Vanuatu mencatat kasus kematian pertama terkait Covid-19
Papua No.1 News Portal | Jubi Vanuatu, Jubi – Kementerian Kesehatan Vanuatu telah mengkonfirmasi dua kematian terkait Covid-19 pertama di negara itu. Menteri Bruno Lengkon mengatakan wanita berusia 22 tahun dan seorang anak laki-laki berusia lima tahun, memiliki kondisi bawaan yang menjadi dasar kematian terkait Covid-19 ini. Sementara ini Mr Lengkon belum mengkonfirmasi apakah wanita Port Vila tersebut telah divaksinasi. Ia mengatakan penyelidikan terus berlanjut. Sebanyak 341 kasus baru telah dilaporkan dalam 24 jam terakhir, termasuk 287 di pulau Efate di provinsi Shefa dan 54 di Pulau Santo di Provinsi Sanma. Baca juga: Atlet angkat besi perempuan Samoa memecahkan tiga rekor Oseania Ini menjadikan jumlah total kasus yang dikonfirmasi sejak awal 2022 menjadi 3.128. Ada enam orang di rumah sakit di Port Vila – semuanya dalam kondisi stabil. Sementara itu, 20.000 vaksin AstraZeneca pertama telah dimusnahkan setelah kedaluwarsa. Kementerian Kesehatan mengatakan mereka tiba tepat waktu tetapi tidak segera digunakan. Dilaporkan bahwa masih ada banyak keraguan untuk divaksinasi, terutama di ibu kota. (rnz.co.nz) Editor: Kristianto Galuwo
Vanuatu menarik diri dari kualifikasi Piala Dunia
Papua No. 1 News Portal | Jubi Port Villa, Jubi – Vanuatu telah menarik diri dari turnamen kualifikasi Oseania untuk putaran final Piala Dunia di Qatar karena mayoritas pemain dan staf mereka dinyatakan positif Covid-19, kata federasi sepak bola negara itu (VFF). Selain itu, pertandingan kedua Kepulauan Cook telah ditunda karena kasus positif Covid-19 di tim mereka. Pertandingan pertama turnamen Vanuatu melawan Tahiti ditunda karena sejumlah kasus positif Covid-19 di kubu mereka. Vanuatu kemudian dijadwalkan bermain di Kepulauan Solomon besok pagi. Oceania mengadakan turnamen mini di Doha untuk memutuskan tim mana yang maju ke playoff antarbenua melawan tim terbaik keempat dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia untuk mendapatkan tempat di final. “Hari pertandingan Vanuatu berikutnya adalah dalam dua hari ke depan, dan VFF tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengganti para pemain dan ofisial. Situasi saat ini di luar kendali mereka,” kata badan pengatur negara itu dalam sebuah pernyataan. “Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Masyarakat untuk Protokol Kesehatan Negara Qatar, kasus positif harus diisolasi minimal selama tujuh hari. Komite Eksekutif VFF sedang mencari bantuan OFC dan FIFA jika ada kemungkinan untuk mengesampingkan sanksi disipliner terkait penarikan tim.” Dalam pertandingan yang telah dimainkan Kepulauan Solomon mengalahkan Kepulauan Cook 2-0, Selandia Baru mengalahkan Papua Nugini 1-0, dan Fiji mengalahkan Kaledonia Baru 2-1. Selain penarikan Vanuatu, sejumlah pemain Kepulauan Cook telah dinyatakan positif Covid-19 dan mereka tidak dapat menurunkan tim pada pertandingan hari ke-3. Kepulauan Cook telah dijadwalkan untuk bermain Tahiti pada Senin pagi. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Vanuatu ingin pensiunan perawat untuk atasi krisis staf disebabkan Covid
Papua No.1 News Portal | Jubi Vanuatu, Jubi – Menteri Kesehatan Vanuatu yang baru diangkat, Bruno Leingkon, mengatakan pemerintah sedang bersiap untuk menawarkan kontrak jangka pendek bagi pensiunan perawat dan perawat mahasiswa tahun ketiga, untuk memerangi kekurangan staf ketika negara itu mencoba mengatasi angka Covid-19 yang melonjak. Fasilitas di Port Vila dan di seluruh negeri yang akan menjadi tempat isolasi untuk memerangi Covid-19 telah teridentifikasi, termasuk stadion nasional, sekolah perawat, dan pusat kebugaran. Angka resmi terbaru menunjukkan 128 kasus aktif Covid, termasuk 59 kasus baru hingga Kamis. Tiga di Sanma dan sisanya di Efate. Tiga orang dirawat di rumah sakit dengan satu kritis. Seluruh negara tetap dalam Tingkat Siaga 3 dan semua penerbangan masuk telah ditangguhkan untuk bulan berikutnya. Mr Leingkon juga mengatakan lebih banyak APD dan peralatan medis lainnya telah dikirim ke provinsi. Dia mengatakan semua apotik dan pusat kesehatan di seluruh negeri akan digunakan sebagai tempat pengujian Covid. Oposisi menginginkan jawaban Pemimpin oposisi menuduh perdana menteri daerah itu membengkokkan aturan untuk anggota parlemen tertentu, menunjukkan ini telah menyebabkan Covid-19 masuk ke masyarakat. Dalam sebuah pernyataan, Ralph Regenvau menyerukan Perdana Menteri, Bob Loughman, wakilnya, Ishmael Kalsakau, dan MP Tony Iauko, untuk diselidiki atas peran mereka dalam menyebabkan wabah virus corona. Regenvavu membuat beberapa klaim terhadap ketiga pria itu, termasuk keputusan Loughman untuk mencabut larangan perjalanan pada penerbangan masuk bulan lalu – yang dia klaim secara khusus untuk mengizinkan Kalsakau kembali ke Port Vila. Dia menuduh Iauko melanggar protokol Covid-19 dengan masuk dan keluar dari fasilitas karantina, secara tidak sah “untuk bersosialisasi”. Akibatnya, anggota parlemen itu melakukan kontak dengan setidaknya 120 orang ni-Vanuatu lainnya di komunitas tersebut, yang kini telah melakukan perjalanan ke bagian lain negara itu. Dia juga mengklaim Kalsakau meninggalkan karantina Minggu lalu – ketika dia seharusnya tetap diisolasi selama tujuh hari lagi – tanpa izin yang tepat dari Direktur Kesehatan Masyarakat. Regenvavu mengatakan para pemimpin politik bertindak demi kepentingan pribadi dan politik mereka dan membahayakan populasi yang lebih luas. Dia telah meminta Loughman untuk mengundurkan diri. RNZ Pacific telah meminta komentar dari Pemerintah Vanuatu. (rnz.co.nz) Editor: Kristianto Galuwo
Topan Dovi sebabkan banjir dan pemadaman listrik di Kaledonia Baru dan Vanuatu
Papua No. 1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Topan Tropis Dovi telah meninggalkan perairan Kaledonia Baru tetapi telah menyebabkan banjir dan meruntuhkan kabel listrik saat pihak berwenang mengeluarkan peringatan penyelamatan di seluruh wilayah tersebut. Pihak berwenang mengatakan daerah lain di tenggara wilayah Perancis memiliki saluran telepon terputus. Pihak berwenang saat ini sedang menilai kerusakan. Stasiun cuaca di provinsi selatan mengukur kecepatan angin hingga 80 km/jam dan hembusan angin di barat laut mencapai hingga 154 km/jam tadi malam. Topan, yang telah meningkat menjadi kategori tiga, telah bergerak menjauh dari perairan Kaledonia Baru dan menuju perairan terbuka. New Zealand Met Service mengatakan Dovi mungkin bisa meningkat menjadi topan kategori 4 saat bergerak menjauh dari daerah tropis. Vanuatu Puluhan keluarga di Vanuatu tinggal di pusat-pusat pengungsi karena banjir “luas” di ibu kota. Topan Tropis Dovi telah mengubah jalan menjadi sungai yang ganas di daerah dataran rendah termasuk satu jalan utama menuju Port Vila. “Kami memiliki banyak keluarga di daerah-daerah terpencil Port Vila yang dievakuasi ke pusat-pusat pengungsian. Namun peringatan siaga merah telah dicabut sejak tadi malam oleh Kantor Manajemen Bencana Nasional dan sekarang kami fokus pada pembersihan dan pemulihan,” kata jurnalis yang berbasis di Port Vila, Dan McGarry. McGarry mengatakan cuaca ‘sangat buruk’ dan sekarang fokusnya beralih ke pembersihan dan pemulihan. Ia mengatakan, “Saat ini kami masih menilai kerusakan, kami telah melihat jembatan di pulau selatan Tanna … kami memiliki keluarga yang mengungsi, saya pikir hari ini sebagian besar akan menjadi inventarisasi oleh pihak berwenang dan kemudian kami akan menggulirkannya. menyingsingkan lengan baju kita dan masuk ke dalamnya.” (*) Editor: Kristianto Galuwo
PM Vanuatu kecam Prancis terkait kapal penangkap ikan ilegal
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, telah mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam kepada Duta Besar Prancis di Port Vila, Pierre Fournier, setelah tiga kapal penangkap ikan Prancis ditemukan terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di dekat Aneityum, serta Pulau Matthew dan Pulau Hunter. Badan nasional yang bertugas untuk memantau penangkapan ikan di Vanuatu membenarkan bahwa tiga kapa, F/V Pescana Resolu, F/V Pescana Vaillant, dan F/V Saint Raphael, telah melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Vanuatu di antara tiga pulau tadi. Kapal-kapal penangkap ikan Prancis yang mengibarkan bendera Kaledonia Baru itu merupakan kapal long liner yang berbasis di Nouméa. Aktivitas ilegal itu sudah dimulai sejak Oktober hingga awal pekan ini. Dalam suratnya kepada Duta Besar Fournier, PM Loughman menyuarakan kekecewaan dan teguran atas tindakan sepihak dan provokatif Prancis itu. PM Loughman menekankan bahwa pengakuan negara Prancis atas kesalahannya dalam perkara ini mencerminkan sikap dekolonisasi-nya terhadap Vanuatu dan bahwa mereka meremehkan hak Vanuatu di bawah hukum internasional atas penentuan nasib sendiri dan integritas perairannya. Ia juga menekankan bahwa Pulau Mathew dan Pulau Hunter, dua pulau yang menjadi sengketa antara Vanuatu dan Prancis, secara historis dan adat dikenal sebagai Umaenupne dan Leka, memiliki peran yang sangat penting dalam budaya dan agama masyarakat Provinsi TAFEA di sebelah selatan Vanuatu. Dia mendesak Prancis untuk bersama-sama menemukan solusi yang damai untuk masalah batas laut antara kedua negara. Dewan pemimpin-pemimpin adat, Malvatumauri National Council of Chiefs, mengatakan tindakan tersebut menunjukkan absennya rasa hormat kepada orang-orang Vanuatu. CEO Malvatumauri, Jean Pierre Tom, menekankan para pemimpin kecewa karena pemilik-pemilik kapal tidak meminta izin dari mereka untuk memanen dari ‘kebun’ masyarakat Vanuatu. “Dengan pandemi Covid-19, sumber daya laut itu menopang kehidupan masyarakat Vanuatu,” tegas Tom. Dia mendesak Prancis untuk tidak menambahkan kesengsaraan dengan masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Vanuatu. Ia menyebut tindakan kapal penangkap ikan Prancis tadi sebagai pelanggaran. Sementara itu, Kedutaan Besar Prancis di Port Vila mengaku sudah menerima surat dari PM Loughman, and menerangkan kepada Daily Post bahwa tanggapan atas surat itu sedang disusun di Paris. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Dialog Vanuatu – Kaledonia Baru
Pasifik, Jubi – Pemerintah Vanuatu dan Kaledonia Baru membahas isu-isu yang mempengaruhi kerja sama regional dan integrasi regional Kaledonia Baru. Kedua pemimpin juga pihak sepakat untuk tetap memfasilitasi pariwisata antara kedua negara, setelah keadaan memungkinkan. Mr. Mapou menyampaikan penyesalan terdalamnya atas kasus COVID-19 impor saat ini secara tidak sengaja menyebar dari Kaledonia Baru (ke Vanuatu). Isu yang dibahas antara lain, kerja sama pembangunan bilateral, perdagangan, kerja sama selama COVID-19 dan isu kerja sama regional. Mapou memberi tahu Loughman tentang persiapan dan diskusi seputar referendum politik ketiga di Kaledonia Baru, yang dijadwalkan pada 12 Desember mendatang. PM Loughman mengakui dukungan berkelanjutan Kaledonia Baru terhadap sektor pendidikan Vanuatu, di bawah La Commission MIXTE melalui Universitas Nasional Vanuatu (NUV) dan AUF. Program ini juga akan memantau pembangunan laboratorium untuk NUV, seperti yang dikonfirmasi oleh Mapou. Mengenai perdagangan bilateral, kedua pemimpin menekankan pentingnya menyelesaikan negosiasi yang sedang berlangsung, untuk implementasi penuh dari Perjanjian Perdagangan Bilateral (BTA) yang baru saja ditandatangani pada tahun 2022. Begitu selesai, BTA harus berfungsi meningkatkan perdagangan antara kedua negara, merangsang pemulihan ekonomi yang lebih luas pasca COVID. PM Loughman juga menyampaikan ketertarikan Vanuatu untuk bekerjasama dengan Kaledonia Baru Smart International Fiber Optic Submarine, menyusul tawaran dari NC yang dibuat pada 2019. Kedua pemimpin juga membahas isu-isu yang mempengaruhi kerja sama regional dan integrasi regional Kaledonia Baru. Loughman menyampaikan dukungan Vanuatu atas minat Kaledonia Baru bergabung dengan MSG sebagai Associate Member. Lebih lanjut, Vanuatu berpandangan bahwa keanggotaan tersebut harus melayani aspirasi integrasi yang lebih luas, sebagai negara Melanesia di Pasifik dan dalam meningkatkan integrasi perdagangan regionalnya. Mengenai referendum politik di Kaledonia Baru, PM Loughman menyampaikan dukungan Vanuatu untuk perilaku yang adil dan transparan, bahkan jika ini berarti penundaan hingga September 2022 karena komplikasi COVID yang sedang berlangsung. Sementara mengakui warisan Melanesia bersama dan hubungan historis antara kedua negara, kedua Pemimpin mengakui potensi kerja sama yang lebih erat. Hal ini disebabkan oleh warisan budaya yang sama, kedekatan dan hubungan orang-ke-orang yang kuat yang mencakup diaspora ni-Vanuatu yang besar di Kaledonia Baru.(*) Sumber: dailypost.vu Editor: Syam Terrajana
Populasi Vanuatu harus capai cakupan vaksinasi tinggi sebelum buka perbatasan
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Sementara Fiji bersiap-siap untuk membuka kembali perbatasannya untuk pengunjung internasional, tenaga-tenaga kesehatan di Vanuatu yang masih bebas Covid-19 sedang mempertimbangkan pilihan mereka. Hingga kini Vanuatu masih menutup perbatasannya dari pelancong internasional, namun perusahaan kapal layar P&O Cruises sudah menerima reservasi untuk kunjungan ke Pulau Misteri di selatan negara itu pada Mei tahun depan. Direktur bagian Kesehatan Masyarakat Vanuatu, Len Tarivonda, ragu bahwa perbatasan negara itu sudah akan dibuka kembali saat itu. Dia menekankan bahwa orang-orang di komunitas di dekat Pulau Aneityum, harus divaksinasi sebelum kapal pesiar bisa berkunjung. “Kalau 90% penduduk pulau itu sudah menerima vaksinasi dan sepenuhnya terlindungi, dan banyak penumpang yang datang dengan kapal pesiar, mereka harus memberikan bukti bahwa mereka juga telah menerima vaksinasi lengkap,” tuturnya. Sejauh ini hanya 17% populasi Vanuatu yang telah menerima vaksinasi penuh dan dengan laju vaksinasi seperti itu, dr. Tarivonda yakin perbatasan Vanuatu dapat dibuka kembali sekitar tahun 2022. Ia menekankan bahwa setiap infeksi Covid-19 di negara itu akan berdampak parah pada masyarakat. “Kami khawatir jika virus itu sampai, jelas dengan tingginya angka PTM (penyakit tidak menular) dan juga kondisi kehidupan masyarakat di masyarakat, terutama di mana ada…penduduk yang padat,” tambahnya. Tim-tim vaksinasi telah tersebar di seluruh negeri dan klinik-klinik di pinggir jalan buka setiap hari di ibu kota untuk melayani ratusan dosis. Otoritas kesehatan juga sudah melakukan latihan kesiapan, mempersiapkan diri untuk hari jika penularan masyarakat dimulai. Di Rumah Sakit Pusat Vila, yang akan menjadi ground zero jika ada kasus Covid-19 di negara itu, direkturnya, Sereana Natuman mengatakan persiapan telah berjalan dengan baik dan mereka juga menemukan kesenjangan dalam SOP dan memperbaikinya. Komunitas bisnis juga terlibat aktif. Astrid Boulekone, manajer umum KADIN Vanuatu, melihat potensi penyebaran Covd-19 sebagai sesuai yang pasti akan terjadi. “Kita tidak bicara tentang apakah virus Covid-19 akan sampai di Vanuatu, kita sekarang harus berbicara tentang kapan Covid-19 akan secara aktif menyerang dan mencapai Vanuatu,” tegasnya. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Berikan grasi, Presiden Vanuatu dituntut ombudsman
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Sebuah tuntutan hukum konstitusional telah diajukan terhadap Presiden Vanuatu, Obed Moses Tallis, setelah ia memberikan grasi terhadap tiga mantan Perdana Menteri Vanuatu yaitu Rialuth Serge Vohor, Joe Natuman dan Charlot Salwai baru-baru ini. Surat kabar Daily Post telah menerima informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Ombudsman negara itu telah mengajukan petisi tadi untuk menantang legalitas dan alasan dari grasi tersebut. Berdasarkan Konstitusi Vanuatu Pasal 38, yang mengatur kewenangan Presiden dalam memberikan grasi dan pengurangan hukuman, dijabarkan bahwa: “Presiden Republik Vanuatu dapat mengampuni, mengubah atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dihukum karena melakukan sebuah pelanggaran. Parlemen dapat membentuk sebuah komite untuk memberikan nasihat kepada Presiden dalam melakukan fungsi ini.” Menurut ombudsman, konstitusi itu tidak termasuk ketentuan bagi Kepala Negara untuk memberikan grasi atas vonis, hanya pada hukuman. Mantan PM Natuman dan Salwai divonis saat mereka masih menjabat sebagai sebagai PM, sementara Vohor dihukum penjara saat dia menjadi Anggota Parlemen untuk daerah pemilihan Pedesaan Santo. Sementara itu, untuk merayakan ulang tahun penandatanganan Konstitusi Nasional Vanuatu yang ke-42, sebagai Kepala Negara, Obed Moses Tallis menekankan bahwa perayaan itu lebih dari sekadar mengakui sebuah buku atau dokumen, tetapi pemahaman yang mendalam tentang konstitusi serta menjunjungnya. “Perayaan ini adalah wujud rasa terima kasih kepada nenek moyang kami dan para pemimpin yang terdorong oleh keadaan bangsa kami saat itu dan menyatukan visi Konstitusi yang sama, mewujudkannya,”tegasnya dalam pidato resmi Selasa ini. “Kita harus selalu ingat bahwa jika kita tidak mengetahui atau memahami Konstitusi, kita tidak dapat menjunjungnya.” Presiden menekankan pentingnya bagi semua warga negara Vanuatu untuk lebih memahami Konstitusi. Dua orang yang juga menandatangani Konstitusi Vanuatu diberikan medali, yaitu mantan PM Joe Natuman dan George Pakoa Tarimanu, sebagai pengakuan atas kontribusi mereka. (Vanuatu Daily Post/PACNEWS) Editor: Kristianto Galuwo
