Papua No. 1 News Portal | Jubi
Makassar, Jubi – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John Nasion Robby Gobai, minta Ketua DPR Papua menjelaskan kepada publik hasil kerja panitia khusus (pansus) yang dibentuk lembaga dewan beberapa bulan lalu.
Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak itu mengatakan sebagai pimpinan di lembaga dewan, Ketua DPR Papua yang harus menjelaskan kepada publik terkait kinerja empat pansus yang telah dibentuk.
“Bagaimanapun [pansus ini bekerja] kan menggunakan dana publik, dana masyarakat melalui APBD. Jadi apapun yang dilakukan harus disampaikan secara terbuka,” kata Gobai melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Senin (24/8/2020).
Menurutnya, pimpinan DPR Papua yang mesti menjelaskan kepada publik, apa saja yang telah dan sedang dikerjakan pansus. Juga bagaimana tindak lanjut terhadap hasil kerja panitia khusus itu, karena setiap kebijakan dalam internal dewan kembali pada pimpinan.
“Ketua yang mesti menjelaskan karena semua kebijakan kembali kepada ketua. Selain itu pansus juga melaporkan secara berkala hasil kerja dan hambatan yang ada kepada ketua,” ujarnya.
Katanya, ketika pimpinan dan anggota pansus atau ketua komisi terkait diminta menjelaskan hasil kerjanya. Mereka mungkin saja akan menolak dengan berbagai alasan.
“Kalau nanti tanya anggota, mereka akan saling baku tolak. Makanya, ketua yang mesti menyampaikan ke publik, tidak boleh anggota,” katanya.
Baca juga: DPR Papua disarankan bentuk pansus masalah Papua
Hingga berita ini dirilis, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, belum menjawab pesan singkat yang dikirim Jubi kepadanya. Ia juga tidak menjawab panggilan telepon.
Beberapa waktu lalu, DPR Papua membentuk dan mengesahkan sejumlah pansus, di antaranya Pansus Kemanusiaan, Pansus Otsus, Pansus PON, dan Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Otsus.
Jhony Banua Rouw ketika itu mengatakan Pansus LHP Dana Otsus bekerja untuk menindaklanjuti LHP BPK RI terhadap pemanfaatan dana Otsus.
Pansus PON bertanggung jawab mengawal suksesnya pelaksanaan event olahraga nasional empat tahunan di Papua tahun 2021 mendatang dari sisi pelaksanaan dan ekonomi.
Pansus Otsus bekerja untuk menyatukan persepsi bersama para pihak guna revisi Undang-Undang Otsus Papua dan Pansus Kemanusiaan bertujuan menginventarisasi berbagai masalah di Papua dan mencari jalan penyelesaian.
“Diharapkan, melalui pansus [kemanusiaan] ini, kita melihat bersama semua masalah kemanusiaan di Papua,” kata Jhony Banua Rouw ketika itu. (*)
Editor: Dewi Wulandari
