Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Forum Bersatu Mahasiswa Wilayah Adat Lapago dengan anggota para mahasiswa asal Lapago yang tengah menempuh pendidikan di Gorontalo berunjuk rasa untuk menolak usulan pembentukan provinsi baru di Wilayah Adat Lapago, Papua, Rabu (10/2/2021). Pemekaran itu dinilai tidak akan menyejahterakan orang asli Papua.
“Kami mahasiswa sangat kesal sekali dengan tindak yang di buat oleh elit-elit politik [seperti] John Wempi Wetipo, John Tabo, dan Briyur Wenda. Mereka mau meminta pemekaran Provinsi Papua. [Mereka] elit-elit politik hanya diperalat saja,” kata Sekretaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Dani Wenda kepada Jubi, Kamis(11/2/2021).
Wenda menyatakan Pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk Provinsi Papua Barat gagal menyejahterakan orang asli Papua. “Provinsi ada dua saja masyarakat belum sejahtera, baru bagaimana dengan daerah baru itu? Nasibnya akan tetap saja, [yang ada] pembunuhan [orang asli Papua], dan [layanan] kesehatan [justru] tidak terasa sama sekali,” ujarnya.
Baca juga: DAP Lapago tolak pembentukan provinsi baru di Lapago
Wenda menyatakan para mahasiswa asal Lapago yang berkuliah di Gorontalo juga menolak rencana pemerintah pusat untuk merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Kucuran Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon DAU sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) huruf e UU Otsus Papua itu akan berakhir pada 2021, dan batas waktu itu disebut-sebut sebagai akhir masa berlaku Otsus Papua Jilid I. Pemerintah berencana merevisi UU Otsus Papua untuk memperpanjang masa kucuran Dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga 20 tahun ke depan, dan rencana itu disebut para pemangku kepentingan politik di Papua sebagai Otsus Papua Jilid II.
“Apapun yang di tawarkan oleh negara, dengan tegas kami tolak, [termasuk rencana] bergulirnya Otsus [Papua] Jilid II, itu kami tolak dengan tegas. Jadi, tidak ada lanjut-lanjut Otsus [Papua] Jilid II,” kata Wenda.
Koordinator aksi Forum Bersatu Mahasiswa Wilayah Adat Lapago, Milius Gire menyatakan unjuk rasa mereka berjalan dengan lancar. Ia menyatakan aksi mereka itu wujud kekesalan mereka terhadap usulan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk provinsi baru di Wilayah Adat Lapago. “Aspirasi itu hanya kepentingan elit saja,” ucap Gire.
Baca juga: Ratusan mahasiswa Lapago tolak usulan pemekaran Provinsi Papua
Gire menyatakan jika Provinsi Papua dimekarkan demi membentuk provinsi baru di Lapago, pemekaran itu tidak akan menguntungkan masyarakat adat di Lapago. “[Usulan] pemekaran [itu] untuk siapa? Orang Papua makin habis, stop minta pemekaran,” kata Gire tegas.
Sebelumnya, sejumlah tokoh politik dari Wilayah Adat Lapago menemui Komisi II DPR RI di Jakarta, mengusulkan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk provinsi baru di Lapago. Pekan lalu, Paraparatv News melansir pertanyaan Briyur Wenda, salah satu tokoh Lapago yang menemui Komisi II DPR RI, dan meminta pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk provinsi di Wilayah Adat Lapago.
Saat itu Briyur Wenda menyatakan para tokoh mendukung Provinsi Papua dimekarkan menjadi beberapa provinsi, dan mengusulkan pembentukan provinsi yang meliputi 10 kabupaten di Wilayah Adat Meepago. “Komisi II DPR RI setuju 1000 persen,” kata Briyur Wenda, sebagaimana dikutip dari video wawancara Paraparatv News di Youtube. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