Vanuatu sebut ada pelanggaran HAM secara luas di Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Vanuatu kembali mempertanyakan komitmen Indonesia memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia di Papua. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76 pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, mengatakan kepada PBB tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua. “”Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini. Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil,” kata Loughman Sejak 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak RI memberikan Papua hak untuk menentukan nasib mereka. Loughman bahkan menyebut ada pelanggaran HAM secara luas di Papua. “Forum Pasifik dan pemimpin ACP diantara pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat dan memberikan penilaian independen,” katanya. Menanggapi pernyataan Vanuatu tersebut, diplomat asal Indonesia Sindy Nur Fitry membantah semua tudingan Vanuatau soal Papua. Bahkan menyebut ini bisa menjadi sumber pertikaian baru. “Kami dengan keras menolak tuduh palsu, tidak berdasar dan pernyataan keliru yang terus dilontarkan Vanuatu,” katanya.(*)
Kasus pelanggaran hak cipta pertama Vanuatu, seniman akan terima ganti rugi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Seorang seniman asli Ni-Vanuatu telah memenangkan perkara pelanggaran hak cipta terhadap bank sentral Vanuatu, Reserve Bank of Vanuatu (RBV). Mahkamah Agung negara itu telah memerintahkan RBV untuk membayar ganti rugi sebesar VT 500.000 kepada seniman tersohor, Joseph John, pada 6 September 2021 lalu. Pada 2000, John melukis sebuah lukisan menggambarkan pertemuan masyarakat desa Ni Vanuatu dengan kepala suku mereka. Lukisan itu dapat diartikan sebagai karya seni seperti yang dijabarkan dalam UU perlindungan hak cipta. RBV telah membeli karya seni itu dari John setelah lukisan itu selesai pada tahun 2000. Selama persidangan, MA menerima pengakuan dari RBV yang membenarkan bahwa ada bagian dari lukisan itu yang digunakan ketika mencetak dan merilis koin VT 20. Koin dengan gambar lukisan tersebut dicetak pada tahun 2015 dan sejak itu 4.633.105 koin sudah dicetak. Hal yang juga tidak disangkal adalah RBV telah menggunakannya tanpa izin dari Joseph John. Pihak John menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai kerugiannya, termasuk absennya persetujuan dari John, bahwa RBV bertindak dengan sengaja dan sembrono tanpa mempertimbangkan hak ekonomi John atas karya seni itu, dana karya seni itu ditata ulang dalam bentuk yang berbeda sehingga kehilangan nilainya. Hakim MA, Dudley Aru, mendengar RBV mengakui bahwa mereka menggunakan sebagian dari pekerjaan John dalam memproduksi koin VT20 tanpa persetujuannya. Ia kemudian memutuskan John berhak atas ganti rugi sebesar VT500.000 yang harus dibayar oleh RBV dalam tenggat waktu 21 hari. Pejabat divisi hak cipta, Lorenzies Lingtamat, menyambut baik putusan MA, menambahkan ini adalah kasus pertama mereka sejak pendirian Kantor Hak Kekayaan Intelektual Vanuatu pada 2012. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
PM Vanuatu berhasil pertahankan kursinya di parlemen
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu, melalui Perdana Menteri Bob Loughman, telah menyatakan kepuasannya atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara banding yang mereka ajukan. Dalam konferensi pers Selasa sore kemarin (7/9/2021), PM Loughman menyampaikan penghargaannya kepada masyarakat Vanuatu karena telah mendukung pemerintah, khususnya 19 Anggota Parlemen (MP) dari sisi pemerintah, dalam empat bulan terakhir ketika perkara tersebut masih menunggu putusan pengadilan. “Saya merasa terharu dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas doanya, dan terima kasih atas dukungan moralnya. “Kepada para kepala-kepala suku, terima kasih untuk doa tamafa. Putusan pengadilan ini adalah hasil dari doa dan dukungan kalian,” katanya. Ia melanjutkan, “Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memuji sistem peradilan di negara ini. Kita telah membiarkan proses peradilan untuk melakukan mandatnya. Pemerintah kami menyambut baik putusan MA.” Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar juga menghormati putusan pengadilan dan menjaga agar situasi tetap tenang. PM Loughman mengajak semua pihak untuk terus menjalankan tugasnya masing-masing dan mendorong sektor produktif yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara ini. “Kami berharap dapat bekerja bersama-sama untuk mengembangkan negara kita kedepannya. Selang periode empat bulan ini, menurutnya, proyek-proyek pemerintah tidak terpengaruh. Loughman menegaskan “pemerintah terus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.” Ia menambahkan bahwa “Pemerintah terus bertahan, karena kami tahu kami tidak absen dari parlemen. Harapan kami sudah tinggi sejak awal perkara ini, jabatan kami dipertahankan hingga putusan itu diambil.” PM Loughman dan 18 MP lainnya telah dinyatakan kosong oleh mantan ketua parlemen, Gracia Shadrack, awal tahun ini setelah melakukan protes dan tidak menghadiri sidang parlemen selama tiga hari duduk berturut-turut. (Daily Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Krisis politik Vanuatu dan Samoa: implikasi masa lalu dan dampak masa depan
Papua No.1 News Portal | Jubi Oleh Terence Wood Dalam beberapa bulan terakhir, bangsa Vanuatu dan Samoa telah dilanda krisis politik. Bagi pengamat umum di Canberra atau Wellington, kesulitan yang dihadapi dalam situasi seperti ini mungkin tampak seperti bagian dari ranah politik yang seringkali terjadi di sebagian besar negara di kawasan Pasifik. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Politik di Pasifik mungkin memiliki kesamaan, tetapi mereka juga berbeda dalam berbagai aspek penting, termasuk dinamika, tantangan, dan jalan ke depannya yang berbeda-beda. Krisis yang terjadi di Vanuatu baru-baru ini dipicu oleh perpecahan antara ketua parlemen dan perdana menteri, yang berlanjut dengan upaya untuk mencopot sang ketua parlemen dari jabatannya. Ketua parlemen menolak untuk undur dan Mahkamah Agung memihak padanya. Akibatnya, 19 Anggota Parlemen (MP) dari kubu pemerintah, termasuk perdana menteri, memprotes parlemen dengan memboikot sidang parlemen. Ketua Parlemen kemudian memutuskan bahwa, karena boikot tadi, para MP telah mengosongkan kursi mereka. Selanjutnya, keputusan ketua parlemen lalu ditantang melalui jalan yang panjang dan berliku di tingkat pengadilan. Pada akhir Agustus, para MP masih menjadi bagian dari parlemen Vanuatu, tetapi posisi mereka genting, bergantung pada putusan pengadilan banding. Suatu krisis politik semacam ini, meski bisa merugikan selama pandemi, bukanlah hal yang luar biasa untuk Vanuatu. Negara-negara OECD memiliki banyak peristiwa yang juga sama kacaunya (atau bahkan lebih buruk!) di sepanjang sejarah mereka. Masalahnya bagi Vanuatu adalah bahwa peristiwa ini tidak terjadi sekali saja: negara ini sering mengalami ketakstabilan politik yang berkepanjangan. Sementara itu krisis di Samoa justru berawal dari kestabilan politik yang sudah bertahan terlalu lama. Dipicu oleh pemimpin Partai Perlindungan HAM (Human Rights Protection Party/ HRPP), mantan Perdana Menteri negara itu, Tuila’epa Sa’ilele Malielegaoi, yang telah berkuasa sejak 1998. Merasa tidak dapat ditandingi, kesalahan pemerintahnya baru-baru ini, serta kebijakan yang tidak populer di kalangan masyarakat, membuat Tuila’epa lebih mudah untuk ditantang secara politik, dan itulah yang terjadi tahun ini. Fiamē Naomi Mata’afa, mantan wakil PM Tuila’epa sendiri, bergabung dengan parpol Fa’atuatua i le Atua Samoa ua Tasi (FAST) yang baru dibentuk dan memimpin parpol itu menuju kemenangan yang tipis dalam pemilu April lalu. Sejauh itu keadaan masih baik: hasil pemilu menyebabkan sehingga perdana menteri yang sudah lama menjabat tadi tersingkir. Krisis baru dimulai ketika Tuila’epa menolak menerima hasilnya. Hal ini menyebabkan ketakpastian dan perlawanan melalui jalur pengadilan. Dengan terlambat, Tuila’epa akhirnya mengaku kalah. Dua negara Pasifik: satu dengan kestabilan yang terlalu lama, satu dengan kestabilan yang terlalu singkat. Dua politik yang sangat berbeda. Sebelum membahas perbedaannya, ada baiknya kita memahami persamaan antara keduanya, yaitu sistem pengadilan melakukan tugasnya dengan baik, dan di kedua negara, rakyat masih bersabar di tengah ketakpastian yang terjadi. Lebih fundamental lagi, setidaknya sampai saat ini, ada kesamaan penting lain antara Samoa dan Vanuatu. Keduanya tidak memiliki sistem politik programmatic electoral – politik dimana sebagian besar pemilih memutuskan siapa yang akan dipilih berdasarkan isu-isu nasional. Sebaliknya, sebagian besar pemilih mendukung calegnya berdasarkan isu lokal masing-masing, terkadang mendukung kandidat yang mereka rasa akan membantu mereka secara langsung, atau memilih kandidat berdasarkan kewajiban keluarga atau komunitas. Mungkin ada perbedaan antara, dan di dalam, setiap negara, tetapi fokus sebagian besar pemilih pada isu lokal adalah kesamaan yang dimiliki negara-negara tersebut. Malah, ini juga merupakan kesamaan yang mereka miliki dengan beberapa negara Pasifik lainnya dan sebagian besar negara berkembang. Namun, hasil dari klientelisme yang berbasis lokal di Samoa dan Vanuatu itu sangat berbeda. Di Vanuatu, fokus pemilih pada isu lokal telah menyebabkan loyalitas politik yang mudah berpindah dari antara MP dan partai-partai yang satu ke yang lainnya. Ini lalu berkontribusi pada pemerintah yang tidak stabil. Di Samoa, yang terjadi justru sebaliknya: terutama sejak 1980-an, ini telah menyebabkan partai-partai yang dominan dan perdana menteri yang memimpin bagai diktator tanpa oposisi. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Sejarah politik itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Itu juga sulit untuk benar-benar dipelajari. Jadi, saya tidak yakin dengan jawabannya, tetapi saya merasa dinamikanya mungkin seperti yang dibawah ini. Bahkan sebelum era kolonial, Samoa nyaris menjadi negara tunggal. Itu juga memiliki institusi politik adat yang kuat. Hal ini telah berubah seiring waktu, tetapi masih ada hingga saat ini. Dengannya ada ketertiban, dan potensi sebuah jenis tindakan kolektif dan interaksi politik yang diperlukan untuk memungkinkan satu partai, atau seorang politisi, untuk mendominasi dunia politiknya. Vanuatu, di sisi lain, jauh keadaannya dari sebuah negara saat era pra-kolonial. Pulau-pulaunya disatukan oleh kuasa-kuasa kolonial yang bersaing. Zaman kolonial meninggalkan Vanuatu dengan politik yang berbasis Prancis dan Inggris. Hal ini memengaruhi politik pasca kemerdekaannya, tetapi tidak bisa menyediakan dasar untuk gerakan politik yang koheren dan bertahan lama. Dan tidak ada struktur apa pun di tingkat nasional di Vanuatu yang serupa dengan lembaga adat yang telah membantu pembentukan politik Samoa. Vanuatu juga tidak memiliki sumber alternatif untuk menumbuhkan kohesi seperti gerakan politik berbasis kelas ekonomi yang muncul dari revolusi industri di banyak negara OECD lainnya. Akibatnya, Vanuatu terjebak dengan loyalitas parlementer yang mudah berubah-ubah dan politik yang transaksional. Ada beberapa oknum penggerak reformasi yang bonafide di Vanuatu, tetapi mereka belum bisa membangun blok di parlemen yang cukup besar untuk memerintah, atau gerakan politik yang cukup besar untuk merombak sistem politik dari bawah ke atas. Membayangkan masa depan Vanuatu, pertanyaan yang jelas adalah apakah gerakan politik semacam itu bisa timbul. Negara-negara OECD tidak bisa menjadi contoh dalam hal ini. Mereka telah mengalami revolusi industri. Vanuatu tidak akan mengalami sesuatu seperti itu. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa membawa perubahan: aktivisme berbasis internet yang dipimpin oleh generasi muda? Atau juru kampanye akar rumput yang vokal? Mungkin saja. Persoalan-persoalan politik tampaknya akan terus ada di Vanuatu, tetapi benih-benih perubahan juga ada. Pertanyaan yang sangat berbeda membayangi masa depan politik Samoa. Yang paling penting adalah, apakah pemilu 2021 di Samoa merupakan indikasi perubahan persaingan politik yang didorong oleh isu-isu nasional. Jika ini benar, maka itu seharusnya menjadi kabar baik: kesuksesan politik bergantung pada kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah, politisi didorong untuk memerintah negara dengan baik. Saya tidak yakin akan perubahan ini, transformasi politik yang sukses itu jarang terjadi. Partai FAST itu berkembang dengan pesat, dan bisa runtuh sama cepatnya, meninggalkan sedikit kenangan. Atau mungkin menjadi hegemon yang
Produksi komersial kava di Australia akan berdampak buruk bagi Vanuatu
Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Pemimpin oposisi Vanuatu, Ralph Regenvanu, mendesak Australia untuk tidak menanam kava. Ini terjadi di tengah pengungkapan bahwa ada rencana di Queensland untuk menanam kava, yang sampai sekarang telah dilarang, sebagai tanaman dan sebagai impor, di Australia. “Saya ingin mengatakan kepada Australia, teman kami, jangan menanam kava. Jangan biarkan kava tumbuh di Australia secara komersial, buat itu ilegal tetapi buatlah legal bagi kami untuk mengekspor kava Vanuatu kepada Anda. Itu adalah permintaan Vanuatu dan Kepulauan Pasifik lainnya,” kata Regenvanu, dilansir rnz.co.nz, Sabtu (21/8/2021). Regenvanu mengatakan jika Australia menanam kava akan ada pasar yang besar, tetapi Vanuatu tidak memiliki kava dalam jumlah besar untuk diekspor. Ia mengingatkan adanya ungkapan lama bahwa Australia dan Vanuatu memiliki hubungan pertemanan yang erat, karenanya Regenvanu meminta agar Australia tidak boleh mengizinkan penanaman dan produksi kava secara komersial karena akan berdampak buruk pada Vanuatu. Senada dengan Regenvanu, Ketua Petani Kava di Port Vila, Jean Guillaume Sanibo, mendukung permohonan tersebut. Sanibo mengatakan apabila penanaman kava secara komersial dilakukan oleh pihak Australia, hal itu akan menjadi bencana bagi orang-orang Vanuatu di daerah pedesaan. Sanibo mengatakan kava adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat di pedesaan, yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dan lagi, masyarakat desa itu hanya tenaga kerja yang bertugas menanam kava. Sementara, Australia akan menggunakan mesin dengan lahan yang luas, dibandingkan dengan pulau-pulau kecil di sini. Sanibo mengimbau pemerintah Vanuatu untuk membela kepentingan petani kecil yang menanam kava di negara itu. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Vanuatu tanggapi laporan media, akan cabut kewarganegaraan oknum yang bermasalah
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Kepala kantor urusan kewarganegaraan Vanuatu, Vanuatu Citizenship Office and Commission (VCOC), mengatakan mereka telah mencabut kewarganegaraan seorang warga negara Suriah, sementara terus menyelidiki kekhawatiran bahwa ada sejumlah penjahat internasional yang telah diberikan kewarganegaraan Vanuatu. Hal itu dilakukan setelah The Guardian mengungkapkan, dalam investigasinya bulan lalu, bahwa ada beberapa orang yang telah diberikan kewarganegaraan Vanuatu melalui program investasi yang kontroversial, termasuk sejumlah buronan, politisi, pebisnis yang sedang dicari dari seluruh dunia, termasuk Australia. Ketua komisi VCOC, Ronald Warsal, membenarkan bahwa kewarganegaraan pengusaha asal Suriah, Abdul Rhaman Khiti, telah dicabut pekan lalu setelah para penyelidik menemukan bahwa pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi terhadap usaha-usahanya. “Setelah artikel The Guardian dan penyelidikan kami sendiri oleh Financial Intelligence Unit kami, diputuskan bahwa kewarganegaraannya akan dicabut dan dana yang telah dibayarkan ke kas pemerintah akan ditahan,” ungkapnya. Warsal mengatakan beberapa orang lain, termasuk mereka yang diidentifikasi oleh media, masih diinvestigasi dan dapat diberikan hukuman yang serupa dengan Abdul Rhaman Khiti. “Ini adalah hal yang akan kami lakukan terus karena kami ingin memastikan bahwa orang-orang yang datang ke Vanuatu,yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu, itu tidak sedang dicari-cari di luar negeri dan bukan buronan,” tegasnya. Meskipun menuai banyak kontroversi, program ini masih sangat menguntungkan bagi negara itu, dimana itu mencapai rekor pemasukan tertinggi tahun lalu, sebesar $ 172 juta, yang juga membantu negara itu menghindari krisis ekonomi akibat runtuhnya sektor pariwisata global. Menurut Warsal pandemi global dan penutupan perbatasan internasional tidak mengurangi minat akan program itu, sampai seratus permohonan masih diterima setiap bulannya. CEO dari Transparency International di Vanuatu, Dr. Willie Tokon, prihatin karena permohonan pengusaha Suriah itu sebelumnya telah disetujui. “Bagaimana bisa ada banyak tuduhan seperti ini tetapi proses VCOC dan Financial Intelligence Unit tidak memperhatikan tuduhan-tuduhan ini,” tambahnya. Ia lalu mendesak agar Vanuatu untuk meminta bantuan Polisi Federal Australia dan Interpol untuk memeriksa aplikasi, dan membatasi jumlah paspor yang dijual dan kewarganegaraan yang diberikan kepada WNA. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Rumah tradisional Vanuatu saeklon haos kembali dibangun
