 25 meter pistol women dan team 25 meter pistol women. Ketiganya ikut mengantarkan Perbakin Papua sebagai runner up di bawah Jawa Barat dengan mencatatkan sejarah baru di ajang PON dengan raihan 10 medali emas dan 9 medali perak. (*) Editor: Syam Terrajana

Belgia laporkan wabah flu burung, terjadi di Eropa beberapa pekan ini

Papua No.1 News Portal | Jubi Paris, Jubi – Belgia melaporkan wabah baru flu burung atau H5N1 yang sangat menular di sebuah peternakan. Wabah itu terjadi saat otoritas berharap mendapatkan kembali status bebas penyakit tersebut. Sedangkan Eropa mendeteksi sejumlah wabah baru flu burung dalam beberapa pekan belakangan yang bermula dari Prancis. Temuan itu saat Prancis melaporkan layanan dokter hewan mengalami kesulitan untuk membendung virus yang sangat menular itu. Wabah di Belgia yang ditemukan di Tielt, tak jauh dari Prancis, akan menjadi yang pertama tahun ini, demikian Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) pada Rabu (30/3/2022) kemarin. Baca juga : Ribuan bangau di Israel mati akibat flu burung Flu burung di AS lebih banyak ditemukan pada unggas liar Penularan flu burung ke manusia di Cina naik ahli waspadai varian baru Kantor berita Antara mengutip Reuters dari informasi otoritas Belgia menyebutkan Flu burung menyebabkan 193 burung mati dan pemusnahan hampir 19.000 hewan. Permohonan status bebas flu burung sangat menular Belgia diajukan pada 17 Maret dan saat ini masih dalam tinjauan OIE, demikian pernyataan badan pengawas rantai makanan Belgia FASFC di situs miliknya. (*) Editor : Edi Faisol

Cina berharap pertemuan para Menlu hasilkan kesepakan damai Afghanistan

Papua No.1 News Portal | Jubi Beijing, Jubi – Cina berharap pertemuan para menteri luar negeri dunia mampu menghasilkan kesepakan damai di Afghanistan. Hal itu disampaikan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan ketiga sejumlah menteri luar negeri di Tunxi, Provinsi Anhui, Kamis, (31/3/2022). “Negara-negara tetangga Afghanistan harus bisa bekerja dengan baik agar menghasilkan konsensus dan upaya koordinatif untuk mendukung rakyat Afghanistan membangun masa depannya yang lebih cerah,” kata Xi dalam pernyataan tertulisnya dikutip Antara. Baca juga : Cina bantah engambilalihan pangkalan militer AS di Afghanistan Jubir Taliban sebut libatkan Cina bangun kembali Afghanistan Puluhan warga Cina dari Afghanistan diketahui positif Covid-19 Xi menganggap Afghanistan sebagai tetangga bersama hal itu diungkap saat memberikan sambutan pembukaan pertemuan para menlu tetangga Afghanistan dan beberapa negara lainnya di wilayah Cina timur itu. “Kami membentuk komunitas untuk berbagi masa depan yang terikat oleh pergunungan dan sungai,” ujar Xi menambahkan. Ia menyebut perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran telah menjadi aspirasi rakyat Afghanistan. “Ini juga kepentingan bersama negara-negara di kawasan dan komunitas internasional,” kata pucuk pimpinan tertinggi Partai Komunis China (CPC) itu. Xi menegaskan negaranya selalu menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Afghanistan. Termasuk komitmen mendukung rakyat Afghanistan dalam menciptakan kembali perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di negaranya. “Sejak diluncurkan pada September lalu, mekanisme koordinasi antartetangga Afghanistan ini telah berperan konstruktif dalam mendukung masa transisi di Afghanistan agar berjalan stabil,” kata Xi menjelaskan. Tercatat Dewan Negara merangkap Menlu China Wang Yi menggelar pertemuan dengan enam negara tetangga Afghanistan, yakni Pakistan, Iran, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, di Anhui, untuk membahas situasi di Afghanistan. (*) Editor : Edi Faisol

Kapal pesiar listrik terbesar di dunia mulai berlayar perdana

Papua No.1 News Portal | Jubi Beijing, Jubi – Kapal pesiar bertenaga listrik yang disebut sebagai terbesar di dunia melakukan pelayaran perdana di Kota Yichang, Provinsi Hubei, Selasa (29/3/2022) kemarin. Kapal pesiar “Yangtze River-Three Gorges Dam 1” buatan Cina itu panjangnya mencapai 100 meter digerakkan oleh 15 unit baterai berkapasitas 7.500 kilowatt per jam dan dapat mengangkut 1.300 penumpang. Cina Three Gorges Cooperation sebagai perushaan pengembang kapal pesiar itu menyebut salah satu tekhnologi yang dibangun tersebut mampu berlayar sejauh 100 kilometer dengan kecepatan 16 kilometer per jam, “Pengisi daya juga dipasang di kapal tersebut yang dapat mengisi baterai kapal dalam tempo enam jam dengan menggunakan teknologi hydropower yang ramah lingkungan,” kata manajer Three Gorges Electric Energy Co Ltd, Zhang Yu, dikutip antara dari media penyiaran Cina, Kamis, (31/3/2022). Baca juga : Puluhan penumpang kapal pesiar Royal Caribbean positif Omicron Dua kapal pesiar ini jadi klaster baru Corona Dinyatakan bebas Corona kapal pesiar asal Norwegia berlabuh di Benoa Kapal tersebut mampu menghemat 530 ton bahan bakar setiap tahun yang berarti juga mengurangi emisi gas beracun lebih dari 1.600 ton setiap tahun. Sedangkan mesin kapal yang digerakkan listrik tersebut hanya menimbulkan sedikit getaran dan kebisingan sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi para penumpang. (*) Editor : Edi Faisol

HUT ke 76 TNI AU, Lanud Sila Papare gelar donor darah massal.

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi-Dalam rangka HUT TNI AU yang ke 76, menggelar aksi donor darah massal. menargetkan 174 pedonor untuk mendapatkan 250 kantong darah. ” Kita belum tahu berapa banyak darah yang sudah terkumpulkan. Untuk PMI kabupaten saat ini masih terkendala persediaan darah A dan B,” kata Kepala unit donor darah (UDD) kabupaten. Jayapura, Yeri Mandang, Kamis (31/3/2022) Kata Yeri, permintaan di PMI kabupaten itu ada banyak. Sementara persediaan sangat kurang. Baca juga: Persediaan darah menipis, PMI Nabire butuh dukungan semua pihak “Paling itu ada 7-10 kantong darah perhari dan paling banyak permintaan itu darah O,” ucapnya. Paling langka di Kabupaten Jayapura adallah persediaan golongan darah A. Permintaan paling tinggi itu golongan darah A dan B. Namun itu pun sesuai permintaan dan juga tergantung pedonor., ” ujarnya Sampai saat ini ada masyakarat yang belum paham cara mendonorkan darah. “Kesadaran warga untuk melakukan donor darah masih kurang, biasanya dari instansi-instansi yang melakukan bakti sosial, kalau donor suka rela itu tertentu saja,” ujar Mandang. Mayor. Kes. Dr. Yudhitya, dr kesehatan Lanud Silas papare, Sampai dari kegiatan itu pihaknya mendapatkan 130 kantong darah. “Kita melibatkan banyak orang, ada Basarnas, TNI , Lantamal, dan juga bekerja sama dengan TNI AU. Dan kita juga bekerja sama dengan PMI kabupaten Jayapura. ,” ucap Yudhitya.(*) Editor: Syam Terrajana

Hadiri Rakernas KSPSI, Airlangga Hartarto minta pengusaha bayar THR

Jakarta,– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi peran buruh atau pekerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, buruh berkontribusi membuat perekonomian Indonesia pada 2021 semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (yoy). Menko Airlangga menegaskan, pemerintah telah meminta dan mengarahkan seluruh asosiasi pengusaha utnuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi pemerintah terhadap peran pekerja Indonesia. “Pemerintah mengarahkan kepada semua asosiasi pengusaha, seperti APINDO dan KADIN, untuk memberikan THR kepada pekerjanya masing-masing di Lebaran tahun ini. Diharapkan THR ini akan membantu kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 ini,” tutur Airlangga saat “Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Kongres X KSPSI Tahun 2022”, di Jakarta, Rabu (30/3). Airlangga menambahkan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah mulai pulih. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya angka pengangguran dari 7,07 persen (Agustus 2020) menjadi 6,49 persen (Agustus 2021). Penurunan pengangguran tersebut ditunjang dengan meningkatnya lapangan kerja selama 2021 yang mencapai 2,59 juta. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengakselerasi penerapan teknologi digital di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap berbagai pekerjaan dan sektor usaha di masa depan. Banyak kegiatan usaha beralih ke teknologi digital, membatasi pekerja dan jam kerja, dan menghindari kontak langsung. Peralihan tersebut berdampak pada kondisi pasar kerja. Berdasarkan laporan World Economic Forum – Future of Jobs 2020 diperkirakan ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan tergantikan mesin dan akan muncul 97 juta pekerjaan baru yang melibatkan manusia, mesin, dan algoritma sebelum 2025. Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menyebutkan pada Kuartal II 2020 ada sebanyak 195 juta pekerja telah tergantikan dengan perubahan yang semakin cepat. Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yakni pada 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara 68,1 persen jumlah penduduk. Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2021, terdapat sebanyak 9,1 juta orang menganggur dan 1,93 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan setiap tahun dan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun. “Untuk mengantisipasinya, pemerintah telah berupaya mereformasi struktural melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif,” ujar Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja. Yakni, melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan fleksibilitas jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Pemerintah pun tetap menjamin hak-hak pekerja, seperti memperoleh upah yang layak, kebebasan berserikat, memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan terpenuhinya pesangon saat terkena PHK. Selain itu, Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan mengatur ketentuan pemberian kompensasi kepada mereka ketika masa kontraknya telah selesai. Terobosan lain adalah penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP ini akan memberi perlindungan bagi pekerja ter-PHK agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kompetensi, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru. “Tambahan program ini tidak akan menambah beban pekerja karena iurannya ditanggung pemerintah,” jelas Menko Airlangga. Program JKP memberikan tiga manfaat berupa uang tunai sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Melalui tiga manfaat tersebut, diharapkan pekerja yang ter-PHK dapat kembali masuk ke pasar kerja. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, pemerintah juga menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT). Manfaat uang tunai yang diterima, bagi pekerja yang pensiun dengan upah Rp 5 juta per bulan dan masa kerja 10 tahun akan mencapai Rp 133.587.781. Dengan manfaat tersebut, pekerja tetap akan memperoleh perlindungan saat memasuki usia tidak produktif lagi dan mencegah terjadinya kemiskinan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas para pekerja, melalui program Kartu Prakerja. Program ini ditargetkan kepada pencari kerja, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan, pekerja informal, maupun pekerja migran Indonesia yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam bekerja. Sejak 2020 hingga 2021, tercatat sebanyak 11.440.629 orang telah menerima Kartu Prakerja dengan jumlah insentif yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 27,48 triliun. Seluruh upaya ini, akan menjadi pendorong meningkatnya kesejahteraan pekerja di Indonesia. Keberhasilan upaya tersebut juga tidak lepas dari peran Serikat Pekerja/Buruh. “Hadirnya Serikat Pekerja/Buruh akan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya,” tegas Airlangga. (Advertorial/*)

