Papua No. 1 News Portal I Jubi
Jayapura, Jubi – Salah satu anggota DPR Papua terpilih dari 14 kursi pengangkatan, John NR Gobay, menilai Departemen Dalam Negeri (Depdagri) turut andil mengulur waktu pelantikannya bersama 13 rekan lainnya.
Ia mengatakan, Depdagri berperan memperlambat proses SK pelantikan karena masukan dari pihak tertentu, sehingga hak calon anggota DPR Papua 14 kursi terkatung-katung.
"Karena itu kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan surat persetujuan terhadap APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, supaya pelantikan dapat terlaksana. Apalagi pos dana untuk 14 kursi ter-cover dalam APBD Perubahan 2017," kata Gobay via teleponnya kepada Jubi, Senin (11/9/2017) petang.
Solusi lain yang ditawarkan pihaknya, sekretariat dewan dan Sekda Papua mengupayakan anggaran untuk pengambilan sumpah janji, karena APBD perubahan hanya dana tambahan.
"Nanti haknya di-rapel saja dan pembekalan menyusul, atau di kantor DPR Papua. Tidak perlu pembekalan keluar daerah, boros anggaran," ujarnya.
Pihaknya juga meminta pimpinan dan anggota DPR Papua segera kembali ke Papua dan melakukan agenda itu, setelah itu barulah melanjutkan dengan agenda lain.
"14 kursi adalah satu terobosan, ada karena keberanian Gubernur Papua, Lukas Enembe, sehingga mari dorong ini tuntas melalui langkah berani, SK sudah ada," katanya.
Katanya, September tahun ini, sudah hampir satu tahun proses 14 kursi berlangsung. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan pelantikan legislator terpilih dari jalur pengangkatan.
"Senin (11/9/2017), kami ke kantor DPR Papua untuk bertemu pimpinan DPR Papua dan anggotanya, tapi mereka tidak ada di tempat," ujarnya.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dalam pesan singkatnya mengatakan, hingga kini ia tidak berada di tempat karena masih mengkonsultasikan APBD Perubahan Provinsi Papua di Kemendagri.
"Hasilnya belum dikeluarkan dan APBD perubahan belum bisa dijalankan, karena ada keterkaitan dengan honor 14 kursi. Kalau hasil evaluasi Kemendagri sudah keluar, baru kami akan lakukan langkah-langkah persiapan pelantikan," kata Wonda dalam pesan singkat itu.
Langkah yang akan diambil pihaknya ke depan lanjut dia, menggelar rapat badan musyawarah DPR Papua untuk memutuskan tanggal dan hari pelantikan, serta pembekalan selama tiga hari kepada calon anggota 14 kursi sebelum pelantikan. (*)