Papua No.1 News Portal | Jubi Oleh Jon Letman Ketika Siklon Tropis Pam menghancurkan Vanuatu dan bangunan-bangunan beton runtuh, atap seng mereka tertiup angin, tidak ada korban jiwa dalam struktur bangunan yang didirikan secara tradisional, yang dikenal dalam bahasa lokal sebagai saeklon haos atau rumah siklon. Meskipun biasanya struktur itu hanya bisa menampung maksimal enam orang, selama serangan siklon itu pada 2015, hingga 30 penduduk desa bisa berkumpul didalamnya, mereka siap untuk menguatkan dan menopang tiang rumah itu dari dalam jika diperlukan. Siklon Pam adalah badai paling merusak yang pernah melewati di negara itu, menyebabkan sekitar 65.000 orang harus evakuasi, dan merusak atau menghancurkan sekitar 17.000 bangunan. Jean Pascal Wahe, kepala pusat kebudayaan lokal di Provinsi Tafea, menceritakan bahwa, setelah Pam berlalu, saeklon haos di desanya masih berdiri teguh, menjaga ia dan penduduk desa lainnya tetap aman, bahkan ketika masyarakat lainnya dibunuh oleh atap besi atau seng. “Saeklon haos itu sudah cukup bagi kita untuk menaungi kita di saat baik maupun buruk.” Saeklon haos adalah bangunan dengan satu kamar, dibangun sebagai tempat untuk tidur, dan seringkali merupakan bagian dari kompleks tempat tinggal di pedesaan yang mencakup dapur terpisah, smol haos (jamban), dan tempat untuk mandi. Semakin meningkat akhir-akhir ini, bangunan tradisional ini berdiri di samping bangunan yang dibangun dengan semen, atap seng yang bergelombang, dan bahan-bahan non-tradisional lainnya. Melangkah ke dalam saeklon haos, yang disebut kwipehe dalam bahasa Nafe, salah satu dari tujuh bahasa asli Tanna, Wahe menunjuk ke langit-langit rendah yang dibuat dari pelepah kelapa dan waelken (rotan liar), sejenis rumput rumput dari genus Miscanthus. Dinding-dinding sampingnya disusun dari potongan bambu yang diratakan dan ditenun menjadi panel berpola silang. Rangka rumah itu terdiri dari tiang, balok, dan kasau yang dikubur di tanah. Setiap aspek dari rumah itu dibuat dari tanaman tertentu yang dipilih karena kelenturan dan daya tahannya. Tidak menggunakan paku modern, rumah itu diikat dengan tali yang terbuat dari tanaman merambat yang dipanen di hutan. Terlepas dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh saeklon haos, yang dapat dibangun oleh dua atau tiga orang dalam waktu sekitar seminggu, struktur ini hampir tidak pernah terdengar di dua kota besar Vanuatu, Port Vila dan Luganville, di mana lebih banyak rumah didesain bergaya Barat modern, dilengkapi dengan pipa ledeng , listrik, dan dibagi menjadi kamar-kamar, lebih umum ditemukan. Tapi bangunan ini juga menyerap panas dan bisa menyesakkan napas, bahkan di malam hari. Sebaliknya, bahan-bahan alami yang digunakan dalam saeklon haos dan bangunan kastom lainnya itu efektif untuk menyekat udara yang panas serta dinginnya musim dingin, sedangkan dinding yang terbuat dari jerami, ditenun, atau dijalin dengan bahan berbasis tanaman alami yang memungkinkan masuknya udara lewat sela-sela. Di Vanuatu, di mana pertanian, perikanan, dan gaya hidup tradisional non-komersial lebih umum, melestarikan pengetahuan tentang hutan dan tanaman yang ada di dalamnya itu sangat penting untuk mempertahankan kemampuan membangun rumah-rumah kastom. Dr. Gregory Plunkett, seorang ahli botani dari The New York Botanical Garden, yang mempelajari penggunaan tanaman-tanaman tradisional, sebagai bagian dari proyek kolaboratif Plants and People of Vanuatu, bercerita bahwa sejak ia mulai bekerja di Vanuatu pada tahun 2003, ia mengamati rumah-rumah modern yang dibangun dari semen, baja, dan lembaran seng bergelombang telah meningkat kepopulerannya. Tetapi ini berubah sejak Siklon Tropis Pam, sejak itu ia melihat rumah-rumah kastom mulai kembali dibangun. Dalam waktu satu atau dua tahun setelah Pam, Plunkett berkata bahwa setiap desa yang ia kunjungi telah membangun atau sedang membangun saeklon haos yang baru. “Tepat setelah siklon itu, orang-orang jadi mengerti betapa pentingnya saeklon haos untuk kelangsungan hidup mereka, dan dari situ lah minat untuk membangunnya kembali bermunculan,” jelas Plunkett. “Ini adalah bagian dari kembalinya kesadaran tentang pentingnya hutan.” Tidak seperti pohon kelapa dan bambu yang lebih banyak tersedia, banyak tanaman yang memberi kekuatan bagi rumah-rumah saeklon haos hanya bisa ditemukan di hutan lebat. “Orang-orang menyadari bahwa tanpa menjaga hutan, mereka tidak dapat mempertahankan budaya tradisional mereka,” ungkap Plunkett. Berupaya untuk melestarikan penggunaan rumah kastom di Aneityum, pulau berpenghuni paling selatan Vanuatu, ada Wopa Nasauman, saudaranya Anon, dan ayahnya Tavet. Nasauman adalah orang yang serba bisa, terampil dalam berburu, memancing, bertani, mengumpulkan tanaman, dan membangun rumah-rumah tradisional seperti yang dibangun ayahnya sebelum Pam menyerang dimana ia dan orang lain berlindung. Di kompleks yang sama, Nasauman menunjukkan bagaimana rumah kastom yang tidak memiliki paku, diikat dengan tali anggur yang dilunakkan di atas api, dan kemudian dijalin dengan erat untuk memastikan rumah itu akan teguh. Nasauman dan ayahnya menghitung semua tanaman merambat berbeda yang mereka gunakan untuk mengamankan rumah itu. Mereka menghitung lima jenis tali, beberapa dilunakkan dengan api, yang lainnya dengan air laut. Dengan pengetahuannya tentang tanaman hutan serta kemampuannya membangun rumah kastom yang kuat, Nasauman merasa ia siap menghadapi badai yang paling dahsyat sekalipun, seperti yang ia katakan “dalam rumah ini, jika kalian bisa berada dalam sini selama siklon, kalian tidak akan mendengarkan suara desiran angin sama sekali.” (The Guardian) Jon Letman adalah seorang penulis lepas yang tinggal di Hawai’i. Editor: Kristianto Galuwo
Vanuatu rampungkan studi awal, siap bentuk Lembaga HAM Nasional
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu dan pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya baru-baru ini melakukan sebuah studi pendahuluan tentang pendirian Lembaga HAM Nasional (National Human Rights Institution/ NHRI) di negara itu. Studi itu dilakukan dari April hingga Juni lalu. Di Provinsi Tafea dari 31 Mei hingga 4 Juni 2021, Provinsi Sanma 19 – 23 April 2021, dan Provinsi Malampa 3 – 7 Mei 2021; ketiganya merupakan provinsi-provinsi terbesar di Vanuatu. NHRI adalah sebuah lembaga independen yang bertujuan, dan memiliki mandat, untuk memperjuangkan dan melindungi HAM di suatu negara. Lembaga ini didirikan oleh negara, tetapi pelaksanaannya itu independen dari pemerintah, serupa dengan sistem peradilan. NHRI juga bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada parlemen, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya tentang melindungi dan memenuhi HAM rakyatnya. “Lembaga ini memantau penerapan standar HAM pemerintah,” tegas Magellen Konally, Inspektur Polisi di Pulau Tanna, Vanuatu. “Lembaga ini memainkan peran edukatif yang signifikan dalam menafsirkan standar HAM di lapangan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat, menempatkan HAM dalam konteks budaya dan tradisi suatu negara.” “Lembaga ini dapat diakses oleh semua orang, ini dapat menangani pengaduan, menyelidiki laporan pelanggaran HAM, dan membuat rekomendasi,” tambahnya. Proses pembentukan NHRI di Vanuatu ini terjadi setelah rekomendasi dari Peninjauan Berkala Universal (UPR) ketiga negara tersebut. UPR adalah proses peninjauan rekam jejak HAM dari semua negara anggota PBB. UPR adalah proses yang digerakkan oleh negara tersebut, di bawah naungan Dewan HAM, yang memberikan kesempatan kepada setiap Negara untuk memberikan laporan mengenai tindakan dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di negara mereka dan memenuhi kewajiban HAM. Pemangku kepentingan dari studi itu menyarankan agar konsultasi juga dilakukan ke daerah-daerah lain di tiga provinsi di Vanuatu dengan populasi besar, terutama Sanma (Espirito Santo), Tafea (Tanna), dan Malampa (Malekula). Tim itu sendiri terdiri dari perwakilan dari Divisi HAM dan Pembangunan Sosial (HRSD) Komunitas Pasifik (SPC), Kementerian Kehakiman dan Pelayanan Masyarakat Vanuatu, dan Kantor Ombudsman. Miles Young, Direktur HRSD, mengucapkan “selamat kepada Pemerintah Vanuatu karena telah memulai langkah penting ini dengan melakukan studi awal dan studi kelayakan di semua provinsinya. “Pembentukan lembaga HAM nasional yang independen adalah langkah yang berikutnya, dan SPC akan selalu siap dan bersedia untuk terus mendukung pemerintah dalam hal ini.” (SPC/PACNEWS) Editor: Kristianto Galuwo
Pidato hari kemerdekaan Vanuatu, PM tekankan komitmen kembangkan ekonomi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Dalam pidato perayaan kemerdekaan Vanuatu, Perdana Menteri (PM) Bob Loughman, telah menegaskan kembali kepada bangsanya bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif untuk memulihkan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi negara itu turun tahun lalu menjadi -4,1% akibat lesunya kontribusi dari sektor pariwisata internasional ketika pandemi Covid-19 melanda Vanuatu dan seluruh dunia, menurut PM itu. PM Loughman lalu menerangkan contoh beberapa investasi yang telah dilakukan pemerintah akan sektor-sektor produktif sejauh ini untuk menghidupkan kembali perekonomian. Ini termasuk program Special COVID-19 Banking Facility bernilai Vt 900 juta, bantuan UMKM Small Business Grant Scheme sebesar Vt 600 juta dan subsidi gaji Vt 560 juta di bawah paket stimulus ekonomi yang kedua, program pinjaman lunak dari Agriculture Rural Development Bank mencapai Vt 1 miliar, Vt 300 juta untuk pengembangan industri, dan Vt100 juta untuk bantuan sektor pengapalan dan pengiriman. Tema perayaan kemerdekaan Vanuatu tahun ini ‘Yumi leftemap prodaktif sekta’, mencerminkan komitmen terhadap kemandirian ekonomi, ketahanan, Vanuatu yang berkelanjutan dan sejahtera, ungkap perdana menteri. “Sektor produktif dalam konteks ekonomi mengacu pada sektor-sektor ekonomi riil, seperti pertanian, industri dan jasa yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian meliputi produksi tanaman, hewan, hutan dan perikanan. Kegiatan industri meliputi manufaktur, konstruksi dan bangunan, air bersih, perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.” “Kita harus menyadari pentingnya sektor produktif sebagai prioritas kebijakan pemerintah saat ini, dan mendorong sektor pertanian untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, pendapatan, ketahanan pangan, dan investasi di era new normal ini setelah krisis virus Corona.” Ia menekankan mengapa pemerintahnya telah mengalihkan kebijakannya ke pembangunan sektor produktif. “Kita harus kembali ke tanah kita yang diberikan oleh Tuhan dan mengembangkannya, karena ekonomi dan mata pencaharian kami bergantung pada tanah. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa nenek moyang kita dulu menyadari pentingnya tanah kita, dan telah berjuang keras untuk kembali merebutkan.” PM Loughman mengatakan pemerintahnya sedang melakukan pengkajian terhadap UU Reformasi Tanah, UU Penyewaan Tanah, dan UU Pengelolaan Tanah Adat untuk memastikan bahwa sektor pertanahan sudah sesuai dengan penyewaaan lahan. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Perdagangan kewarganegaraan: buronan, politisi, dan pebisnis yang membeli paspor Vanuatu (bagian 2)
Papua No.1 News Portal | Jubi Oleh Euan Ward dan Kate Lyons Daftar pemohon program CIB yang didapatkan itu berisikan nama-nama oknum dengan latar belakang beragam, termasuk seorang bos FIFA, putri asal Emirat, dan tele evangelis dari Nigeria – menurut Guardian tidak ada satupun dari aplikan ini yang terlibat dalam perkara atau aktivitas kriminal. Selain itu, Guardian juga menemukan nama mantan perdana menteri Libya yang didukung PBB, Fayez al-Sarraj. Sarraj hanyalah salah satu dari sejumlah tokoh politik terkemuka yang menerima kewarganegaraan Vanuatu melalui program CIB-nya. Ketika perjanjian gencatan senjata Libya kolaps pada Januari 2020, Sarraj mengajukan permohonan ini untuk dirinya sendiri dan keluarganya – yang diajukan atas nama istrinya. Setelah mengundurkan diri pada Maret tahun ini, ia dilaporkan telah meninggalkan Libya. Sekali lagi, tidak ada indikasi dari Guardian bahwa Sarraj atau istrinya telah terlibat dalam perkara atau aktivitas kriminal, atau melakukan sesuatu yang ilegal saat membeli paspor Vanuatu. Beberapa tokoh politik lainnya termasuk Alaa Ibrahim, mantan gubernur Suriah di daerah pedesaan Damaskus, dan Vinay Mishra, mantan politisi India. Mishra saat ini tinggal di Vanuatu sementara ia menghadapi gugatan atas perkara korupsi di India, yang, menurut pengacaranya, akan dia lawan. Menanggapi pertanyaan Guardian tentang orang-orang itu tersebut, Floyd Mera, direktur unit intelijen keuangan Vanuatu, Vanuatu Financial Intelligence Unit (VFIU), berkata: “Melihat daftar ini, sebagian besar yang mereka hadapi adalah gugatan, penyelidikan yang tertunda, dan proses pengadilan yang sedang berlangsung saat ini. Beberapa oknum yang saat ini digugat atau diproses baru dituntut setelah mereka memperoleh kewarganegaraan Vanuatu… Jika ada hukuman yang berat terhadap salah satu orang dari daftar ini, kewarganegaraan mereka bisa dicabut.” Dia menambahkan: “Ke depannya, VFIU akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam atas nama-nama yang diberikan dalam daftar. Jika salah satu dari orang-orang ini divonis dengan hukuman pidana, VFIU akan segera memberitahu informasi terbaru itu kepada kantor urusan keimigrasian.” Guardian juga percaya ada kemungkinan seorang politisi senior Korea Utara dan istrinya juga menerima kewarganegaraan Vanuatu setelah mengajukan permohonan menggunakan paspor Tiongkok. Nama-nama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengajukan paspor tahun lalu sama dengan nama seorang politisi senior Korea Utara yang terkenal dan istrinya, meskipun Guardian belum dapat mengkonfirmasikan identitas pasutri itu. Secara teori, Vanuatu memiliki peraturan yang melarang warga negara Suriah, Irak, Iran, Yaman, dan Korea Utara dari memperoleh kewarganegaraan Vanuatu, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah berdomisili di luar negara-negara ini selama lebih dari lima tahun pada saat mengajukan permohonan. Namun, Guardian dapat menunjuk pada sejumlah pelamar dari negara-negara terlarang itu yang tinggal di negara-negara yang masuk daftar hitam pada saat melamar. Nama seorang pengusaha konstruksi dan real estat terkemuka Suriah, yang sejumlah bisnisnya sedang menerima sanksi, juga muncul di dokumen itu. Abdul Rahman Khiti membeli kewarganegaraan Vanuatu hanya beberapa minggu setelah AS mengumumkan sanksi atas sejumlah usahanya. Warsal, dari kantor kewarganegaraan Vanuatu, mengatakan: “Permohonan Abdul Rahman Khiti diajukan sebelum ada sanksi apa-apa atas usaha-usahanya, jadi pada saat permohonannya diajukan ke komite seleksi dan VFIU, tidak ada temuan yang ganjil sehingga komisi kami lalu menyetujui permohonannya.” Warsal juga menekankan bahwa Khiti juga sudah memberikan bukti tempat tinggalnya di luar Suriah selama lima tahun sebelum mengajukan permohonan itu. Dia menambahkan bahwa komisi kewarganegaraan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kewarganegaraan Khiti. Sumber pendapatan yang menguntungkan Vanuatu adalah salah satu negara yang masuk kategori miskin di dunia, Bank Dunia melaporkan PDB per kapitanya adalah AS$2.780. Negara ini terlilit utang, disebabkan serangkaian bencana alam yang melandanya. Setelah diserang siklon tropis pada 2014, rasio utang terhadap PDB negara itu naik dari 23% menjadi 47% pada 2018. Program CIB ini adalah sumber pendapatan yang terbesar bagi pemerintah Vanuatu. Analisis yang dilakukan oleh Investment Migration Insider menemukan bahwa program itu