Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Hingga saat ini, jalan utama Sentani menuju Depapre belum ada tanda-tanda soal siapa yang mau mengerjakannya. Poros jalan utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, dibiarkan terlantar dan tak terurus.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mempertanyakan ada apa dengan Depapre sehingga Pemerintah Provinsi Papua seolah-olah tidak perhatian dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sudah dua kali Pemerintah Kabupaten Jayapura menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan, terhadap semua proses pembangunan jalan Sentani menuju Depapre.

“Kami datangi Kementerian PUPR untuk menagih janji mereka, rupanya harus ada hasil putusan Pengadilan terkait kasus korupsi jalan Sentani-Depapre. Sudah ada putusannya, tersangkanya sudah ditahan. Harusnya, Pemerintah Provinsi Papua lebih cepat mengurus hal itu. Tol laut sudah buka, bagaimana dengan infrastruktur jalan?” kata Bupati Awoitau di Sentani, Kamis (4/11/2021).

Awoitau mengatakan, ada informasi yang didapatnya melalui kementerian terkait bahwa Pemerintah Provinsi Papua juga berencana membuka satu dermaga peti kemas di perairan Holtekam. Ia langsung meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengecek dampak lingkungan ketika pelabuhan peti kemas ini jadi dibuka.

“Terang-terangan saya langsung menolak dan menjelaskan bahwa tol laut sudah dibuka di kawasan Depapre. Jarak antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tidak jauh. Tol laut ini program nasional, dan harus didukung oleh stakeholder di bawah pemerintah pusat, jangan buat aneh-aneh lagi. Jalan Sentani menuju Depapre yang harus diprioritaskan pekerjaannya,” tagasnya.

Dermaga peti kemas Depapre, lanjut Mathius, adalah tempat yang sangat strategis untuk menjangkau seluruh wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura, juga untuk kebutuhan bagi daerah di luar Jayapura.

“Seharusnya negara melihat hal ini, proses percepatan pembangunan akan lekas berjalan di daerah terpencil dengan kehadiran dermaga peti kemas ini. Semua akses akan terbuka, baik industri, bisnis, hingga pariwisata akan terbuka di Papua,” katanya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat, Korneles Yanuaring juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Papua, yang sudah lama membiarkan proyek pekerjaan mangkrak tanpa ada solusi terbaik.

“Secara aturan dan kewenangan itu adalah tugas pemerintah provinsi karena status jalannya. Sebagai tokoh masyarakat, saya juga merasa kebingungan dengan semua proses yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Masalah dibuat oleh pemerintah provinsi, dengan pengadaan proyek yang mangkrak, pimpinan pengadaan proyek jadi tersangka dan ditahan atas kasus korupsi, seharusnya persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat tanpa melakukan pembiaran terhadap pelayanan publik,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo