Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kordinator Aksi Generasi Muda Papua untuk Perubahan Iklim dan Hutan Hujan Papua, Eko Baru menyatakan pihaknya bersama WALHI Papua melakukan sejumlah aksi untuk menggaungkan COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, pada 1 – 12 November 2021. Selain membersihkan pantai, mereka juga menggelar aksi foto untuk mengajak publik peduli terhadap ancaman kelestarian hutan hujan Papua.
“Perubahan iklim itu nyata, kita semua akan terkena dampaknya. Air laut bertambah naik, banyak pulau-pulau dan pesisir pantai mengalami abrasi, cuaca sulit diprediksi oleh para petani dan nelayan. [Kami] menunggu komitmen para pemimpin dunia untuk mengatasi perubahan iklim,” kata Eko Baru yang juga aktivis Komunitas Kowaki Papua saat ditemui di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (6/11/2021).
Menurut Eko, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) semakin memperbesar risiko deforestasi di Papua. “Saya berharap masyarakat adat Papua untuk tetap waspada terhadap UU Omnibus Law, dimana para olirgarki akan melahap sumber daya alam Papua dengan cara apapun,” katanya.
Baca juga: Suara Pasifik di COP26 minim, kesenjangan iklim tak disuarakan
Wirya Supriyadi, Kepala Divisi Advokasi WALHI Papua mengatakan semua organisasi di bawah Friend of Earth (FoE) melakukan aksi serentak pada 5 November 2021 untuk mengampanyekan masalah perubahan iklim. Aksi serempak dilakukan bersamaan dengan pertemuan para kepala negara peserta COP26 di Glasgow.
“Kita harus akui bahwa saat ini suhu dunia cenderung naik. Perubahan iklim itu nyata dan berdampak besar kepada umat manusia dan flora-fauna di muka bumi” ujar Wirya.
Wirya menyebut bencana yang terjadi di berbagai daerah disebabkan curah hujan yang ekstrim dan disertai angin. Bencana serupa juga terjadi di berbagai negara Eropa, termasuk Jerman dan Belgia.
Baca juga: PIF hadir di COP26, tekankan pesan perubahan iklim dari Pasifik
Menurut Wirya, aksi photo ops yang dilakukan generasi muda di Papua menggaungkan isu menolak praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar, percepatan penghentian pembangkit listrik berbahan batu bara, penghentian solusi palsu dalam mitigasi perubahan iklim.
“Kami imbau penyelamatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim, serta pendekatan negosisasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kami mendesak pembatalan proyek Food Estate yang akan berdampak kepada Masyarakat Hukum Adat Papua dan juga lingkungan. Sepatutnya pemerintah belajar dari proyek MIFEE,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