UNRIYO mewisuda 565 mahasiswa, 7 mahasiswa asal Papua raih cumlaude

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) mewisuda 565 mahasiswa, 35 di antaranya wisudawan/wisudawati berasal dari Papua. Tujuh orang dari mereka berhasil meraih cumlaude atau wisuda dengan kehormatan dengan memiliki IPK tinggi. Kebahagiaan begitu jelas terpancar dari raut wajah para wisudawan/wisudawati UNRIYO asal Papua di Halaman Hotel and Convention Babarsari, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa 29 Maret 2022, tempat berlangsungnya acara wisuda. Wisuda ke-23 UNRIYO ini dilaksanakan dengan penuh khidmad, baik secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum acara wisuda luring dimulai, seluruh peserta yang hadir dalam prosesi wisuda ini telah melewati pemeriksaan Kesehatan yang ketat dan dipastikan negatif dari Covid-19. Sementara itu wisuda daring dilaksanakan melalui zoom dan disiarkan langsung melalui channel YouTube PMB UNRIYO sehingga dapat diakses oleh para orang tua, kerabat, dan masyarakat luas. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Fransiska Lanni, MS menyampaikan dari 565 wisudawan, 121 lulusan menyandang predikat cumlaude. “Sebanyak 35 wisudawan/wisudawati berasal dari Papua, tujuh di antaranya lulus dengan predikat cumlaude,” kata Fransiska Lanni dalam rilis media, Kamis (31/3/2022). Para lulusan ini berasal dari 10 kabupaten yaitu Nabire, Merauke, Yapen Waropen, Jayawijaya, Mimika, Jayapura, Biak Numfor, Mappi, Yakuhimo. Fransiska Lanni menyebut hingga saat ini telah terdapat 196 Lulusan UNRIYO yang berasal dari Papua. Sebagian besar dari para alumni tersebut kembali ke daerah masing-masing, dan telah bekerja baik di Pemerintah, BUMN, Swasta maupun menjadi wirausaha. Rektor UNRIYO, Prof. Dr. dr. Santoso, MS., Sp.Ok dalam sambutannya berpesan kepada wisudawan agar dapat bermanfaat dan menjadi solusi setiap permasalahan di masyarakat. “Apa yang saudara dapatkan merupakan awal dari pengabdian dan menjadi dasar sumbangan saudara ikut dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu Saudara”, kata Prof Santoso. Baca juga: Menyoal nasib 407 ribuan anak Papua yang tidak sekolah Perjuangan Leonardus Tumuka, putra Komoro, Papua pertama bergelar doktor “Para lulusan terbaik UNRIYO pada wisuda periode ini diharapkan dapat menjadi agen pembaharu (agent of change) dalam membangun masyarakat Indonesia,” ujar Prof Santoso. Fransiska Lanni menambahkan para lulusan cumlaude asal Papua tersebut sebanyak tujuh orang dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana yakni Imanuel Fina (IPK 3,55). Rianti Alma Sari Tanne (IPK 3,75). Putri Widya Hardyanti (IPK 3,56) dan Charista Millenia Bintari (IPK 3,57). Kemudian dari Prodi Keperawatan Program Sarjana. Ardi Ardana (IPK 3,85) Merida Dwi Cahyaningsih (3,53) dan Kesya Karla Debora Melles (IPK 3.56). Lanni mengatakan UNRIYO sangat bangga dan merasa beruntung dapat ikut berkontribusi melahirkan para cendekia yang akan membangun daerah, khususnya putra-putri dari Papua. Setiap tahun, jumlah mahasiswa baru UNRIYO asal Papua terus meningkat, baik tugas belajar maupun mandiri. Pemerintah Kabupaten Merauke yang menjalin kerjasama sejak tahun 2019 yang setiap tahunnya mengirim putra putri terbaiknya untuk kuliah di UNRIYO, baik di Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Wakil Rektor 2 Bidang Non Akademik, Dr. Setiyanto, DEA menambahkan kepercayaan masyarakat pada UNRIYO mendorong pihaknya untuk semakin meningkatkan kualitas. Peningkatan mutu akademik dan jangkauan kerjasama guna pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bagi civitas akademika Universitas Respati Yogyakarta merupakan salah satu program inti. Dr. Setiyanto mengatakan UNRIYO telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi perguruan tinggi baik PT dalam negeri maupun PT luar negeri. Pada awal bulan Maret 2021 telah dilaksanakan penandatanganan MoA antara FISE UNRIYO dengan School of Business, Accountancy, and Hospitality Management dan School of arts, Science, and Teacher Education St. Paul University Philippines kerjasama berupa penyelenggaraan kuliah bersama secara daring berfokus pada Prodi Akuntansi dan Sastra Inggris. “Bulan Agustus 2021 lalu kami juga telah menandatangani MoU dan MoA dengan National Taipei University of Nursing and Health Sciences,” katanya menginformasikan. (*) Editor: Syam Terrajana

Kejaksaan Bekasi tangkap pegawai BPK, dugaan pemerasan

Papua No.1 News Portal | Jubi Bekasi, Jubi– Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengatakan telah menangkap dua orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penangkapan itu bermula saat BPK Perwakilan Jawa Barat menggelar pemeriksaan rutin pada Desember 2021. “Ada temuan BPK Perwakilan Jawa Barat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, terduga pelaku APS meminta uang sejumlah Rp20 juta kepada masing-masing Puskesmas dengan total 17 Puskesmas dan Rp500 juta pada RSUD Cabangbungin,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas, dikutip Antara Kamis, (31/3/2022). Baca juga : Gubernur kukuhkan kepala BPKP Papua 20 tahun dana Otsus di Papua dan Papua Barat BPKP penggunaan tak maksimal Temuan BPK tiga pengusaha disidang TPTGR Papua Barat Pada 28 Maret 2022, APS menghubungi M untuk langsung menyerahkan uang kepada BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat itu dokter A dari Forum Puskesmas menyiapkan uang sejumlah Rp250 juta sedangkan dokter M dari RSUD Cabangbungin hanya mampu memberikan Rp100 juta. “Pihak RSUD Cabangbungin merasa takut namun hanya mampu memenuhi sejumlah Rp100 juta,” kata Anas menambahkan. Pada 29 Maret 2022, Tim Kejari Kabupaten Bekasi yang mendapatkan informasi terkait pemerasan oleh oknum BPK Provinsi Jawa barat itu kemudian menindaklanjuti hingga mengungkapkan kebenaran penyerahan uang sejumlah Rp350 juta kepada APS. Sehari berselang tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi menggeledah kamar yang dihuni pegawai BPK itu di Apartemen Oakwood Kecamatan Cikarang Selatan. Dari penyidik menemukan uang tunai dalam satu buah tas ransel warna hitam pecahan lima puluh dan seratus ribu di kamar HF berjumlah Rp350 juta,” kata Anas menjelaskan. Tim penyidik Kejari Kabupaten Bekasi langsung menangkap APS dan HF yang sedang melakukan pemeriksaan di ruangan BPKD Kabupaten Bekasi. Kemudian langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. (*) Editor : Edi Faisol

Airlangga Hartarto groundbreaking investasi pabrik kertas berkelanjutan terbesar di Sumatera

Pelelawan– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut industri pulp and paper (kertas dan bahan kertas) menjadi salah satu sektor yang terus mengalami peningkatan utilitas di Indonesia. Tercatat, pada Februari 2022, utilitas pulp and paper berada di angka 87,3 persen. Besaran ini menjadi tertinggi kedua setelah industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Menko Airlangga menilai wajar jika industri kertas dan bahan kertas juga menjadi salah satu industri andalan ekspor Indonesia. “Kinerja perdagangannya selama enam tahun terakhir selalu positif, dengan surplus terbesar di tahun 2020 senilai 4,1 miliar dolar AS,” tutur Airlangga Hartarto saat sambutan groundbreaking realisasi investasi produk kemasan berkelanjutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam keterangan, Selasa (29/3/2022). Airlangga menambahkan, surplus tersebut sejalan dengan kinerja ekspor industri kertas dan barang dari kertas yang mengalami peningkatan. Total ekspor tahun 2021 mencapai 11,8 juta ton, yang menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-8 sebagai negara pengekspor pulp dan paper dunia. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, setidaknya ada 103 perusahaan pada sektor industri kertas di Indonesia. Ratusan perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi kertas sebanyak 18,26 juta ton/tahun. Industri ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,36 juta orang dan menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar 7,5 miliar dolar AS pada 2021. Sebagai informasi, PT RAPP merupakan bagian dari APRIL Group. APRIL Group sendiri telah memperluas portofolio produknya di sektor hilir dengan menginvestasikan Rp 33,4 trilliun untuk mendirikan fasilitas produksi kertas kemasan lipat (paperboard) berkelanjutan. Investasi tersebut akan berpengaruh pada peningkatan produksi kraft pulp sebesar 1,06 juta ton, 600 ribu ton Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp (BCTMP), dan pabrik kertas kemasan lipat (paperboard) berkapasitas 1,2 juta ton/tahun yang bersifat mudah terurai (biodegradable) dan mudah didaur ulang (recyclable). Menko Airlangga berhadap investasi yang dilakukan PT RAPP ini dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di daerah, khususnya di Provinsi Riau. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat daerah setempat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas baru yang berlokasi di Pangkalan Kerinci tersebut merupakan salah satu investasi manufaktur terbesar di Pulau Sumatera dalam kurun 10 tahun terakhir. Pembangunannya direncanakan akan selesai pada triwulan ketiga tahun 2023. Menurut Airlangga, pemerintah juga terus mendorong implementasi standar pengelolaan yang berkelanjutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi pulp dan kertas. Menko Airlangga juga berharap industri pulp dan kertas turut berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara menerapkan standar-standar industri hijau, dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan keamanan pada konsumen. Selain berinvestasi pada industri pulp dan kertas berkelanjutan, APRIL Group juga tengah membangun pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) berkapasitas 20 MW. Pembangunan panel surya ini untuk menunjang kegiatan produksi dan operasional perusahaan serta menurunkan kadar emisi karbon produk hingga tahun 2030 nanti. Hal ini turut mendukung realisasi roadmap pemerintah dalam mencapai net zero emmision. Selain itu, guna mencapai target iklim positif disediakan pula dua bus listrik untuk mobilitas karyawan sebagai langkah awal mendukung terciptanya transportasi rendah karbon di wilayah operasional perusahaan. (Advertorial/*)

Temuan mafia minyak goreng di Banten, dikemas dalam bungkus sabun cuci

Papua No.1 News Portal | Jubi Serang, Jubi – Polda Banten telah menemukan mafia minyak goreng curah dengan modus menjadikan minyak goreng curah dikemas menjadi premium. Temuan polisi itu berawal dari informasi masyarakat yang menemukan adanya indikasi kecurangan pendistribusian minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik berhadiah sabun cuci. “Minyak goreng dikemas dalam botol isi 1 liter dengan merk Laban seharga Rp20 ribu per satuan,” kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga, dikutip dari Antara, Rabu, (31/3/2022). Baca juga : Dugaan kartel minyak goreng Polri arahkan Satgas monitoring Kelangkaan minyak goreng KPPU sedang mengolah data untuk menentukan tindakan Sejumlah perusahaan ini diselidiki terkait ekspor minyak goreng Menurut Shinto, sedangkan karakter minyak dalam kemasan memiliki kesamaan warna dengan minyak goreng curah yang ada di dalam plastik. Pengungkapan mafia minyak goreng curah dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin awal pekan sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah gudang milik CV. Jongjing Pratama di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Dedi Supriadi menjelaskan, modus operandi tersangka yaitu badan usaha tersebut benar memiliki Nomor Induk Berusaha Perdagangan Besar komoditi minyak nabati dan hewani. “Namun melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah seolah-olah produsen atau pabrikan penghasil minyak goreng kemasan tanpa dilengkapi izin usaha industri,” kata Dedi . Minyak goreng curah yang seharusnya langsung didistribusikan kepada masyarakat kemudian dikemas ulang oleh manajemen badan usaha tersebut untuk meningkatkan harga jual, dari Rp14 ribu sesuai ketentuan dalam Permendag No. 11 Tahun 2022 tentang HET Migor Curah menjadi Rp20 ribu. “Sehingga seakan terdapat peningkatan ekonomis senilai Rp6 ribu per liter minyak goreng tersebut,” kata Dedi Supriadi menjelaskan. Penyidik menemukan fakta badan usaha tersebut tidak memiliki izin edar dan pengajuan SNI bahkan menggunakan minyak goreng curah produksi badan usaha lain untuk diajukan dalam pengujian laboratorium. Hal itu mengacu logo halal yang ada di dalam kemasan diketahui tidak memiliki sertifikat yang sebenarnya dipersyaratkan. Ditreskrimsus Polda Banten menyita 1.300 botol minyak goreng dengan merk Laban, berisi total 1.300 liter minyak goreng, 100 plastik promo minyak goreng curah yang dilengkapi dengan sabun detergen merk Total, 530 bal botol kosong ukuran 1 liter yang masing-masing bal berisi 60 botol, 3 plastik besar tutup botol warna kuning, 1 unit kendaraan L300 merk Colt Diesel, No. Pol BE-9405-NO, 1 unit mesin pengisi minyak goreng curah, 1 unit mesin press, 1 pack lembar label Laban, 1 unit timbangan digital, 3 unit toren ukuran 5.100 liter merek Penguin dan 3 unit mesin pompa. (*) Editor : Edi Faisol

