Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah dan aparat keamanan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.
Sebab, selama ini warga sipil sering menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua, antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sana.
“Pemerintah dan TNI [atau aparat keamanan] harus segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua,” kata Mandenas dalam pesan tertulis yang diterima Jubi, Rabu (10/11/2021).
Legislator RI dari daerah pemilihan Papua itu mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis. Mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.
Ia juga mendesak para pihak terkait segera mengambil langkah, dan mengubah pendekatan untuk menghentikan kasus serupa terjadi, supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia.
Mandenas juga meminta internal TNI menindak dan memberi sanksi tegas apabila benar, pelaku penembakan seorang warga sipil di Intan Jaya pada 9 November 2021, merupakan oknum dari institusi itu.
“Negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Indonesia ini adalah negara hukum. Siapa pun yang melanggar hukum tentu harus ditindak, tidak bisa pandang bulu karena semua sama di depan hukum,” ucapnya.
Katanya, dalam kasus konflik di Papua, penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang dianggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan juga aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah.
“Saya juga mendorong dilakukannya salah satu pendekatan humanis, yakni dialog antarpihak yang berkonflik. Ini bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik Papua. Dialog damai merupakan pintu masuk atau strategi penyelesaian dari siklus konflik yang terjadi Papua,” kata Yan Mandenas.
Sebelumnya, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Theo Hesegem juga mengingatkan pemerintah agar mengubah strategi penanganan masalah keamanan di provinsi tertimur Indonesia itu.
Ia mengatakan, pendekatan keamanan dengan pengiriman pasukan berlebihan ke Papua selama ini, sudah tidak efektif.
Cara itu dianggap tidak dapat meredam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sana.
Sebaliknya, eskalasi konflik makin meningkat, dan meluas ke sejumlah wilayah dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, situasi ini terjadi karena pemerintah keliru dalam kebijakan penanganan keamanan di Papua.
“Menurut saya itu kebijakan yang salah. Kebijakan pemerintah itu salah. Harus ada solusi penyelesaian konflik di Papua. Korban yang ada sekarang itu bukan hanya korban orang asli Papua, juga warga non Papua juga korban,” kata Theo Hesegem belum lama ini.
Ia mengatakan, selama ini berbagai pihak terus mengingatkan pemerintah bahwa pengiriman pasukan berlebihan ke Papua, bukan berarti dapat menyelesaikan berbagai masalah di sana.
Akan tetapi pemerintah seakan mengabaikan masukan dari para pihak itu. Pemerintah juga selalu menyatakan tak ada operasi militer di Papua. Yang ada adalah operasi penegakan hukum.
Menurutnya, sebanyak apapun pasukan terlatih yang akan dikirim ke Papua, sulit meredam eksistensi kelompok bersenjata di sana.
Sebab, kelompok bersenjata di Papua sudah sering kali menyatakan siap menghadapi pasukan keamanan sebanyak apapun, meski difasilitasi persenjataan canggih. (*)
Editor: Edho Sinaga