Demo tolak pemekaran Papua dibubarkan, sebagian demonstran sampaikan pernyataan di DPRD Nabire

March 31, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Oktovianus Tabuni dari Pos Bantuan Hukum Gratia di Nabire menyatakan polisi telah membubarkan secara paksa unjuk rasa massa yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otonomi Khusus Papua di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Kamis (31/3/2022). Meskipun demikian, sebagian peserta demonstrasi yang sama berhasil menyampaikan pernyataan

Masa sidang pertama 2022 ditutup, anggota MRP akan kunjungi 5 wilayah adat di Papua

March 29, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP pada Selasa (29/3/2022) mengelar rapat pleno di Kota Jayapura, dalam rangka penutupan masa sidang pertama tahun 2022. Rapat pleno pada Selasa itu dipimpin Ketua MRP, Timotius Murib. Timotius Murib menyatakan setelah MRP menutup masa sidang pertama 2022, para anggota MRP

Bertemu MRP, BEM Uncen serahkan pernyataan sikap menolak pemekaran Papua

March 24, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Cenderawasih menemui pimpinan Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura, Kamis (24/3/2022). Dalam pertemuan itu, BEM Universitas Cenderawasih menyerahkan pernyataan sikap resmi mereka untuk menolak rencana pemekaran Provinsi Papua. Rombongan BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) yang mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua

Anggota MRP ungkap berbagai upaya menghalangi RDP Otsus Papua

March 10, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan perkara pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Para saksi mengungkap

MRP mengapresiasi laporan ahli HAM PBB, sebut fakta tak bisa disembunyikan lagi

March 9, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP mengapresiasi laporan ahli Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi Hak Asasi Manusia di Papua. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan negara Indonesia tidak bisa lagi menyembunyikan fakta yang terjadi di Papua, dan meminta berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi

Kapolresta Jayapura: pembubaran demo pemekaran sudah sesuai prosedur

March 8, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, Komisaris Besar Gustav R Urbinas menyatakan pembubaran unjuk rasa mahasiswa yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua pada Selasa (8/3/2022) sudah sesuai prosedur. Menurutnya, unjuk rasa itu dibubarkan para peserta unjuk rasa ngotot ingin melakukan long march atau berpawai, dan polisi

Natalius Pigai: Lebih baik Gubernur memfasilitasi LBH Papua dan WALHI Papua

March 5, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Enarotali, Jubi – Langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe membentuk Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua dikritisi aktivis Hak Asasi Manusia asal Papua, Natalius Pigai. Menurut Pigai, lebih baik dana yang dialokasikan untuk tim itu digunakan untuk membantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua

Hentikan pemekaran, segera gelar dialog Jakarta – Papua!

February 13, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Oleh: Zebedeus G Mote* Prolog Penulis merefleksikan dan sadar bahwa banyak pihak menyoroti pemekaran. Pada kesempatan ini juga penulis hendak menyoroti pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di seluruh wilayah di Papua. Bahwa pemekaran yang sedang diwacanakan hanya menambah luka di atas penderitaan dan trauma orang Papua. Pemekaran

MRP didorong ajukan permohonan uji formil atas amandemen UU Otsus Papua

February 8, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua didorong segera mengajukan permohonan uji formil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi. Uji formil itu akan menguji apakah proses penyusunan dan pengesahan Undang-undang Otonomi Khusus Papua

Dana Afirmasi tak ada, beasiswa luar negeri bukan tanggungan Pemprov Papua lagi

February 6, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Alokasi Dana Afirmasi Pemerintah Provinsi Papua untuk membiayai ribuan mahasiswa asli Papua berkuliah tidak ada lagi. Hal itu disebabkan perubahan tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

MRP tutup Bimbingan Teknis untuk pimpinan dan anggotanya

February 5, 2022

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menutup Bimbingan Teknis yang digelar untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggotanya, Jumat (4/2/2022). Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan Bimbingan Teknis yang menghadirkan delapan pemateri itu berjalan dengan baik. Selama tiga hari, Bimbingan Teknis itu meghadirkan delapan pemateri yang membahas berbagai

Mahasiswa Papua di luar negeri minta Pemerintah RI bertanggung jawab

January 31, 2022

Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rapat selama satu jam pada 27 Januari 2022 itu dihadiri puluhan mahasiswa dan pelajar asli Papua yang sedang studi di luar negeri. Mereka tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pelajar Papua yang berada di Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Rusia, dan Jerman. Dalam rapat daring itu

