Papua No.1 News Portal | Jubi
Enarotali, Jubi – Front Persatuan Rakyat (Fopera) Meepago di Paniai tegas menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah di wilayah adat Meepago. Rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah disebut hasil produk Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II yang dipaksakan Jakarta lalu diterapkan di Tanah Papua.
“Kebijakan pemekaran Provinsi Papua Tengah ini justru akan membuka gerbang perluasan basis Militer di seluruh tanah air Meepago,” kata Ketua Fopera Meepago di Paniai, Abet Gobai saat membacakan pernyataan sikap pada aksi penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah di halaman Kantor Bupati Paniai, Senin, (14/3/2022) kemarin.
Baca juga : DPRD Paniai tegaskan tolak pemekaran provinsi Papua Tengah
Ini korban luka dan kronologi pembubaran aksi tolak pemekaran
Ini pernyataan sikap solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua tolak DOB pemekaran
Gobai ada kecenderungan elit politik Jakarta bersama elit politik Papua menjadi kontradiksi pandangan orang Meepago, karena kebijakan itu bukan murni aspirasi masyarakat Meepago dan Papua. “Tetapi segelintir elit politik lokal yang mempunyai kepentingan kedudukan, kehormatan dan kekuasaan semata yang menyesatkan,” ujar Gobai menambahkan.
Ia menyebut pemekaran belum bisa dilakukan fakta masyrakat masih dihadapkan banyak penangkapan, pembunuhan, dan terjadi pelanggan HAM.
“Seperti peristiwa 8 Desember 2014 yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum,” kata Gobai menjelaskan.
Sekretariat Fopera Meepago di Paniai, Amos Kayame mengatakan, orang Meepago dan Papua memandang pemekaran Provinsi merupakan terminal pemusnahan etnis Melanesia.
Ia menegaskan, pemekaran Provinsi Papua Tengah juga merupakan instrumen politik yang memecah belah sesama orang asli Papua (OAP) dan pemekaran merupakan alat diskriminasi rasial sesama rakyat pribumi Papua.
“Menolak dan sikap para Bupati se Meepago yang saling bertikai merebut ibukota Provinsi Papua Tengah, sebab rakyat Meepago menolak pemekaran,” kata Kayame.
Menurut dia, pemekaran juga akan menghancurkan eksistensi kehidupan masyarakat lokal Papua serta menghancurkan sumberdaya alam.
“Pemekaran juga akan menambah benih-benih penderitaan, kemiskinan dan badai tsunami kematian,” ujar Kayame menegaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