menyumbang 42% dari semua pendapatan negara pada tahun 2020. Pada Juni 2021, pemerintah Vanuatu melaporkan surplus anggaran tahunan mereka meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19 berkat program kewarganegaraannya yang terus berlanjut, dan pemerintah telah menggunakan keuntungannya untuk membayar utang. “Ada manfaat dari program itu,” ungkap Ralph Regenvanu, pemimpin oposisi Vanuatu. “Program itu hanya perlu dikembangkan agar bisa jadi jauh lebih baik daripada saat ini.” Ditanya apa keuntungannya bagi Vanuatu, Regenvanu blak-blakan. “Uang. Untuk negara dengan sumber daya yang sangat terbatas, keuntungannya adalah uang.” Regenvanu menekankan pentingnya menerapkan prosedur operasional standar yang lebih tegas dalam menyeleksi pelamar, khususnya jika menerapkan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya – saat Regenvanu menjabat sebagai menteri luar negeri – pada Maret, yang menginstruksikan agar pemerintah menggunakan jasa perusahaan spesialis internasional dalam melakukan pemeriksaan uji tuntas. “Satu-satunya pemeriksaan itu dilakukan oleh VFIU dan, sudah jelas, seperti yang Anda ketahui, sama sekali tidak memadai… VFIU kami jelas tidak memiliki kapasitas yang diperlukan.” Warsal menanggapi “pemerintah sedang dalam tahap akhir untuk melibatkan perusahaan terkemuka internasional dari Eropa untuk membantu VFIU dalam proses uji tuntasnya.” Tetapi banyak orang di Vanuatu melihat program itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan negara muda itu, yang mencapai kemerdekaan dari Prancis dan Inggris pada 1980 setelah perjuangan hampir satu dekade. Ati George Sokomanu adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan negara itu pada 1970-an dan diangkat sebagai presiden Vanuatu pada 1980, setelah merdeka. Dia mengatakan program CIB itu telah menodai visi Vanuatu yang bebas dan bangga, visi yang mereka perjuangkan dari awal kemerdekaan. “Pesan yang kami perjuangkan itu terkait dengan mengembalikan tanah kami dari tangan orang asing – bahwa kami harus memiliki paspor kami sendiri, bahwa kami akan menjadi orang bebas, kami harus memiliki bendera kami sendiri, dan menjadi bangsa di muka dunia ini,” tegasnya. “Kami berjuang untuk kebebasan kami dan kami berhasil mendapatkannya. Dan mengapa kita harus menghancurkan kedaulatan dan martabat kita sendiri dengan membuat kita menjadi budak lagi dengan menjual paspor kita sendiri kepada orang lain?” (The Guardian) Tulisan ini merupakan bagian terakhir dari dua bagian. Editor: Kristianto Galuwo
Perdagangan kewarganegaraan: buronan, politisi, dan pebisnis yang membeli paspor Vanuatu (bagian 1)
Papua No.1 News Portal | Jubi Oleh Euan Ward dan Kate Lyons Program ‘paspor emas’ kontroversial yang dilakukan oleh bangsa di Pasifik, Vanuatu, memungkinkan lebih dari 2.000 orang – termasuk banyak pengusaha dan individu yang sedang diinginkan oleh polisi di negara-negara di seluruh dunia – membeli kewarganegaraan pada tahun 2020; dan dengan itu akses bebas visa ke Uni Eropa dan Inggris, Guardian bisa mengungkapkan. Di antara pihak-pihak yang diberikan kewarganegaraan melalui program pendukung pembangunan negara itu adalah seorang pengusaha Suriah yang bisnisnya disanksi AS, seorang politisi Korea Utara yang dicurigai, seorang pengusaha Italia yang dituduh memeras Vatikan, mantan anggota geng motor Australia yang terkenal bengis, dan bersaudara Afrika Selatan yang dituduh melakukan pencurian cryptocurrency senilai $3,6 Miliar. Program paspor tersebut memungkinkan warga negara asing untuk membeli kewarganegaraan seharga AS$130.000 dalam proses yang biasanya memakan waktu kurang lebih satu bulan – semuanya tanpa perlu menginjakkan kaki di negara tersebut. Dipasarkan oleh agensi-agensi sebagai salah satu skema ‘paspor emas’ tercepat, termurah, dan paling mudah untuk diberikan di dunia, program pendukung pembangunan itu menjamin akses bebas visa tanpa batas ke 130 negara termasuk Inggris dan negara-negara Uni Eropa. Vanuatu juga beroperasi sebagai surga pajak, tidak ada penerapan pajak terhadap penghasilan, perusahaan, atau kekayaan. Berbagai pakar telah memperingatkan bahwa program tersebut bisa saja dieksploitasi, menciptakan pintu belakang untuk akses ke UE dan Inggris, dan memungkinkan sindikat kriminal transnasional untuk mendirikan basis di Pasifik, sementara UU perpajakan Vanuatu menjadikan negara itu sebagai lokasi yang menarik untuk pencucian uang. Memungkinkan pemohon untuk mengganti identitas baru Program paspor itu, yang menghasilkan lebih dari AS$116 Juta pemerintah Vanuatu tahun lalu, sangat kontroversial sejak diluncurkan kembali pada 2017. Namun hingga saat ini, informasi tentang siapa saja yang ‘membeli’ paspor melalui program tersebut masih disembunyikan. Serangkaian dokumen internal pemerintah Vanuatu yang bisa didapatkan oleh Guardian berkat hukum kebebasan informasi (Freedom of Information/ FOI) negara itu, berisikan daftar nama dan kewarganegaraan setiap penerima paspor Vanuatu melalui program itu pada 2020 dan Januari 2021. Setelah investigasi selama berbulan-bulan, yang melibatkan pencarian catatan pengadilan yang bisa dilihat oleh publik, daftar pemilih, catatan kematian, jejak media sosial, dan diskusi dengan polisi dan sumber dari seluruh dunia, Guardian telah dapat mengkonfirmasikan identitas dari belasan orang yang ada dalam daftar tadi. Vanuatu menerbitkan sekitar 2.200 paspor pada 2020 melalui program ini – lebih dari setengahnya (sekitar 1.200) diberikan kepada warga negara Tiongkok. Setelah Tiongkok, kewarganegaraan dengan penerima yang paling banyak adalah Nigeria, Rusia, Lebanon, Iran, Libya, Suriah, dan Afghanistan. Dua puluh orang dari AS, enam orang Australia, dan beberapa orang dari Eropa juga termasuk di antara mereka yang mendaftar. Program investasi kewarganegaraan (citizenship by investment/ CBI) itu tidak ilegal, banyak negara di dunia menawarkan program serupa. Ada aneka alasan yang masuk akal bagi aplikan untuk memasukan permohonan, termasuk meningkatkan kebebasan bergerak atau hak istimewa atas perbankan lepas pantai yang bebas pajak. Namun, ahli keamanan telah menghimbau bahwa kemudahan orang untuk membeli paspor dari negara tersebut, serta perjalanan dan rute bebas visa yang diizinkan, dapat mengundang anggota-anggota sindikat kriminal transnasional dan memungkinkan mereka untuk memiliki basis yang legal di Pasifik. “Mereka tidak hanya dapat bepergian ke UE atau membuka usaha… salah satu masalahnya adalah mereka dapat membentuk jaringan-jaringan di Pasifik, terutama karena Pasifik cenderung semakin menjadi pusat perdagangan narkoba,” kata Jose Sousa-Santos, seorang peneliti kebijakan Pasifik di Australian Pacific Security College. “Dan UU perpajakan Vanuatu yang hampir seperti negara surga pajak membuat negara itu sangat menarik untuk pencucian uang.” Guardian telah menemukan bahwa sejumlah pelamar program CIB di Vanuatu itu terlibat dalam jaringan bisnis lepas pantai yang kompleks, dimana beberapa pemohon memiliki perusahaan cangkang tanpa aktivitas bisnis yang nyata. Sousa-Santos menambahkan satu lagi potensi yang berbahaya, bahwa orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu dan kemudian secara resmi mengubah nama mereka di Vanuatu, ini efektifnya memberikan mereka identitas yang baru. “Itu salah satu risiko yang nyata,” tegasnya. “Jika Anda adalah seseorang yang terlibat dalam suatu kasus dan, entah bagaimana, dapat menerobos unit intelijen keuangan Vanuatu, setelah Anda memiliki kewarganegaraan Vanuatu, Anda dapat mengubah nama Anda dan, tentu saja, memasuki negara dimana riwayat kriminal Anda seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk bebas.” Dalam satu brosur yang mengiklankan program ini oleh agen terdaftar, agen tersebut menjawab pertanyaan mengenai apakah penerima paspor dapat mengubah nama mereka. “Setelah Anda diberikan kewarganegaraan, Anda dapat mengubah nama Anda dengan mengirimkan surat yang menjelaskan alasan Anda untuk mengubah nama Anda kepada kami, dan paspor Anda akan dikeluarkan dengan nama baru Anda,” isi brosur itu. Menanggapi kekhawatiran ini, Ronald Warsal, ketua Vanuatu Citizenship Office and Commission, mengatakan: “Vanuatu adalah telah menandatangani sebagian besar perjanjian yang disepakati secara internasional dan telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam beberapa tahun terakhir, melarang sindikat kriminal transnasional untuk beroperasi di dalam yurisdiksinya, dan dengan demikian, sulit bagi sindikat kriminal internasional untuk mendirikan markas di Vanuatu.” Dia juga menekankan bahwa negara itu perlu melakukan berbagai pemeriksaan sebelum mengizinkan perubahan nama secara legal. UE mulai prihatin Baik UE maupun OECD juga terus mengungkapkan keprihatinannya mengenai langkah-langkah uji tuntas yang harus ditempuh sebelum aplikasi CBI disetujui. Keduanya memaksa Vanuatu untuk berkomitmen akan memperketat pemeriksaan latar belakang tahun lalu dalam upaya untuk membersihkan citra program itu. Meskipun demikian, dokumen yang didapatkan menunjukkan bahwa baru-baru ini, pada Januari 2021, Vanuatu menjual paspor kepada orang-orang yang dikaitkan dengan penipuan, yang menerima sanksi, atau orang lain yang diinginkan oleh polisi di negara asal mereka. (The Guardian) Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua bagian. Editor: Kristianto Galuwo
Hukum adat atas pembunuhan di Vanuatu diregulasi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Dewan kepala-kepala suku adat Vaturisu Council of Chiefs (VCC) di Pulau Efate, dimana ibu kota Vanuatu Port Vila berada, baru-baru ini menyetujui hukuman kastom (adat) untuk pelanggaran pembunuhan di Efate. Ketua dewan VCC, Kepala Suku Simeon Poilapa, membenarkan bahwa mereka telah menyerahkan hukum kastom yang baru itu ke dewan kepala-kepala suku Malvatumauri, Malvatumauri Council of Chiefs (MCC). Poilapa mengatakan dewan dari Efata melakukan hal itu sesuai dengan keputusan Malvatumauri bahwa dewan kepala-kepala suku di semua pulau harus memiliki hukum adat mereka untuk menyelesaikan keluhan pembunuhan di yurisdiksi masing-masing pada akhir Juli 2021. Ia menerangkan bahwa hukum kastom adalah salah satu agenda utama yang disahkan dalam konferensi dewan VCC yang ke-14 yang diadakan di Emua dua minggu lalu. Kepala-kepala suku Vaturisu mengungkapkan bahwa untuk menghentikan kemungkinan adanya pembunuhan kedepannya di tanah Efate, hukuman kastom telah menetapkan sanksi yang signifikan. Poilapa mengatakan ada dua jenis hukuman kastom berdasarkan pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja. Untuk pembunuhan yang disengaja atau murder, “hukum kastom akan melibatkan vonis dan hukuman penjara yang ditetapkan oleh pengadilan, namun sanksi adat yang harus dibayar sebagai bagian dari penyelesaian secara kastom telah ditetapkan pada 2 ekor sapi jantan, 50 tikar, makanan tradisional, VT1,5 Juta (AS$ 13.000) sebagai ganti rugi kepada keluarga korban, atau jika bisa, menawarkan ganti rugi tanah. “Selanjutnya, setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, pelaku masih akan dilarang berkunjung ke Efate dan pulau-pulau lepas pantainya,” tegas Kepala Suku Poilapa. Bagi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja atau manslaughter di Pulau Efate, “hukuman kastom yang harus dibayar telah ditetapkan pada 3 ekor babi, 10 tikar, makanan tradisional, dan kompensasi VT100.000 (AS $ 876) kepada keluarga korban. Selain itu, ada juga sanksi lainnya. “Bagian kedua dari hukum kastom yang sama juga menyatakan bahwa, jika terjadi pembunuhan di Efate dan pulau-pulau lepas pantainya, denda kastom juga harus dibayarkan kepada kepala suku dimana pelanggaran itu terjadi karena ada darah yang tumpah di tanah mereka,” tegasnya. Untuk kepala suku yang bertanggung jawab dan dewannya, denda yang harus dibayar adalah 1 ekor babi, 10 tikar, makanan tradisional, dan VT20.000 (AS$ 175). (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
Pengadilan Banding Vanuatu tolak gugatan MP pemerintah
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, dan 18 Anggota Parlemen (MP) pemerintah lainnya telah kalah dalam kasus banding penting, ini berarti sekarang mereka selangkah lebih dekat dengan kemungkinan kehilangan kursi parlemen mereka. Pada awal Juni lalu, ketua parlemen saat itu, Gracia Shadrack, menyatakan bahwa 19 kursi yang diduduki Loughman dan 18 MP pemerintah lainnya, kosong. Keputusan ini ia ambil karena para MP telah absen dari parlemen selama tiga hari berturut-turut. Ketika mereka naik banding untuk pertama kalinya, Mahkamah Agung Vanuatu kemudian membenarkan keputusan tersebut. Namun pemerintah lalu kembali membantah putusan MA, mengklaim bahwa Hakim MA yang mengambil putusan, Oliver Saksak, telah keliru saat ia menolak permohonan konstitusional yang mereka ajukan. Menurut para MP, hanya seorang Mahkamah Agung yang dapat menyatakan kursi mereka kosong, dan itu tidak melakukan hal itu. Pengajuan banding MP pemerintah terhadap proses yang digunakan oleh Shadrack untuk menyatakan kursi mereka kosong ditolak Jumat lalu oleh pengadilan banding Vanuatu. Namun koresponden RNZ Pacific di Vanuatu, Dan McGarry, mengatakan Loughman dan 18 rekan koalisinya telah, sekali lagi, diberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri dari pencopotan jabatan mereka. “Mereka telah menolak banding pemerintah dengan alasan yang mereka minta, tetapi pengadilan banding setuju dengan 19 MP tentang satu isu utama, dan itu adalah masalah apakah mereka benar-benar perlu mengosongkan kursi mereka atau tidak, yang harus diproses dengan tepat dengan sendirinya.” Jadwal untuk sidang pengadilan baru diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. (RNZ Pacific/PACNEWS) Editor: Kristianto Galuwo
Gugatan banding 19 MP Vanuatu akan diputuskan pekan ini
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pengadilan Banding Vanuatu akan mengambil putusan atas gugatan banding yang diajukan 19 Anggota Parlemen (MP) negara itu akan putusan sebelumnya, yang diambil oleh Hakim Oliver Saksak, pada pukul 13:30 pada hari Jumat pekan ini. Sebelumnya, pada 18 Juni, Hakim Saksak telah menolak permohonan berbasis Konstitusi yang diajukan oleh kelompok itu atas klaim mereka bahwa Ketua Parlemen tidak memiliki kekuasaan untuk menyatakan kursi seorang anggota parlemen itu kosong, hanya Mahkamah Agung yang bisa melakukan itu. Ke-19 MP itu lalu mengajukan gugatan banding mereka pada 5 Juli ke pengadilan untuk menentang keputusan yang diambil oleh Ketua Parlemen saat itu, Gracia Shadrack, tentang UU Vacation of Seats. Gugatan para pemohon diserahkan oleh kuasa hukum Ari Jenshel dan Sakiusa Kalsakau. Dalam gugatan tersebut, mereka berupaya untuk menggunakan Pasal 54 mengenai sengketa pemilu, dengan tuduhan pelanggaran hak-hak lain. Perkara para pemohon menekankan bahwa menurut Pasal 54, hanya Mahkamah Agung Vanuatu yang dapat mengambil keputusan untuk mengosongkan kursi anggota parlemen. Menurut mereka, ketua parlemen tidak memiliki kewenangan ini. Pengacara Jenshel dan Kalsakau berpendapat bahwa tugas Ketua Parlemen dalam situasi seperti itu adalah untuk memulai perkara di Mahkamah Agung, hanya ketika dia percaya bahwa ia memiliki bukti yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2(d), dan menyerahkan bukti itu ke Mahkamah Agung yang akan menentukan apakah persyaratan sudah memadai dan lalu mengambil putusan tersebut. Pengadilan Banding Vanuatu sendiri sudah memiliki preseden, dimana Pengadilan Banding pernah mendukung pengumuman Ketua Parlemen tentang UU Vacation of Seats, seperti kasus Maxime Carlot Korman dan 17 anggota parlemen terhadap mantan Ketua Parlemen Tahi pada 1988. Sembilan belas kursi anggota parlemen yang dikosongkan termasuk kursi Perdana Menteri, Bob Laughman. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
PM Vanuatu kalahkan mosi tidak percaya
