Papua No. 1 News Portal | Jubi
Tigi, Jubi – Bupati Deiyai Ateng Edowai menyatakan terus mengevaluasi kinerja sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai yang memiliki rapor merah dalam hal serapan anggaran, kehadiran di kantor, dan relasi dengan bawahan. Evaluasi itu akan didasarkan hasil inspeksi mendadak yang telah dilakukan Bupati.
Ateng Edowai menyatakan dalam evaluasi itu ia telah memberikan masukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memiliki rapor merah, agar mampu meningkatkan kinerja mereka. Akan tetapi, Edowai menegaskan ia juga siap memberikan sanksi bagi kepala OPD jika rendahnya kinerja itu terjadi karena keteledoran dalam bekerja.
“Selama dua minggu terakhir, saya terus melakukan inspeksi mendadak, sidak, dan evaluasi bagi kepala OPD. Ada yang memiliki rapor merah,” kata Ateng Edowai kepada Jubi belum lama ini.
Baca juga: Pemkab Deiyai akan salurkan bantuan warga terdampak luapan Danau Tigi
Edowai tak menyebutkan nama OPD yang dinilainya berkinerja rendah itu. Ia menyatakan jika OPD yang telah dievaluasi tidak memperbaiki kinerjanya, kepala OPD bisa dicopot dari jabatannya.
Menurut Edowai, awal kepemimpinannya pada 2019 lalu ia dihadapkan dengan persoalan besar, di mana insiden rasisme di Surabaya telah menyulut terjadinya unjuk rasa besar di Deiyai, yang berakhir dengan pertumpahan darah di Kantor Bupati. Kini, Deiyai juga terdampak pandemi Covid-19.
“Sekarang sudah menjelang dua tahun kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Hengky Pigai. Tahun 2019 kami hadapi masalah rasisme, dan tahun 2020 virus korona. Artinya, dua tahun ini [kami] tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya harap kepala OPD mampu menerjemahkan visi dan misi kami. Kalau tak mau jalankan visi misi kami, ya konsekuensinya copot jabatan,” ujar Edowai.
Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai, Yan Giyai mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa beberapa OPD mengalami sejumlah kendala dalam menjalankan proyek dan program pembangunan di sana. Giyai menyatakan ia telah memerintahkan setiap OPD segera menyelesaikan masalah itu. “Itu agar semua proses pembangunan bisa cepat [terlaksana],” kata Giyai. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