Ketua MRP kesal Jokowi tak pernah singgahi Kantor MRP

October 28, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib merasa kesal karena Presiden Joko Widodo sudah 13 mengunjungi Papua tanpa pernah menyinggahi Kantor Majelis Rakyat Papua. Hal itu membuat Jokowi tidak mengetahui apa aspirasi orang asli Papua, termasuk aspirasi orang asli Papua terkait revisi Undang-undang Nomor

Pelaksanaan Otsus Papua harus mengacu rencana induk bersama

August 3, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua membutuhkan rencana induk yang disusun bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, keberadaan pencana induk itu akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura,

Keluarga korban pelanggaran HAM berat masih tunggu Presiden bentuk KKR

July 30, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Peraih Penghargaan John Humphrey Freedom Award 2005, Jan Christian Warinussy mengatakan pengesahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengubah konsideran maupun pasal mengenai Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Presiden Joko

Jubir Gubernur Papua: Masalah Papua tak lantas selesai dengan pengesahan RUU

July 19, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyatakan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang pada 15 Juli 2021 lalu tidak serta merta menyelesaikan masalah di Papua.Hal itu dinyatakan Rifai di Kota Jayapura, Senin (19/7/2021).

Pembubaran aksi tolak RUU Otsus Papua pada Rabu membungkam demokrasi

July 15, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua memprotes keras pembubaran aksi damai mahasiswa yang menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (14/7/2021) kemarin. Langkah polisi membubarkan aksi itu

Mahasiswa Papua di Semarang menolak Pengesahan RUU Otsus Papua

Hipmapas tolak pengesahan RUU Otsus Papua

July 15, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang atau Hipmapas batal berunjuk rasa di Semarang pada Kamis (15/7/2021), karena Asrama Mahasiswa Papua di Semarang didatangi aparat keamanan dan warga. Hipmapas akhirnya menggelar konferensi pers di Asrama Mahasiswa Dogiyai, Semarang, menyatakan sikap mereka menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau

United Liberation Movement For West Papua

ULMWP dan KNPB tolak rencana pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua

July 14, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi –United Liberation Movement For West Papua dan Komite Nasional Papua Barat menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada 15 Juli 2021 besok. Pengesahan RUU itu dinilai sebagai upaya untuk melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus

Bupati Jayapura: Pemprov sudah diberi kesempatan beri masukan revisi UU Otsus

July 14, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Banyak pihak meragukan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Revisi UU Otsus Papua itu dinilai mengabaikan berbagai aspirasi orang Papua, sehingga dikhawatirkan gagal menyelesaikan masalah Papua. Akan tetapi, Bupati Jayapura,

Revisi UU Otsus Papua hanya jawab kebutuhan pemerintah pusat dan parpol

July 13, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jan Christian Warinussy menilai hasil pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua tidak akan menjawab soal kegagalan Otsus Papua. Hasil pembahasan RUU itu

MRP/MRPB desak MK hentikan pembahasan RUU Perubahan UU Otsus Papua

July 12, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Lembaga kultural orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua atau MRP mendesak Mahkamah Konstitusi RI segera menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua oleh DPR dan DPD RI. Permintaan itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib pada Minggu (11/7/2021).

DPR RI tergesa-gesa membahas RUU Perubahan UU Otsus Papua

July 9, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH, Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan DPR RI terlalu tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Pandangan RUU itu merupakan usulan

Otsus Papua sangat penting bagi OAP

July 7, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan Otonomi Khusus Papua sangat penting bagi upaya perlindungan orang asli Papua. Ia menyatakan sejumlah kebijakan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura merupakan contoh pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Hal itu dinyatakan Awoitauw di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Rabu (7/7/2021). Awoitauw menyampaikan

Bupati Jayapura: Dualisme regulasi otonomi membuat Otsus Papua terseok-seok

July 5, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan dualisme regulasi antara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah membuat Otonomi Khusus atau Otsus Papua terseok-seok. Hal itu dinyatakan Awoitauw selaku pembicara dalam diskusi daring Koalisi Kemanusiaan Papua

Evaluasi Otsus Papua wewenang MRP, bukan wewenang pemerintah pusat

July 5, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib kembali menegaskan bahwa wewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ada pada MRP, dan bukan merupakan wewenang pemerintah pusat ataupun DPR RI. Hal itu dinyatakan Murib selaku pembicara dalam diskusi daring Koalisi Kemanusiaan Papua bertajuk “Rendahnya Tingkat

