Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang penyelidikan aktivitas laboratorium biologis AS di Ukraina, pada Jumat, (11/3/2022). Sidang penyelididkan itu atas permintaan Rusia guna membahas dugaan penelitian militer biologis Amerika Serikat di Ukraina.
Dmitry Polyanskiy, Deputi Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, menyebutkan permintaan Rusia tersebut melalui sebuah cuitan pada Kamis (10/3/2022).
Baca juga : Biden bertemu presiden Finlandia ketika Rusia invansi ke Ukraina
Ini sejumlah pasokan tekhnologi Ukraina yang dibutuhkan Cina
Rusia lumpuhkan infrastruktur militer Ukraina
Rusia menyatakan terdapat jaringan laboratorium biologis di Ukraina yang beroperasi atas nama Departemen Pertahanan AS dan merupakan bagian dari program senjata biologis AS.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa (8/3/2022) mengatakan telah menerima dokumentasi dari beberapa pegawai di laboratorium biologis Ukraina yang membenarkan bahwa sejumlah patogen berbahaya dimusnahkan dengan segera.
Sehais berikutnya Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan laboratorium biologis yang didanai AS di Ukraina berupaya membentuk sebuah mekanisme “untuk penularan rahasia patogen mematikan.”
AS menepis tudingan Rusia itu dengan menyebutnya “menggelikan” dan menduga bahwa Rusia sedang membuat fondasi untuk menggunakan senjata kimia atau biologis.
Namun pada Selasa saat bersaksi di depan sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS tentang Ukraina, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengakui bahwa “Ukraina memiliki fasilitas penelitian biologis.”
Kementerian Luar Negeri Cina meminta agar AS merilis rincian laboratorium biologisnya di Ukraina dan mendesak pihak-pihak terkait untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut. “Khususnya, Amerika Serikat, sebagai pihak yang paling memahami tentang laboratorium ini, harus merilis informasi spesifik yang relevan secepatnya, termasuk virus apa yang disimpan dan penelitian yang telah dilakukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian. (*)
Editor : Edi Faisol
