Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dari sekitar 17 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jayapura-Papua, baru sekitar 20 hingga 25 persen atau 300-400 UMKM, yang sudah bisa mengakses bantuan perbankan.
Hal ini disebabkan persyaratan yang cukup ketat dari pihak perbankan, kemampuan penataan pembukuan maupun pengelolaan keuangan yang masih lemah, dan kepercayaan diri para UMKM yang masih menganggap kemampuan mereka untuk menjaga pengembalian secara rutin ke pihak bank.
“Inilah yang membuat kami terus melakukan pendampingan dan memberikan penguatan sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan dan pembukuan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jayapura, Robert L. N. Awi, di Kantor Wali Kota Jayapura-Papua, Kamis (3/9/2020).
Dikatakan Awi, UMKM di Kota Jayapura yang sudah benar-benar mandiri ada sekitar 2 ribu. Sebuah usaha bisa dikategorikan sebagai UMKM apabila memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun atau sekitar Rp1 juta per hari.
Awi mengajak para pelaku UMKM untuk terus belajar dan berinovasi karena ketika masuk di dunia industri kreatif, tidak boleh mengenal kata berhenti dalam belajar dan berinovasi, dan terus optimis mengelola usaha supaya bertahan dan menghasilkan produk-produk yang diminati masyarakat sehingga laku terjual.
“Selama pandemi Covid-19 ini, kami terus melakukan pendampingan, baik melalui tatap muka maupun lewat telepon, untuk memastikan usaha mereka tetap jalan dan menghasilkan demi meningkatkan perekonomian,” ujar Awi.
Lebih jauh Awi memaparkan pihaknya melakukan pendampingan UMKM yang bergerak di bidang perdagangan (sembako, sayur, buah-buahan), seni kerajinan pangan, kios, warung makan, dan insdustri pengolahan. Ini dilakukan agar memudahkan mereka dalam pengelolaan usaha sekaligus mengakses perbankkan.
Seperti halnya industri besar, kata Awi, kunci keberhasilan UMKM adalah pangsa pasar yang jelas bagi produk-produk yang dihasilkan. Sementara kendala mendasar yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya bidang permodalan.
“Bidang pemasaran yang mencakup tingkat persaingan yang tinggi, kurangnya orientasi pasar, dan infrastruktur pemasaran yang belum memadai menjadi penghambat UMKM bisa berkembang,” katanya.
Baca juga: Selama pandemi Covid-19 PKL di Kota Jayapura kesulitan jualan
Seorang pelaku UMKM yang berjualan aneka makanan dan minuman di Pantai Hamadi, Kota Jayapura-Papua, Sally, mengaku belum pernah meminjam uang di bank untuk modal usaha karena baru sekitar dua tahun berjualan.
“Saya belum berani karena baru mulai usaha. Bagus untuk tambah-tambah modal supaya semakin berkembang, tapi untuk saat ini belum,” ujar Sally.
Terkait penjualan selama pandemi Covid-19, Sally mengatakan tidak ada pendapatan karena sempat beberapa bulan tidak berjualan.
“Selama lockdown saya tutup kios karena sepi pembeli. Baru satu bulan ini jualan setelah dilonggarkan aktivitas di pantai. Sehari-hari saya jualan makanan dan minuman. Uang tabungan sudah mulai menipis. Saya nekat jualan walau sedang pandemi,” ujar Sally.
Sally bercerita saat berjualan dirinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga jajan anak. Namun setelah sempat tidak berjualan sama sekali, perekonomian keluarganya mulai terganggu.
“Saya berharap pendemi Covid-19 ini segera berakhir supaya penghasilan saya kembali stabil. Lumayan setiap hari untuk kebutuhan dalam keluarga. Perhatian pemerintah seperti memberikan bantuan sembako dan pendampingan, kadang mereka telepon tanyakan usaha saya, dan diberikan pembinaan,” ujar Sally.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura-Papua mulai menerapkan new normal pada 1 September 2020. Seluruh aktivitas termasuk proses belajar belajar di sekolah, akan diberlakukan kembali menuju normal seperti sebelum pandemi Covid-19. (*)
Editor: Dewi Wulandari