Keturunan keturunan PKI berhak jadi anggota TNI, ini sejumlah perubahan seleksi

Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengingatkan jajarannya bahwa anak keturunan angggota Partai Komunis Indonesia atau PKI berhak menjadi prajurit tentara. Ia menegaskan jika panitia seleksi menggagalkan calon prajurit karena alasan keturunan PKI, merupakan keputusan yang tidak punya dasar hukum. “Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yang tertulis,” kata Andika menyampaikan isi Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966, Rabu, (30/3/2022) kemarin. Baca juga : 1000 calon bintara Papua digembleng sejumlah rindam Mantan anggota TNI ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi TWP AD Puluhan calon taruna Akmil positif Covid-19 Ia minta panitia seleksi penerimaan Prajurit TNI 2022 menghapus pertanyaan yang menanyakan hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI. “Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini. Kita melarang pastikan kita punya dasar hukum,” kata Andika menegaskan. Menurut Andika aturan dan larangan anak keturunan anggota PKI masuk TNI tidak ada dasar hukumnya, termasuk di antaranya terkait hubungan kekerabatan calon prajurit dengan PKI dan organisasi sayap (underbow) partai komunis itu. Dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI 2022 di Jakarta, Panglima menerima laporan dari jajarannya mengenai proses seleksi, termasuk tahapan, mekanisme, metode seleksi, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta saat mereka menjalani tes ideologi. Pada pertemuan yang sama, ia juga memerintahkan Panitia Seleksi tidak lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dalam tahapan tes kesamaptaan, karena itu telah ada di pemeriksaan kesehatan. “Yang pemeriksaan postur tubuh bukannya sudah ada di kesehatan? Kita jangan menduplikasi padahal kita bukan orang kesehatan,” kata Andika menjelaskan. Dengan demikian, tes kesamaptaan tidak perlu lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dan ujian renang, karena tidak semua calon prajurit memiliki akses ke kolam renang atau tempat untuk belajar berenang. Selain itu panitia seleksi juga diminta mengambil skor akademik dari transkrip nilai ijazah calon prajurit atau menghapus tes akademik dari tahapan seleksi. “Menurut saya tes akademik ini tinggal ambil saja IPK (indeks prestasi kumulatif) dan transkripnya, karena bagi saya yang lebih penting ijazahnya saja. Tidak usah lagi ada tes akademik,” katanya.Andika meminta jajarannya memperbaiki mekanisme seleksi sebagaimana instruksi yang telah diberikan. Berbagai perbaikan dan perubahan itu, menurut Panglima, merupakan cara menjadikan tahapan seleksi Prajurit TNI 2022 berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. (*) Editor : Edi Faisol

MRP: Benahi dulu kabupaten, baru bicara pemekaran provinsi di Tanah Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyatakan pemekaran Provinsi Papua maupun Provinsi Barat belum perlu dilakukan, karena hasil pemekaran kabupaten masih memerlukan banyak pembenahan. Murib menyatakan seharusnya pemerintah pusat membenahi kabupaten/kota di kedua provinsi, sebelum kemudian memekarkan kedua provinsi itu. Hal itu dinyatakan Timotius Murib pada Rabu (30/3/2022). Ia menilai rencana pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak didasarkan kepada indikator yang jelas. “Pada prinsipnya [pembentukan] Daerah Otonom Baru atau DOB itu baik, Namun, untuk Papua, itu masih belum. Itu alasan MRP menolak pemekaran [dan pembentukan] DOB,” kata Murib. Baca juga: Ribuan Rakyat Lanny Jaya tolak Otsus dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah Murib menyatakan sudah ada banyak kabupaten di Papua yang dimekarkan untuk membentuk sejumlah kabupaten baru. Menurutnya, jumlah kabupaten di Papua sudah mencukupi, dan tidak perlu ditambah lagi. Ia menyatakan kabupaten yang telah ada seharusnya dibenahi dulu. “Pemekaran Provinsi Papua dan [pembentukan Provinsi] Papua Barat sudah cukup. Kabupaten dan kota yang telah ada [di kedua provinsi] perlu dibangun dengan baik, terutama [agar manfaat pembentukan kabupaten baru dirasakan] kalangan Orang Asli Paua,” kata Murib. Murib menyatakan pemekaran provinsi di Tanah Papua bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi ia menilai saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membentuk provinsi baru di Tanah Papua. “Pemekaran itu kapan pun bisa dilakukan, namun tidak untuk saat ini, sehingga MRP menolak DOB,” jelasnya. Baca juga: Petisi Rakyat Papua serukan aksi nasional tolak pemekaran Papua dan Otsus Murib juga mempertanyakan argumentasi yang menyatakan pemekaran wilayah akan mempercepat proses pembangunan di Papua. Ia justru menyoroti banyaknya kewenangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tidak dapat dijalankan, karena dianggap bertentangan dengan berbagai aturan sektoral. Ia menegaskan benturan aturan yang menyebabkan Otsus Papua tidak dapat berjalan harus dibenahi dahulu sebelum pemerintah pusat memekarkan provinsi di Tanah Papua. “Provinsi Papua dan Papua Barat itu perlu dibenahi dulu, [terutama benturan kewenangan Otsus Papua dengan] aturan sektoral. Itu perlu dibahas pemrintah pusat dan daerah, [kedua pihak seharusnya] duduk bicara,” jelasnya. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Papua dan Papua Barat, Unas G Tabuni mengatakan ada banyak pembenahan provinsi dan kabupaten/kota yang harus dilakukan sebelum pemerintah pusat membentuk provinsi baru di Tanah Papua. Baca juga: Bertemu MRP, BEM Uncen serahkan pernyataan sikap menolak pemekaran Papua “Bereskan dulu provinsi dan kabupaten yang ada sekarang. Masing-masing tetapkan Peraturan Daerah bahwa Bupati dan Wakil Bupati harus anak daerah sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus anak daerah sendiri, pegawai negeri sipil dan kepala dinas harus anak daerah sendiri. [Setelah pemekaran seharusnya] tidak boleh ada tambahan TNI/Polri di Tanah Papua,” jelasnya. Tabuni menyatakan dari sisi jumlah penduduk Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat tidak layak dimekarkan. “Jangan paksakan keadaaan [untuk] kepentingan diri sendiri. Penduduk Papua juga tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Jangan jual nama rakyat Papua. Kami mengecam keras para elit politik yang kehilangan akal sehat dan paksakan pemekaran,” ujarnya. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Disnaker Kota Jayapura anggarkan Rp700 juta untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja asli Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Papua menganggarkan Rp700 juta melalui dana otonomi khusus atau otsus untuk peningkatkan kapasitas tenaga kerja bagi anak-anak asli Papua. “Kami usahakan semua anak Papua dan diutamakan Port Numbay [Kota Jayapura]. Ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah,” ujar Kadisnaker Kota Jayapura, Djoni Naa, di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (30/3/2022). Dikatakan Naa, dunia kerja saat ini memiliki tantangan yang sangat besar sehingga peningkatkan kemampuan, pengetahun untuk dalam kerja sangat dibutuhkan agar mandiri, sejahtera, memiliki daya saing untuk kemajuan ekonomi. “Dana itu dibagi tiga pelatihan, yaitu barber shop [pangkas rambut], tata rias kecantikan, dan jasa pengamanan atau satpam. Jasa pengamanan lebih besar, karena diasramakan dan mempunyai lisensi dan kami bekerja sama dengan Polda Papua,” ujar Naa. Dikatakan Naa, anak-anak Papua yang dilatih langsung ditempatkan untuk bekerja, seperti bank, hotel, dan perusahaan yang membutuhkan jasa pengamanan sekaligus mengurangi angka pengangguran di Kota Jayapura. “Khusus untuk jasa pengamanan saja ada sebanyak 50 orang. Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bagi anak-anak asli Papua supaya mampu bersaing dan mempunyai keahlian yang baik,” ujar Naa. Baca juga: Pencari kerja di Kota Jayapura mencapai 10.566 orang pada 2022 Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, pelatihan tersebut merupakan kegiatan baik untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus menjadi langkah untuk mensejahterakan anak-anak muda Papua. “Mengelola tenaga kerja merupakan hal yang kompleks. Namun, jika hal ini berhasil dilakukan, perusahaan akan mendapatkan efek baik sekaligus menambah produktivitas serta menyamanan pegawai untuk bekerja menghasilkan produk yang berkualitas,” ujar Rustan. Dikatakan Rustan, kualitas tenaga kerja mencakup keahlian atau kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Kualitas juga mencakup pendidikan formal, bagaimana tenaga kerja bersikap serta berperilaku. “Pelatihan tenaga kerja merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jumlah sumber daya manusia, kesulitas pekerjaan, hubungan antarpegawai secara pribadi dan profesional,” ujar Rustan. (*) Editor: Dewi Wulandari

Salat tarawih di masjid, tidak ada pembatasan tapi harus memakai masker

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelaksanaan salat tarawih berjamaah di masjid boleh dilaksanakan 100 persen di bulan Ramadan 1443 Hijriyah/2022 Masehi meski masih di masa pandemi Covid-19. “Boleh salat rapat asal mematuhi protokol kesehatan salah satunya harus memakai masker meski tidak menjaga jarak dan tentunya sudah harus vaksinasi minimal dua kali,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (30/3/2022). Dikatakan Rustan, dilonggarkannya aktivitas ibadah salat tarawih di masjid secara berjamaah karena penyebaran Covid-19 mulai melandai bahkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura menyatakan tidak ada kasus aktif baru dalam dua hari terakhir. “Ini artinya penanganan Covid-19 mulai membaik. Kelurahan dan kampung kembali berada di zona hijau. Ini harus tetap kita jaga agar tidak menghambat aktivitas kita termasuk nantinya pelaksanaan salat tarawih di masjid,” ujar Rustan. Dikatakan Rustan, meski Kota Jayapura masih berstatus penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3, hal ini dipastikan tidak menjadi kendala dalam penerapannya salat tarawih berjamaah 100 persen mengingat angka pasien Covid-19 semakin sedikit. “Ada kelonggaran aktivitas karena sekarang ini sudah tanda-tanda kebaikan dari sisi pandemi. Kami maunya semua aktivitas berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan terkendali. Nanti diputuskan dalam rapat evaluasi akhir Maret ini [salat tarawih di masjid] termasuk pembatasan peredaran minuman beralkohol dan aktivitas bar dan cafe,” ujar Rustan. Rustan minta warga tetap mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan khususnya saat melaksanakan salat tarawih di masjid di bulan Ramadan, karena kapasitas atau jumlah jemaah yang datang di masjid melebihi dari hari-hari di luar bulan Ramadan. “Jangan sampai ini [salah tarawih di masjid] menjadi klaster baru [penyebaran Covid-19]. Jangan sampai terjadi karena kita semua tentunya menginginkan pandemi ini segera berakhir agar ibadah di rumah ibadah berjalan lancar, aman, nyaman, dan tertib,” ujar Rustan. Baca juga: Pemkot Jayapura gencar vaksinasi lansia agar turun ke PPKM Level 2 Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, tetap memberikan pelayanan di bulan Ramadan dengan menyiapkan petugas kesehatan untuk memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. “Kami juga membentuk posko-posko pelayanan kesehatan guna mengantisipasi adanya warga yang terpapar saat pelaksanaan salat tarawih berjamaah di masjid. Pelayanan kesehatan menjadi prioritas kami untuk memastikan kesehatan warga khususnya umat muslim yang sedang menjalankan puasa Ramadan,” ujar Antari. Antari berharap warga memiliki kepedulian dan kesadaran untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi. (*) Editor: Dewi Wulandari

