Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Data ribuan tenaga honorer di Papua telah diserahkan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), juga Badan Kepegawaian Nasiona (BKN). Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nussy.
Anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan itu, selama ini bersama pansus afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) memperjuangkan nasib para honorer di Papua yang telah mengabdi belasan dan puluhan tahun, untuk diangkat sebagai calon aparatur sipil negera (CASN) melalui jalur khusus.
“Sudah teregistrasi di Kemenpan RB dan BKN, sementara diproses. Untuk sementara yang kami serahkan baru data honorer Kota Jayapura dan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua. Kota Jayapura sebanyak 1.200 lebih dan Pemprov Papua sebanyak 1.300 lebih. Kota Jayapura ini datanya paling lengkap,” kata Nusy, Selasa (20/8/2019).
Nussy memastikan, data tenaga honorer yang diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN tersebut tak ada nama-nama honorer ‘siluman’, namun mereka yang selama ini benar-benar bekerja di berbagai instansi pemerintah Kota Jayapura dan Pemprov Papua.
“Data yang diusulkan telah diverifikasi ketat dan benar-benar bekerja sebagai honorer selama ini. Semoga dalam waktu dekat ada hasil baik, dan apa yang diharapkan segera terealisasi. Kami tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, agar apa yang diperjuangkan dapat tercapai,” ujarnya.
Terkait data honorer kabupaten lain di Papua menurutnya, belum diserahkan bersamaan dengan data honorer Kota Jayapura dan OPD di lingkungan Pemprov Papua, karena proses verifikasinya belum rampung.
“Kota Jayapura dan provinsi yang kami dahulukan, karena data mereka yang sudah lengkap. Yang lain nanti dapat menyesuaikan. Kami dorong dua ini dulu sebagai pintu masuk,” ucapnya.
Beberapa waktu lalu, Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya bertemu Komisi I DPR Papua membahas terkait kesiapan data honorer di Papua yang akan diserahkan kepada kementerian terkait, untuk diupayakan diangkat sebagai CASN.
Lenis Kogoya ketika itu mengatakan, perwakilan Komisi I DPR Papua, pansus afirmasi MRP dan perwakilan honorer telah rapat bersama di istana presiden, awal Mei 2019 lalu.
“Ketika itu kami minta disiapkan data honorer yang telah diverifikasi. Saat rapat bersama, kami bagi dua. Usia dibawa 30 tahun sesuai prosedur, dan usia 30 tahun keatas melalui pengangakatan formasi khusus. Papua Barat sudah selesai,” kata Lenis Kogoya ketika itu.
Menurutnya, pihaknya berupaya agar tidak ada tenaga honorer di Papua yang namanya tak masuk dalam data yang akan diserahkan ke pemerintah pusat. Ia meminta agar tidak menunggu data honorer dari semua kabupaten selesai diverifikasi, barulah diserahkan bersamaan.
“Jangan tunggu data dari semua kabupaten/kota. Mana yang datanya sudah siap langsung dikirim. Kami dengan Kemenpan RB terus berkoordinasi,” ucapnya. (*)
Editor : Edho Sinaga
