Kunjungi Papua, Wamen ATR/BPN bahas pemetaan wilayah adat

Pemetaan WIlayah Adat di Papua
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra, saat tiba di Kantor Gubernur Papua. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengunjungi Papua pada Senin (25/1/2021). Dalam kunjungan ke Papua itu, Surya menjelaskan rencana untuk melakukan pemetaan wilayah adat di Papua.

Di Kota Jayapura, Surya bertemu Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua, Doren Wakerkwa. Usai pertemuan tertutup itu, Surya menyatakan ia dan Wakerkwa membahas kemungkinan kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  dan Pemerintah Provinsi Papua untuk membuat pemetaan wilayah adat di Papua.

Read More

Ia menyatakan Kantor Wilayah Kementeiran ATR/BPN Papua telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Surya menyatakan proses pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura itu akan melibatkan masyarakat adat setempat.

“Ini penting, karena [sangat] krusial untuk mencari tahu apa yang namanya agraria [dalam] konteks Papua. Salah satu poin pentingnya adalah menerima keberadaan masyrakat adat sebagai bagian yang nyata [dalam proses pemetaan itu],” kata Surya di Jayapura, Senin.

Baca juga: Cegah konflik baru, Bupati Jayapura minta masyarakat adat bantu pemetaan wilayah adat

Surya berharap kerjasama serupa dapat dilakukan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Papua. “Jadi nanti Sekda dan tim akan memeriksa serta mencari tahu lebih detil. Mungkin kami bisa mengoreksi beberapa bagian, sebab level [kerjasama pemetaannya] harus naik,” kata Surya.

Surya menyatakan pemetaan wilayah adat secara menyeluruh belum pernah dilakukan di Indonesia. “Kalau [pemerintah] provinsi bisa [membuat nota kesepahaman dengan kami], kami berharap [di] seluruh kabupaten/kota [bisa dilakukan pemetaan] yang sama. Kalau itu bisa berjalan, itu [menjadi yang] pertama di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah pusat memiliki perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. “Untuk itu, kami harap semua bisa berjalan dengan baik,” kata Surya.

Pj Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menyambut baik perhatian pemerintah pusat untuk memetakan tanah wilayah adat. Ia menyatakan Kabupaten Jayapura menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Bumi Cenderawasih.

“Memang masalah tanah di Papua ini berat. Saling klaim. Maka pemetaan tanah adat itu penting sekali,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts

Leave a Reply