Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Orgenes Wanimbo mengatakan Provinsi Papua membutuhkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN untuk mengabdi dalam pemerintah kabupaten/kota di Papua. Para lulusan IPDN itu diharapkan memahami kondisi daerah maupun kultur masyarakat setempat.
Wanimbo menyebut kebanyakan lulusan IPDN yang mengabdi di berbagai pemerintah kabupaten/kota di Papua berasal dari luar Papua, sehingga kurang memahami kondisi wilayah atau kultur masyarakat setempat. “Akibatnya, meskipun para lulusan IPDN itu menguasai ilmu pemerintahan, mereka tidak bisa maksimal melayani publik,” kata Orgenes Wanimbo kepada Jubi, Selasa (9/4/2019).
Di sisi lain, Wanimbo mengakui sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Papua masih kekurangan aparatur sipil negara (ASN) yang berlatar belakang lulusan IPDN. Kekurangan itu membuat kebanyakan ASN di Papua tidak menguasai ilmu pemerintahan, sehingga pelayanan terhadap publik juga tidak maksimal.
“Papua memang membutuhkan lebih banyak lagi lulusan IPDN, namun yang benar-benar paham kondisi di daerah. Misalnya, anak-anak asli Papua atau non-Papua yang sudah mengenal betul situasi di Papua,” ujar Wanimbo.
Akhir Juli 2018 lalu, sebanyak 102 lulusan Praja IPDN angkatan XXIV di tempatkan di sejumlah kabupaten/kota di Papua. Direktur Politik Dalam Negeri dari Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad yang mengantar ratusan lulusan Praja IPDN ke Papua kala itu mengatakan, penempatan tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan penuh tanggung jawab.
Para lulusan IPDN juga diminta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. “Lulusan IPDN merupakan kader pemerintahan dalam negeri sehingga harus siap di tempatkan di mana saja,” kata La Ode Ahmad pada Juli lalu. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
