Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, John NR Gobai menduga, jual beli Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada masa lalu salah satu penyebab banjir tahunan di Kota Jayapura.
Ia mengatakan, penyebab banjir di ibu kota Provinsi Papua kini bukan hanya karena masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya membangun rumah di daerah aliran sungai, berkebun di perbukitan, dan menebang hutan. Namun tidak kalah penting adalah pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Namun menurutnya, jika dokumen AMDAL dapat dibeli, jadinya pembangunan kota kacau. Daerah resapan air pun diganti menjadi gedung-gedung. Daerah Aliran Sungai ditutup pembangunan jalan dan gedung, pasti akan terjadi luapan air saat hujan.
Katanya, agar pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan, keseriusan pemerintah ditandai dengan adanya Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan adanya dokumen AMDAL dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
“Saat wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan ditimbun, siapa yang menjabat wali kota dan Kepala BLH. Saat Mall SAGA dibangun siapa wali kota dan Kepala BLH,” kata Gobai kepada Jubi, Senin (25/2/2019).
Ia mengatakan, keliru jika hanya menyalahkan Wali Kota Jayapura kini saat terjadi banjir di wilayah itu. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah wali kota yang menjabat era 1990-an dan Biro KLH di Propinsi Irian Jaya kala itu.
“Entrop yang dulunya hutan sagu ditebang dan ditimbun menjadi terminal dan lokasi mendirikan bangunan lainnya. Siapa wali kota dan Kepala BLH Kota Jayapura saat pembangunan Perumahan Perumnas IV dan Organda di Padang Bulan. Lokasi itu dulu hutan sagu, siapa yang memberikan izin membangun di situ,” ujarnya.
Selain itu lanjutnya, siapa yang mengeluarkan izin pembangunan sejumlah mall yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga patut diduga merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap situasi Kota Jayapura saat ini.
“Meski pembangunan adalah kebutuhan daerah namun perlu analisis dampak lingkungan. Jangan hanya menggunakan analisa ilmu ilmiah. Ini tanggung jawab bersama semua pihak karena Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura adalah teras rumahnya Papua,” ucapnya.
Sementara Wali Kota Jayapura, Benhur Tommi Mano mengatakan, salah satu penyebab banjir di wilayah pemerintahannya lantaran banyak warga yang membangun di bantaran sungai.
“Kondisi itu diperparah dengan sampah yang dibuang sembarangan. Ke depan Pemkot akan melakukan pelebaran sungai pengerukan saluran air di seluruh kota,” kata Mano.
Ia berharap, masyarakat tidak saling menyalahkan namun bergotong royong bersama membersihkan sampah dan mengeruk material yang ada di saluran air. (*)
Editor : Edho Sinaga
