Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Fraksi Gabungan Dogiyai Bersatu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Dogiyai mempersoalkan sejumlah hal penting, pada sidang paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, Sabtu (6/2/2021).
Anggota Fraksi Gabungan Dogiyai Bersatu, Agustinus Tebai, menyampaikan sekitar 73 poin sebagai usulan dan program kepada eksekutif dalam ini organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dari 73 poin itu yang program prioritas adalah pasar mama-mama Dogiyai harus ditangani secara serius. Pasar Tokapo harus dicari solusi untuk relokasi kembali,” katanya, kepada Jubi, Senin (8/2/2021).
Tebai mengatakan, pihaknya juga meminta kepada eksekutif agar membangun asrama mahasiswa permanen di tiga kota studi yaitu di Nabire, Biak, dan Jakarta.
“Juga selesaikan berapa persen yang belum diselesaikan di asrama mahasiswa di kota studi Manokwari, Jayapura, dan Manado,” ujarnya.
Pihaknya ikut menyoroti pelayanan RSUD Dogiyai yang tidak memadai. Menurutnya sebaiknya RSUD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Moanemani harus bekerja sama dalam peningkatan pelayanan masyarakat selama 24 jam.
“Juga infrastruktur yang dapat pembagian merata yaitu wilayah Mapia dan Lembah Kamuu. Sambungan pengaspalan jalan masuk Kali Budaa hingga Kampung Udekebo dan sambungan pengaspalan jalan masuk Kampung Bukaapa ke Kamuu Selatan. Termasuk pengaspalan jalan dari Mapia menuju kampung Atou,” katanya.
Anggota Fraksi Gabungan Dogiyai Bersatu lainnya, Yones Waine, ikut menyoalkan pemilihan kepala kampung di 79 kampung yang hingga kini belum dilaksanakan.
“Padahal, caretaker yang ada sampai saat ini sudah melewati batas waktu yang sebenarnya,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan perlu memperjelas tapal batas antara Kabupaten Dogiyai dengan Paniai, Deiyai, Mimika, Kaimana, dan Nabire.
“Kami juga meminta agar segera normalisasi Kali Degei, Tuka, Mauwa, Makamo, Iyowai di Kampung Tuwamani dan Kali Wodawage di Kampung Matadi, Kamuu Selatan,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
