Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pengawasan terhadap penggunaan dana desa penting demi kesejahteraan dan memajukan ekonomi kerakyatan. Agar masyarakat bisa hidup mandiri.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Jayapura Mukri Hamadi mengatakan, ada empat kampung di Kota Jayapura yang kinerjanya memuaskan dalam penggunaan dana desa. Kampung-kampung tersebut yakni Yoka, Skow Yambe, Kampung Holtekamp, dan Enggros.
“Kampung yang saya sebutkan ini merka sudah membuat gerakan ekonomi, misalnya di Holtekamp ada kelompok mama-mama yang membuat anting dari pinang, gelang piring lidi, di Yoka, mereka membuat perahu bagi nelayan, di Enggros membangun kantor kampung dan masih banyak lagi.
Putra asli Port Numbay itu berharap, 10 kampung lainnya ikut gencar melakukan perubahan. Mewujudkan kemandirian.
“ Perputaran ekonomi juga berlangsung, dan masyarakat bisa mandiri,” katanya kepada Jubi, melalui sambungan selulernya, Kamis (20/9/2018).
Hamadi menilai, tim pengawasan dari pemerintah sudah berjalan baik selama ini. Pemerintah juga sudah menjalin kesepahaman bersama (MoU) dengan pihak kepolisian,memantau dana desa ini.
“Sehingga kepala kampung dapat mengunakan dana ini seuai dengan program yang benar -benar menyentuh masyarakat,”
DPRD sendiri, menurutnya terus mengawasi penggunaan dana desa di 14 kampung di Kota Jayapura, sejak dari pelaksanaan hingga evaluasinya. Jika ada temuan, maka hasilnya diserahkan langsung ke Pemerintah Kota Jayapura.
“Saya harap di tahun 2018 ini juga dilakukan evaluasi agar melihat pencapaiannya,” katanya.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, berharap ada dampak pembangunan dan kesejahteraan yang diterima setiap masyarakat di kampung , apalagi sekarang pimpinan adat juga diberikan gaji.
Katanya, Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 7 tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Kode Rekening bertujuan menjamin tertib pengelolaan administrasi keuangan kampung.
Sedangkan Perwal Standar Pelayanan Minimal Kampung, bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung. (*)
