Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Kepala kantor urusan kewarganegaraan Vanuatu, Vanuatu Citizenship Office and Commission (VCOC), mengatakan mereka telah mencabut kewarganegaraan seorang warga negara Suriah, sementara terus menyelidiki kekhawatiran bahwa ada sejumlah penjahat internasional yang telah diberikan kewarganegaraan Vanuatu.
Hal itu dilakukan setelah The Guardian mengungkapkan, dalam investigasinya bulan lalu, bahwa ada beberapa orang yang telah diberikan kewarganegaraan Vanuatu melalui program investasi yang kontroversial, termasuk sejumlah buronan, politisi, pebisnis yang sedang dicari dari seluruh dunia, termasuk Australia.
Ketua komisi VCOC, Ronald Warsal, membenarkan bahwa kewarganegaraan pengusaha asal Suriah, Abdul Rhaman Khiti, telah dicabut pekan lalu setelah para penyelidik menemukan bahwa pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi terhadap usaha-usahanya.
“Setelah artikel The Guardian dan penyelidikan kami sendiri oleh Financial Intelligence Unit kami, diputuskan bahwa kewarganegaraannya akan dicabut dan dana yang telah dibayarkan ke kas pemerintah akan ditahan,” ungkapnya.
Warsal mengatakan beberapa orang lain, termasuk mereka yang diidentifikasi oleh media, masih diinvestigasi dan dapat diberikan hukuman yang serupa dengan Abdul Rhaman Khiti.
“Ini adalah hal yang akan kami lakukan terus karena kami ingin memastikan bahwa orang-orang yang datang ke Vanuatu,yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu, itu tidak sedang dicari-cari di luar negeri dan bukan buronan,” tegasnya.
Meskipun menuai banyak kontroversi, program ini masih sangat menguntungkan bagi negara itu, dimana itu mencapai rekor pemasukan tertinggi tahun lalu, sebesar $ 172 juta, yang juga membantu negara itu menghindari krisis ekonomi akibat runtuhnya sektor pariwisata global.
Menurut Warsal pandemi global dan penutupan perbatasan internasional tidak mengurangi minat akan program itu, sampai seratus permohonan masih diterima setiap bulannya.
CEO dari Transparency International di Vanuatu, Dr. Willie Tokon, prihatin karena permohonan pengusaha Suriah itu sebelumnya telah disetujui.
“Bagaimana bisa ada banyak tuduhan seperti ini tetapi proses VCOC dan Financial Intelligence Unit tidak memperhatikan tuduhan-tuduhan ini,” tambahnya.
Ia lalu mendesak agar Vanuatu untuk meminta bantuan Polisi Federal Australia dan Interpol untuk memeriksa aplikasi, dan membatasi jumlah paspor yang dijual dan kewarganegaraan yang diberikan kepada WNA. (Pacific Beat)
Editor: Kristianto Galuwo