Ketua MRP: Wajah demokrasi Papua semasa Otsus tetap buruk

July 5, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib memaparkan catatan atas situasi demokrasi di Papua pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Ia menegaskan situasi demokrasi di Papua pada masa sebelum pemberlakuan Otonomi Khusus atau Otsus Papua buruk, dan tetap buruk setelah Otsus

Anggota DPD RI sebut pembahasan revisi UU Otsus Papua tidak sah

June 21, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dari Provinsi Papua, Helina Murib menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) oleh Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua DPR RI tidak sah. Ia menyatakan setiap perubahan

Fraksi Demokrat DPR Papua minta DPR RI hentikan pembahasan RUU revisi Otsus

June 18, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua minta DPR RI menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir di Kota Jayapura, Kamis (17/6/2021). Dawir menyatakan

UU Otsus Papua direvisi sepihak, MRP dan MRPB “gugat” Presiden di MK

June 17, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Kamis (17/6/2021). Permohonan itu diajukan karena pemerintah pusat secara sepihak mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Revisi UU Otsus tak akan selesaikan masalah Papua

April 24, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara parsial dinilai tidak akan menyelesaikan konflik dan persoalan Papua. Pemerintah Indonesia diminta fokus untuk menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran

Wagub Papua: Kedudukan UU Otsus Papua harus diperjelas

April 15, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus Papua yang tengah dibahas DPR RI harus memperjelas kedudukan Undang-undang Otonomi Khusus Papua terhadap berbagai peraturan undang-undang lainnya. Hal itu dinyatakan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal di Kota Jayapura, Kamis (15/4/2021). Tinal menyatakan upaya untuk memperjelaskan kedudukan Undang-undang Nomor

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas

Masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam proses revisi UU Otsus Papua

April 3, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua. Pelibatan masyarakat Papua dinilai penting untuk memberi masukan dan saran, serta mencegah meluasnya informasi keliru tentang rencana revisi

Proyek Fotografi Menolak Otsus Papua Jilid 2

Lewat proyek fotografinya, Starky Yali gaungkan penolakan Otsus Papua Jilid 2

March 19, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Fotografer Starky Yali membuat proyek fotografi yang mengabadikan beragam ekspresi orang asli Papua menolak Otonomi Khusus Papua. Konsep proyek fotografi Starky Yali jelas, menggaungkan protes orang asli Papua terhadap rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pemberlakuan Otonomi Khusus Papua dengan membuat revisi sepihak atas Undang-undang Nomor

Dugaan penyelewengan Dana Otsus Papua dinilai upaya melempar kesalahan

February 26, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Dugaan penyelewengan Dana Otonomi Khusus Papua senilai Rp1,8 triliun yang disampaikan Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri saat Rapat Pimpinan Polri tahun 2021 pada 17 Februari 2021 lalu dinilai janggal, karena muncul di tengah desakan orang asli Papua untuk menghentikan Otonomi Khusus Papua. Penyampaian

Kekerasan terus berlangsung, Gereja Katolik Papua: Kami sedih dan marah

February 26, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Para pemimpin Gereja Katolik di Tanah Papua mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait kekerasan yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak. Dalam peryataan sikap bersama itu, para pemimpin lima Keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua juga menyoroti perdebatan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Menggugat negara, langkah tepat MRP jelang revisi UU Otsus Papua?

February 25, 2021

Papua No.1 News Portal | Jubi Setelah ruang demokrasi tertutup, MRP akan judicial review proses revisi UU Otsus Papua Majelis Rakyat Papua akan menggugat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Gugatan itu akan dilayangkan, jika Presiden dan DPR RI mengabaikan sejumlah poin yang akan disampaikan lembaga kultur orang

Demo di depan Kemendagri, mahasiswa Papua tolak Otsus Jilid 2 dan pemekaran

February 24, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus atau Otsus Papua Jilid 2, dan menolak usulan pemekaran Provinsi Papua. Sekretaris Jenderal

Dewan Gereja Papua : Orang Papua ibarat monyet dalam taman nasional

February 19, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Dewan Gereja Papua menilai konflik dan militerisme yang telah berlangsung 60 tahun di Tanah Papua masih terus berlanjut dengan berbagai kasus kekerasan, penculikan, maupun operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Mimika. Dewan Gereja Papua juga menyoroti daftar panjang kasus pelanggaran hak asasi manusia di