Pemda di Wilayah Adat Meepago diminta menolak penambangan Blok Wabu

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Tokoh adat di Kabupaten Intan Jaya, Manfred Zondegau meminta pemerintah daerah di Wilayah Adat Meepago untuk membuat surat penolakan atas rencana penambangan cadangan emas Blok Wabu. Hal itu dinilai penting untuk meredakan konflik bersenjata yang membahayakan warga sipil di Intan Jaya. Hal itu dinyatakan Manfred Zondegau saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Rabu (30/3/2022). Ia menyatakan hal itu sebagai tanggapan atas beredarnya tangkapan layar surat Gubernur Papua nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022 yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrifmenghentikan sementara proses administrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya. “Saya berharap Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Paniai, Mimika, Puncak harus mematuhi surat Gubernur Papua. Saya mengusulkan agar pemerintah daerah di Meepago membuat surat yang sama untuk menolak pengoperasian Blok Wabu di Intan Jaya,” kata Zondegau. Baca juga: Gubernur Papua minta Menteri ESDM hentikan proses WIUPK Blok Wabu Zondegau mengatakan pemerintah daerah di Wilayah Adat Meepago jangan terlalu lambat untuk merespon kebijakan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk surat Gubernur Papua tentang penambangan Blok Wabu itu. “Jika pemerintah [daerah di] Meepago lambat mengeluarkan surat dukungan penolakan, imbasnya masyarakat Papua Intan Jaya tidak aman,” katanya. Menurut Zondegau, ia bersama sejumlah tokoh Intan Jaya juga telah melakukan audiensi dengan Komisi 7 DPR RI untuk membicarakan situasi keamanan di Intan Jaya. “Kami sudah bertemu Komisi 7 DPR RI, agar bisa memberikan angin segar kepada masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. Kami masih tunggu selanjutnya,” katanya. Ketua Somatua Intan Jaya, Fery Belau mengatakan para pemuda Intan Jaya menolak dengan tegas rencana penambangan Blok Wabu. “Kami harus bersatu semua pihak, sampai pemerintah menutup rencana penambangan Blok Wabu itu,” katanya. Baca juga: Sambangi DPR RI, masyarakat Intan Jaya tegas menolak pembangunan Blok Wabu Sebelumnya, tangkapan layar Surat Gubernur Papua nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022 di media sosial. Surat dalam tangkapan layar itu meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif menghentikan sementara seluruh proses administrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK Blok Wabu. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Fred James Boray. Ia mengatakan Gubernur memang menginginkan banyak investasi yang masuk di Papua. Akan tetapi, Gubernur juga tidak ingin investasi yang masuk menimbulkan masalah atau menyebabkan daerah tertentu tidak aman. “Memang rekomendasi dukungan sudah diberikan, tetapi dikarenakan wilayah itu (Blok Wabu) tidak kondusif, Pak Gubernur harus mengeluarkan surat [permintaan menunda proses administrasi WIUPK] itu guna ditinjau kembali,” ujarnya. Baca juga: Amnesty International Indonesia: Tunda eksploitasi Blok Wabu Boray memastikan tidak akan ada aktivitas tambang di Blok Wabu selama belum ada surat izin yang sah dari pemerintah. “Yang jelas tidak ada aktivitas di situ. Kalau tidak ada keamanan, ya tidak usah ada investasi,” tegasnya. Dalam surat nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022 itu, Lukas Enembe menyatakan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah. Akan tetapi, kegiatan pertambangan bersifat padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi (gambling), sehingga membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif agar kegiatan pertambangan dilakukan secara baik dan benar. Lukas Enembe juga menyatakan bahwa hingga kini keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu/Kabupaten Intan Jaya belum kondusif. “Maka kami mohon kepada Bapak Menteri ESDM RI agar menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu, hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat,” demikian surat Gubernur Papua. Surat itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi kembali setelah situasi keamanan di Intan Jaya membaik. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Pemkot Jayapura gencar vaksinasi lansia agar turun ke PPKM Level 2

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, gencar melakukan vaksinasi lansia (lanjut usia) agar turun ke penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 2 di masa pandemi Covid-19. “Vaksinasi lansia masih dibawah 50 persen sehingga menjadi kendala untuk turun level. Ini terus kami dongkrak capaiannya agar lansia yang wajib mendapatkan vaksinasi,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (30/3/2032). Dikatakan Rustan, selain mengejar target, vaksinasi lansia dinilai sangat penting agar meningkatkan imunitas tubuh karena rentan terpapar Covid-19, supaya sehat, aman, dan nyaman beraktivitas. “Kami mendorong semua instansi dan tokoh agama, tokoh masyarakar agar mengajak lansia untuk vaksinasi supaya mendongkrak angka prosentase vaksinasi lansia sehingga warga di Kota Jayapura benar-benar membentuk kekebalan massal untuk mempercepat memutus penyebaran Covid-19,” ujar Rustan. Rustan minta anak mendampingi orangtuanya yang sudah lansia khususnya yang wajib mendapatkan vaksinasi dan tidak memiliki komorbid agar mendatangi pusat-pusat vaksinasi baik di puskesmas, rumah sakit, maupun tempat pelayanan vaksinasi massal. “Ini semua demi kebaikan kita semua. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup berdampingan dengan Covid-19 ini, tetapi kita wajiB waspada dan berhati-hati dan tentunya dengan membentengi diri kita dengan vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar selamat dan paparan Covid-19,” ujar Rustan. Baca juga: Pemkot Jayapura targetkan awal April nol pasien Covid-19 Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, tahap pertama vaksinasi lansia sudah mencapai 33,80 persen atau 6.148 orang, vaksinasi tahap kedua 26,95 persen atau 4.902 orang, dan vaksinasi tahap ketiga 2,94 persen atau 534 orang. “Vaksinasi adalah kunci utama untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya Covid-19. Vaksinasi lansia juga menjadi indiktor asesmen atau penilaian bagi levelisasi atau turunnya PPKM kita,” ujar Antari. Dikatakan Antari, masalah kesehatan untuk divaksinasi merupakan kendala mencapai target dalam pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mendapatkan antusiasme lansia yang ingin divaksinasi cukup tinggi. “Untuk lansia, sebenarnya mereka mau, cuma kan ada pemeriksaan kesehatan sebelum divaksinasi, ada yang tidak bisa karena tensi [tinggi] dan sebagainya, dan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi, bukan karena mereka tidak mau divaksinasi,” ujar Antari. (*) Editor: Dewi Wulandari

Rembuk stunting diharap bukan hanya pada tingkatan kabupaten saja

Papua No.1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan rembuk stunting, guna menurunkan angka penyebarannya yang kini telah 21 lokus stunting. Kegiatan ini melibatkan lintas OPD maupun sektor lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jayawijaya, Ludia Logo mengatakan, sebagai koordinator pihaknya melakukan sinkronisasi terkait dengan program kegiatan yang masuk di OPD, yang nantinya program kegiatan itu berdampak pada penurunan kasus stunting di lokus yang ada di Jayawijaya. “Hal ini sesuai dengan dasar mekanisme Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, harapan kami karena Bappeda menjadi fasilitator, sehingga tetap ada koordinasi pertemuan tim yang dilakukan secara berkesinambungan tiga bulan sekali, agar penanganan stunting ini betul-betul dimonitor,” katanya. Untuk itu, ia berharap rembuk stunting tidak hanya dilaksanakan di tataran kabupaten, tetapi dapat dilakukan di tingkat kampung. Di mana, penanganannya tidak hanya dilakukan di lokus stunting pada 25 kampung, namun dilakukan di 238 kampung yang ada. “Hal ini sebagai bentuk upaya tindakan preventif pencegahan peningkatan kasus stunting. Perlu penting peran OPD terkait lainnya untuk bekerja sama dengan pihak lain, sehingga bisa melakukan analisis situasi dalam setiap kampung,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Thony M. Mayor menyebut percepatan penurunan stunting sebagai kegiatan prioritas nasional, dan ini sejatinya menjadi momentum strategis untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan dasar, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. “Seperti konseling gizi, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini dan perlindungan sosial agar lebih terpadu dan tepat sasaran,” katanya. Dalam rembuk stunting ini sekda berharap adanya sharing pembelajaran dalam pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi, koordinasi penanganan isu-isu pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil konvergensi bagi perbaikan perencanaan dan penganggaran. Sekretaris Dinas Kesehatan, Monika Malisa mengatakan rembuk stunting ini untuk mengetahui jumlah data yang akan menjadi perhatian di 2023. Dari data 2021, untuk penanganan pada 2022 ini terdapat 21 lokus. Data yang disampaikan nantinya akan dianalisis oleh Bappeda lalu dimasukkan dalam aplikasi, kemudian akan keluar tingkatan kasus stunting yang ada dan penanganannya. “Tahun 2021 untuk penanganan di 2022 ada 21 lokus stunting. Di mana sebaran prevalensinya di 21 distrik dan ada enam dari 25 desa lokus yang berwarna merah, tujuh dari 25 lokus berwarna orange. Warna ini masuk dalam beberapa kriteria yang jadi penilaian. Ketika data diinput di aplikasi, maka akan keluar data sesuai dengan penilaian dalam warna yang diberikan,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo

5 pelayat jadi tersangka, LBH Papua minta 2 polisi yang ganggu iringan jenazah juga dihukum

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua menilai proses penetapan lima pelayat Awii Pahabol sebagai tersangka pengeroyokan polisi tidak adil, karena mengabaikan proses hukum terhadap dua polisi yang dikeroyok karena mengganggu iring-iringan jenazah Awii Pahabol. LBH Papua meminta dua polisi yang mengganggu iring-iringan jenazah itu juga dihukum. Hal itu dinyatakan Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay dalam keterangan pers tertulisnya pada Rabu (30/3/2022). Gobay menyatakan Kepolisian Resor Kota Jayapura pada 28 Maret 2022 menangkap 83 orang pelayat dan pengiring jenazah Awii Pahabol. Gobay menyatakan penangkapan itu terjadi setelah sekelompok pelayat dan pengiring jenazah mengeroyok dua polisi yang mengganggu iring-iringan jenazah Awii Pahabol. Polisi kemudian menetapkan lima pelayat sebagai tersangka kasus pengeroyokan, dan melepaskan pelayat lainnya. Gobay menilai penetapan kelima pelayat sebagai tersangka pengeroyokan tidak adil, karena polisi yang mengganggu iring-iringan jenazah itu justru tidak dihukum. “Tindakan kedua oknum polisi bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) yang menyatakan iring-iringan pengantar jenazah punya hak utama untuk didahulukan. Keduanya juga melanggar Kode Etik Kepolisian,” kata Gobay sebagaimana dikutip dari keterangan pers tertulisnya, Rabu. Baca juga: Selama 2021, LBH Papua tangani 57 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak LBH Papua menyatakan Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jayapura telah melindungi kedua oknum polisi yang melanggar ketentuan UU Lalu Lintas dan Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kepala Kepolisian Daerah Papua [harus] segera memerintahkan Kapolresta Jayapura memproses hukum kedua oknum polisi,” kata Gobay. Ia menyatakan jika kepolisian tidak ingin menghukum kedua polisi yang mengganggu iring-iringan jenazah itu, maka seharusnya Polresta Jayapura mengedepankan mekanisme Restoratif Justice sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. “Berdasarkan prinsip ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’ sebagaimana diatur Pasal 28d ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka dalam kasus ini semestinya Polresta Jayapura mengedepankan mekanisme Restoratif Justice,” kata Gobay. Baca juga: Natalius Pigai: Lebih baik Gubernur memfasilitasi LBH Papua dan WALHI Papua Gobay juga mempertanyakan cara polisi menetapkan lima pelayat sebagai tersangka. Ia menyatakan kelima orang yang dijadikan tersangka pengeroyokan justru tidak berada di lokasi pengeroyokan. Sebagian dari mereka berada di Sentani, dan sebagian lainnya justru berada di pemakaman karena menjadi penggali kubur. “Fakta itu secara langsung menunjukan bukti bahwa penetapan tersangka terhadap kelima orang [itu] dilakukan tanpa didukung oleh alat bukti yang kuat. Sangat mungkin dapat dilakukan upaya hukum Praperadilan,” kata Gobay. Ia juga merasa Polresta Jayapura menyulitkan para advokat yang ditunjuk keluarga untuk mendampingi para pelayat yang diperiksa penyidik. “Kuasa hukum dari LBH Papua sudah datangi Mapolresta Jayapura pada pukul 20.00 WP, untuk mendampingi 83 orang yang ditangkap. Pada pukul 22.30 WP, barulah Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura keluar menemui kuasa hukum dari LBH Papua, dan mempersilahkan dua kuasa hukum menemui 83 orang yang ditangkap. [Saat itu], kurang lebih 13 orang sudah diperika [penyidik] tanpa didampingi oleh kuasa hukum,” ujar Gobay. Baca juga: LBH Papua minta Brimob tinggalkan 3 bangunan sekolah di Yahukimo Kantor Berita Antara pada Rabu melansir pernyataan Kapolresta Jayapura, Kombes Gustav R Urbinas terkait penetapan kelima pelayat sebagai tersangka pengeroyokan dua orang polisi. Menurutnya, ES, FE, YK, LW, dan DE, dijadikan tersangka karena bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang. Kantor Berita Antara melansir pengeroyokan itu terjadi Senin sore (28/3), ketika para pelayat mengiringi jenazah Awii Pahabol menuju kuburan. Pada waktu bersamaan, Bripda Jason Ohee dan Bripda Bonjosi melintas menggunakan motor dan melewati iring-iringan jenazah itu. Keduanya kemudian dikejar dan dihentikan, lalu dikeroyok sejumlah orang. Bripda Bonjosi lolos dari keroyokan itu, sedangkan Bripda Jason ditangkap dan diseret sampai ke pemakaman. “Para pelaku selain melakukan pengeroyokan juga sudah ada potensi penyanderaan dan perampasan handphone milik korban,” Urbinas, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Semarak menyongsong HUT ke-60 P3W GKI di Tanah Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Beragam kegiatan digelar guna memeriahkan hari jadi ke-60 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita Gerakan Kristen Injili (P3W GKI) di Tanah Papua. P3W GKI akan memasuki usia ke-60 tahun pada 2 April 2022. Berbagai lomba yang digelar di antaranya lomba menyanyi solo lagu suara gembira bagi usia 8-12 tahun, lomba bercerita kota emas dari buku kota emas bagi pengasuh sekolah minggu, dan lomba merangkai bunga liturgis bagi ibu-ibu. Pimpinan P3W GKI di Tanah Papua, Hermina Rumbrar, mengatakan kegiatan ini diikuti 12 jemaat dari 5 klasis, yakni Klasis Port Numbay, Klasis Waibu Moi, Klasis Keerom, Klasis Sentani, dan Klasis Kemtuk Gresi. “Ini lagi pandemi jadi yang di daerah-daerah tidak semua datang,” kata Rumbarar kepada Jubi, Rabu (30/3/2022). Rumbrar mengatakan di usia ke-60 tahun P3W terus berupaya meningkatkan skill kaum perempuan-perempuan. Dari dulu P3W memang mempunyai tugas untuk menyiapkan kaum perempuan sebagai agen perubahan sosial yang dimulai dari lingkungan sekitar tetapi berdampak besar. “Kita berharap ke depan kita perlu membangun kekuatan bersama karena ada isu-isu perempuan yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya. Baca juga: P3W GKI, Menolong Rakyat yang Tidak Mampu Selain lomba-lomba akan ada peluncuran buku “Di balik gunung ada harapan” pada 2 April 2022 bertepatan dengan hari jadinya P3W GKI di Tanah Papua. Ada juga bazar minum, makanan, sayur-sayuran, dan pameran beragam kerajinan tangan seperti noken, topi dari kulit kayu, dan kerajinan tangan lainnya. “Ini semua (kerajinan) kami beli dari pengrajin-pengarajin yang ada di Argapura, Asei lalu kami pamerkan di sini,” kata Lisa. Jemaat Klasis Keerom, Marleni Horor, bersyukur dilibatkan dalam kegiatan ini. Ia dan lima anggota jemaat dari Keerom baru pertama kali ini mengikuti kegiatan yang dilakukan P3W GKI di Tanah Papua. “Kami ada dua orang yang ikut lomba baca cerita kota emas dan empat orang yang ikut lomba merangkai bunga,” kata perempuan 49 tahun tersebut Ke depannya, Horor berharap agar dapat dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan yang digelar P3W GKI di Tanah Papua. “Saya harap ada pelatihan kami dilibatkan. Semoga P3W tesus maju dalam membina kaum perempuan gereja khususnya ibu-ibu,” ujarnya. Pada 2 April 2022 Pengembangan Wanita Gerakan Kristen Injili (P3W GKI) di Tanah Papua. Pusat pembinaan bagi perempuan ini hadir di Papua sejak 1962. Perintisnya adalah Loes Swaan perempuan berkebangsaan Belanda. (*) Editor: Dewi Wulandari