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, telah berhasil mengalahkan mosi tidak percaya yang diajukan terhadap dirinya di parlemen Selasa (29/6/2021) pagi ini. Mosi tersebut diajukan oleh pemimpin sisi oposisi, Ralph Regenvanu, dan menyebutkan enam alasan utama dibalik usahanya untuk menyingkirkan sang perdana menteri dimana sebagian besar alasan itu berkaitan dengan dugaan pembelanjaan pemerintah yang berlebihan dan tanpa alasan yang masuk akal. Loughman memenangkan mosi tidak percaya itu dengan dukungan total dari 27 anggota parlemen, mayoritas dari 52 kursi dalam parlemen nasional Vanuatu. “Pemerintah ini telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan konstitusi,” tegasnya di hadapan parlemen sambil membela kinerja pemerintahannya. Namun kekuasaannya pada pemerintah masih lemah setelah Mahkamah Agung negara itu bulan ini mendukung keputusan mantan Ketua Parlemen Gracia Shadrack saat ia menetapkan bahwa kursi 19 anggota parlemen (MP) pemerintah itu kosong. Loughman dan 18 MP lainnya telah memboikot sidang parlemen selama tiga hari berturut-turut, hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum. Perintah penundaan peradilan telah diumumkan, dan pemerintah diharapkan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan sebelum akhir pekan ini. Jika banding gagal, 19 pemilihan sela harus diadakan untuk menggantikan semua perwakilan rakyat tadi. Alasan di balik mosi dari oposisi termasuk pemborosan pengeluaran dari sisi pemerintah, termasuk diantara membawa delegasi yang besar ke pulau-pulau terluar, menggunakan mobil mewah untuk diri mereka sendiri, menaikkan gaji untuk beberapa dari mereka dengan jumlah yang mencapai 200%, dan menggandakan tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada menteri- menteri dan pejabat politik mereka setiap tahun. Dilaporkan juga bahwa pemerintah Vanuatu telah meningkatkan jumlah pejabat politik di setiap kementerian, menciptakan 26 jabatan politik baru yang tidak diperlukan. Menurut oposisi Loughman juga tidak menunjukkan solidaritas dengan populasi Vanuatu yang menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat ditunjukkan dengan memotong gaji MP, seperti yang dilakukan negara lain. (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
Empat MP pemerintah Vanuatu bergabung dengan oposisi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Beberapa Anggota Parlemen (MP) telah membelot dari kubu pemerintah Vanuatu, Senin pagi ini (21/6/2021) di parlemen. Parlemen Vanuatu meneruskan sidangnya setelah putusan Mahkamah Agung yang membenarkan keputusan untuk mengosongkan sebagian besar kursi MP pemerintah di parlemen. Putusan yang diumumkan Jumat lalu itu mendukung keputusan mantan Ketua Parlemen yang menyatakan kursi dari 19 MP, termasuk Perdana Menteri Bob Loughman, kosong. Mantan ketua parlemen Gracia Shadrack mengundurkan diri dari jabatan ketua parlemen awal pekan lalu, setelah mengambil keputusan bahwa 19 MP, termasuk Perdana Menteri Loughman, sudah dikosongkan kursinya karena tidak hadir dalam sidang parlemen selama tiga hari berturut-turut. Ke-19 MP tadi lalu mengajukan banding atas keputusan itu ke MA, mengklaim hak konstitusional mereka telah dilanggar. Hakim Oliver Saksak menolak argumen itu. Loughman dan rekan lainnya lalu menggugat putusan MA ini. Senin pagi ini, ketika parlemen dengan 52 kursi itu kembali bersidang, empat MP pemerintah menyeberang and bergabung dengan oposisi, termasuk Gracia Shadrack. Hal ini memberikan kesempatan bagi oposisi, yang dipimpin Ralph Regenvanu, dan 22 MPnya, untuk mengambil alih pemerintah jika gugatan banding yang diajukan Loughman and rekan-rekannya gagal. Selain itu, pihak oposisi juga telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Loughman. Masih belum pasti kapan mosi tersebut dapat diajukan untuk dibahas di parlemen. Sementara itu, para MP yang hadir di parlemen Senin ini melanjutkan tugas legislatifnya, mengesahkan Kejahatan Siber setelah bertahun-tahun stagnan. Sidang parlemen lalu ditunda hingga Selasa pekan depan. Gugatan banding pemerintah terhadap putusan Mahkamah Agung diharapkan akan diumumkan minggu depan. (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
MA Vanuatu putuskan kursi 19 Anggota Parlemen Pemerintah kosong
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mahkamah Agung Vanuatu telah mengambil putusan untuk mendukung keputusan mantan Ketua Parlemen yang mengeluarkan 19 Anggota Parlemen (MP) pemerintah dari parlemen negara itu. Putusan MA tampaknya akan menimbulkan kolapsnya pemerintah berlaku saat ini di bawah pimpinan Bob Loughman dan Vanua’aku Pati. Gracia Shadrack mengundurkan diri dari jabatan ketua parlemen awal pekan lalu, setelah mengambil keputusan bahwa 19 MP, termasuk Perdana Menteri Loughman, sudah dikosongkan kursinya karena tidak hadir dalam sidang parlemen selama tiga hari berturut-turut. Ke-19 MP tadi lalu mengajukan banding atas keputusan itu ke MA, mengklaim hak konstitusional mereka telah dilanggar. Hakim Oliver Saksak menolak argumen itu. Sebelumnya, penundaan parlemen telah diberlakukan sementara pemerintahan Loughman mengajukan banding tadi, sambil menunggu putusan siapa saja yang masih memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota parlemen. Jika banding mereka gagal, yang sekarang telah terjadi, kemungkinan akan ada 19 pemilihan sela di Vanuatu agar ada perwakilan masyarakat yang menduduki kursi-kursi kosong tadi. Dalam jangka pendek, pemimpin oposisi, MP Ralph Regenvanu memiliki kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru dari dalam parlemen – dalam pemilihan tahun lalu parpolnya, Graon mo Jastis Pati berhasil memenangkan kursi parlemen terbanyak jika dibandingkan dengan partai lainnya. Bahkan tanpa 19 MP dari sisi pemerintah, masih ada cukup banyak anggota parlemen di parlemen untuk mencapai kuorum dengan jumlah total parlemen 52 kursi. Selain mereka, masih ada 13 MP pemerintah di parlemen. Regenvanu dan sisi oposisi, dengan 18 MP pendukungnya, kemudian bisa membentuk mayoritas dalam parlemen. “Parlemen bisa melanjutkan sidang dan kembali memilih ketua parlemen yang baru, dan kemudian memilih seorang perdana menteri, dan perdana menteri dapat menunjuk menteri-menterinya,” jelas Regenvanu. Putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya, termasuk saat kursi MP Shadrack sendiri yang dinyatakan kosong karena ia absen berturut-turut pada 2019, telah menjadi preseden untuk putusan kali ini. Mengenai putusan itu, Regenvanu mengungkapkan itu adalah proses hukum yang normal. Saat ia mengundurkan diri sebagai ketua parlemen pekan lalu, Shadrack mengungkapkan kepada media lokal bahwa dia melakukan hal itu untuk menghindari munculnya kecurigaan bahwa dia berusaha untuk melindungi posisinya sendiri sebelum kasus banding atas keputusannya dimulai. Meskipun akhir-akhir ini dia mulai berselisih dengan kubu pemerintah, Shadrack sempat berpihak dengan pemerintah dan memilih calon ketua parlemennya yang baru, Seule Simeon. Simeon telah memanggil parlemen untuk melanjutkan sidangnya pada Senin pagi ini. Sementara itu, ibu kota Vanuatu marak dengan pembahasan bahwa 13 MP pemerintah yang masih memegang kursinya telah ditekan oleh 19 rekannya agar mereka mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas dan, dengan demikian, memaksa pelaksanaan pemilu penuh. (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
Ini pesan Pastor Alan Nafuki untuk Papua
Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk, menyampaikan isi pesan Pastor Alan Nafuki pada April 2016 di Gereja Presbitarian Vanuatu. “ULMWP rumah besar Papua. Papua rumah besar dan masa depan Melanesia. Saya bersama Vanuatu senantiasa setia bersama West Papua untuk mendapatkan hak politik bangsa Papua, dan hak kemerdekaannya,” katanya, kepada Jubi melalui pesan WhatsApp, Minggu (20/6/2021). Haluk mengatakan pesan Pastor Alan Nafuki bahwa perjuangan bangsa Papua telah memakan waktu panjang dan banyak pengorbanan, tetapi jangan sekali kali putus harapan sebab Tuhan tidak pernah tidur untuk bangsa Papua. “Doa orang Vanuatu, Melanesia, dan Papua untuk kemerdekaan pasti akan terjawab dalam waktu Tuhan,” katanya. Haluk mengingat kembali pesan energik Pastor Alan Nafuki yang mengabdikan dirinya semasa muda hingga wafaf, untuk terlibat berjuang mengusir Indonesia keluar dari Papua. “Saya ingat, setelah selesai pendidikan seminari, datang di gereja ini, Presbitarian. Di gereja ini, kami bicarakan hak politik kami dan pada 1980 melalui Pendeta Water Lini dan Barack Zope umumkan dan proklamirkan kemerdekaan Vanuatu. Saya sebagai anak muda setelah selesai pendidikan di Maden PNG, tiba di sini dan mendesak para pemimpin Vanuatu untuk umumkan kemerdekaan West Papua,” katanya. Ia menambahkan Gereja Presbitarian menjadi saksi dan tempat proklamasi Vanuatu. “Anda tidak salah tempat, hati dan perjuangan anda dan saya, Tuhan akan mengabulkanya. Hari ini kita kibarkan Bendera Bintang Fajar, di depan gereja bersejarah ini. Bintang Fajar ini akan terus berkibar sampai seluruh West Papua bebas dan merdeka,” kata Haluk mengutip perkataan Pastor Alan Nafuki. Kabar berpulangnya Pastor Alan Nafuki menyebar luas di Papua. Juru Bicara Komite Aksi ULMWP, Ice Murib, turut pula menyampaikan rasa duka citanya. “Kami rakyat Papua korban penjajahan Indonesia merasa kehilangan atas berpulangnya pejuang kemerdekaan Papua di Vanuatu. Tuhan Allah bangsa Papua menyebutmu di surga,” katanya. (*) Editor: Kristianto Galuwo
Putusan pengadilan tentang parlemen Vanuatu pekan ini
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mantan Ketua Parlemen Vanuatu, MP Gracia Shadrack telah mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan alasannya mengundurkan diri. “Ada tantangan yang tidak pernah berhenti dari sisi Pemerintah mempertanyakan kemampuan saya untuk menjabat sebagai Ketua Parlemen Republik Vanuatu,” menurutnya. “Ini adalah posisi yang saya pegang dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab saya sesuai dengan yang dimandatkan oleh konstitusi Pasal 22 (2), dan memastikan kepatuhan parlemen terhadap Tata Tertib Parlemen.” “Saya mengetahui tuduhan-tuduhan yang dilayangkan terhadap saya dalam menjalankan peran saya sebagai Ketua Parlemen dan saya membantah semua tuduhan bias dan konflik.” “Saya telah memutuskan, setelah mempertimbangkan semua hal dan menerima nasihat yang baik, dengan rendah hati mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua Parlemen.” “Saya ingin mengingatkan anggota-anggota parlemen bahwa, terlepas dari afiliasi, kami dipilih di sini oleh rakyat kami untuk mewakili mereka dengan setia dan penuh rasa hormat.” Anggota Parlemen (MP) dari dapil Epi, Seule Simeon, telah terpilih sebagai Ketua Parlemen baru menyusul pengunduran diri mendadak MP Gracia Shadrack. MP Shadrack telah terlibat dalam perselisihan dengan pemerintah setelah beberapa pekan lalu menyatakan 19 kursi parlemen kosong, termasuk satu kursi yang dipegang perdana menteri. Pengunduran diri Shadrack ini terjadi sementara sidang banding perkara konstitusional atas mosi pemerintah yang berusaha untuk mencopotnya. Pengacara dari kedua belah pihak setuju dengan keputusan Shadrack untuk mengundurkan diri. Pada Jumat ini, pengadilan akan menyidangkan petisi yang diajukan untuk menggugat keputusan Shadrack bahwa tentang 19 kursi parlemen tadi. Jika pengajuan banding pemerintah gagal, 19MP akan kehilangan kursi mereka, dan pemerintah yang baru harus dibentuk, dan seorang ketua parlemen baru harus dipilih. (Vanuatu Daily Post/PACNEWS) Editor: Kristianto Galuwo
Pemimpin besar Vanuatu meninggal dunia, bangsa berduka
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Semua ibadah Gereja Presbiterian Vanuatu (Presbyterian Church of Vanuatu/ PCV) berhenti untuk sejenak pada Minggu pekan ini (13/6/2021), setelah seorang ‘pemimpin besar’, mendiang Pendeta Allen Nafuki meninggal dunia. Bendera dikibarkan setengah tiang untuk menghormati seorang pendeta, seorang negarawan, seorang ayah, seorang kakek. Dia telah meninggalkan warisan yang tidak akan pernah dilupakan oleh banyak orang. Kemarin ratusan orang memberikan penghormatan terakhir mereka kepada mendiang Nafuki di Gereja Presbiterian Malasitapu. Pemimpin-pemimpin nasional turut hadir untuk memberikan penghormatan mereka, termasuk Kepala Negara, Perdana Menteri, dan Wakil Perdana Menteri, Ketua Parlemen, Menteri-menteri Negara, Pemimpin Oposisi, serta Anggota-anggota Parlemen. Presiden Dewan Kepala-kepala Suku Nasional Malvatumauri, dan semua pemimpin gereja juga menghadiri upacara pemakamannya. Almarhum Pendeta itu digambarkan sebagai seseorang yang ‘rendah hati’ dan baik kepada semua orang. Dia disebut sebagai seseorang yang ‘berkomitmen’ pada apa yang dia lakukan. Dia suka mendorong dan menasihati orang untuk selalu berpegang pada Tuhan, sebuah pilar di Gereja Presbiterian. Beberapa orang juga menyebut almarhum Nafuki sebagai orang yang sangat sadar akan pentingnya tepat waktu. ‘Ketepatan waktu’ adalah ciri khasnya. Almarhum Nafuki lahir pada 1950 di Vila. Dia merupakan pendeta pertama yang menerima pelatihan formal dari Pulau Erromango, dan telah banyak berkontribusi terhadap perjuangan Vanuatu untuk mendapatkan kemerdekaan politik. Dalam karirnya sebagai pendeta, ia melayani orang-orang dari seluruh Vanuatu. Dia aktif terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dia juga memegang berbagai jabatan penting di lembaga gerejanya. Nafuki sempat terpilih sebagai Anggota Parlemen (MP) untuk daerah pemilihan pulau terluar Tafea pada 1995. Ia masih bekerja dengan PCV sampai ia meninggal dunia. Ia juga menjabat sebagai ketua dari Vanuatu Christian Council (VCC). Dia juga merupakan ketua komite Vanuatu Committee for Free West Papua. Dia akan selalu dikenang sebagai aktivis pendukung kebebasan West Papua. Anak-anaknya, yang khawatir akan usia dan kesehatannya, memintanya untuk mundur dari posisi-posisi penting yang dia pegang, tetapi dia menolak. Almarhum Nafuki dimakamkan Senin kemarin di tanah kelahirannya. Berbagai organisasi telah menyampaikan rasa belasungkawa mereka. Termasuk dari ULMWP EU Mission. Pendeta Nafuki meninggalkan 5 anak dan lebih dari 20 cucu. (Daily Post Vanuatu)
Politik bergejolak, Parlemen Vanuatu lanjutkan sidang Jumat ini
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Parlemen Vanuatu yang sedang bermasalah masih akan bersidang pada Jumat ini (11/6/2021), tetapi dua mosi penting tidak akan dibahas dalam agendanya. Hal ini diputuskan setelah Mahkamah Agung negara itu menghentikan untuk sementara gugatan terhadap keputusan Ketua Parlemen, Gracia Shadrack, yang menyatakan bahwa kursi 19 Anggota Parlemen (MP) di kubu pemerintah, termasuk kursi Perdana Menteri Bob Loughman, kosong. Shadrack mengambil keputusan seperti itu setelah pemerintah Vanuatu memboikot parlemen dan tidak menghadiri rapat parlemen selama tiga hari berturut-turut. Putusan atas gugatan itu akan diambil oleh Mahkamah Agung, tetapi itu tidak ada terjadi sebelum Senin pekan depan, ketika pengacara dari kedua belah pihak dijadwalkan akan mengadakan konferensi tentang masalah ini. Sebuah konsensus telah dicapai agar parlemen bisa melanjutkan sidangnya pada Jumat. Tetapi mosi oleh kubu pemerintah untuk memecat Ketua Parlemen, dan mosi tidak percaya yang diajukan oposisi terhadap perdana menteri, keduanya masih ditunda. Sementara itu, Loughman meminta masyarakat untuk tetap tenang karena otoritas terkait masih bisa menangani situasi tersebut. PM Loughman menegaskan bahwa hanya pengadilan yang dapat memberhentikan seorang MP yang sedang menjabat, bukan Ketua Parlemen. Dia juga membantah klaim oposisi bahwa mereka memiliki dukungan yang diperlukan untuk memenangkan mosi tidak percaya terhadapnya. Belasan MP dari pemerintah tidak hadir tiga kali untuk menghindari mosi tidak percaya yang diajukan oposisi. Tetapi selama seminggu terakhir, mereka juga telah berupaya untuk menyingkirkan Ketua Parlemen Shadrack, setelah dia tampaknya mulai berpihak pada oposisi. Sementara itu, koresponden RNZ Pacific di Vanuatu melaporkan bahwa boikot yang dilakukan MP pemerintah menjadi topik yang hangat, itu saja yang dibicarakan orang-orang di bar kava. Ia menambahkan semua orang di Vanuatu tahu bahwa biasanya sisi oposisi yang memboikot sesi parlemen, bukan pemerintah seperti kali ini. (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
Ditantang melalui mosi tidak percaya, PM Vanuatu serius
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, sedang dihadapkan dengan sebuah mosi tidak percaya di Parlemen, upaya pertama untuk menyingkirkannya dari jabatan itu sejak ia terpilih setelah pemilihan umum pada Maret tahun lalu. Kubu Oposisi, yang dipimpin oleh Ralph Regenvanu, menuduh pemerintah Loughman membelanjakan dana negara dengan berlebihan untuk kepentingan pribadinya pada saat negara itu sedang menghadapi krisis nasional. Perekonomi Vanuatu telah melemah akibat pandemi, dimana industri utamanya yaitu pariwisata, hampir terhenti total, situasi yang lalu diperburuk oleh serangan siklon tropis Harold pada April 2020. Tuduhan akan salah kelola beasiswa dan pemerintah tidak memberikan sanksi bagi Anggota Parlemen (MP) juga dimasukkan dalam mosi yang diajukan oleh oposisi. Ketika program Pacific Beat meminta MP Regenvanu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan di balik mosi yang akan dibahas parlemen dalam waktu dekat, dia menolak untuk memberikan komentar apa-apa. Ia akan memerlukan dukungan dari setidaknya 26 MP lainnya jika ia ingin mosi itu menang. Menurut pakar yang sudah lama mengamati panggung politik di Vanuatu dan sekarang memimpin proyek Pacific Hub di Griffith Asia Institute di Austalia, Dr. Tess Newton Cain, saat ini sang perdana menteri tampaknya masih punya dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan jabatannya. Tetapi, dia melanjutkan kepada Pacific Beat, kenyataan bahwa semua MP dari sisi pemerintah telah dipanggil ke kamp untuk berembuk menunjukkan bahwa PM Loughman menanggapi ancaman oposisi dengan serius. Tentang peluang MP Regenvanu untuk mengalahkan Loughman, Dr. Newton Cain menjelaskan bahwa kepemimpinan yang kuat saja belum cukup dalam politik Vanuatu. “Itu sebenarnya tentang kemampuan untuk menyatukan dan mempertahankan koalisi yang tepat. Itu adalah sesuatu yang, saya pikir, kita saksikan susah dilakukan Regenvanu di masa lalu, dan seperti keadaan saat ini, itu adalah tugas yang berat.” Sementara itu menurut laporan RNZ Pacific, Ketua parlemen Vanuatu telah menyatakan kursi PM, wakil PM< dan 16 MP pemerintah lainnya kosong setelah mereka absen tiga hari. Tetapi para MP, termasuk PM Loughman, menolak untuk meninggalkan kursi mereka hingga penjaga keamanan dipanggil ke ruang sidang parlemen dan adegan adu teriak pun terjadi. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Masyarakat sipil di Vanuatu kecam usulan perubahan UU pertanahan
