Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Orovu Sepoe
Tulisan ini adalah bagian kedua dan terakhir dari seri blog yang saya susun untuk menguraikan perjalanan yang panjang nan pelan dari tindakan khusus sementara atau temporary special measures (TSM) di PNG – tindakan-tindakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Bagian kedua ini akan menelaah perjalanan itu hingga perkembangan yang terbaru, serta memproyeksikan ketakpastian yang masih ada terkait TSM sementara pemilu 2022 semakin mendekat.
Pada Maret 2021, komite khusus parlemen PNG dalam kekerasan berbasis gender yang disebut Special Parliamentary Committee on Gender-based Violence (SPC-GBV) dibentuk, dengan dukungan UNDP dan Uni Eropa. Tanggung jawab dari komite SPC-GBV lalu telah diperluas untuk mencakup agenda TSM di negara itu.
Upaya komite itu untuk mencari tahu tentang TSM saat ini dimulai dengan survei daring yang dibagikan di halaman Facebook SPC-GBV agar mereka dapat mengumpulkan pandangan publik. Sejauh mana proses ini berhasil menjangkau masyarakat luas adalah hal yang patut dipertanyakan, karena akses ke jaringan internet merupakan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh minoritas masyarakat Papua Nugini. Meski demikian, setelah sekitar satu minggu melakukan survei daring, komite itu mengumumkan proposalnya: agar ada lima kursi tingkat wilayah yang dialokasikan khusus untuk perwakilan perempuan. Kelima wilayah yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut: Wilayah Selatan atau Papua akan dipecah menjadi Papua Timur (Teluk Milne, Oro, Tengah, dan daerah ibu kota PNG, National Capital District) dan Papua Barat (nama yang masih problematik atas wilayah Provinsi Teluk, Barat, Pegunungan Tinggi Selatan, dan Jiwaka); wilayah Pegunungan Tinggi (Enga, Simbu, Pegunungan Tinggi Barat, Pegunungan Tinggi Timur, dan Jiwaka); wilayah Kepulauan Nugini; dan wilayah Momase.
Rincian lainnya dari proposal ini belum diumumkan hingga saat saya menulis artikel ini, namun ada beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan, termasuk: bagaimana cara untuk mengangkat perwakilan perempuan untuk kursi-kursi ini? Apa peran dan tanggung jawab kelima Anggota Parlemen (MP) perempuan itu? Dan bagaimana kelima MP perempuan ini diharapkan akan mengelola dapil yang sangat besar dalam hal memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat?
Jika lima kursi yang dialokasikan ini akan dimenangkan melalui pemilihan umum nasional, dana yang diperlukan pasti terlalu tinggi bagi perempuan yang ingin berkampanye untuk mendapatkan kursi di wilayah yang sangat besar. Selain itu, tidak ada mekanisme administratif yang jelas untuk menentukan pekerjaan lima MP perempuan ini, jika dibandingkan dengan anggota-anggota parlemen yang memiliki otoritas dalam pembangunan setiap dapilnya, dan gubernur dengan administrasi provinsinya masing-masing.
Perdana Menteri PNG, James Marape, yang sebelumnya menentang pengenalan tindakan khusus sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tampaknya sekarang mendukung proposal baru tersebut. Namun masih ada banyak ketakpastian tentang keseriusan pemerintah dalam mempertimbangkan proposal ini. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan SPC-GBV untuk meminta pendapat publik, diadakan pada 24–25 Mei 2021, Sekretaris Utama Perdana Menteri dan Pemerintah Eksekutif Nasional, Ivan Pomaleu, mengungkapkan:
‘Benar, kami mengusulkan lima kursi perwakilan wilayah untuk perempuan, yang akan memengaruhi pembagian perwakilan kursi wilayah kami saat ini. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah kita akan dapat menyelesaikan ini sebelum waktu pemilu 2022, tetapi saya bisa mengumumkan bahwa proposal itu sudah sempat dimasukkan ke dalam topik diskusi Kabinet dan hasil dari pembahasan pertama adalah masih banyak hal yang harus diubah sebelum proposal itu bisa kembali dibahas kembali di Kabinet. Saya masih belum tahu pasti kelanjutannya, tapi ya, kami akan melakukan diskusi resmi di Kabinet tentang hal ini.”
Seperti yang saya tulis di blog saya sebelumnya, tampaknya penambahan kursi yang dialokasikan untuk perwakilan perempuan dapat dilakukan dengan sebuah organic law – ini diartikan sebagai hukum, atau sistem hukum, yang membentuk dasar sebuah pemerintah. Ini adalah jalan yang akan sulit ditempuh, mengingat ada persyaratan dimana organic law harus didukung setidaknya dua pertiga anggota parlemen. Menurut informasi yang diperoleh dari diskusi melalui media sosial, tampaknya kecenderungan politik saat ini adalah untuk memperkenalkan TSM melalui UU parlemen biasa, bukan organic law. Apakah ini masuk akal? Itulah salah satu dari banyak pertanyaan yang mungkin akan terjawab pada sidang parlemen berikutnya pada Agustus ini.
Stereotip berbasis gender tentang kodrat perempuan dalam masyarakat terus mendominasi pola pikir para pemimpin politik dan masyarakat luas.
Perjalanan TSM sejauh ini telah menerima berbagai dukungan, baik dukungan teknis serta pendanaan, dari badan-badan PBB dan badan-badan bantuan bilateral seperti DFAT. Para donor ini telah mendukung pemimpin-pemimpin perempuan di PNG dan menyokong gerakan-gerakan masyarakat sipil yang dipimpin perempuan agar menjadi lebih mapan dan mengembangkan suara yang bersatu, untuk memimpin dan memobilisasi dukungan publik. Ada kekhawatiran yang dipegang oleh sebagian publik dan kepemimpinan politik bahwa ini adalah agenda yang didorong oleh para donor dan dengan mudah disembunyikan di belakang kedok dukungan terhadap perempuan dalam politik. Persoalan sebenarnya adalah rasa takut yang disebabkan oleh tantangan langsung terhadap privilese laki-laki di parlemen PNG.
Dalam pemilu nasional 2022, yang akan diselenggarakan kurang dari setahun lagi, apakah ada kemungkinan proposal tentang lima kursi perwakilan perempuan yang dialokasikan tadi bisa membuahkan hasil yang bermakna? (Devpolicy Blog/ Development Policy Centre)
Ini adalah blog kedua dalam seri dengan dua bagian tentang tindakan khusus sementara atau temporary special measures (TSM) di PNG.
Orovu Sepoe adalah seorang spesialis kesetaraan gender dan inklusi sosial. Saat ini ia bekerja sebagai konsultan, ia juga merupakan mantan dosen Universitas Papua Nugini.
Editor: Kristianto Galuwo