Semua orang yang hidup di Tanah Papua harus jadikan Papua tanah damai

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo mengatakan upaya menciptakan Papua sebagai tanah damai tidak bisa hanya dilakukan orang Papua. Semua warga yang hidup di Tanah Papua harus turut membangun Papua sebagai tanah yang damai. “Untuk menjadikan Papua tanah damai, bukan berarti orang Papua sendiri yang berjuang untuk bikin Papua menjadi tanah damai. Tapi perjuangan damai harus menjadi perjuangan semua orang yang hidup di Tanah Papua,” kata Langowuyo di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Rabu (30/3/2022). Langowuyo mengatakan setiap orang yang hidup di Tanah Papua harus mencegah terjadinya konflik horizontal. “Minimal dalam level masyarakat tidak terjadi konflik horizontal, tetapi terjadi interaksi antara orang-orang yang berbeda suku, agama, ras di Tanah Papua.[Semua pihak] harus berjuang bersama untuk mencegah terjadi konflik horizontal di Tanah Papua,” katanya. Baca juga: Merekam Papua dalam buku “Damai Papua yang Tercabik” Langowuyo mengatakan setiap orang yang hidup di Tanah Papua harus menyadari bahwa Papua menghadapi persoalan politik, eksploitasi sumber daya alam, dan militerisme. “Persoala itu masih ada, membuat orang di papua korban dari kepentingan kepentingan,” kata Langowuyo. Ia menyatakan upaya untuk mencegah konflik horizontal itu penting, karena Papua masih terus menghadapi berbagai dampak dari pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah Indonesia. “Kalau kita berhasil menghindari konflik horizontal, maka beban kita adalah konflik [yang disebabkan] kekerasan [aparat] negara,” kata Langowuyo. Menurutnya, semua orang yang hidup di Tanah Papua harus bersama-sama bersuara mengkritisi kebijakan pemerintah yang memakai pendekatan militeristik untuk menyelesaikan masalah Papua. “Kami harus bersama melawan kekerasan yang dilakukan [aparat negara], baru kita bisa menemukan damai yang sejati, dan perdamaian itu benar-benar bisa terwujud,” kata Langowuyo. Baca juga: SKPKC se-Papua pertanyakan sikap Ketua KWI Langowuyo mengatakan banyak pihak yang telah bekerja untuk perdamaian di Papua, sebab mereka menyadari bahwa hidup damai itu penting. “Damai itu bisa hadir di Papua, [namun upaya] itu butuh kontribusi semua pihak untuk mengurangi beban konflik kekerasan negara terhadap orang Papua. Jangan membiarkan orang Papua berjuang sendiri. Tapi [jadikan itu] perjuangan semua orang yang hidup di Tanah Papua,” katanya. Langowuyo mengatakan upaya memciptakan perdamaian di Tanah Papua membutuhkan pemenuhan rasa keadilan bagi semua orang yang ada di Tanah Papua. Menurutnya, selama ini Papua terus bergejolak, karena pemerintah pusat tidak berupaya membangun perdamaian di Papua. “[Upaya agar] damai hadir di Papua tidak bisa dikerjakan oleh semua pihak yang hidup di Tanah Papua. Sebab kita hidup di sini membutuhkan niat baik untuk membuat Papua menjadi tanah damai,” katanya. Baca juga: Demi perdamaian Papua, Dewan Gereja Papua minta Jokowi penuhi janji Pada Rabu, SKPKC Fransiskan Papua meluncurkan buku “Damai Papua Yang Tercabik”. Buku itu merupakan bagian dari Seri Memoria Passionis, dan ditulis oleh Bernard Koten, Yuliana Languwuyo dan Theo van den Broek. Benard Koten menjelaskan mengenai latar belakang terbitnya buku itu. “Pada tahun 2020, dunia diserang virus COVID-19, termasuk di Tanah Papua. Kasus virus COVID-19 menjadi berita setiap hari di Tanah Papua, berbagai media menceritakan ganasnya virus itu,” kata Koten. Di sisi lain, Orang Asli Papua juga menghadapi ancaman lainnya, yaitu berbagai kasus kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan berbagai persoalan lain yang terus terjadi. “Sebut saja, ketidakadilan hukum pasca demo tolak rasisme, persoalan Otonomi Khusus Papua, konflik bersenjata, pengekangan ruang ekspresi, pro-kontra Omnibus Law dan lain sebagainya,” katanya. Koten mengatakan SKPKC Fransiskan Papua merekam dan mempublikasikannya beragam situasi di Tanah Papua itu dalam buku “Damai Papua Yang Tercabik”, termasuk berbagai tantangan untuk mewujudkan Papua sebagai tanah damai. “Merekam dan mempublikasi perjalanan di Tanah Papua selama setahun yang berjalan sudah menjadi kebiasaan dari SKPKC Fransiskan Papua sejak tahun 1999. Ini Seri Memoria Passionis Nomor 39,” katanya. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Gubernur Papua minta Menteri ESDM hentikan proses WIUPK Blok Wabu

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif untuk menghentikan sementara seluruh proses administrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Permintaan itu disampaikan melalui surat Gubernur Papua nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022. Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Fred James Boray saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon di Kota Jayapura, Rabu (30/3/2022). Menurutnya, permintaan Gubernur Papua itu didasarkan perkembangan situasi Kabupaten Intan Jaya yang belum kondusif. “Investasi pertambangan memang harus sesuai mekanisme aturan, keamanan dan diterima semua orang. Kalau tidak diterima, tentu tidak akan jalan,” kata Boray. Baca juga: Amnesty International Indonesia: Tunda eksploitasi Blok Wabu Sebelumnya, citra tangkapan layar Surat Gubernur Papua nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022 beredar di media sosial. Boray membenarkan bahwa tangkapan layar itu memang citra surat Gubernur Papua. Ia mengatakan Gubernur Papua memang menginginkan banyak investasi yang masuk di Papua. Akan tetapi, Gubernur Papua juga tidak ingin investasi yang masuk menimbulkan masalah atau menyebabkan daerah tertentu tidak aman. “Memang rekomendasi dukungan sudah diberikan, tetapi dikarenakan wilayah itu (Blok Wabu) tidak kondusif, Pak Gubernur harus mengeluarkan surat [permintaan menunda proses administrasi WIUPK] itu guna ditinjau kembali,” ujarnya. Baca juga: Sambangi DPR RI, masyarakat Intan Jaya tegas menolak pembangunan Blok Wabu Boray memastikan tidak akan ada aktivitas tambang di Blok Wabu selama belum ada surat izin yang sah dari pemerintah. “Yang jelas tidak ada aktivitas di situ. Kalau tidak ada keamanan, ya tidak usah ada investasi,” tegasnya. Dalam surat nomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari 2022 itu, Lukas Enembe menyatakan Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah. Akan tetapi, kegiatan pertambangan bersifat padat modal, padat teknologi dan berisiko tinggi (gambling), sehingga membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif agar kegiatan pertambangan dilakukan secara baik dan benar. Lukas Enembe juga menyatakan bahwa hingga kini keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu/Kabupaten Intan Jaya belum kondusif. “Maka kami mohon kepada Bapak Menteri ESDM RI agar menghentikan sementara proses administrasi WIUPK Blok Wabu, hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat,” demikian surat Gubernur Papua. Surat itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua akan berkoordinasi kembali setelah situasi keamanan di Intan Jaya membaik. Baca juga: Masyarakat Intan Jaya sampaikan penolakan penambangan di Blok Wabu ke DPR Papua Sebelumnya, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah Indonesia menangguhkan rencana eksploitasi cadangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Amnesty International Indonesia menilai rencana penambangan emas Blok Wabu meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat (25/3/2022). Usman menegaskan penambangan Blok Wabu baru layak dilakukan jika pemerintah telah berkonsultasi dengan Orang Asli Papua selaku masyarakat adat di wilayah yang akan ditambang, termasuk mendapatkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan PADIATAPA atas rencana tambang itu. Pada 21 Maret 2022, Amnesty International Indonesia mempublikasikan laporan berjudul “Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua”. Laporan itu menyimpulkan risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua akan meningkat jika pemerintah memaksakan penambangan Blok Wabu dalam waktu dekat. Hal itu didasari analisa atas eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya sejak pemerintah mengumumkan rencana penambangan Blok Wabu. “Kami meminta agar temuan dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Kami berharap bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat segera menindaklanjuti yang kami sampaikan, terutama mengenai perlunya konsultasi yang bermakna dengan OAP setempat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi, awal, dan tanpa paksaan atas rencana penambangan di Blok Wabu,” kata Usman. (*) Editor: Aryo Wisanggeni G

