Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, minta pemerintah kampung adat agar Alokasi Dana Kampung (ADK) dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Penambahan anggaran khusus ADK, pemerintah harus beradu argumen dengan dewan. Kita sampaikan alasannya, kenapa anggaran harus naik. Oleh sebab itu, di tingkat bawah, setelah mendapatkan anggaran tidak boleh main-main,” tegas Bupati Awoitauw, saat ditemui di Sentani, Rabu (6/2/2019).
Dikatakan, misalnya anggaran untuk ibu dan anak, pemerintah kampung harus menganggarkan Rp 100 juta. Dalam operasionalnya, harus hadirkan PKK tingkat kampung untuk mendengarkan apa keluhan dan keperluan mereka dengan dana yang akan diberikan. Demikian juga untuk sektor-sektor yang lain.
“Penambahan anggaran dari ADK nanti khusus kampung adat agar ada percepatan pembangunan dari kampung adat tersebut. Yang jelas, pemerintah kampung adat sudah tidak seperti yang dulu lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Elisa Yarusabra, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Pengelolaan Sistem Keuangan Kampung Adat. Hal ini dimaksud agar ada instrumen jelas dan aturan baku yang digunakan oleh pemerinah kampung adat.
“Kampung adat diberikan tambahan dana Rp 100 juta, artinya penambahan dana tersebut tidak serta merta tanpa pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu harus ada aturan main yang jelas,” ujarnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
