Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyatakan orang asli Papua harus mendapat prioritas untuk bekerja di smelter yang sedang dibangun PT Freeport Indonesia di Jawa Timur. Murib mengingatkan orang asli Papua adalah kelompok yang paling terdampak aktivitas tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.
Timotius Murib menyatakan sejak lama berbagai pemangku kepentingan di Papua berjuang agar PT Freeport Indonesia (PTFI) mau membangun smelter pemurnian hasil tambangnya di Papua. “Gubernur Lukas Enembe pada tahun 2013 berjuang untuk pembangunan smelter itu di lakukan di Tanah Papua,” kata Murib. Jumat (22/10/2021).
Murib menyatakan MRP juga pernah mendorong agar smelter dibangun Kabupaten Mimika, lokasi penambangan dan pembuangan tailing PTFI di Papua. “Itu di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujarnya.
Baca juga: Ini 4 alasan Freeport bangun smelter di Jawa Timur
Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah justru mengizinkan PTFI membangun smelter di Jawa Timur. “Kami berharap smelter itu dibangun di Papua, karena Papua itu bagian dari Indonesia. [Tambang] Freeportnya di Papua, sedangkan pemurnian dibawa ke Jawa. Itu berarti ada keragu-raguan dengan Papua,” ucap Murib.
Murib menegaskan orang asli Papua harus diprioritaskan untuk dapat bekerja di smelter PTFI. “Hari ini mau bangun [smelter] di mana-mana, orang asli Papua harus diprioritas untuk jadi tenaga kerja. Karena, gara-gara Freeport itu orang asli Papua menderita,” ucapnya.
Baca juga: Kontraktor Jepang rekrut karyawan smelter PT FI, peluang OAP?
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober 2021 telah meletakkan batu pertama pembangunan smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur. Dalam peletakan batu pertama itu, Jokowi menyatakan smelter yang dibangun di Gresik itu akan menjadi smelter terbesar di dunia.
Peletakan batu pertama smelter PTFI di Gresik itu membuat Ikatan Pelajar Mahasiswa asal Kabupaten Mimika yang tengah menuntut ilmu di Surabaya angkat bicara. “Pembangunan smelter di Gresik itu bukan untuk orang Papua, dan dibangun tanpa ada kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika,” kata Theus Wenda.
Wenda menyatakan sejak 2015 mahasiswa asal Mimika sudah bersuara menolak rencana pembangunan smelter PTFI di Jawa Timur. “Hal itu menghilangkan kesempatan orang Papua untuk menikmati manfaat ekonomi dari keberadaan [smelter] PTFI. Kebijakan pemerintah pusat itu tidak adil. Papua daerah kaya tetapi jadi provinsi termiskin di Indonesia. Peluang ekonomi di Papua justru ditarik ke Jawa,” kata Wenda. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
