Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pengawas TPS di Distrik Heram, Kota Jayapura, diharapkan dapat mengawasi proses pemilu serentak 17 April 2019 dengan baik.
Ketua Panwaslu Distik Heram, Jhon W.S. Morin, mengatakan ada 233 pengawas TPS di distrik ini. Ratusan pengawas tersebut sudah diseleksi pada Februari hingga Maret 2019.
Usai diseleksi, mereka dilantik dan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di aula Susteran Maranatha, Waena, Kota Jayapura, Selasa (26/3/2019). Hal-hal yang diberikan saat bimtek menyangkut tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
Bimtek merujuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemugutan Suara Dalam Pemilu, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Pengawas TPS adalah ujung tombak dalam melakukan pengawasan di lapangan, sehingga posisi mereka sangat strategis. Mereka bisa mengawasi proses pemungutan suara di TPS dengan baik. Hasil di TPS jangan sampai berubah ketika sampai di tingkat distrik.
“Misalnya hasil di TPS A 20 dan ketika kembali ke distrik harus hasilnya 20 juga. Itulah tugas pengawas TPS untuk mengawal jumlah suara tersebut,” kata Morin.
Dia mengatakan tugas pengawas adalah mencegah adanya pelanggaran.
“Itulah tugas pengawas TPS, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, sehingga perlu dicegah sebelum terjadinya pelanggaran,” katanya.
Kepala Distrik Heram, Bobby Awi, mengimbau kepada masyarakat di wilayah yang dipimpinnya dapat menggunakan hak pilih dengan baik. Warga juga diminta menjaga keamanan dan ketertiban, demi terciptanya pemilu yang aman dan damai.
“Siapa pun yang nanti terpilih, mereka adalah wakil kita dan sesuai dengan masyarakat yang lain,” kata Awi.
Distrik Heram sudah mengaktifkan pos-pos keamanan lingkungan di tiap RT/RW. Meski ada pos yang belum diaktifkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi.
“Partisipasi dari masyarakat untuk bisa membantu TNI/Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan di Kota Jayapura,” katanya.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsawir, mengatakan pihaknya siap melakukan pengawasan pada pemilu serentak 2019.
Dia mengharapkan agar pengawas TPS di tiap distrik dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Diharapkan kemampuan teman-teman secara fisik dan mental untuk menghadapi banyaknya tekanan yang akan mereka hadapi di masyarakat pada saat menjalankan tugas,” kata Rumsawir.
“Karena di sana akan terjadi banyak kepentingan, tapi kami yakin berdasarkan hasil seleksi semua siap dan mampu, untuk mengatasi hal tersebut dan dapat melaksanakan tugas dengan baik,” lanjutnya.
Seusai bimtek pengawas TPS mulai bekerja untuk memetakan tempat TPS dan berkoordinasi dengan penyelenggara tingkat bawah (KPPS), untuk mengetahui jumlah DPT yang akan mengikuti pemilihan 2018 di TPS.
Data Bawaslu Kota Jayapura menyebutkan daftar pemilih tetap (DPT) di kota ini sebanyak 300.752 orang. Sebanyak 59 orang keluar dari Kota Jayapura dan 3 orang yang masuk ke Kota Jayapura–2 dari Medan, Sumatra Utara, dan 1 dari Sorong, Papua Barat. Dengan demikian, tambahan DPTb (DPTambahan) menjadi 300.696 orang, sedangkan kontestan sebanyak 924, yang merupakan total dari 588 calon DPRD Kota Jayapura, calon DPR Papua (dapil 1) 160 orang, 160 calon DPR RI, 14 calon DPD, dan 2 calon presiden (capres).
Pengawas TPS juga diminta segera berkoordinasi dengan kelurahan dan mengawasi kampanye terbuka, kecurangan, dan mobilisasi massa.
Jika menemukan masyarakat mencoblos lebih dari satu kali, maka itu dianggap sebagai pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan mahasiswa yang tidak memiliki DPT sudah disosialisasikan agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. (*)
Editor: Dewi Wulandari