Bek Persipura Tinus Pae berharap ada mukjizat di laga penentuan

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Bek Persipura Jayapura, Yustinus Pae bertekad ingin membawa timnya meraih kemenangan di laga terakhir BRI Liga 1 2021 menghadapi Persita Tangerang di Stadion Kompyang Sujana, Bali, Kamis (31/3/22) besok. Demi menutup kompetisi dengan kemenangan, pemain yang akrab disapa Tipa itu memohon dukungan doa dari masyarakat Papua dan seluruh pecinta Persipura. Tipa berharap, masih ada mukjizat untuk tim Mutiara Hitam untuk selamat dari degradasi di hari penentuan besok. “Kami bertekad untuk menutup kompetisi tahun ini dengan manis yaitu meraih kemenangan. Kami berharap ada mukjizat yang terjadi,” kata Tipa kepada Jubi, Rabu (30/3/2022). “Pertandingan besok akan digelar di jam yang sama. Untuk itu kami berharap dukungan doa dari semua pecinta Persipura di manapun berada, agar dalam laga besok mukjizat Tuhan terjadi lagi,” tambahnya. Pemain yang pada paruh musim kemarin ikut mengantarkan Dewa United promosi ke Liga 1 itu menuturkan, jelang menghadapi Persita ia dan kolega tak hanya menyiapkan taktik, mental dan fisik. Tapi juga akan menggelar doa bersama memohon pertolongan Tuhan untuk mendapatkan mukjizat di laga besok. “Malam ini dan besok kita berdoa yang sama untuk mengharapkan adanya mukjizat agar kami bisa tetap bertahan di Liga 1,” ujarnya. Tipa mengakui, seluruh pemain Persipura sudah siap bertarung dan dalam suasana enjoy jelang menghadapi Persita. “Mewakili teman-teman pemain, kami semua sudah siap dan enjoy untuk menghadapi pertandingan besok. Saat melakukan persiapan dan ujicoba lapangan tadi tim kami tidak ada beban,” pungkasnya. Selain wajib menang kontra Persita, nasib tim Mutiara Hitam juga bergantung pada laga Barito Putera vs Persib Bandung dan PSS Sleman vs Persija Jakarta. Kendati peluang lolos dari degradasi terbilang tipis, namun Persipura masih tetap optimis bisa bertahan di Liga 1. Sang pelatih, Angel Alfredo Vera berharap pertolongan Tuhan di laga terakhir besok. “Jelang pertandingan terakhir besok, tim kita sudah siap dan kita tahu pertandingan itu sangat penting. Semoga kita bisa dapat tiga poin dan bisa aman di Liga,” kata Alfredo Vera. “Di beberapa pertandingan terakhir, kita ada dalam tekanan yang kuat, dan sekarang kita masih ada harapan untuk bisa bertahan di Liga 1. Kita akan berjuang maksimal dan kerja keras untuk dapat tiga poin dan kita berharap Tuhan juga membantu kita,” tutupnya. Tiga laga menentukan memperebutkan satu tempat di zona aman antara Persipura vs Persita, PSS vs Persija dan Barito Putera vs Persib akan digelar secara serentak pada Kamis (31/3/22) besok, pukul 16.30 WITA, di Bali. (*) Editor : Edho Sinaga

Klarifikasi bagi-bagi uang di Tangerang, Bupati RHP : Ini berbau politik

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) memberikan tanggapan terkait berita dari Tim Peduli Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimuat media Jubi.co.id edisi Selasa (28/3/2022). Bupati RHP menjelaskan, seperti kebiasaan kala ada kegiatan di Jakarta, maka setiap Minggu, pasti menyempatkan waktu beribadah di gereja GIDI. Saat itu, Bupati RHP bersama tiga puluhan mahasiswa, Ketua-Ketua DPC Partai Demokrat dan relawan beribadah di Gereja GIDI Jemaat Diaspora Serpong Tangerang Provinsi Banten, Minggu (27/3/2022). Setelah beribadah, Bupati RHP bersama rombongan kembali ke tempat parkiran mobil yang berada di halaman rumah warga melalui jalan lorong. Menurut Bupati RHP saat itu dirinya sudah ditunggu warga, maka di depan warga, dirinya mengeluarkan uang sejumlah Rp2 juta pecahan Rp100 ribu, lalu membagikan kepada warga mulai dari orang tua, ibu-ibu, anak-anak hingga balita. Bupati RHP menjelaskan, sebagai pejabat negara yang adalah bupati bertemu dengan warga Tangerang yang notabene adalah WNI yang sudah ikut membantu jemaat GIDI Diaspora dengan mengizinkan mereka beribadah setiap Minggu, termasuk hari-hari besar, turut menjaga kendaraan jemaat yang beribadah, maka sebagai kader Gereja GIDI tersentuh untuk memberikan sedikit berkat kepada mereka. Menurutnya, yang tidak wajar jika Ia ketika memberikan uang kepada WNA, warga PNG misalnya, jika hal itu dilakukan maka wajar diprotes. “Sesuai laporan Gembala Jemaat Diaspora, Pendeta Zet Towolom bahwa warga masyarakat sekitar yang beragama muslim memberikan izin kepada jemaat untuk beribadah. Bahkan mereka ikut menjaga kendaraan jemaat yang mayoritas adalah mahasiswa saat beribadah termasuk mengizinkan pendeta untuk tinggal di situ. Sehingga saya tersentuh dan membagi uang Rp2 juta kepada mereka. Apakah yang saya lakukan kepada warga muslim yang selama ini sudah membantu jemaat GIDI adalah salah? Apalagi mereka sudah bekerja untuk gereja saya,” kata Bupati RHP saat memberikan klarifikasi di Jakarta, Rabu (30/3/2022). Bupati RHP pun memberikan contoh, ketika para pejabat Papua makan di daerah Pecenongan Jakarta, lalu ada pengamen-pengamen yang menyanyi dan setelah itu mereka memberikan uang. Apakah itu bukan menghambur-hamburkan uang?. “Demi kesenangan, pejabat itu rela mengeluarkan uang, kalau saya tidak, ini pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang saya memberikan uang untuk masyarakat sekitar yang telah menjaga Gereja GIDI disitu,” katanya. Bupati RHP menyesalkan Tim Peduli Pembangunan Mamberamo Tengah yang melakukan jumpa pers dan dimuat media, mengaitkan membagi-bagikan uang dengan pembangunan di Kabupaten Lani Jaya yang justru tidak ada kaitannya termasuk pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah. “Jalan dari Wamena ke ibu kota Lani Jaya sudah ada sebelum pemekaran. Sedangkan Mamberamo Tengah, jalan tembus ke ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah sebelum pemekaran tidak ada, dan itu harus dibangun Pemda Mamteng hingga tembus dengan anggaran yang besar. Lalu jumlah APBD Lani Jaya juga jauh lebih besar hingga mendekati Rp1,5 triliun. Sedang APBD Mamberamo Tengah sekitar Rp800 miliar lebih. Selisihnya mencapai Rp600 milyar, bangun apa adanya. Indikatornya apa sehingga dikatakan pembangunan di Kabupaten Mamberamo Tengah gagal,” ucapnya. “Dengan anggaran APBD yang ada, saya bangun sesuai anggaran yang ada. Tapi hari ini yang saya kerja, belum tentu seperti yang lain kerja, dan itu perbandingan jauh, kalau itu anggaran APBD sama baru saya tidak kerja ok, walau ada perbedaan APBD hampir 500 hingga 600 miliar, tapi hari ini saya kerja,” tambah RHP. Bupati RHP juga mempertanyakan Tim Peduli Mamberamo Tengah yang mengaku mewakili masyarakat dari 5 distrik dan 59 kampung. “Kalau yang bicara Ketua LMA, Kepala-Kepala Suku atau pimpinan Wilayah Gereja GIDI, itu baru mewakili masyarakat 5 distrik, tetapi jika tidak, justru dipertanyakan,” ujarnya. Bupati RHP menilai apa yang disampaikan Tim Peduli Pembangunan Mamberamo Tengah ini sarat kepentingan dengan tujuan tertentu. “Ini sudah berbau politik,” tegas RHP. Sebelumnya diberitakan Jubi.co.id, masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), Papua yang terdiri atas lima Distrik dan 59 Kampung kecewa atas sikap Bupati Ricky Ham Pagawak (RHP) karena membagi-bagikan uang kepada warga di luar Papua. Ketua Tim Peduli Kabupaten Mamberamo Tengah, Ditimus Wanimbo mengatakan, kekesalan warga ini tidak ada sangkut paut dengan politik, namun ini sebuah ungkapan sakit hati dari masyarakat setempat. Ditimus Wanimbo menyampaikan bahwa saat ini masyarakat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah setempat, justru masyarakat melihat pemimpin mereka lebih peduli dengan warga di luar Mamberamo Tengah. “Kami harus berbicara masalah ini karena beberapa tahun terakhir sudah melihat kondisi yang ada di kabupaten Mamberamo Tengah dari 5 distrik dan 59 kampung. Bupati seharusnya lebih perduli serta memprioritaskan masyarakatnya, tapi bupati lebih fokus untuk kepentingan pribadi,” kata Ditimus Wanimbo ketika menghubungi Jubi, Selasa (28/3/2022) kemarin. (*) Editor: Edho Sinaga

Cuaca dan iklim di Provinsi Papua sangat dinamis dan kompleks

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Provinsi Papua merupakan sebuah pulau yang memiliki topografi yang sangat beragam yang menjadikan cuaca dan iklim Provinsi Papua sangat dinamis dan kompleks. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura, Hendro Nugroho, mengatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap iklim Provinsi Papua. Antara lain adalah fluktuasi suhu permukaan laut Samudra Pasifik ekuator, Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ), Monsun Asia Tenggara-Australia, sirkulasi Hadley dan Walker, serta MJO. “Iklim Papua juga turut dipengaruhi oleh tiga sistem peredaran angin, yakni angin pasat, angin meridional, dan angin lokal. Keseluruhan faktor tersebut berinteraksi membentuk suatu sistem baik lokal, regional, maupun global, yang kemudian turut menentukan varian dan keragaman iklim Provinsi Papua,” katanya dalam pers rilis yang diterima Jubi, Rabu (30/03/2022). Nugroho menjelaskan kondisi Iklim di Papua sangat bergantung pada kondisi Iklim di Samudra Pasifik sebagai penyuplai uap air terbesar di Papua. Maka BMKG memprediksi kondisi La Nina masih akan bertahan hingga pertengahan tahun 2022 yang artinya peluang hujan masih berpotensi terjadi hingga pertengahan tahun 2022. “Sedangkan kondisi ENSO (El Nino Southern Oscillation) diprediksi akan terus melemah dari Maret hingga Mei 2022 yang artinya pengurangan curah hujan juga mulai terjadi. Prediksi ini akan terus diperbaharui setiap dasarian atau 10 harian,” katanya. Nugroho menjelaskan dari total 4 Zona Musim di Provinsi Papua, 50 persen zona musim diprakirakan mengalami musim kemarau lebih awal yaitu pada bulan Mei 2022. 50 persen lainnya diprakirakan mengalami kemunduran musim kemarau yaitu pada bulan Juni dan Juli 2022. Dengan demikian BMKG, kata Nugroho merekomendasi yang dapat dilakukan selama masa pancaroba atau masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau, masyarakat perlu mewaspadai potensi terjadinya angin kencang dan hujan lebat yang disertai kilat dan petir. Kata Nugroho, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah V selaku koordinator UPT BMKG di Provinsi Papua terus berusaha menyediakan layanan terbaik untuk mendukung kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di Papua. “Maka itu diharapkan semua pihak dapat bersinergi menentukan langkah dan kebijakan, menghadapi musim kemarau dengan tangguh,” katanya. Sebelumnya, Sub Koordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG Pusat Jakarta, Dr. Agie Wandala Putra, mengatakan wilayah Papua dan Papua Barat memiliki area atau distribusi hujan terbesar di Indonesia. Distribusi hujan yang cukup tinggi dengan kondisi alam yang masih baik ini membantu mitigasi bencana tetapi justru harus sudah memulai kewaspadaan terkait risiko penambahan eksposur kerentanan semakin meningkat. (*) Editor : Edho Sinaga

Ketua RT/RW Kelurahan Dobonsolo di Kabupaten Jayapura keluhkan insentif belum dibayar

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah (RT/RW) di Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, mengeluh lantaran belum menerima insentif selama setahun. Ketua RW VI, Deniks Felle mengatakan, sebagian besar ketua RT/RW di kelurahan lain di Distrik Sentani sudah mendapatkan insentif, sementara di Kelurahan Dobonsolo belum. Kata Deniks, insentif yang seharusnya diterima dalam triwulan setiap tahun, berubah menjadi setahun saja. Padahal beban kerja dan kebutuhan setiap ketua sangat banyak. “Perhatian pemerintah distrik hingga pemerintah kabupaten sangat minim, dalam menjaga hak dan kewajiban, nanti pada saat ada kepentingan besar seperti Pilkada dan Pileg, ketua RT/RW yang dicari untuk minta data jumlah penduduk,” ujar Deniks yang ditemui di Sentani, Rabu (30/3/2022). Dijelaskan, ketua RT/RW harus dekat dengan warga dan dituntut agar selalu mensosialisasikan semua program pemerintah daerah, namun urusan insentif sangat lambat padahal dana tersebut digunakan juga untuk kepentingan operasional di lapangan. Baca juga: DAS Moi Kabupaten Jayapura sebut aksi pemalangan kesepakatan bersama “Ada delapan RW dan puluhan RT, setiap triwulan kami dapat insentif sebesar 450 ribu rupiah, sementara untuk ketua RT 300 ribu rupiah, sekarang sudah setahun belum dapat insentif, dua hingga tiga tahun lalu juga kondisinya sama,” ungkapnya. Sebagai pelayan masyarakat ditingkat paling bawah, Deniks Felle berharap agar pemerintah dapat memperhatikan hal ini dengan baik, agar semua pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Bukan soal besar dan kecilnya insentif, tetapi tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan,” katanya. Sementara itu, Elisa Yarusabra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura mengatakan, insentif aparat pemerintah di tingkat bawah seperti RT/RW akan dikirim langsung oleh pihak keuangan di rekening bank masing-masing. Untuk tahun ini, kata dia, ada penambahan sedikit jumlah insentif dari total insentif sebelumnya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para Ketua RT/RW yang setiap saat berhadapan dengan masyarakat. “Yang awalnya ketua RW mendapat 400 ribu rupiah, kini ada penambahan 50 ribu rupiah lagi. Demikian juga dengan ketua RT yang saat ini juga mendapat 350 ribu rupiah,” ujarnya. (*) Editor: Dewi Wulandari

