Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM di Papua, Theo Hesegem menyarankan negara memikirkan format baru untuk mengakhiri kekerasan di Papua.
Pendekatan keamanan, dan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah dipandang belum dapat meredam konflik di Bumi Cenderawasih.
Korban terus berjatuhan akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan, dengan pihak yang menyatakan diri pejuang kemerdekaan Papua.
Apalagi, korban tidak hanya dari kedua pihak yang berkonflik, tapi juga warga sipil.
“Saya berbelasungkawa terhadap aparat keamanan, TPNPB (tentara pembebasan nasional Papua Barat) dan masyarakat sipil yang meninggal. Kita semua prihatin dengan kondisi ini. Pemerintah mestinya memikirkan format baru mengakhiri kekerasan di Papua,” kata Theo Hesegem kepada Jubi, Kamis (29/4/2021).
Menurutnya, beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menangkap semua kelompok bersenjata di Papua.
Akan tetapi itu bukan perkara gampang. Bukan pertama kalinya presiden mengeluarkan perintah seperti itu.
Ketika belasan pekerja di Kabupaten Nduga dibunuh akhir 2018 silam, Presiden mengeluarkan perintah serupa.
Operasi keamanan pun terus dilakukan di sana. Namun hasilnya belum terlihat maksimal. Kelompok pimpinan Egianus Kogeya, masih eksis hingga kini di Nduga.
“Kalau presiden memerintahkan seperti itu, saya pikir tidak akan menyelesaikan konflik. Sebaliknya, memperpanjang masalah,” ujarnya.
Katanya, perintah itu juga dapat menjadi bumerang bagi negara. Ketika ada warga sipil jadi korban dalam upaya menangkap kelompok bersenjata, presiden pasti disoroti, tidak hanya oleh para pihak di negara ini, juga dunia internasional. Sebab presiden adalah pihak yang mengeluarkan perintah itu.
“Perintah itukan, langsung dari presiden. Kalau mau menghabisi yang disebut [pemerintah] KKB atau OPM, TPNPB, silahkan baku tembak. Mereka sama-sama pejuang kemerdekaan. Tapi jangan sampai dampaknya ke warga sipil,” ucapnya.
Theo Hesegem juga menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentik tim investigasi. Hasilnya diserahkan ke pemerintah, agar ada solusi penyelesaian konflik.
“Kalau itu dilakukan pemda, kan itu secara resmi. Kalau pihak lain yang sampaikan kepada pemerintah pusat, tak akan direspons,” kata Hesegem.
Pasca-gugurnya Kabinda Papua, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok bersenjata.
“Saya juga perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB [Kelompok Kriminal Bersenjata],” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Presiden menegaskan, tidak ada tempat bagi Kelompok Bersenjata di wilayah Tanah Air Indonesia, termasuk Papua.
“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.
Kepala Negara menyampaikan duka cita mendalam dan menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny atas pengabdian, dedikasinya, dan pengorbanan yang telah dilakukan. (*)
Editor: Edho Sinaga
