Papua No. 1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta pemerintah pusat dan DPR RI tidak memaksakan kehendak untuk memekarkan Provinsi Papua. Pemerintah dan DPR RI semestinya mendengar aspirasi masyarakat, dan bukan mengikuti kemauan elit politik yang punya kepentingan tertentu. Pemerintah seharusnya juga lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan di
Papua No. 1 News Portal | Jubi Wamena, Jubi – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Management Informatika dan Teknik Komputer atau STIMIK Agamua, Marthen Medlama menyatakan rencana pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk Daerah Otonomi Baru bukanlah kebutuhan Papua. Medlama menilai pembentukan provinsi baru di Tanah Papua tidak akan memenuhi kebutuhan Orang Asli Papua untuk mendapatkan pelayanan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe membentuk Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua dikritisi aktivis Hak Asasi Manusia asal Papua, Natalius Pigai. Menurut Pigai, lebih baik dana yang dialokasikan untuk tim itu digunakan untuk membantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menilai rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua yang dicanangkan pemerintah akan membunuh Orang Asli Papua. Pemekaran provinsi di Tanah Papua dinilai tidak layak dan terlalu dipaksakan oleh pemerintah pusat Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Minggus Madai
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua menilai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak memberikan kekhususan bagi Orang Asli Papua. Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang baru itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua, sebab
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Anggota Kelompok Kerja Adat, Majelis Rakyat Papua, Edison Tanati mengkritik pembangunan di Papua yang lebih bertitik berat kepada pembangunan infrastruktur tanpa menyiapkan sumber daya manusianya. Pembangunan banyak sekolah dan puskesmas dinilai percuma karena Papua tetap kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Hal itu dinyatakan Edison Tanati
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Alokasi Dana Afirmasi Pemerintah Provinsi Papua untuk membiayai ribuan mahasiswa asli Papua berkuliah tidak ada lagi. Hal itu disebabkan perubahan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan tengah menunggu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua mengajukan draf Rancangan Peraturan Daerah Khusus atau Raperdasus beasiswa Otonomi Khusus. Rancangan itu diharapkan memiliki konsep yang jelas untuk mengantisipasi berakhirnya kucuran Dana Otonomi Khusus Papua pada 2041.
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua membutuhkan rencana induk yang disusun bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan pencana induk itu akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura,
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang atau Hipmapas batal berunjuk rasa di Semarang pada Kamis (15/7/2021), karena Asrama Mahasiswa Papua di Semarang didatangi aparat keamanan dan warga. Hipmapas akhirnya menggelar konferensi pers di Asrama Mahasiswa Dogiyai, Semarang, menyatakan sikap mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH, Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan DPR RI terlalu tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Pandangan RUU itu merupakan usulan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan Otonomi Khusus Papua sangat penting bagi upaya perlindungan orang asli Papua. Ia menyatakan sejumlah kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura merupakan contoh pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Rabu (7/7/2021). Awoitauw menyampaikan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dengan pertimbangan pandemi COVID-19, Mahkamah Konstitusi menunda sidang pendahuluan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diajukan Majelis Rakyat Papua bersama Majelis Rakyat Papua Barat terkait revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua oleh pemerintah. Di pihak lain, Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan sejak 2011 membuat program SM3T atau Sarjana Mengajar untuk daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan. Program tersebut bertujuan mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3T. Para sarjana keguruan yang ikut program dikontrak selama setahun dan dikirim ke daerah 3T. Kabupaten Nabire, Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Papua, Helina Murib menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) oleh Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR RI tidak sah. Ia menyatakan setiap perubahan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua minta DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir di Kota Jayapura, Kamis (17/6/2021). Dawir menyatakan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Kamis (17/6/2021). Permohonan itu diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara parsial dinilai tidak akan menyelesaikan konflik dan persoalan Papua. Pemerintah Indonesia diminta fokus untuk menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Ketua Umum Alumni Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Cenderawasih, dr Andreas Pekey SpPD mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi dokter umum Papua. Pekey menyatakan beasiswa itu telah membiayai 30 dokter asli Papua untuk menempuh program pendidikan dokter spesialis di Univesitas Indonesia,
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Papua Language Institute atau PLI menyepakati kerja sama di bidang pendidikan dengan Dallas Baptist University di Amerika Serikat, Rabu (14/4/2021). Kesepakatan kerja sama itu diluncurkan dalam seminar sehari program pendidikan Yayasan Maga Papua dan PLI. Hal itu dinyatakan pendiri dan CEO PLI, Samuel Tabuni kepada
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua. Pelibatan masyarakat Papua dinilai penting untuk memberi masukan dan saran, serta mencegah meluasnya informasi keliru tentang rencana revisi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Fotografer Starky Yali membuat proyek fotografi yang mengabadikan beragam ekspresi orang asli Papua menolak Otonomi Khusus Papua. Konsep proyek fotografi Starky Yali jelas, menggaungkan protes orang asli Papua terhadap rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pemberlakuan Otonomi Khusus Papua dengan membuat revisi sepihak atas Undang-undang Nomor
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kementerian Keuangan RI mendorong Pemerintah Provinsi Papua menyisihkan anggarannya dan mengalokasikan dana abadi yang dikhususkan untuk membiayai program pengembangan Sumber Daya Manusia dan pendidikan orang asli Papua. Gagasan itu disampaikan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kemenkeu RI, Dwi Larso di Jakarta, Jumat (5/3/2021). Gagasan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar pelatihan manajemen beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara. Pelatihan itu berlangsung di Hotel Morissey, Jakarta, Kamis (4/3/2021). Dalam pelatihan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua atau PURT MRP tengah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Standar Satuan Harga tersendiri. Penyusunan Standar Satuan Harga itu dilakukan agar penyusunan anggaran MRP tidak lagi menggunakan Standar Satuan Harga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua. Hal itu dinyatakan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dugaan penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp1,8 triliun yang disampaikan Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri saat Rapat Pimpinan Polri tahun 2021 pada 17 Februari 2021 lalu dinilai janggal, karena muncul di tengah desakan orang asli Papua untuk menghentikan Otonomi Khusus Papua. Penyampaian
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait kekerasan yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak. Dalam peryataan sikap bersama itu, para pemimpin lima Keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua juga menyoroti perdebatan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus Papua Jilid 2, dan menolak usulan pemekaran Provinsi Papua. Sekretaris Jenderal
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Dewan Gereja Papua menilai konflik dan militerisme yang telah berlangsung 60 tahun di Tanah Papua masih terus berlanjut dengan berbagai kasus kekerasan, penculikan, maupun operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Mimika. Dewan Gereja Papua juga menyoroti daftar panjang kasus pelanggaran hak asasi manusia di
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR for Papua, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, serta Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat yang membahas rencana revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Forum Bersatu Mahasiswa Wilayah Adat Lapago dengan anggota para mahasiswa asal Lapago yang tengah menempuh pendidikan di Gorontalo berunjuk rasa untuk menolak usulan pembentukan provinsi baru di Wilayah Adat Lapago, Papua, Rabu (10/2/2021). Pemekaran itu dinilai tidak akan menyejahterakan orang asli Papua. “Kami mahasiswa sangat
Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Bimbingan Teknis Monitoring Pengendalian Implementasi Regulasi terkait Otonomi Khusus Papua bagi para pimpinan dan anggota MRP di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, 2 – 4 Februari 2021. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan materi dalam bimbingan teknis itu memberi pembobotan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengusulkan perpanjangan masa kucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041. Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan kelanjutan Otonomi Khusus Papua dan Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pengucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041 dinilai Petisi Rakyat Papua sebagai kebijakan yang cenderung fasis. Usulan itu dinilai lebih dilatarbelakangi kepentingan sepihak elit politik Jakarta untuk memaksakan kelanjutan Otonomi Khusus Papua. Pernyataan itu disampaikan juru bicara
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat MRP terkait Otonomi Khusus Papua tertunda karena sejumlah pertimbangan. Timotius Murib memastikan MRP tetap akan memfasilitasi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat mereka tentang efektivitas 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. “Kita tetap