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu telah menuai kecaman publik setelah mendukung RUU yang dirancang untuk mengubah UU pertanahan yang sangat sensitif di negara itu. Wakil Perdana Menteri, Ishmael Kalsakau, mengungkapkan bahwa sistem yang berlaku saat ini itu menghambat pembangunan di Vanuatu. Namun sebuah usulan untuk menyerahkan kembali kewenangan pengambilan keputusan kepada Menteri Pertanahan telah mendatangkan protes dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat sipil yang prihatin tentang dampaknya terhadap kepemilikan tanah adat. RUU yang baru itu akan diajukan di Parlemen Jumat lalu, tetapi Pemerintah dikatakan telah memilih untuk menarik dan menyusun kembali RUU yang kontroversial tersebut. Pengacara Siobhan McDonnell, yang merupakan aktor penting dalam merancang reformasi untuk Menteri Pertanahan Vanuatu saat itu, Ralph Regenvanu pada tahun 2014, telah menerangkan kepada Pacific Beat bahwa jika rencana pemerintah saat ini dibiarkan terjadi begitu saja, itu dapat menyebabkan kembalinya sistem yang lama dimana mereka dapat menyewakan tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya. “Salah satu temuan penting menjelang reformasi yang kami lakukan pada tahun 2014 adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan kementerian di masa-masa sebelumnya, jadi Menteri Pertanahan terus-menerus menyewa tanah adat tanpa restu dari kelompok pemilik tanah, atau seringkali tanpa sepengetahuan mereka.” Tapi Wakil Perdana Menteri, Ishmael Kalsakau, membantah bahwa menurutnya UU yang berlaku saat ini itu tidak berfungsi dengan baik, atau setidaknya itu tidak cukup cepat. Akibatnya, menurut Kalsakau, hanya segelintir izin sewa yang sudah didaftarkan. Kalsakau juga menyatakan bahwa semua anggota parlemen Pemerintah mendukung reformasi yang diusulkan, dan dia menambahkan bahwa kepala-kepala suku di Vanuatu juga turut mendukungnya. Tetapi klaim itu lalu dibantah oleh Leias Cullwick, Ketua Dewan Nasional Perempuan, yang mengatakan bahwa organisasinya belum dikonsultasikan, dan begitu pula dengan Dewan Kepala-kepala Suku Nasional. “Konstitusi kami itu sangat tegas dan mereka harus mengembalikan hal-hal ini kepada rakyat,” tegas Cullwick. “Hal-hal ini tidak dijelaskan dengan baik bahkan kepada para kepala suku di negara ini, jadi sekarang setelah mereka lebih paham tentang hal itu, mereka meminta pemerintah untuk terbuka tentang RUU itu, biarkan rakyat memutuskan.” (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
PM Vanuatu akan terima vaksin Covid-19 pertama di negaranya
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, akan secara sukarela menerima dosis pertama vaksin Covid-19 yang akan diluncurkan untuk melindungi masyarakat dari cengkeraman virus Corona. Saat mengumumkan hal tersebut dalam acara serah terima kedatangan batch pertama dengan 24.000 dosis vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Juru Bicara semua hal terkait Covid-19, Russel Tamata, mengatakan kampanye peluncuran vaksinasi akan dimulai bulan depan. Dalam pidatonya, PM juga mengimbau agar masyarakat yang memenuhi persyaratan juga ikut menerima vaksin. Orang-orang harus menerima vaksin lebih awal untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, bukannya nanti, ketika sudah terlambat, tegasnya. “Kita tidak boleh menunggu sampai ada penularan di masyarakat. Kita tidak boleh menunggu sampai terlambat.” Tahap pertama peluncuran vaksin di Vanuatu diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan staf garis depan lainnya seperti staf pengawas perbatasan, pengemudi angkutan umum, staf fasilitas karantina, orang lansia, dan mereka yang memiliki gangguan kesehatan bawaan. Gelombang pertama dari 24.000 dosis vaksin yang telah tiba akan digunakan untuk memvaksinasi 20% populasi Vanuatu yang masuk dalam kategori yang dianggap paling berisiko, seperti yang dijabarkan di atas. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Penyintas Covid-19 di Vanuatu berikan sumbangan ke RS Vila Central
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Dua orang penyintas Covid-19 telah menyumbangkan sejumlah kursi dan bantal ke Rumah Sakit Vila Central (Vila Central Hospital/ VCH) untuk menunjukkan rasa penghargaan mereka kepada para tenaga kesehatan di VCH. Merolyn dan Tim telah masuk ke perbatasan negara itu dari Papua Nugini (PNG) dalam rangka kunjungan dinas untuk bekerja di Vanuatu. Keduanya dinyatakan positif terkena virus Corona selama masa karantina dan harus diisolasi di VCH selama 57 hari. Saat ini keduanya sudah menyelesaikan masa isolasi di karantina dan sedang menunggu penerbangan kembali ke PNG setelah mereka dinyatakan negatif Covid-19. Kedua pasien, yang memilih untuk tidak memberikan nama keluarga mereka, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan mereka untuk para perawat. Menurut Merolyn “Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya atas semua perawatan yang diberikan kepada kami selama waktu kami dalam isolasi. Noella dan Jean datang setiap hari dan berkomunikasi dengan kami melalui WhatsApp, dan dr. Atua untuk kunjungannya, kami diperlakukan bagai anggota keluarga. Tidak ada obat yang dapat kami minum untuk benar-benar pulih, tetapi proses ini adalah tentang persahabatan dengan banyak orang yang membantu kami melewati semuanya.” Dia mengatakan bahwa mereka selalu diberitahukan informasi terbaru tentang bagaimana reaksi tubuh mereka terhadap virus itu, mulai dari tekanan darah, detak jantung, atau suhu tubuh, yang memungkinkan Tim dan dirinya untuk tetap bisa menjaga kesadaran diri mereka setiap hari selama isolasi. Berkat perawat Noella Remy dan Jean Pierre Anis yang mendiskusikan hasil-hasil itu dengan mereka telah membantu mendorong keduanya agar terus maju. “Terima kasih kepada kalian semua dan mereka yang terlibat dalam proses ini, dan terutama untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan kami hingga bisa pulih sambil terus bekerja dalam misi kami yang menyebabkan kami harus melintasi perbatasan selama masa-masa seperti ini,” lanjut Merolyn. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dari sejumlah keluarga anggota komunitas PNG di Vanuatu yang telah mengirimkan kartu ucapan selamat dan semoga lekas sembuh termasuk pada hari Paskah. Merolyn dan Tim telah menyumbangkan beberapa kursi ke UGD di VCH serta 10 bantal untuk digunakan pasien dalam keadaan darurat sebagai tanda terima kasih mereka atas perawatan yang diberikan VCH selama proses pemulihannya. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
UU pencemaran nama baik Vanuatu ancam kebebasan berekspresi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Seorang pakar media telah mengecam sebuah UU baru yang akan mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penggunaan bahasa yang mengintimidasikan di Vanuatu dapat memengaruhi kebebasan berekspresi. Minggu lalu, Parlemen Vanuatu dengan suara bulat mengesahkan UU baru yang dapat memenjarakan orang-orang selama tiga tahun jika mereka mengancam secara publik; atau menyebarkan hoaks yang merusak reputasi orang lain. Hukum itu berlaku untuk semua pernyataan yang dibuat melalui media sosial, blog, dan situs web, tetapi juga platform media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Pemimpin oposisi, Ralph Regenvanu, mengatakan UU tersebut dirancang untuk memberikan hukuman keras bagi orang-orang memberikan informasi yang palsu dan merugikan secara daring. “Saya juga pernah menerima … komentar dan pos kebencian dan banyak informasi palsu yang tidak benar,” ungkap Regenvanu. “Dan ini terutama terjadi pada tahun lalu saat kampanye pemilihan umum.” Namun pihak-pihak yang mengkritik UU itu telah memperingatkan bahwa hukum baru itu dapat memengaruhi kebebasan media dan hak masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka. Dosen jurnalisme Universitas Pasifik Selatan, Dr. Shailendra Singh, mengatakan UU pencemaran nama baik dari negara ini adalah yang paling keras di wilayah Pasifik. “UU pencemaran nama baik ini adalah beberapa UU paling keras dalam sebuah demokrasi. Dan inilah alasan mengapa perkembangan di Vanuatu ini benar-benar memprihatinkan,” ungkap Dr, Singh. “Jangan sampai tertipu oleh ini. Ini akan mempengaruhi kita semua. UU seperti ini merampas kekuasaan dari rakyat, karena media itu mewakili rakyat, dan menyerahkannya ke tangan pemerintah,” tegas Dr. Singh kepada Pacific Beat. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Kapal asing dengan Covid-19 tinggalkan Vanuatu
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Kapal tanker berbendera Inggris yang menjadi sumber keprihatinan masyarakat di Vanuatu setelah salah satu awaknya ditemukan tewas dan kemudian dinyatakan positif Covid-19, telah meninggalkan pelabuhan Port Vila pada pukul 18.30 kemarin. Selang konferensi pers Perdana Menteri kemarin malam, ia mengungkapkan bahwa ada beberapa anggota kru kapal lainnya yang juga dinyatakan positif. Kapal itu berada di Port Vila untuk mengantarkan gas, tetapi ketika itu bertolak pada tanggal 11 April, kapten kapal menyadari ada awak kapal yang hilang, sehingga kapal tersebut terpaksa kembali ke pelabuhan Port Vila. Otoritas Vanuatu diinformasikan dan operasi pencarian segera dimulai. Mayatnya kemudian ditemukan di Pantai Pango dan kapten kapal itu mengidentifikasinya dia sebagai awak yang hilang, seorang warga negara Filipina. Tubuhnya disimpan selama hampir seminggu di kamar mayat Rumah Sakit Pusat Vila, sebelum tes yang dilakukan pada tubuhnya mengungkapkan bahwa dia positif Covid-19. Ini mendorong pihak berwenang untuk mulai melakukan penelusuran kontak dengan orang-orang yang pernah memiliki kontak dengan almarhum. Warga yang melakukan kontak diisolasikan di fasilitas karantina dan di tes Covid-19. Untungnya, hasil mereka negatif. Namun, awak kapal tanker lainnya ada yang dinyatakan positif. Tujuan kapal tanker itu berikutnya adalah Kepulauan Solomon. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Temukan kasus Covid-19, Vanuatu larang perjalanan keluar Pulau Efate
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Semua perjalanan keluar dari pulau utama di Vanuatu, Pulau Efate, telah dihentikan untuk tiga hari kedepan sejak Minggu (18/4/2021), setelah negara itu mengonfirmasikan satu kasus Covid-19. Kasus positif terbaru ini adalah seorang nelayan asal Filipina yang baru saja meninggal dunia. Mayatnya ditemukan terdampar di pantai dekat ibu kota, Port Vila, seminggu yang lalu, sebelum dibawa ke kamar jenazah setempat. Menyusul penemuan mayat itu minggu lalu, sebuah kapal tanker yang terdaftar di Inggris ditahan oleh otoritas Vanuatu sementara penyelidikan atas kematian tersebut berlangsung. Minggu malam ini, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, mengumumkan ada konfirmasi positif kasus Covid-19 oleh otoritas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Port Vila. Ia mengumumkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan perintah khusus untuk melarang perjalanan keluar dari Pulau Efate selama tiga hari sementara upaya pelacakan kontak dilakukan. PM Loughman juga telah mengimbau publik untuk secara sukarela mengikuti tes Covid-29 di RS Pusat Port Vila. Menurut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, Russell Tamata, rumah sakit tersebut memiliki alat tes yang memadai bagi mereka yang ingin ikut secara sukarela. Sementara proses penelusuran kontak dimulai hari Minggu, Tamata menginformasikan bahwa 16 orang telah dikarantina di Hotel Ramada. Sebagian besar dari mereka yang diisolasi adalah aparat kepolisian yang ada di lokasi TKP saat jenazah ditemukan di Pantai Pango pada Minggu 11 April lalu. Oleh karena itu, Tamata menekankan, risiko transmisi komunitas relatif rendah. Sementara itu, PM Loughman juga menambahkan bahwa usaha-usaha dapat beroperasi seperti biasa tetapi meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti menjaga jarak fisik. Jenazah laki-laki asal Filipina itu masih ada di kamar jenazah RS Pusat Port Vila. Sejauh ini Vanuatu hanya pernah melaporkan tiga kasus Covid-19, dimana semuanya dideteksi di perbatasan masuk negara itu. (RNZ Pacific) Editor: Kristianto Galuwo
Kepergian Pangeran Philip dikenang oleh suku di Vanuatu
Papua No.1 News Portal | Jubi Tanna, Jubi – Sementara negara-negara Persemakmuran berduka atas kematian Pangeran Philip, kematiannya lebih menyedihkan bagi komunitas kecil di Pulau Tanna di Vanuatu. Di sini, minuman tradisional, kava, akan diteguk dan sebuah ritual tradisional akan dilakukan untuk menemukan reinkarnasi berikutnya dari nubuat yang melibatkan pada Pangeran Philip. Masyarakat di Desa Yaohnanen di Tanna percaya bahwa Pangeran itu adalah representasi nyata dari seorang pemimpin mereka dulunya. “Dia adalah roh dari kastom, jadi kami berdoa dengan ritual kava yang suci,” jelas Jimmy Joseph Nakou, juru bicara Desa Yaohnanen. Ritual Kava, di mana peserta meminum akar tanaman itu yang menyebabkan sedikit perasaan euforia, adalah bagian penting dari ‘kastoms’ Vanuatu, budaya dan adat istiadat tradisional negara itu. “Itu memungkinkan mereka untuk bermeditasi dan terhubung dengan dunia roh.” Pada 1974, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip mengunjungi New Hebrides, sebelum bangsa itu merdeka menjadi Vanuatu, dimana sang Pangeran menyerahkan seekor babi putih kepada anggota masyarakat Tanna dalam sebuah acara di ibu kota, Port Vila. Hadiah membuat mereka menetapkannya sebagai bagian dari nubuat yang sudah lama berakar mengenai perbedaan budaya antara misionaris Eropa sebelumnya dan suku-suku adat. Orang-orang di Desa Yaohnanen memiliki legenda, dimana sekelompok pejuang meninggalkan mereka, dahulu kala, untuk berperang di pulau yang jauh demi melestarikan budaya mereka. “Roh kastom mencoba melindungi orang-orang dari agama Kristen… roh itu berkata kepada orang-orang, ‘Saya harus pergi ke sumber ancaman ini’,” tutur Nakou. “Saat itulah roh tersebut pergi ke Inggris.” Menurut ramalan itu, pemimpin kelompok itu berjanji suatu hari ia akan kembali dengan seorang istri yang kaya, berkuasa, dan berkulit putih. Begitulah cara penduduk pulau itu melihat kunjungan Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth pada tahun 1974, mempercayainya sebagai representasi hidup dari pemimpin prajurit yang kembali ke kampung halamannya. Di Tanna, kematian Pangeran Philip akan dikenang dengan ritual kastom dan kava spesial. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Kepemimpinan politik perempuan di Vanuatu