Perda Minol dan KLA diharapkan berjalan baik di Kabupaten Jayapura

Papua No.1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Peraturan Daerah (Perda) Minuman Beralkohol (Minol) dan Perda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Jayapura, Papua, diharapkan dapat berjalan dengan baik. Ada empat Perda non-APBD yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Jayapura, dalam sidang pertama masa sidang satu tahun anggaran 2022, yakni Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Minol yang merupakan perubahan atas Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2014, Perda KLA, dan Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Dari empat Perda yang ditetapkan ini, dua Perda yakni Minol dan KLA mendapat soroton penting dari sejumlah pihak. Diharapkan kedua Perda ini dapat diimplementasikan dengan baik di tengah masyarakat. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Jayapura, Origenes Kaway menilai bahwa dalam pembentukan satu Perda, telah melewati sejumlah proses dan kajian, termasuk penyiapan fasilitas pendukung dan merupakan satu dari sekian banyak program kerja pemerintah daerah. “KLA sudah dicanangkan sejak 2014 lalu, fasilitas pendukung seperti taman bermain bagi anak, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Sentani sebagai pusat ibu kota tidak ada.” Baca juga: Kepala daerah tidak hadir, tiga fraksi DPRD Kabupaten Jayapura tolak sidang pendapat Menurutnya fasilitas olahraga bagi anak usia dini di kampung atau distrik belum terlihat, sementara anak-anak masih bermain atau berolahraga di ruas jalan raya, bahkan halaman kantor Bupati Jayapura digunakan sebagai tempat berolahraga. Terkait Perda Minol, kata dia, pemerintah sudah mencabut dan tidak mengeluarkan surat izin penjualan minol, tetapi masih saja diperjualbelikan secara ilegal. “Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas, sehingga masyarakat tidak jadi korban dari minuman beralkohol ini,” harapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengatakan, Perda Minol yang ditetapkan merupakan revisi dari Perda Nomor 9 Tahun 2014. Untuk Perda tersebut diharapkan pihak keamanan menindak tegas pelaku penjualan miras secara bebas, apalagi kios-kios yang tidak memiliki izin penjualan miras. ”Dewan sebagai fungsi kontrol akan tetap melaksanakan tupoksinya. Dan akan melakukan cross check dengan dinas terkait, jika tidak melakukan tugasnya, kita akan panggil dinas tersebut, karena jangan sampai akibat miras membuat orang lain menjadi tidak nyaman dan tidak merasa aman, hal ini juga perlu jadi perhatian serius khususnya pihak keamanan,” ujarnya. (*) Editor: Dewi Wulandari

Distrik Asotipo di Jayawijaya dapat bantuan 52 ekor bibit ternak babi

Papua No.1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Dinas Pertanian Jayawijaya memberikan bantuan 52 ekor bibit ternak wam atau babi, kepada masyarakat di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, saat syukuran dilantiknya kepala distrik dan lima kepala kampung di halaman kantor distrik, Selasa (29/3/2022). Kepala Dinas Pertanian Jayawijaya, Hendri Tetelepta mengatakan, bantuan ternak ini bersumber dari APBD perubahan 2021 yang pelaksanaannya pada Desember. “Tahun ini kita punya pengadaan hampir 600 ekor lebih, bibit ini ada yang kita datangkan dari Jayapura dan Keerom,” katanya. Untuk penerima bantuan sendiri, katanya, semuanya akan diserahkan ke kepala distrik untuk pengaturannya. Baca juga: Kongres kebudayaan hasilkan sejumlah rekomendasi terkait wilayah adat Lapago “Harapannya, kalau kita kasih 52 ekor, dia tidak tetap 52, harus bisa bertambah dan penerimanya juga harus bisa bertambah. Kalau hari ini kita beri 52 ekor, jika satu KK dapat satu pasang betina dan jantan, kita harap setahun kemudian ternak babi ini bisa bergulir lagi ke KK lainnya,” katanya. Sementera itu, Kepala Distrik Asotipo, Yulianus Asso menyebut bantuan ternak babi itu akan dibagikan kepada 10 kepala kampung yang ada, untuk selanjutnya tinggal menentukan berapa kepala keluarga yang akan menerima. “Bantuan bibit ini sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Harapan saya, harus dikembangbiakkan. Sebagai kepala distrik saya akan awasi setiap penerima,” kata Yulianus Asso. (*) Editor: Kristianto Galuwo

Delapan orang dilaporkan tewas akibat musibah helikopter PBB jatyuh di Kongo

Papua No.1 News Portal | Jubi Kinshasa, Jubi – Tercatat delapan orang tewas akibat musibah helikopter perserikatan bangsa-bangsa jatuh di Republik Demokratik Kongo timur. Misi penjaga perdamaian PBB di Kongo (MONUSCO) mengatakan kejadian pada Selasa (29/3/2022) itu terjadi di tengah pertempuran dengan pemberontak. Pernyataan yang dikutip Antara dari Reuters, tidak menyebutkan apakah ada orang yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Namun delapan orang itu terdiri dari enam awak dari militer Pakistan, satu personel militer dari Rusia, dan satu personel militer Serbia. Baca juga : Helikopter MI-8 jatuh di Far East Rusia ada 16 orang penumpang di kabin Helikopter militer Israel jatuh tewaskan dua pilot Pesawat militer AS jatuh di Norwegia Utara saat latihan NATO Militer Pakistan mengatakan kedelapan orang itu meninggal, dan telah menyebutkan nama-nama pilot dan awak helikopter tersebut. Pakistan telah mengerahkan satu unit penerbangan untuk misi PBB di Kongo sejak 2011. Helikopter nahas tersebut sedang menjalankan misi peninjauan ketika jatuh di daerah Tshanzu di Provinsi Kivu Utara, tempat serangkaian bentrokan terjadi pekan ini antara tentara Kongo dan kelompok pemberontak M23. Angkatan bersenjata Kongo mengatakan helikopter itu ditembak jatuh oleh para pemberontak, namun pernyataan itu dibantah oleh juru bicara M23. Meski MONUSCO tidak menyebutkan penyebab kecelakaan, hanya mengatakan bahwa penyelidikan sedang dijalankan. Kelompok M23 terdepak dari Kongo setelah melancarkan pemberontakan pada 2012 serta 2013 dan kemudian mengarah ke Uganda dan Rwanda. Sejak itu, para petempur M23 datang kembali untuk melancarkan serangan, termasuk salah satu yang terkado di Kongo timur pada November 2021. Pada Selasa kemarin kelompok pemberontak sudah bergerak ke Kota Kabindi, menurut seorang koordinator masyarakat madani. Tentara Uganda juga masuk dalam konflik dan mengatakan pihaknya telah menewaskan 14 petempur M23 dekat perbatasan dengan Kongo. (*) Editor : Edi Faisol

Diplomat Rusia diusir dari sejumlah negara Uni Eropa

Papua No.1 News Portal | Jubi Brussels, Jubi – Tercatat sejumlah negara Uni Eropa di antaranya Belgia, Belanda, dan Irlandia mengusir puluhan diplomat Rusia. Pengusiran dilakukan pada Selasa, (29/3/2022) kemarin dengan tudingan dugaan pengintaian. Sedangkan Rusia mengeluarkan pernyataan keras atas aksi “tak bersahabat” tersebut dan menjanjikan balasan. Pengusiran itu terjadi setelah hubungan antara Uni Eropa dan Rusia mencapai titik terendah dalam sejarah menyusul invasi Rusia ke Ukraina, serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Baca juga : Rusia segera usir sejumlah diplomat AS Diplomat AS hendak tinggalkan Beijing terkait Covid-19 ini tanggapan Cina Balas sanksi Belarus cabut izin misi diplomatik AS Tercatat Belgia mengusir 21 diplomat Rusia atas dugaan pemata-mataan dan menimbulkan ancaman keamanan.Menteri Luar Negeri Belgia Sophie Wilmes di hadapan para anggota dewan perwakilan rakyat mengatakan langkah itu secara eksklusif terkait dengan keamanan nasional dan jalur diplomatik masih akan terbuka. “Sebanyak 21 warga Rusia bekerja di kedutaan besar Rusia di Brussels dan di konsulat di Antwerp terakreditasi sebagai diplomat, namun bertugas melakukan pengintaian dan memengaruhi operasi,” kata juru bicara kementerian, dikuti Antara dari Reuters Wilmes mengatakan keputusan Belgia itu dikoordinasikan dengan Belanda, yang menyuruh pulang 17 agen intelijen Rusia yang terakreditasi sebagai diplomat. Keputusan tersebut didasarkan atas informasi dari layanan keamanan mereka sendiri, menurut kementerian luar negeri Belgia. Irlandia juga mengusir empat pejabat senior di kedubes Rusia, sedangkan Republik Ceko meminta satu anggota staf diplomatik kedubes Rusia meninggalkan Praha. Duta besar Rusia di sejumlah negara menumpahkan kemarahannya lewat pernyataan. Di Irlandia, staf Rusia menggambarkan keputusan pemerintah setempat “sembrono dan tidak berdasar”. “Pengusiran Belgia sama sekali tidak berdasar dan berpotensi berdampak serius pada hubungan Rusia-Belgia,” kata duta besar Rusia dalam pernyataan. Pernytaan itu menyebut ada balasan sehubungan dengan langkah-langkah tidak bersahabat terhadap lembaga-lembaga Rusia di luar negeri. Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin mengatakan pengusiran itu dilakukan atas “koordinasi bersama negara-negara lain”, namun tidak mungkin mencakup koordinasi dengan semua negara Uni Eropa. “Mustahil untuk membuat seluruh 27 (negara anggota Uni Eropa) mengerjakan agenda serupa,” katanya. (*) Editor : Edi Faisol

Lukas Enembe rencana undang Putin ke Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua punya keinginan agar Presiden Rusia Vladimir Putin bisa datang ke Bumi Cenderawasih. Gubernur Lukas Enembe punya rencanan untuk mengundangnya . Juru Bicara Gubernur Papua, M Rifai Darus menyampaikan keinginan serta atensi dari Gubernur Enembe tersebut ketika memimpin delegasi Papua bertemu Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva di Jakarta pada Senin (28/3/2022) lalu. M Rifai Darus dalam rilis pers pada Senin lalu mengutarakan, pada pertemuan tersebut, Gubernur Lukas Enembe juga menyampaikan keinginannya agar Presiden Rusia Vladimir Putin yang direncanakan akan hadir pada KTT G20 di Bali akhir tahun nanti diharapkan pula untuk dapat mengunjungi Tanah Papua. Gubernur Enembe rencana mengundang Presiden Putin, menurut Rifai Darus untuk berdiskusi menyoal rencana pembangunan Bandara Antariksa di Biak. “Beliau [Gubernur Lukas Enembe] ingin mendapat insight atau wawasan dari Pemerintah Rusia yang memiliki Kosmodrom tertua di dunia dan masih aktif hingga saat ini,” ujarnya. Kosmodrom Baikonur adalah bandar antariksa pertama dan paling rahasia di dunia milik Rusia. Lokasinya berada di tengah gurun yang luas di Asia Tengah, sekitar 2.600 km tenggara ibu kota Rusia, Moskow, dan 1.300 km dari dua kota utama Kazakhstan, Nur-Sultan dan Almaty. Selain itu dalam pertemuan di Kantor Dubes Rusia di Jakarta, Gubernur Enembe membicarakan kuota bagi para mahasiswa orang asli Papua (OAP) yang nanti menimba ilmu di negara berjuluk Beruang Merah itu. Gubernur Enembe mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang hangat selama ini dari Federasi Rusia kepada seluruh mahasiswa asal Papua yang berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di Rusia. Gubernur Lukas Enembe kepada Duta Besar Lyudmila Georgievna Vorobyeva yang didampingi Victoria, selaku Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia menitip pesan kepada Pemerintah Rusia, agar senantiasa menjaga dan memberikan rasa aman kepada seluruh putra-putri Asli Papua yang kini menempuh pendidikan tinggi di Rusia. Baik mereka yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Rusia maupun beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua. “Gubernur Lukas Enembe sangat kagum atas program beasiswa dari Pemerintah Rusia melalui Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia yang secara konsisten diberikan kepada anak-anak Indonesia dan termasuk di dalamnya ada beberapa putra-putri Asli Papua,” kata Rifai. Sebelumnya, Lyudmila Georgievna Vorobyeva menjawab diplomatis ketika ditanya apakah kira-kira Presiden Vladimir Putin sendiri berencana untuk ikut hadir di agenda KTT G20 yang rencananya bakal digelar menjelang akhir tahun ini di Bali. “Tergantung perkembangan situasi, tetapi sejauh ini beliau (Putin) memang berencana akan hadir di KTT G20 nanti,” jawabnya. Dia menegaskan, pihaknya tidak khawatir dengan adanya upaya bahkan desakan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Barat untuk mengeluarkan Rusia dari organisasi kerja sama G20. “Kami mendukung Presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Dan kami tahu bahwa di G20 ini tidak termasuk membahas krisis Rusia-Ukraina ini, tetapi lebih pada pemulihan dan peningkatan ekonomi global dan lainnya,” katanya mengutip Suara.com, dalam sesi jumpa pers di kediaman resminya di Jakarta, Rabu (23/3/2022). “Tergantung perkembangan situasi, tetapi sejauh ini beliau (Putin) memang berencana akan hadir di KTT G20 nanti,” jawab Lyudmila Vorobyeva. (*) Editor: Syam Terrajana

