Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwijangge mengungkapkan ia akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, untuk menawarkan sekaligus meminta agar orang nomor satu di Indonesia itu segera menarik pasukan TNI/Polri yang dikirim ke Nduga.
Pasalnya, kata Yairus Gwijangge, hal itu merupakan satu-satunya solusi atau jalan keluar agar situasi keamanan di Nduga kembali normal. Supaya masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya.
“Kalau masalah keamanan kapan selesai pemerintah sulit pastikan, kecuali presiden bilang tarik anggota mundur dari Nduga baru bisa, kalau Presiden belum perintah tarik mundur anggota mereka ini tetap ada di sana,” katanya kepada wartawan di posko pengungsian di halaman Gereja Kingmi Jemaat Weneroma, Ilekma, Jayawijaya, Senin (18/3/2019).
Menurut Gwijangge, ia juga telah menyampaikan hal itu kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Danrem 172/PWY, Kapolres dan Dandim 1702/Jayawijaya untuk menarik seluruh pasukan.
Menurutnya dan biarkan masalah TPN-OPM menjadi tanggungjawabnya untuk tidak lagi melakukan tindakan kekerasan bahkan penembakan.
“Tetapi begitu saya sampaikan, justru pasukan malah masuk semua ke distrik di Nduga, bahkan di wilayah yang tidak berdampak konflik kemarin pun dimasuki militer,” katanya.
Bahkan kata dia, penarikan pasukan bisa terjadi jika ada perintah dari presiden, sehingga pemerintah daerah belum bisa memastikan kapan Nduga akan aman.
Maka dari itu, bupati berencana menghadap Presiden Joko Widodo untuk tarik pasukan, dan membatalkan seluruh program infrastruktur jalan maupun jembatan ke arah Nduga secara total.
“Pembangunan yang sudah dikerjakan ini cukup diterima suku bangsa kita yang lain, dan untuk orang Nduga tidak perlu terima pembangunan dari pemerintah pusat, baru anggota tarik mundur sehingga masyarakat hidup seperti biasa, supaya tidak ada operasi-operasi lagi di sana,” katanya.
Pasalnya, jika pembangunan jalan dan jembatan itu masih terus dikerjakan, OPM akan terus mengejar dan mengganggu program itu.
Seorang tokoh agama, Pendeta Esmon Walilo menambahkan kalau Nduga mau aman, tarik pasukan supaya anak-anak tetap sekolah, masyarakat sipil di sana bisa beraktivitas kembali. Menurutnya OPM pun pasti akan tahan diri.
“Tetapi kalau OPM dan TNI terus bersengketa, anak-anak dan masyarakat sipil tetap akan menjadi korban. Lama-lama, 16 distrik yang terkendala dampak konflik pasti akan menjadi kampung kosong, karena operasi ini tidak ada batas waktu sampai kapan akan menarik pasukan, ujar Walilo. (*)
Editor: Syam Terrajana
