Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Sejumlah fasilitaspendidikan di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Papua membutuhkan jaringan telekomunikasi agar proses belajar mengajar di sejumlah sekolah di wilayah itu dapat berjalan layaknya sekolah di wilayah perkotaan.
Kepala Sekolah Menengah Pertama Yuliana Kaureh, Siliwanus Runabari, mengatakan proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan sangat jauh berbeda dengan proses belajar yang dilakukan oleh sekolah di wilayah perkotaan.
Kata Siliwanus, tanpa ada layanan atau jaringan telekomunikasi yang baik untuk menghubungkan adanya kerja-kerja tenaga pengajar secara online dan fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan komputer di sekolah dan laptop bagi para guru, sangat sulit untuk mengejar sistem pendidikan yang sudah lebih maju saat ini.
“Ada tujuh sekolah dasar, dua sekolah menegah pertama, dan satu sekolah menegah atas. Kami perwakilan kepala sekolah di Kaureh telah bertemu dengan Bupati Jayapura dan Sekretaris Dinas Pendidikan, dan menyampaikan apa yang menjadi kendala serta kebutuhan kami di masing-masing sekolah di Kaureh. Bupati Jayapura telah merespons sekaligus memerintahkan bawahannya di Dinas Pendidikan untuk merespons cepat apa yang telah kami sampaikan, ” ujar Silwanus di Eko Dua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (19/11/2021).
Selain pelayanan jaringan telekomunikasi, kata Runabari, program pendidikan yang dilaksanakan saat ini cukup berat, biaya sangat besar, risiko keselamatan siswa dan guru antar pulang-pergi dari kampung dan sekolah karena kondisi jalan yang kurang baik. Di samping itu, tidak tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang reguler maupun dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke semua sekolah di Kaureh. Status SD, berapa lama dalam status persiapan menjadi sekolah negeri.
“Ada beberapa sekolah persiapan seperti, persiapan SD Rajawali, Nuri, dan Mambruk yang belum juga disahkan oleh Dinas Pendidikan. Padahal sekolah ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Selama ini kepala sekolah dan para guru bekerja atas dasar nota dinas, belum ada surat keputusan resmi dari dinas terkait status kami, ” jelasnya.
Runabari juga berharap agar status sekolah dan juga guru kontrak yang berkasnya sudah dimasukkan agar dengan secepatnya dapat diproses sehingga mutu pendidikan di kampung juga dapat bersaing dengan sekolah di wilayah perkotaan.
“Di Kampung Wamo ada sekolah yang sedikit lagi dibawa sama air sungai. Kami mohon kebijakan pemerintah agar sekolah tersebut dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat telah siap memberikan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut,” ungkapnya.
Baca juga: Bupati Jayapura kembali pertanyakan jalan utama Sentani-Depapre
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ronald Yaroserai, mengatakan sesuai dengan instruksi Bupati Jayapura terkait sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh para kepala sekolah dan dewan guru di Kaureh tentunya akan segera ditindaklanjuti melalui unsur pimpinan.
“Untuk fasilitas pembangunan fisik, tentunya akan disesuaikan dengan program dan perencanaan di tingkat kabupaten. Fasilitas pendidikan adalah tugas Dinas Pendidikan, dan untuk layanan telokomunikasi pastinya melalui Dinas Kominfo, ” pungkasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