Papua No.1 News Portal | Jubi Oleh Jennifer Kalpokas Doan Salah satu dari banyak hal yang kita hadapi dalam masyarakat modern saat ini adalah memutuskan apa yang dapat diterima secara sosial dan budaya. Vanuatu yang kita kenali saat ini, realitas kita saat ini, terutama di daerah perkotaan, bukanlah Vanuatu yang sama yang dialami nenek moyang kita 100 tahun yang lalu. Jika kita merenungkan kembali bagaimana kehidupan pada 1921, hal-hal yang kita hadapi, dan apa yang kita terima sebagai norma saat itu yang membentuk budaya kita – begitu banyak hal yang sangat berbeda daripada apa yang terjadi sekarang. Budaya kita, nilai-nilai Melanesia, prinsip-prinsip Kekristenan, hal-hal yang melandasi kita dan memberi kita identitas – kita menjaga hal-hal itu karena itu membuat kita merasa menjadi bagian dan berkomunitas. Tapi budaya itu terus berubah. Dan dengan itu, norma – hal yang kita terima sebagai cara ‘normal’ dalam melakukan sesuatu – pun berubah. Dan kemudian ada preferensi individu. Keinginan bebas kita untuk hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kita sendiri, dan dengan siapapun yang kita pilih untuk bergaul agar kita dapat diterima dengan cara yang kita inginkan. Di sinilah sering terjadi perbedaan dan konflik. Ketika keinginan dan kebutuhan seseorang untuk hidup dengan cara tertentu bertentangan dengan keinginan orang lain, atau aturan yang dianggap masyarakat, maka ketegangan, perpecahan, dan perubahan dapat muncul. Dan kemudian ada perbedaan antara di pedesaan dengan di perkotaan, yang juga ditambah dengan perubahan dalam hal konektivitas dan akses. Dengan meningkatnya teknologi ponsel pintar dan akses akan informasi, perbedaan antara apa yang kita ketahui dan tidak ketahui menjadi jauh lebih sempit dibandingkan dengan dulu. Dan itu berarti terpapar pada cara hidup lain dan pengetahuan dan pemahaman baru, yang sekarang lebih mudah memengaruhi kita. Kombinasi dari hal-hal ini berarti apa yang kita terima sebagai norma pada 1921 itu tidak lagi relevan pada 2021. Keadaan yang kita alami saat ini sebagai manusia terus berubah dan berkembang dan, pada saat ini seperti di saat-saat lainnya, kita juga membentuk segalanya. baik sebagai individu, gereja, kepala suku, pemerintah, media – semuanya adalah bagian dari proses perubahan ini. Salah satu hal yang juga berubah adalah status perempuan – status perempuan yang diterima dan perannya. Saya ingin kita menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih inklusif dan lebih dewasa, dengan mengamati mengapa masyarakat kita terus mengecualikan perempuan di bidang-bidang tertentu. Saya sudah pernah menggunakan persamaan ini sebelumnya. Hari ini kita punya ahli bedah perempuan. Kita punya pilot pesawat Boeing perempuan. Kita punya arsitek dan insinyur perempuan. Semua peran yang secara tradisional didominasi laki-laki. Pernah ada perempuan di parlemen Vanuatu – ini bukan hal yang baru. Tetapi kita tidak dapat secara konsisten mempertahankan keterwakilan perempuan, dan mungkin itu terjadi karena kita masih belum memilih perempuan karena kita tidak memandang kompetensi mereka sama seperti laki-laki. Saat kita pergi ke rumah sakit, kita mempercayai seorang perempuan dengan nyawa kita – untuk mengoperasi kita atau memegang kendali atas kesehatan kita, dan terkadang menentukan apakah kita hidup atau mati. Kita naik pesawat dan benar-benar bergantung pada kemampuan seorang perempuan yang mengoperasikan pesawat itu. Jika kita dapat menerima itu, maka seharusnya tidak terlalu susah untuk menerima seorang perempuan, duduk di kursi, di bawah atap merah, membuat keputusan tentang kesejahteraan negara – terutama ketika perempuan mencakup lebih dari setengah populasi negara itu! Bagi laki-laki, masyarakat kita secara otomatis memberikan peran dan tanggung jawab kepada mereka dan memandang mereka sebagai seseorang yang kuat dan berkuasa, dan oleh karena itu secara alami mengasumsikan bahwa mereka adalah pemimpin. Secara khusus, kita mungkin menyebutnya sistem ‘bigman’ di Melanesia. Jadi, jika perempuan juga ingin dilihat, dihormati dan diterima sebagai pemimpin, mereka sudah memulai dari garis start yang tidak sama akibat konseptualisasi kepemimpinan ‘bigman’ itu. Ini berarti penerimaan secara sosial dan hambatan-hambatan yang harus dihadapi perempuan itu jauh lebih banyak dan lebih sulit. Jadi, bagaimana perempuan dapat melakukan ini? Dengan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten. Dengan pencapaian kita yang membuktikan kemampuan kita untuk menerapkan kepemimpinan. Dan, meski kita tidak suka mengakunya, melalui tindakan dan perilaku pribadi kita dan bagaimana perilaku kita baik secara di depan publik maupun pribadi. Karena perempuan lebih diawasi dengan ketat daripada laki-laki, yang langsung diterima sebagai pemimpin, terlepas dari memenuhi semua kriteria tadi. Tetapi lebih dari itu, terutama di daerah pedesaan, perempuan lebih sering berhadapan dengan norma-norma budaya yang lebih kuat. Ini berarti kita harus menunjukan kepemimpinan sambil terus menunjukkan rasa hormat kepada yang generasi lebih dulu, warisan budaya kita, doktrin dan peraturan gereja, dan yang paling penting, dengan kerendahan hati yang besar. Kita melakukannya dengan bekerja menurut hal-hal yang diterima oleh masyarakat dalam melakukan sesuatu – berkembang dan menjadi matang dalam budaya kita sendiri – tetapi melakukannya dengan suatu cara untuk mendorong perubahan yang bermakna dari dalam, bukan memaksakan sebuah ideologi yang mungkin dianggap barat, dan oleh karena itu asing. Banyak hal dalam hidup kita yang telah berubah. Begitu banyak bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang telah beradaptasi pada, dan menerima, hal-hal baru. Begitu banyak bagian kehidupan sehari-hari kita yang bergantung pada perkembangan dan peristiwa global. Misalnya pandemi saat ini. Pandemi ini benar-benar telah mengubah seluruh hidup kita, dan kita telah menerima kedua sisinya, yang baik dan yang buruk. Kita telah menerima apa yang kita anggap berguna, bermanfaat, dan penting untuk keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan kita yang berkelanjutan. Dan saya disini ingin menekankan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan perempuan di Parlemen, adalah salah satu perubahan yang bermakna yang perlu kita terima. Semua hal butuh waktu. Perubahan pemikiran juga memerlukan waktu. Mengubah apa yang kita anggap ‘dapat diterima’ juga membutuhkan waktu. Tapi semua itu berubah setiap menit, setiap hari. Kita tidak bisa menghentikan perubahan. Seiring dengan pertumbuhan generasi muda, banyak hal yang kita anggap baru dan ganjil sekarang akan menjadi normal dalam waktu singkat. Menerima perempuan dalam posisi kepemimpinan di ranah politik sudah dimulai di Vanuatu, dibuktikan dengan kemampuan perempuan untuk terpilih menjadi anggota parlemen sebelumnya. Namun, masih ada banyak pekerjaan untuk meningkatkan penerimaan itu dengan hingga lebih banyak perempuan bisa terpilih kedepannya. Penerimaan ini akan terus berkembang hingga suatu hari, itu akan menjadi sepenuhnya ‘normal’. (Devpolicy Blog) Jennifer Kalpokas Doan
Mantan PM Vanuatu anggap Somare bukan pendukung dekolonisasi Melanesia
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Seorang mantan perdana menteri Vanuatu percaya bahwa pujian bagi almarhum Sir Michael Somare sebagai pendukung kebebasan politik di wilayah Melanesia itu tidak benar. Komentar Barak Sope berbeda dari banyak pujian di kawasan ini sejak bapak pendiri bangsa PNG itu pada bulan Februari lalu. Sope menekankan bahwa dia juga turut berduka mendengar kabar kepergian Sir Michael. Namun dia tidak setuju dengan jajaran pemerintah Vanuatu, yang dipimpin Bob Loughman, ketika itu memuji perdana menteri pertama PNG sebagai pendukung kebebasan politik bagi Vanuatu, Papua Barat, dan juga perannya dalam pembentukan Melanesian Spearhead Group (MSG). PM Loughman menggambarkan Somare sebagai Nelson Mandela dari Melanesia, dan pemimpin terkemuka dalam kemerdekaan untuk berbagai negara Pasifik. Menurut Sope, Sir Michael tidak pernah menjadi pendukung perjuangan kemerdekaan Vanuatu, dan dia juga tidak mendukung dekolonisasi di Timor Leste dan Papua Barat. Selama tahun-tahun setelah kemerdekaannya, sebagai Perdana Menteri PNG dan sesudah itu, sementara Papua Barat berusaha untuk bergabung dengan MSG dan mendapatkan status keanggotaan penuh yang terpisah dari Indonesia, Somare berulang kali menyebut masalah ini sebagai masalah dalam negeri untuk Jakarta yang harus dijauhi negara-negara regional lainnya. Sope juga menambahkan bahwa saat menjabat sebagai pemimpin oposisi PNG pada 1980, Sir Michael menentang proposal agar PNG mengirim pasukannya ke Vanuatu untuk membantu meredakan pemberontakan di negara yang baru merdeka itu. Sope merupakan sekretaris urusan luar negeri pemerintah pertama Vanuatu setelah merdeka. Dia masih ingat perjalanan mereka ke Port Moresby untuk melobi pemerintahnya agar negara melanesia yang lebih besar itu mengirimkan tentaranya ke Vanuatu dan mengakhiri apa yang disebut Coconut War. Sope, yang sempat ditemukan bersalah melakukan pemalsuan dua puluh tahun yang lalu sebelum menerima grasi, masih tetap berperan penting di urusan luar negeri Vanuatu, khususnya yang berkaitan dengan lobi untuk kebebasan Papua Barat. (RNZ Pacific)
Buka perbatasan untuk Kaledonia Baru, Vanuatu mulai Tamtam Travel Bubble
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu telah mulai menerapkan gelembung perjalanan antara negara itu dengan Kaledonia Baru melalui Tamtam Travel Bubble. Pada Jumat 19 Februari 2021 lalu, Perdana Menteri Bob Loughman menetapkan tahap pertama dari Tamtam Travel Bubble, yaitu pembukaan perbatasan antara Vanuatu dengan Kaledonia Baru. Kemudahan perjalanan ini diusulkan akan dimulai April mendatang, sambil menunggu rampungnya perjanjian tentang persyaratan-persyaratan dengan pemerintah Kaledonia Baru. Pemerintah perlu menerapkan gelembung perjalanan Tamtam mulai sekarang agar pemulihan ekonomi Vanuatu yang lesu akibat pandemi Covid-19 global juga dapat dimulai, kata Perdana Menteri. “Pandemi Covid-19 global telah memengaruhi ekonomi dan mata pencaharian ribuan masyarakat kami. Sejak Februari 2020, ketika pandemi Covid-19 global diumumkan, pemerintah telah berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan mengenalkan protokol kesehatan dan langkah-langkah pengendalian perbatasan yang telah menjaga negara kita dan melindungi rakyat kita,” tuturnya. “Tidak hanya mata pencaharian terpengaruh oleh pandemi, tetapi penutupan perbatasan juga telah mencegah banyak masyarakat kami untuk mengunjungi keluarga, bepergian ke luar negeri untuk menerima perawatan kesehatan atau belajar di luar negeri. Pemerintah tidak bisa menutup perbatasan selamanya –– kami perlu mulai membuat jalan yang memungkinkan kita untuk maju dengan aman ke depan, sambil tetap meminimalkan risiko terhadap masyarakat dan kemakmuran negara kita.” Menanggapi keprihatinan masyarakat, PM itu lalu menegaskan bahwa sejauh ini, Vanuatu telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menangani Covid-19 . Keberhasilan dalam penanganan Covid-19 ini adalah bukti langkah-langkah kesehatan masyarakat dan pengendalian perbatasan yang telah dilakukan pemerintah sejak pandemi dimulai, katanya. Tanggapan Covid-19 Vanuatu yang sukses dimulai dengan keputusan sigap pemerintahnya menutup perbatasan negara itu pada 26 Maret 2020 untuk mencegah virus Corona masuk ke Vanuatu. Sejak itu, pemerintah telah mengembangkan rencana Covid-19 Health Response Plan yang memungkinkan lebih dari 5.000 warga negara dan penduduk tetapnya dipulangkan dengan sukses dari luar negeri. Kasus tunggal Covid-19 yang diidentifikasi di negara itu dideteksi di perbatasan November lalu, pada seorang warga negara yang dipulangkan dari luar negeri. Pihak berwenang di Vanuatu segera menempatkan orang itu dikarantina dan kemudian mengizinkannya untuk pulang setelah 14 hari, benar-benar bebas dari Covid-19. Perdana Menteri mengatakan setiap langkah ini adalah bukti bahwa Vanuatu sangat mampu menerapkan Tamtam Travel Bubble. Ia juga mengakui bahwa sikap positif yang ditunjukkan oleh masyarakat Vanuatu dalam menerima dan menerapkan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang aman adalah kunci keberhasilan respons bangsa. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Penangguhan 22 MP oposisi Vanuatu tidak konstitusional
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Keputusan pemerintah Vanuatu untuk menangguhkan semua anggota kubu oposisi untuk dua sesi parlemen saat sidang parlemen pada 2020, dinyatakan tidak konstitusional dalam putusan Pengadilan Banding Jumat pekan lalu (19/2/2021). Sebanyak 29 Anggota Parlemen (MP) dari sisi pemerintah memberikan suara terhadap sebuah mosi untuk menangguhkan 22 MP Oposisi setelah blok oposisi memboikot sidang pertama pada Juni tahun lalu. MP Oposisi menuntut bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar. Namun Mahkamah Agung Vanuatu lalu memutuskan bahwa penangguhan mereka itu sah. Blok Oposisi lalu melanjutkan dengan mengajukan banding atas putusan Mahkamah Agung tadi, dan banding itu pun sukses. “Kami menyatakan bahwa pengesahaan mosi 6 (dan kemudian mosi 1), dan dengan demikian menangguhkan seluruh blok oposisi selama 2 hari sidang Parlemen Republik Vanuatu itu adalah pelanggaran atas Pasal 1,2 dan 4 dari Konstitusi (Vanuatu),” tegas hakim banding, Hakim Lunabek, atas nama juri dalam peradilan banding ini. “Pada saat yang bersamaan, hak konstitusional yang dijamin oleh para pemohon pengajuan banding berdasarkan Pasal 5 (d), (g), (k) dan 27 (1) dari Konstitusi juga dilanggar,” tambahnya. Berbicara dengan media Jumat, tepat setelah keputusan pengadilan banding dibacakan, pemimpin oposisi, MP Ralph Regenvanu, menegaskan bahwa mereka puas dengan keputusan tersebut. “Kami mengajukan banding atas keputusan Mahkamah Agung karena kami percaya itu akan menetapkan preseden yang sangat buruk, jika mayoritas parlemen dapat dengan mudah menangguhkan seluruh anggota oposisi sesuka hati mereka tanpa alasan,” kata pemimpin oposisi itu. Dia menambahkan bahwa Oposisi tidak mengharapkan akan ada penyelesaian lanjutan apa pun. “Kami hanya ingin memastikan bahwa preseden hukum yang tepat akan ada untuk ke depannya. Kami sekarang tahu bahwa itu tidak dapat terjadi lagi, dan kami sangat puas karena itu.” (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Oposisi Vanuatu kecam tindakan pemerintah Fiji
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mantan Menteri Luar Negeri Vanuatu dan Pemimpin Oposisi saat ini, Ralph Regenvanu, mengatakan Pemerintah Vanuatu dan pemerintah lainnya di wilayah ini yang memiliki Universitas Pasifik Selatan (University of the South Pacific/ USP) harus mengecam dengan tegas apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Fiji tanpa keterlibatan negara anggota pemilik USP lainnya. Sejauh ini pemerintah Vanuatu masih bungkam mengenai masalah tersebut, tidak ada pernyataan publik sama sekali sejak Profesor Pal Ahluwalia dideportasi dari Fiji oleh Pemerintah Fiji 11 hari yang lalu, 4 Februari 2021. Surat kabar Daily Post telah berupaya untuk memintar komentar pemerintah pekan lalu dan kemarin, tetapi masih tidak bisa mendapatkan tanggapan apapun dari Pemerintah Vanuatu atas isu ini. Deportasi Rektor USP itu dilaporkan terjadi setelah Profesor Ahluwalia mengungkapkan sejumlah tuduhan akan adanya berbagai pelanggaran dalam USP. Pemerintah Fiji menuduh profesor tersebut sudah berulang kali melanggar UU Keimigrasian Fiji, yang lalu memberikan mereka alasan untuk melakukan deportasi. Namun pemimpin oposisi Vanuatu mengatakan tindakan Pemerintah Fiji itu tidak dapat diterima. “Itu benar-benar melewati batas tindakan yang normal. dewan USP memiliki wewenang atas USP. Semua keputusan terkait apa yang terjadi di USP, harus diambil oleh Dewan USP. “Yang dilakukan Pemerintah Fiji adalah mereka berusaha untuk melindungi anggotanya di dalam dewan USP yang sudah dituduh dengan berbagai pelanggaran berat dan terlibat dalam korupsi selama bertahun-tahun. Semua orang tahu mengenai kasus korupsi yang dituduhkan. Dewan USP sedang dalam proses menangani kasus itu. “Pemerintah Vanuatu serta pemerintah-pemerintah lainnya yang memiliki USP harus dengan tegas protes. “Jika pemerintah Fiji tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan, menurut saya negara-negara anggota harus mempertimbangkan masa depan kantor pusat USP di Fiji,” jelas Regenvanu. Saat ini, Vanuatu merupakan tuan rumah USP Kampus Emalus di Port Vila, dimana Fakultas Hukum berlokasi. Sejauh ini, Samoa telah mengungkapkan pandangannya tentang isu ini dengan sangat jelas. Perdana Menteri Samoa, Tuila’epa Sa’ilele Malielegaoi, telah mengumumkan keinginan Samoa untuk menjadi tuan rumah kantor pusat USP. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Sistem peringatan tsunami tidak berfungsi, pemerintah Fiji dan Vanuatu dipertanyakan