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP akan mengkaji kemungkinan untuk mengambil langkah hukum dalam kasus penangkapan tim Rapat Dengar Pendapat Otonomi Khusus Papua yang dilakukan polisi di Merauke. Hal itu dinyatakan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Kamis (26/11/2020). Murib menyesalkan langkah polisi menangkap tim
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya membubarkan unjuk rasa Tolak Otonomi Khusus Papua Jilid II di Perumnas III, Waena, Kota Jayapura, karena menemukan demonstran yang membawa molotov. Hal itu dinyatakan Waterpauw saat dikonfirmasi pembubaran unjuk rasa itu melalui layanan pesan Whatsapp, Selasa
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP mengelar rapat pleno pembukaan Masa Sidang Triwulan IV tahun 2020 di Hotel Horizon, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, pada Jumat (16/10/2020). Selama masa sidang itu, MRP akan menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan
Papua No. 1 News Portal | Jubi (Sebuah Catatan Kritis ditengah Pro dan Kontra Otsus Papua) Oleh: Frans Pekey* Mengawali tulisan ini, perlu dimaknai kebijakan Otonomi Khusus Papua sebagai kebijakan publik yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik di Papua yang terus terjadi lebih dari lima dekade ini. Sebelum
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia mendukung upaya Majelis Rakyat Papua untuk memfasilitasi penyampaian pendapat orang asli Papua atas Otonomi Khusus Papua. Kedua organisasi itu berharap, apapun hasil aspirasi yang terkumpul akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Ketua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Oleh: Soleman Itlay* Universitas Cenderawasih telah menyerahkan kajian akademiknya atas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe pada pertengahan September lalu. Kajian yang disusun atas permintaan Enembe kepada Rektor Universitas Cederawasih, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT itu juga telah diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua kembali mengumumkan 154 siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang akan menjadi penerima beasiswa Otonomi Khusus Papua. Sejumlah 154 pelajar itu dinyatakan lulus administrasi penerimaan Siswa Unggul Papua Bidang Vokasi 2020. Dalam pengumuman Nomor: 421.1/18035/SET yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sejumlah 154
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan 100 orang asli Papua tamatan Sekolah Menengah Atas atau SMA yang lulus seleksi Siswa Unggul Papua, Kamis (1/10/2020). Mereka akan menjadi penerima Beasiswa Otonomi Khusus 2020, dan berkesempatan melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Pengumuman hasil
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan hasil kajian Universitas Cenderawasih Jayapura atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua. Hal itu dinyatakan Enembe di Kota Jayapura, Papua, Selasa (29/9/2020), usai memimpin
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua menyatakan pembubaran unjuk rasa mahasiswa menolak Otonomi Khusus atau Otsus Papua di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura pada Senin (28/9/2020) merupakan kejahatan. Pembubaran aksi yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri dinilai sebagai kejahatan, karena melanggar hak para pengunjuk rasa untuk menyampaikan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi Otonomi Khusus atau Otsus Papua Jilid II di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9/2020) diserang oleh sekelompok orang yang diduga dikerahkan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Para penyerang melemparkan batu, dan mendorong dan memukuli para peserta aksi damai itu dengan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua meminta aparat keamanan segera membebaskan tujuh aktivis Front Rakyat Papua yang ditangkap dalam pembubaran unjuk rasa di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua, Rabu (23/9/2020). Koalisi menyatakan pembubaran unjuk rasa damai itu melanggar aturan hukum dan membungkam
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua pernah menerima sejumlah aspirasi pemekaran Provinsi Papua, namun belum pernah membahasnya. DPR Papua juga belum pernah meneruskan aspirasi pemekaran Provinsi Papua itu kepada pihak lain, termasuk pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw di Kota Jayapura,
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua menyerahkan hasil kajian terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jayapura, Rabu (16/9/2020). Kajian itu meliputi pelaksanaan Otsus Papua, pemekaran Provinsi Papua, serta pembentukan Komisi Kebenaran dan
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemerintah pusat di Jakarta dinilai tengah panik menghadapi tuntutan rakyat Papua atas kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Rencana pemerintah pusat untuk secara sepihak mengubah ketentuan tentang masa berlaku Dana Otonomi Khusus Papua dan ketentuan pemekaran di Papua dinilai sebagai langkah yang menghalalkan segala cara terhadap Papua.
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Copyright © 2021 | Tabloid Jubi.