Merekam Papua dalam buku “Damai Papua yang Tercabik”

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKSC) Yuliana Langowuyo mengatakan, pihaknya mencetak buku seri Memoria Passionis No.39 berjudul “Damai Papua Yang Tercabik”. Dari buku tersebut pihak SKPKC Fransiskan Papua berefleksi, pada 2020 hingga saat ini, hidup damai, tenang di tanah hak ulayat Papua sendiri masih sangat sulit dicapai orang Papua itu sendiri. “Hal itu disebabkan karena adanya berbagai persoalan di Papua seperti rasisme dan ketidak adilan hukum, nasib otonomi khusus Papua, konflik bersenjata tak kunjung henti, operasi militer, gagalnya pendekatan keamanan, penyelesaian HAM di tanah Papua, Omnibus Law dan dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat di tanah Papua. Persoalan ini yang kemudian didokumentasikan oleh SKP dalam buku yang dilaunching hari ini,” katanya kepada sejumlah wartawan di kantor SKPKSC, Rabu (30/3/2022). Pada bab pertama dalam buku berjudul “Damai Papua Yang Tercabik”, membantu para pembaca untuk melihat ketidakadilan hukum yang terjadi pada orang Papua. “Pada bab pertama, tim penulis memberikan fokus pada persoalan rasisme dan proses hukum yang dijalani bagi orang Papua yang melawan rasisme tersebut. Di bagian ini juga memberikan gambaran bagaimana keterbukaan dan solidaritas dari luar Papua yang berbicara tentang persoalan yang dialami oleh orang Papua,” katanya. Pada bab kedua, dibeberkan pro -kontra tentang pelaksanaan Otsus untuk Papua. “Pada buku bagaimana kami melihat dinamika pro dan kontra tentang Otsus untuk Papua. Pro kontra baik itu dari orang asli Papua sampai pada pengambil kebijakan atau pemerintahan yang membicarakan tentang Otsus itu sendiri,” katanya. Bab Ketiga dari buku ini, pembaca akan melihat situasi konflik yang tak kunjung henti di Provinsi Papua. Baik dari konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dan TNI Polri. “Konflik yang berkepanjangan di tahun 2020 ini menyebabkan korban baik itu dari TPN PB, TNI Polri dan masyarakat sipil di Provinsi Papua. Ruang gerak masyarakat asli Papua di daerah konflik menjadi terbatas dan terusik perdamaiannya,” katanya. “Pada Bab Keempat dari buku ini, tim penulis memberikan gambaran bagaimana nuansa atau pendekatan militerisme yang terjadi di Tanah Papua yang mengusik perdamaian masyarkat di kampung kampung,” katanya. Pada Bab Kelima dari buku ini, tim penulis merekam dan mempaparkan bagaimana kemandekan penyelesaian HAM di Papua oleh Negara Indonesia. “Selain itu, suara atau reaksi dari dunia internasional terhadap situasi HAM di Tanah Papua juga dipaparkan di dalam bab kelima ini,” katanya. Languwuyo mengatakan, di bagian akhir dari buku ini, Bab Keenam, tim penulis memaparkan tentang Undang-Undang (UU) Omnibus Law dan reaksi warga Papua terhadap produk peraturan tersebut. “Pada bagian ini juga, kami memaparkan sejauh mana dampak pemberlakuan UU Omnibus Law tersebut terhadap masyarakat kecil,” katanya. Languwuyo mengatakan, dengan kehadiran Buku Seri Memoria Passionis No. 39, ‘Damai Papua Yang Tercabik’ ini membantu semua kita (para pembaca) mencermati berbagai persoalan yang ada dan mencari solusi yang baik mengatasi persoalan tersebut “Mengingat penderitaan yang ada, bukannya menambah luka, melainkan bersama mencari jalan keluar terbaik dari penderitaan tersebut,“ katanya. Sementara itu salah satu penulis Buku “Damai Papua Yang Tercabik”, Seri Memoria Passionis No.39 Benard Koten menjelaskan mengenai latar belakang terbitnya buku tersebut. “Di tahun 2020, dunia ‘diserang’ virus Covid 19, termasuk di Tanah Papua. Kasus virus Covid 19 menjadi konsumsi setiap hari di Tanah Papua. Berbagai media (cetak, online) baik itu lokal, nasional maupun internasional menceritakan ganasnya virus ini,” katanya. Selain menghadapi serangan Covid 19, orang/warga yang mendiami Tanah Papua, khususnya ‘tuan rumah’ (orang asli Papua) harus menghadapi pelbagai persoalan yang tak kunjung henti. “Sebut saja, ketidakadilan hukum pasca demo tolak rasisme, persoalan Otonomi Khusus Papua, konflik bersenjata, pengekangan ruang ekspresi, pro kontra Omnibus Law dan lain sebagainya,” katanya. Koten mengatakan, SKPKC Fransiskan Papua juga berada dalam lingkaran persoalan tersebut. Menghadapi persoalan tersebut, salah satu kewajiban SKPKC FP adalah merekamnya dan mempublikasikannya “Merekam dan mempublikasi perjalanan di Tanah Papua selama setahun yang berjalan sudah menjadi kebiasaan dari SKPKC Fransiskan Papua sejak tahun 1999. Di tahun 2021 (baru terealisasi di tahun 2022) mencetak dan mempublikasikan buku Seri Memoria Passionis No.39,” katanya. Buku ini ditulis oleh Bernard Koten, Yuliana Languwuyo dan Theo van den Broek. Editor: Syam Terrajana

Jelang penentuan nasib Persipura, Alfredo Vera: masih ada harapan untuk bertahan

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Laga terakhir menghadapi Persita Tangerang, Kamis (31/3/22) besok akan menentukan nasib Persipura Jayapura di kompetisi BRI Liga 1 2021. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang selamat dari degradasi. Meski nasib tim Mutiara Hitam juga bergantung pada dua laga menentukan antara Barito Putera vs Persib Bandung dan PSS Sleman vs Persija Jakarta, namun juru taktik Persipura, Angel Alfredo masih yakin timnya punya harapan besar untuk bertahan di Liga 1. Arsitek asal Argentina itu menegaskan, timnya akan berjuang habis-habisan demi mendapatkan hasil positif kontra Persita. Ia juga berharap pertolongan Tuhan untuk merubah keadaan di akhir kompetisi nanti. “Dalam beberapa pertandingan terakhir kita ada dalam tekanan yang kuat dan sekarang di pertandingan terakhir masih ada harapan kita untuk bertahan di Liga 1. Kita akan berjuang maksimal dan kerja keras untuk dapat tiga poin dan kita berharap Tuhan juga membantu kita,” kata Alfredo Vera dalam sesi konferensi pers via Zoom, Rabu (30/3/22). Jelang menghadapi Persita, Alfredo Vera membeberkan jika persiapan timnya berjalan seperti biasanya. Ia juga tak membatasi aktivitas pemain di luar latihan. Ia percaya anak asuhnya sudah tahu dengan tanggung jawab masing-masing. “Suasana tim kita selalu bagus, kita tidak ada pembatasan dan semua bebas, karena semua pemain tahu yang harus dilakukan. Mereka punya tanggung jawab besar juga untuk memberikan hasil bagus dan mendapatkan tiga poin di laga besok,” ungkapnya. Pemain Persipura, Elisa Basna dan kolega juga menyatakan telah dalam kondisi siap tempur menghadapi Persita. “Kita pemain sudah siap untuk mengatasi pertandingan besok. Semoga kita bisa dapat hasil yang maksimal,” kata Basna. Di kubu lawan, pelatih Persita, Widodo Cahyono Putra akan mewaspadai para pemain Persipura. Menurutnya, tiga kemenangan yang diraih oleh tim Mutiara Hitam akan menjadi motivasi berlebih bagi Ferinando Pahabol dan kolega. “Yang jelas, pertandingan terakhir mereka sangat termotivasi sekali untuk mengejar kemenangan, supaya tidak terdegradasi. Tapi kami tidak ada hubungan dengan itu, siapapun lawan kami tetap akan fight,” tekan Widodo. Sementara itu, punggawa Persita, Muhammad Toha juga menegaskan ia dan rekan-rekannya akan tetap serius menghadapi Persipura. “Untuk pertandingan besok, saya dan rekan-rekan dalam keadaan bugar, dan semoga pertandingan besok kita bisa diberikan kemenangan,” pungkasnya. Persipura yang masih berada di peringkat ke-16 membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang selamat dari degradasi, sembari berharap pesaing terdekat mereka, Barito Putera dan PSS Sleman tergelincir menghadapi Persib Bandung dan Persija Jakarta. (*) Editor: Syam Terrajana

Muhammadiyah larang masjid dan mushola gelar Bukber

Papua No.1 News Portal | Jubi Jakarta, Jubi – Organsiasi keagamaan Muhammadiyah meminta pengurus masjid atau musala di bawah naungan lembaganya tak menggelar acara buka dan sahur bersama selama bulan Ramadan. Lembaga itu mengeluarkan surat edaran tentang Panduan Penerapan Protokol Kesehatan Ibadah Bulan Ramadan dan Idulfitri. “Pengurus masjid/musala tidak membuka layanan buka puasa bersama, sahur bersama, tadarus berjemaah,” tulis surat itu yang ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, Rabu (30/3/2022). Baca juga : Puncak perayaan HPN 2022 digelar di pelataran masjid al alam Pencuri besi masjid ini dibebaskan kerugian di kurang Rp25 juta Pemprov Jateng serahkan bantuan pembangunan masjid Raya baiturrahim Jayapura Haedar juga tak membolehkan pengurus masjid atau musala menggelar tadarus berjemaah maupun kegiatan lain yang berpotensi membuka masker dan bertatap muka antar jemaah. Menurut Haedar, pengajian menjelang buka puasa bisa digelar tanpa acara makan besar bersama. “Kegiatan takjil juga mesti dilakukan dengan hati-hati, seperti menjaga jarak, tidak mengobrol, singkat, dan di tempat terbuka,” tulis surat itu. Meski melarang pengurus masjid menggelar buka bersama, PP Muhammadiyah mengizinkan ibadah salat Tarawih dilakukan dengan saf rapat tanpa menjaga jarak. Hal ini boleh dilakukan dengan beberapa catatan seperti, ruangan masjid atau musala memiliki ventilasi baik dan diutamakan ruangan terbuka. Jika ruangan tertutup, jendela atau pintu harus dibuka. Jemaah wajib menggunakan masker KN95 atau masker jenis lain namun berlapis ganda. Seluruh jemaah juga harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dua dosis. “Apabila syarat dan ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi maka saf salat berjemaah dan kegiatan ibadah lainnya tetap harus berjarak,” kata Haedar menjelaskan. PP Muhammadiyah juga menyarankan agar takbir Idulfitri dilakukan di rumah masing-masing. Takbir tetap boleh dilakukan di masjid dengan catatan tidak ada jemaah yang terindikasi positif Covid-19. Jemaah Muhammadiyah juga disarankan tidak menggelar takbir keliling. Sedangkan sholat Idulfitri bisa dilakukan di tempat terbuka atau tanah lapang kecil, jemaah mengenakan masker, dan khotbah maksimal 15 menit. PP Muhammadiyah juga menyarankan tidak mengedarkan kotak infak. (*) CNN Indonesia Editor : Edi Faisol

Wakil Dekan UIN Makasar jadi korban bentrok mahasiswa

Archives

PT Media Jubi Papua

Networks

Lainnya