Komitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan.
Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Bandung, Jubi – Sebanyak 10 Gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) merancang cetak biru kesiapan kebencanaan. Langkah itu dilakukan sebagai komitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan.
“Kami punya renungan antargubernur yaitu berkomitmen untuk mencari pola-pola kerja sama yang lebih taktis tentang pola kebencanaan,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XIX 2019, yang di Kota Bandung, Selasa (26/3/2019) malam.
Berita terkait : Pemkot Jayapura usulkan bantuan dana penanganan kebencanaan Rp 80 miliar
Trik BPBD Kota Jayapura kurangi risiko bencana
Kesepuluh gubernur anggota FKD-MPU tersebut yaitu Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka membahas kerja sama daerah dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah guna menghadapi ancaman bencana. Para Gubernur sengaja membahas kerja sama kebencanaan pertimbangan bahwa sepanjang 2018 hingga triwulan pertama tahun 2019, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia.
“Sejumlah kejadian gempa bumi, tsunami, gunung meletus, likuifaksi, banjir bandang, kebakaran dan longsor terjadi secara beruntun dan menelan banyak korban,” kata Ridwan menjelaskan.
Tercatat sejumlah bencana besar terjadi di enam provinsi anggota FKD-MPU, yakni NTB, DIY, Jabar, Jateng, Banten dan Lampung. Jabar selaku tuan rumah Rakergub FKD-MPU XIX 2019 menawarkan konsep kerja sama untuk dibahas dalam Rakergub tersebut.
“Ini demi meningkatkan kapasitas pemda dan komponen masyarakat dalam mitigasi bencana serta membangun budaya masyarakat tangguh bencana,” katanya.
Baca juga : Kampus ini pasang detektor puting beliung dan tanah longsor
Tiga Kabupaten di Papua belum punya BPBD
Menurut Ridwan, Jabar memiliki intensitas kejadian bencana yang sangat tinggi. Kondisi itu menjadi alasan ia menyusun cetak biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) yang merupakan perpaduan kearifan lokal dan teknologi pada lima komponen utama.
Kelima komponen utama itu ialah indeks ketagguhan (resilience indec), komponen masyarakat tangguh (resilience citizen), komponen pusat-pusat ketagguhan (resilience center), komponen perpaduan ilmu pengetahuan teknologi (resilience knowledge) dan komponen pembiayaan tangguh (resilience financing).
“Bencana adalah urusan bersama dan kerja sama daerah bisa jadi sarana mengoptimalkan penanggulangan bencana,” kata Ridwan menjelaskan.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta agar pemerintah daerah jangan terpaku pada administrasi maupun pertanggung jawaban saat terjadi bencana alam. Menurut Tjahyo Pemda harus menganggarkan sekecil apa pun kemampuan daerah. Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan.
“Jangan sedikit-sedikit satu miliar, dua miliar menunggu dari pusat. Setidaknya jangan menunggu pusat dulu karena walau bagaimanapun manusianya harus ditolong dulu karena itu anggaran daerah harus siap,” kata Tjahyo. (*)
Editor : Edi Faisol
