Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Selama pandemi korona program pelayanan Keluarga Berencana tidak bisa berjalan maksimal. Salah satunya karena anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Layanan KB tidak berjalan maksimal karena dananya dialokasikan untuk penananganan covid-19,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota JayapuraPapua, Betty Pui, di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (29/6/2020).
Tidak maksimalnya pelayanan KB selama pandemi berdampak pada terhentinya menggunakan alat kontrasepsi KB atau akseptor seperti IUD, implant, medis operasi wanita, medis operasi pria, suntik, dan pil.
“Target kami sebanyak 622. Kalaupun tidak tercapai karena masa pandemi maka kami melakukan pelayanan sebagaimana mestinya,” ujar Pui.
Menurut Pui, kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lonjakan angka kehamilan selama pandemi.
“Upaya yang kami lakukan dngan memaksimalkan peran kader posyandu dan bidang sebagai ujung tombak untuk menyampaikan pengendalian dan perkembangan penduduk selama pandemi, sehingga orang tidak beranggapan kami membatasi penduduk,” ujar Pui.
Pui menambahkan layanan program KB untuk mengatur dan merencanakan perencanaan usia perkawinan sehingga benar-benar siap saat berkeluarga, terlebih lagi di masa pandemi saat ini menjadi keluarga sehat dan kuat.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Papua, Charles Brabar, mengatakan selama pandemi tetap melakukan pelayanan KB karena bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Papua, dengan melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.
“Mereka melakukan pendekatan pelayanan dengan menyampaikan pesan-pesan KB di masa pendemi Covid-19. Target kami memasang sejuta akseptor,” ujar Brabar.
Dikatakan Brabar, pelayanan KB sebelumnya dilakukan di puskesmas dan rumah sakit dialihkan pelayanan dari rumah ke rumah agar menghindarkan warga dari terpaparnya virus korona.
“Kalau masalah suntik KB, alangkah bagusnya bidan datang ke rumah saja. Jadi, supaya menghindari kerumunan warga di puskesmas dan rumah sakit,” ujar Brabar. (*)
Editor: Dewi Wulandari
