Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey menyatakan belum maksimalnya tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor penyebab tak maksimalnya implementasi Otonomi Khusus atau Otsus Papua.
Ia mengatakan, pengelolaan dana Otsus mesti didukung tata kelola birokrasi yang baik, dari penyelengara pemerintahan. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam tata kelola birokrasi adalah kebijakan kepala daerah menempatkan pejabat dalam struktur pemerintahan.
Akan tetapi, di Papua banyak pejabat yang menempati posisi tidak sesuai kompetensi dan disiplin ilmunya.
Pernyatan itu dikatakan Frans Pekey dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua”.
Diskusi yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua dan Jubi, dengan moderator Victor Mambor, digelar pada Senin (3/8/2020).
“Penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi, dan lebih dominan penempatan orang karena faktor politik, sehingga berpengaruh pada kinerja,” kata Frans Pekey.
Menurutnya, sumber daya manusia atau SDM aparatur pemerintahan di Papua, juga belum merata.
Selain itu, banyak aparatur pemerintahan yang jarang berada di tempat tugas, sehingga pelayanan publik tak berjalan maksimal.
“Sekarang persoalannya, bagaimana dukungan birokrasi sebagai penyelenggara, dan bagaimana tata kelolanya,” ucapnya.
Ia mengakui dari sisi kuantitas, dana Otsus Papua setiap tahunnya cukup besar. Namun, disparitas harga dan kondisi geografis menyebabkan biaya yang cukup tinggi di Papua.
“Kemudian dari sisi tata kelola keuangan belum maksimal. Sudah saatnya semua pihak melihat ke depan menuju masa depan Papua sejahtera dan damai,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elizabeth mengatakan ada pihak yang beranggapan mestinya kehadiran Otsus mestinya dapat memberikan keadilan dan menyelesaikan masalah Papua.
Solusi yang ditawarkan adalah perlu adanya dialog sektoral. Dialog ini merupakan pendekatan yang harus ditunjang dengan kebijakan atau progrm lain termasuk evaluasi Otsus.
“Ketik muncul opsi revisi, mesti ada evaluasi menyeluruh. Bagaiman menghentikan kekerasan di Papua. Suara-suara ini selalu digungkan. Selain itu perlu program pemulihan trauma di Papua. Traum ini bisa menghadirkan ketakutan, mendorong militansi perlawanan,” kata Adriana Elizabeth. (*)
Editor: Edho Sinaga
