Tak ada progres, Komisi V DPR Papua akan tolak penambahan anggaran PON XX

Komisi V DPR Papua saat sidak ke salah satu venue PON XX di klaster Jayapura – Jubi/Arjuna
Komisi V DPR Papua saat sidak ke salah satu venue PON XX di klaster Jayapura – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi olahraga mengancam tidak akan menyetujui tambahan anggaran penunjang pelaksanaan PON XX, jika ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra komisi itu yang mengajukan penambahan anggaran dalam APBD perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2019.

Read More

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau mengatakan sikap tersebut diambil pihaknya setelah melihat kondisi di lapangan saat komisinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah venue PON di klaster Jayapura, 2-4 Oktober 2019.

Ia mengatakan Komisi V DPR Papua menemukan tak ada progres berarti pembangunan beberapa venue PON di klaster Jayapura. Beberapa venue PON yang dianggarkan dalam APBD Papua tahun ini, belum direnovasi sama sekali.

“Misalnya GOR Toware di Doyo Lama, Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Stadion Barnabas Youwe di Kabupaten Jayapura, GOR Cenderawasih APO di samping kantor KONI Papua di Kota Jayapura, dan lapangan tenis di kantor Wali Kota Jayapura. Semua venue ini belum direnovasi,” kata Maria Duwitau, Minggu (7/7/2019).

Untuk lapangan voli indoor dan voli pasir di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura menurut Maria Duwitau, memang telah dalam tahap pembangunan. Lapangan voli pasir progresnya telah mencapai sekitar 50 persen. Namun untuk lapangan voli indoor, sejak tiga pekan terakhir tak ada pekerjaan fisik.

Keterangan yang diperoleh Komisi V DPR Papua di lapangan, manejer proyek telah libur beberapa hari sebelum perayaan Idul Fitri, 5-6 Juni 2019. Hingga Komisi V sidak ke venue tersebut, belum ada aktivitas pekerjaan.

Informasi lain yang diperoleh Komisi V DPR Papua, masih ada tunggakan pembayaran kepada para pekerja pembangunan venue voli indoor. Namun Komisi V tidak mendapat infdormasi detail berapa nominal yang belum dibayarkan.

“Kalau serapan anggaran  sudah maksimal dan butuh penambahan, mungkin kami akan mempertimbangkannya. Tapi kalau tidak ada penyerapan, kemudian meminta anggaran tambahan itu tidak masuk akal,” ujarnya.

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan hal yang sama. Pihaknya telah menyetujui anggaran untuk menunjang pelaksanaan PON XX di Papua pada 2020 mendatang, dalam pembahasan APBD Papua 2016-2019. Namun hingga kini tak ada progres berarti dalam pembangunan atau renovasi venue PON.

“Pertanyaan kami, bapak (OPD) minta uang tetapi tidak menggunakannya. Jika minta uang lagi (untuk menunjang PON), kami tidak akan berikan (menyetujuinya),” kata Natan Pahabol.

Mestinya kata Pahabol, pembangunan atau renovasi venue PON tahun ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Bukan pekerjaan fisik lagi. Namun yang terjadi di lapangan tidak seperti itu.

“Apa yang kami sampaikan di media selama ini jangan hanya dianggap angin lalu oleh pihak terkait. Dengarkan, baca dan tindaklanjuti,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply