Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Komite Nasional Papua Barat, Agus Kosay mengatakan rencana pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk membentuk beberapa provinsi baru di Tanah Papua adalah strategi Indonesia untuk memecah belah Orang Asli Papua. Rencana pemekaran itu juga mengganggu konsentrasi bangsa West Papua yang tengah memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Kosay mengatakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua membuka peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memekarkan provinsi di Tanah Papua dan membentuk Daerah Otonom Baru. “Kolonial Indonesia mengatur skenario melalui pemekaran, agar orang Papua [sibuk] membentuk solidaritas menolak pemekaran sehingga perjuangan bangsa Papua tidak jalan,” kata Kosay saat ditemui di Kota Jayapura, Selasa (15/2/2022).
Kosay menyatakan pemekaran bisa membuat orang Papua terkotak-kotak karena meningkatkan sentimen kedaerahan dan suku, sehingga memudahkan pemerintah Indonesia mengontrol Papua. Ia mencontohkan, Provinsi Papua Tengah dibentuk untuk orang pegunungan.
Baca juga: Penyelesaian masalah Papua lebih penting dari pemekaran
“Sedangkan Provinsi Tabi dan Saireri akan didiami orang Papua dari wilayah pesisir. [Itu] agar kolonial Indonesia mudah mengontrol orang West Papua,”katanya.
Kosay mengatakan pemekaran dan pembentukan Daerah Otonom Baru juga akan dijadikan alasan untuk menambah satuan teritorial baru TNI/Polri di Tanah Papua. Meskipun demikian, Agus Kosay yakin rencana pemekaran itu tidak akan membuat orang Papua terpecah belah.
“Orang Papua sudah dewasa dalam perjuangan, sehingga strategi apapun yang mau dipakai oleh Indonesia untuk memecah belah persatuan orang Papua [tidak akan berhasil]. Itu lagu lama,” kata Kosay.
Baca juga: Pemekaran wilayah tidak bermanfaat bagi Orang Asli Papua
Kosay yakin orang Papua tidak akan terjebak dalam skenario pemekaran itu. Ia mengajak rakyat Papua yang merasa tertindas oleh kebijakan indonesia tetap menyatukan barisan perlawanan.
“Kami tetap fokus pada agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri. Karena [jika] kita fokus, maka kita akan wujudkan Hak Penentuan Nasib Sendiri. Kalau kita sibuk dengan skenario kolonialisme, maka kita tetap taputar [dan terjebak] dalam ruang yang sama, yakni penindasan,” katanya.
Secara terpisah, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren di Manokwari mengatakan bahwa rakyat Papua di Wilayah Adat Domberai dan Bomberai, tak minta pemekaran Provinsi Papua Barat. Ahoren menyatakan gagasan pemekaran provinsi di Tanah Papua justru diopinikan berdasarkan kepentingan elit birokrat Jakarta. “Rakyat Papua di dua wilayah adat [Domberai dan Bomberai], tetap [ingin] utuh dalam satu Provinsi Papua Barat,” ujar Ahoren. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