Papua No.1 News Portal | Jubi Sydney, Jubi – Pihak berwenang di Fiji dan Vanuatu sedang menampung keprihatinan yang serius setelah sistem peringatan tsunami mereka tidak diaktifkan, yang dapat menyebabkan konsekuensi yang berpotensi fatal. Sebagian besar populasi di kedua negara itu tidak sadar akan adanya gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter dengan pusat sekitar 400 kilometer dari Vanuatu, tepat setelah tengah malam waktu setempat pada Kamis (11/2/2021) pagi. Peringatan akan potensi tsunami dikeluarkan oleh pusat Pacific Tsunami Warning Centre dan gelombang tsunami yang dihasilkan pun tak besar. Tetapi banyak orang telah menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa jika hal yang terburuk terjadi, konsekuensinya kemungkinan besar akan mematikan. Di ibu kota Fiji, Suva, aktivis muda Dylan Kava mendapat peringatan dari aplikasi di ponselnya, tetapi tidak dapat memverifikasinya melalui halaman media sosial Kantor Penanggulangan Bencana Nasional (National Disaster Management Office/ NDMO), dan suara sirene peringatan di kota juga tidak dibunyikan. “Jika saya memutuskan untuk evakuasi ke tempat yang aman, saya pasti melanggar pembatasan jam malam akibat Covid-19. Saya ingin memverifikasi apakah ada tsunami atau tidak, jadi saya harus menggunakan alasan itu jika saya dihentikan oleh polisi,” jelasnya kepada Pacific Beat. Menteri Penanggulangan Bencana Fiji, Inia Seruiratu, mengeluarkan permintaan maaf pada hari Kamis dan berjanji akan menyelidiki kegagalan sirene itu. Namun Dylan Kava sangat prihatin karena banyak orang tidak menyadarinya. Hal yang serupa terjadi di Vanuatu, dimana tidak ada sirene yang dibunyikan dan sistem peringatan pesan teks tidak diaktifkan. Manajer Departemen Meteorologi di Port Vila, Fred Jocklee, mengatakan ahli prakiraan cuacanya yang bertugas menelepon kantor penanggulangan bencana nasional tetapi tidak ada yang menjawab telepon. “Jadi tidak ada SMS yang biasanya kami keluarkan setiap kali ada tsunami atau topan tropis,” jelas Jocklee. “Jadi jika ada tsunami yang berpotensi fatal, itu bisa menjadi lebih buruk karena tidak ada yang menerima pesan yang kami kirim, orang-orang masih tertidur.” (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Mantan PM Vanuatu diberikan penangguhan penahanan
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mantan perdana menteri Vanuatu telah dijatuhi hukuman penjara yang lalu ditangguhkan setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan memberikan informasi palsu dibawah sumpah. Charlot Salwai divonis hukuman dua tahun tiga bulan penjara setelah ia ditemukan bersalah telah memberikan jawaban yang menyesatkan kepada Mahkamah Agung negara itu tentang keputusannya untuk menciptakan jabatan Sekretaris Parlemen ketika ia menjabat sebagai perdana menteri pada 2016. Hukuman penjaranya memang ditangguhkan, tetapi dia harus tetap mengosongkan kursinya di Parlemen. Salwai sendiri belum mengklarifikasi apakah dia akan mengajukan banding atas hukuman tersebut. Pada 2019, kubu oposisi saat itu maju ke pengadilan untuk menantang pembentukan jabatan sekretaris parlemen dengan alasan penunjukkan itu ilegal karena konstitusi Vanuatu sudah menetapkan batas maksimum jumlah menteri dalam satu pemerintah. Mahkamah Agung Vanuatu menemukan bahwa Salwai memberikan informasi yang tidak benar selama proses gugatan hukum itu, dimana ia memberikan pernyataan tersumpah yang mengatakan bahwa keputusan untuk menciptakan posisi tersebut telah disetujui oleh Dewan Menteri, atau kabinet, padahal sebenarnya itu tidak benar. Dalam menangguhkan hukuman penjaranya, Hakim Andree Wiltens mengatakan Salwai telah banyak berkontribusi pada perkembangan Vanuatu selang karir parlementernya 18 tahun terakhir. Salwai merupakan mantan perdana menteri atau wakil perdana menteri keempat Vanuatu yang dijatuhi hukuman penjara dalam beberapa tahun terakhir. Jurnalis Vanuatu Dan McGarry mengatakan vonis terbaru itu akan memperkuat pandangan banyak orang di Vanuatu bahwa politik itu pada dasarnya sangat korup. Menurutnya, banyak orang yang memiliki harapan besar akan Salwai ketika dia menjadi perdana menteri pada 2016 setelah sebuah kasus penyuapan yang melibatkan 14 Anggota Parlemen (MP). Pada Oktober 2015, wakil perdana menteri Vanuatu saat itu, Moana Carcasses, dipenjara selama empat tahun karena kasus penyuapan dan korupsi, ia pun ditahan bersama 13 MP lainnya – atau setengah dari pemerintah negara itu. (Pacific Beat) Editor: Kristianto Galuwo
Dua kapal ikan Tiongkok ditahan di Vanuatu
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Dua kapal penangkap ikan Tiongkok telah ditahan oleh badan berwenang Vanuatu, dimana mereka dituduh telah melakukan aktivitas ilegal di perairan bangsa Pasifik itu. Ini pertama kali kapal dari Tiongkok dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Vanuatu, namun penahanan ini terjadi hanya satu bulan setelah Palau menahan satu kapal lainya, juga berbendera Tiongkok, yang dituduh memanen teripang , atau beche-de-mer, di perairan negara Pasifik Barat itu tanpa izin. Kapal Dong Gang Xing 13 dan Dong Gang Xing 16 sedang menangkap ikan di perairan utara Vanuatu dekat Kepulauan Selat Torres yang terpencil, menurut pihak berwenang Vanuatu. Kementerian Perikanan Vanuatu, bergabung dengan Kepolisian Air, dan satu pesawat pengintaian angkatan laut Prancis dari Kaledonia Baru, telah melakukan pengintaian terhadap kedua kapal sebelum akhirnya ditahan oleh kapal patroli Vanuatu. Untuk sementara, kedua kapal tersebut telah ditempatkan di kota Luganville, hanya beberapa ratus meter dari dermaga yang pembangunannya dibiayai Tiongkok – yang sempat menjadi sumber pemberitaan bahwa itu akan dijadikan pangkalan militer Tiongkok di Vanuatu. Kapal-kapal itu lalu diperintahkan untuk berlayar ke Port Vila, dimana mereka berlabuh di sebuah dermaga yang tidak lagi digunakan di dekat ibu kota negara itu. “Awak yang ada di atas kapal itu akan melalui proses investigasi lebih lanjut setelah mengikuti karantina wajib,” jelas kepolisian Vanuatu dalam sebuah pernyataan. Dalam insiden yang serupa di Palau bulan lalu, kapal tersebut, enam sekoci, dan 28 kru dihentikan oleh kapal patrolo di dekat terumbu karang Helen di dalam wilayah perairan Palau, sebelum kemudian dikawal ke pulau utama, Koror. Kapal dan semua kru akhirnya dilepaskan setelah ditahan selama beberapa minggu, namun pemerintah Palau geram akan kelancangan Tiongkok dalam menyelesaikan perkara ini. Presiden Palau yang baru, Surangel Whipps Jr, berkata kepada the Guardian bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan menteri-menteri telah berupaya keras untuk menghubungi pejabat pemerintah Tiongkok, namun semuanya diabaikan. “Mereka tampaknya tidak peduli, dan itu tidak dapat diterima. Mereka seharusnya mengambil tanggung jawab untuk warga mereka, dan mereka seolah-olah mendorong hal-hal seperti ini untuk tersu terjadi dengan mengabaikan warganya. Itu tidak baik.” Whipps Jr menegaskan bahwa Palau akan selalu membela perbatasan dan wilayah perairannya. “Negara-negara yang tidak menghormati perbatasannya wilayah negara lainnya itu tidak dapat diterima,” tegas Whipps. Pemerintah Tiongkok sendiri belum memberikan komentar apa-apa tentang kedua penahanan ini. (The Guardian) Editor: Kristianto Galuwo
Tingkatkan pendapatan negara, Vanuatu dapat memanfaatkan Misi Penjaga Perdamaian PBB
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pejabat Pelaksana Tugas Komandan tentara sukarela Vanuatu Mobile Force (VMF), Kalshem Bongran, telah mendesak pemerintah Vanuatu agar mempertimbangkan mengalihkan fokusnya untuk mengerahkan militer ke Misi Penjaga Perdamaian PBB. Komandan Bongran mengatakan alih-alih mengerahkan petugas Kepolisian Vanuatu (Vanuatu Police Force/ VPF), pemerintah harus mengakui keuntungan dari mengirim pasukan paramiliter dengan berbagai perlengkapan mereka sendiri, seperti kendaraan dan senapan, yang nantinya akan diganti secara finansial oleh PBB. Negara-negara yang mengirimkan pasukan dibayar $ 1.410 setiap bulan, yaitu sekitar Vt150.000 per tentara oleh PBB. Negara-negara tersebut dibayar oleh PBB, dan kemudian mereka akan menggaji pasukan berdasarkan skala gaji mereka sendiri. Pada 1996, Majelis Umum PBB mengesahkan prosedur yang mengatur pembayaran kembali dana dan pengeluaran kepada Negara-negara Anggotanya atas kontribusi mereka selama misi perdamaian. Akibatnya, setiap Nota Kesepahaman (MOU) antara PBB dan negara yang mengirimkan tentara atau polisinya disepakati untuk setiap satuan militer atau polisi di misi perdamaian. MOU itu akan merincikan perlengkapan yang penting, serta layanan mandiri dan personel yang diminta oleh PBB kepada negara yang dilibatkan, dan yang akan diganti pembiayaannya. “Setiap aset militer yang disediakan oleh negara yang berpartisipasi, dari sebuah kendaraan hingga satu peluru akan diganti oleh PBB,” jelas Bongran. “Dukungan kita dalam Misi Penjaga Perdamaian PBB akan meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran di antara anak-anak muda.” Vanuatu telah mengerahkan sejumlah personal untuk bekerja ke misi penjaga perdamaian PBB di Timor Leste pada Desember 2000 hingga 2001. Berikutnya adalah ke Bosnia pada 2001 hingga 2002, diikuti oleh Sudan Selatan pada 2006, Darfur pada 2009 hingga 2010, Pantai Gading dua kali pada 2006 dan 2007, Kongo pada 2007, serta dua kali ke Haiti dari 2005 hingga 2007. Terakhir Vanuatu mengerahkan paramiliternya adalah ke Pantai Gading pada 2014 dengan 13 tentara dimana misinya berakhir pada 2016. “Pendapatan yang dihasilkan itu jauh lebih besar dari skema pekerja musiman, seorang personil akan dibayar 3 kali lebih banyak dalam 6 bulan daripada pekerja musiman dalam 6 tahun,” tambahnya. Bongran juga menegaskan pentingnya meningkatkan perekrutan VMF menjadi 100 anggota sehingga mereka dapat dikirim ke misi penjaga perdamaian PBB. “Sebagai negara bilingual, kita dapat mengerahkan pasukan kita ke berbagai zona perang di seluruh dunia.” Jumlah tertinggi personil yang dikerahkan untuk misi PBB adalah pada tahun 2009, ke Darfur dengan 29 orang secara keseluruhan, termasuk di antaranya empat perempuan. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Pendapatan dari program kewarganegaraan Vanuatu 2020 lampau proyeksi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Pemerintah Vanuatu telah mengungkapkan bahwa mereka menghasilkan pendapatan lebih dari AS$ 106 juta dari penjualan program kewarganegaraan tahun lalu. Kementerian Keuangan mengatakan rata-rata satu miliar vatu, atau AS$ 9 juta, didapatkan setiap bulannya. Ini berarti bahwa Komisi Nasional Kewarganegaraan Vanuatu (Vanuatu National Citizenship Commission/ VNCC) memberikan kewarganegaraan kepada setidaknya 70 pemohon setiap bulan. Dana yang dihasilkan jauh melebihi proyeksi pendapatan tahun 2020 yang dibuat oleh parlemen pada 2019. Pada saat itu, Vanuatu memproyeksikan bisa menggalang pendapatan sekitar AS$ 66 juta. Menurut laporan Vanuatu Daily Post, jumlah totalnya pun diperkirakan akan meningkat lebih lanjut ketika pendapatan Desember dimasukkan. Ketua komisi tersebut, Ronald Warsal, mengatakan pemerintah menetapkan target pendapatan sebesar AS$ 105 juta untuk tahun 2021. Sementara itu, kontrak negara Vanuatu dengan agen-agen migrasi yang dilibatkan dalam program Development Support Programme akan berakhir pada 29 Januari, dan masih dapat diperpanjang. Namun, Warsal mengatakan, komisi VNCC akan menambah daftar kriteria untuk melakukan pemeriksaan terhadap para agen, karena VNCC prihatin tidak semuanya berhasil melakukan tanggung jawab mereka. (RNZI) Editor: Kristianto Galuwo
Sutradara muda Vanuatu ceritakan kisah pandemi lewat Film Pendek
Papua No.1 News Portal | Jubi Honiara, Jubi – “Industri perfilman di Kepulauan Solomon masih dalam tahap awal, tetapi sudah perlahan-lahan mencapai kami di komunitas pedesaan,” kata Riley John, salah satu pendiri Longa Boys, sekelompok pembuat film muda yang berbasis di Belaha, Provinsi Central Guadalcanal di Kepulauan Solomon. Riley adalah seorang anak muda yang kreatif dengan mimpi besar, ia bercita-cita untuk menyutradarai film dengan anggaran besar suatu hari nanti, dengan fokus pada banyak cerita budaya dari Guadalcanal dan daerah-daerah lainnya dari Kepulauan Solomon. Riley mengatakan bahwa mereka sangat optimis akan masa depan industri ini dan ingin mendorong agar semakin banyak konten lokal. Grupnya baru-baru ini menerima hadiah karena berpartisipasi dalam festival film Native Lens Desember tahun lalu. Dia mengatakan meskipun mereka menerima pemberitahuan mendadak, ia dan timnya dapat mempersiapkan film pendek berdurasi 5 menit. “Pemberitahuan itu datang dalam waktu yang singkat, tapi saya bersyukur kami berhasil menyelesaikannya tepat waktu, yang paling penting adalah kami bisa membagikan cerita kami, apa yang kami lihat setiap hari di komunitas dan rumah kami.” “Kehidupan selama pandemi ini jauh lebih menantang, terutama dengan masalah KDRT.” “Jadi tim kami ingin mengirimkan pesan bahwa setiap orang harus memainkan peran yang sama selama pandemi Covid-19 ini. Kami ingin cerita kami mengajarkan dan membantu semua orang paham bahwa kami semua bersama-sama dalam keadaan ini,” katanya. Dia mengatakan bahwa menyusun sebuah film pendek itu memerlukan kesabaran, dan penting sekali untuk merencanakan apa yang ingin direkam dalam film itu sebelum pengambilan gambar dilakukan. “Seperti desa-desa lain Anda melihat orang-orang melakukan hal-hal yang, beberapa di antaranya hanya karena mereka bosan, terutama untuk anak-anak muda, tetapi yang lain lebih serius, seperti KDRT, itu yang menjadi fokus kami,” ungkap Riley. Kelompok ini tidak memiliki peralatan syuting yang memadai, mereka hanya menggunakan ponsel android dan aplikasi seluler untuk mengedit. Riley adalah sinematografer utama dan editornya, dan mengatakan bahwa dia belajar autodidak, ia berharap dapat memotivasi pembuat film lain dari masyarakat pedesaan. “Saya biasanya melihat video-video di Facebook, terutama video komedi, dan dari situ mendorong saya untuk mencoba melakukan hal yang sama sebaik mungkin. Berpartisipasi dalam Native Lens telah membuka mata saya, jadi saya akan terus mengejar impian saya untuk terus membuat film. Native Lens Film Festival adalah acara tahunan yang dimulai pada 2019. Diselenggarakan oleh dua sutradara muda setempat, Regina Lepping dan Georgina Lepping. (Solomon Times) Editor: Kristianto Galuwo
Mantan PM Vanuatu bersalah memberikan keterangan palsu
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mantan Perdana Menteri (PM) Vanuatu dan Anggota Parlemen (MP) untuk dapil Pentecost, Charlot Salwai, telah ditemukan bersalah atas gugatan memberikan keterangan palsu, sebuah pelanggaran yang melawan Pasal 75 KUHP Rabu kemarin sore (16/12/2020). Pelanggaran atas pasal ini berarti ia dapat menerima hukuman maksimal 7 tahun penjara. MP Salwai, yang juga merupakan Wakil pemimpin oposisi saat ini, akan kembali hadir di hadapan Mahkamah Agung pada pukul 9 pagi pada 3 Februari 2021 untuk mendengarkan vonisnya. Putusan itu dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung, Hakim Gustaaf Andrée Wiltens, di ruang sidang yang padat Rabu sore. Hakim Wiltens setuju bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kasusnya tanpa keraguan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa pada 23 April 2019, MP Salwai telah membuat pernyataan yang tersumpah yang tidak benar. Dalam putusannya, yang dibaca untuk setidaknya dua jam, Hakim Wiltens menyebut Salwai adalah saksi yang tidak dapat diandalkan. Dia menambahkan bahwa bukti-bukti yang disiapkan mantan PM itu dan tim pengacaranya tidak berhasil meyakinkannya saat membuat putusan. Sebelumnya Salwai telah dibebaskan dari 6 tuduhan lainnya terkait kasus suap dan korupsi minggu lalu. Tim penuntut umum diharuskan untuk mengajukan pengajuan mengenai durasi hukuman pada pukul 4 Sore, 14 Januari 2021. Pengajuan hukuman dari tim pembela dapat diajukan hingga pukul 4 sore pada 29 Januari. (Daily Post Vanuatu) Editor: Kristianto Galuwo
Mantan anggota parlemen dan PM Vanuatu tidak terbukti korupsi
Papua No.1 News Portal | Jubi Port Vila, Jubi – Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, telah dinyatakan tidak bersalah setelah dituduh melakukan suap dan korupsi, Selasa (8/12/2020) sore ini. Hakim G.A. Wiltens juga menyatakan bahwa mantan menteri pertanian Matai Seremaiah, mantan menteri kesehatan Jerome Ludvaune, dan mantan Anggota Parlemen untuk Tafea Outer Islands, Tom Kerr, tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Hakim Wiltens mengatakan Salwai tidak bertindak demi kepentingan pribadinya, atau keluarganya, ketika dia menunjuk Ludvaune sebagai menteri kesehatan dan Kerr sebagai sekretaris parlemen pada November 2013, tetapi demi kestabilan pemerintah nasional. Pada November 2019, pemimpin oposisi saat itu dan wakil perdana menteri Vanuatu saat ini, Ishmael Kalsakau, mengajukan pengaduan resmi ke polisi. Kalsakau mengklaim bahwa Salwai telah menyuap Ludvaune dan Kerr agar membatalkan tanda tangan mereka dari mosi tidak percaya pertama terhadap Salwai. Namun Hakim Wiltens mengatakan jaksa penuntut tidak berhasil meyakinkannya bahwa Salwai melakukan suatu tindakan suap. Pengacara Nigel Morisson mengatakan kliennya telah sepenuhnya terbukti benar. “Kami sangat senang karena selama ini kami selalu berpandangan bahwa tidak ada perilaku korupsi yang dilakukan mereka yang mewakili negara ini di parlemen, dan itulah temuan pengadilan,” katanya. “Tidak ada sama sekali tindak korupsi yang sehubungan dengan tindakan mereka, jadi akhirnya hari ini kami mendapatkan putusan yang kami tahu pantas kami terima dan telah kami tunggu-tunggu.” Namun, Hakim Wiltens telah menemukan bahwa Salwai bersalah atas tuduhan sumpah palsu. Sementara Seremaiah, Ludvaune, dan Kerr sekarang sudah bebas, mantan perdana menteri itu masih harus kembali hadir di Mahkamah Agung. (RNZI) Editor: Kristianto Galuwo