Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Para mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tolikara, Papua, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk akses internet di wilayahnya. Fasilitas akses internet itu dinilai tidak relevan dengan kebutuhan warga Tolikara kebanyakan masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti aliran listrik dan air bersih.
Kritik para mahasiswa Tolikara itu disampaikan seusai mereka menolak upaya Pemerintah Kabupaten Tolikara memasang sambungan internet di Asrama Mahasiswa Tolikara di Kota Jayapura. Para mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara meningkatkan pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, dan aliran listrik.
“Yang di butuhkan di Tolikara itu guru sebagai tenaga pengajar, perbaikan jalan dari kota hingga ke setiap distrik. Perbaikan [layanan] air [bersih] dan lampu [listrik] di Tolikara yang menjadi utama saat ini, bukan jaringan internet. Perbaiki dulu yang di dalam kota, jangan pasang di 46 distrik di Kabupaten Tolikara,” Yomiron, salah satu mahasiswa itu.
Yomiron menyatakan kebanyakan warga Tolikara tidak membutuhkan akses internet. “Kami mahasiswa tolak, atas nama alam, tanah, dan Allah kami tolak. Orang tua kami, mereka tidak tahu menggunakan ini. Orang tua kami di kampung itu tidak tahu soal internet. Mereka itu hanya tahu kerja, berdoa buat anak-anak mereka yang sekolah,” ujarnya.
Baca juga: Telkomsel dukung penyaluran program Bantuan Kuota Data Internet 2021 Kemendikbud RI
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolikara, Derwes Jikwa saat dimintai tanggapannya atas penolakan para mahasiswa Tolikara itu menyatakan pemasangan jaringan Bakti Kominfo dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat. Pemasangan jaringan internet itu untuk kepentingan masyarakat di Tolikara.
“Infrastruktur itu untuk jangka panjang, guna mempermudah pengurusan e-KTP, e-perizinan, e-planning, e-budgeting, pengurusan Kartu Keluarga. Juga anak-anak sekolah, untuk belajar online, serta perdagangan secara online. Jika tidak ada akses internet, pengurusan itu akan memakan waktu yang lama,” kata Jikwa.
Jikwa menyatakan akses internet di Tolikara juga memudahkan semua warga untuk mengakses dan memberikan informasi. “Apabila terjadi musibah bencana alam atau musibah apa saja di Tolikara, mudah terup-date. Misalnya di kampung-kampung, dengan adanya internet, orang di kota atau daerah lain akan lihat kami di Tolikara itu seperti apa,” ucap Jikwa.
Terkait dengan kritik para mahasiswa yang mempertanyakan relevansi pemasangan akses internet ketika pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta air bersih dan listrik masih tertatih, Jikwa menjelaskan bahwa setiap dinas memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Seperti perbaikan jalan, air, kesehatan, dan guru, itu ada dinasnya masing-masing. Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bisa ambil alih, karena itu beda,” kata Jikwa. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
