Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan pihaknya akan berkoodinasi dengan Gubernur Papua untuk menyurati Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), meminta waktu bertemu guna membicarakan terkait kondisi di Kabupaten Nduga kini.
"Kami akan meminta waktu audiensi dengan presiden, bagaimana menarik pasukan dari Nduga agar masyarakat di wilayah itu dapat merayakan Natal bersama keluarganya dengan damai dan sukacita," kata Yunus Wonda, Kamis (20/12/2018).
Pihaknya merasa perlu membicarakan hal itu langsung dengan presiden karena dalam penegakan hukum di Nduga aparat keamanan yang diturunkan berasal dari luar Papua dan berada di bawah kendali pusat. Pangdam dan Kapolda Papua hanya memback up.
Selain itu kata Yunus Wonda, pihaknya juga akan berupaya membangun komunikasi dengan kelompok bersenjata di Nduga, meminta agar dapat menahan diri. Tidak melakukan kekerasan selama masa Natal, Desember 2018 an Tahun Baru, Januari 2019.
Atas nama pimpinan DPR Papua, Yunus Wonda menyerukan kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri dan jajarannya dapat menciptakan suasana Natal yang tenang di Papua, khususya di Kabupaten Nduga.
Wonda tak ingin peristiwa empat tahun lalu, 8 Desember 2018, di Paniai terulang. Biarkan masyarakat Nduga yang mengungsi kembali ke rumah mereka berkumpul bersama keluarganya.
"Biarkan kami merayakan Natal dengan damai dan sukacita bersama keluarga kami," ujarnya.
Ia mengatakan, situasi di Nduga kini merupakan rentetan dari terbunuhnya belasan warga sipil awal, pekerja jalan trans Papua, 2 Desember 2018 lalu. Namun untuk saat ini berikan kesempatan kepada masyarakat merayakan Natal dengan damai dan sukacita, karena mereka juga bagian dari negara ini.
"Kami harap semua aparat keamanan yang ada di tanah ini memberikan kedamaian dan sukacaita kepada orang Papua. Setelah Natal dan Tahun Baru, silahkan melakukan penegakan hukum karena itu ranah aparat keamanan. Tapi jangan ada noda pada masa Natal kini dan Tahun Baru. Kami harap semua berhenti bertikai, baik aparat keamanan dengan TPN/OPM," katanya.
Sebagai bentuk prihatin lanjut Wonda, gubernur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan para stake holder lainnya di Papua dalam rapat tertutup, Rabu (19/12/2018) malam di Gedung Negara, sepakat tidak menggelar open house dalam masa Natal, sebagai bentuk sikap sedang duka terhadap kondisi rakyat di Papua kini.
"Ini duka kedua setelah kasus Paniai. Kami tetap mengutuk tindakan itu (pembunuhan terhadap pekerja jalan trans Papua). Silahkan melakukan penegakan hukum terhadap oknum pelaku. Tapi mestinya masyarakat diungsikan dulu dari lokasi yang disasar, agar masyarakat sipil tidak korban," katanya. (*)