MRP gelar rapat koordinasi bahas revisi UU Otsus Papua

February 18, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR for Papua, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, serta Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat yang membahas rencana revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Mahasisawa asal Lapago di Gorontalo juga menolak usulan pemekaran Papua

February 12, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Forum Bersatu Mahasiswa Wilayah Adat Lapago dengan anggota para mahasiswa asal Lapago yang tengah menempuh pendidikan di Gorontalo berunjuk rasa untuk menolak usulan pembentukan provinsi baru di Wilayah Adat Lapago, Papua, Rabu (10/2/2021). Pemekaran itu dinilai tidak akan menyejahterakan orang asli Papua. “Kami mahasiswa sangat

MRP selesaikan bimbingan teknis soal Otsus Papua

February 5, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Sentani, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Bimbingan Teknis Monitoring Pengendalian Implementasi Regulasi terkait Otonomi Khusus Papua bagi para pimpinan dan anggota MRP di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, 2 – 4 Februari 2021. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan materi dalam bimbingan teknis itu memberi pembobotan

Para mahasiswa Meepago di Surabaya nyatakan menolak Otsus Papua dan pemekaran

February 5, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Nabire, Jubi – Para mahasiswa dan pelajar yang berasal dari Wilayah Adat Meepago dan tengah menempuh pendidikan di Surabaya, Jawa Timur membuat pernyataan sikap bersama dan menyatakan Otonomi Khusus Papua telah gagal. Otonomi Khusus Papua dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kesejahteraan orang asli Papua. Mereka juga

Mahasiswa Mimika tolak rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah

February 3, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Para mahasiswa asal Kabupaten Mimika yang tengah menempuh pendidikan di Indonesia, Australia, dan Selandia Baru menolak pemekaran Provinsi Papua untuk membentukan Provinsi Papua Tengah. Penolakan itu menjadi gagasan utama dalam diskusi daring para mahasiswa asal Kabupaten Mimika pada Selasa (2/2/2021). Dalam diskusi yang dipandu mahasiswa

Pimpinan MRP gelar rapat terbatas untuk merespon rencana revisi UU Otsus Papua

January 28, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP mengelar rapat terbatas pimpinan MRP dan pimpinan alat kelengkapan MRP di Kota Jayapura, Kamis (28/1/2021). Rapat terbatas itu membahas rencana pemerintah pusat merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua. Agenda rapat terbatas

MRP pertanyakan indikator untuk melanjutkan kucuran Dana Otsus Papua

January 27, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah pusat di Jakarta untuk mengusulkan perpanjangan masa kucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041. Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan kelanjutan Otonomi Khusus Papua dan Papua

Petisi Rakyat Papua menilai perpanjangan kucuran Dana Otsus cenderung fasis

January 27, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pengucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041 dinilai Petisi Rakyat Papua sebagai kebijakan yang cenderung fasis. Usulan itu dinilai lebih dilatarbelakangi kepentingan sepihak elit politik Jakarta untuk memaksakan kelanjutan Otonomi Khusus Papua. Pernyataan itu disampaikan juru bicara

Kegagalan Otsus adalah kegagalan pejabat di Papua dan Jakarta

January 23, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda mengatakan, jika berbagai pihak menyatakan Otonomi Khusus atau Otsus Papua gagal, hal itu bukan hanya kegagalan pengambil kebijakan di Jakarta. Jika Otsus Papua gagal, hal itu juga merupakan kegagalan para pejabat di Papua. Yunus Wonda menyatakan pejabat

MRP buka Masa Sidang Triwulan I 2021

January 20, 2021

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP menggelar Sidang Pleno Pembukaan Masa Sidang Triwulan I Tahun 2021 di di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/1/2021). Selama masa sidang itu, MRP akan melanjutkan agenda evaluasi pelaksanaan delapan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus. Sidang Pleno Pembukaan Masa Sidang Triwulan I

RDP evaluasi Otsus Papua akan dilanjutkan pada 2021

December 12, 2020

Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat MRP terkait Otonomi Khusus Papua tertunda karena sejumlah pertimbangan. Timotius Murib memastikan MRP tetap akan memfasilitasi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat mereka tentang efektivitas 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. “Kita tetap

TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

MENUJU PON PAPUA 2021

Tag: Revisi UU Otsus Papua

Terkini

Populer

Instagram

Video

Jubi

Mobile Apps