Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Solidaritas Rakyat Nabire yang terdiri dari para pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Nabire, berdemo di tempat pertemuan terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah, di halaman Hotel Mahavira Nabire, pada Senin (7/3/2022).
Pertemuan tatap muka ini, antara Ketua Komisi II DPR Republik Indonesia, Ahmad Dolli Kurnia yang dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Wakil Bupati Dogiyai Hengky Makai, Bupati Deiyai Ateng Edowai, Bupati Paniai Meki Nawipa, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, beserta ketua dan anggota DPRD dari Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.
Solidaritas ini secara spontan melakukan aksi ketika para bupati dan anggota DPRD meninggalkan tempat pertemuan, dengan membentangkan dua buah spanduk yang bertuliskan ‘Tolak Otsus Jilid II’ dan ‘Tolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pegunungan Papua’.
“Dengan tegas kami menolak kedatangan Ketua Komisi II DPR RI di Nabire dalam rangka mencari dukungan dari elite politik, untuk meloloskan pemekaran Provinsi Papua Tengah,” kata kordinator aksi, Mikael Kudiai kepada Jubi usai aksi.
Pihaknya juga menolak dengan tegas pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pemekaran Provinsi lainnya, di atas Tanah Papua.
“Kami menolak produk ilegal Otonomi Khusus Jilid II di Tanah Papua,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga berseru agar pemerintah segera menarik militer nonorganik dan organik di atas Tanah Papua.
“Harusnya segera selesaikan pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961 sampai 2022 yang terjadi di atas Tanah Papua,” kata Kudiai.
Juru bicara Solidaritas Rakyat Nabire, Sonny Dogopia mengatakan, pihaknya juga menolak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) buatan berbagai akademisi dan pemerintah pusat.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia segera buka akses tim investigasi Komisi Tinggi Dewan HAM PBB agar bisa ke Papua, untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM melalui hukum internasional,” katanya.
Untuk pemerkaran, kata dia, apa keuntungan bagi masyarakat setempat, pasalnya sejak lama seluruh elemen masyarakat telah menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah itu.
“Kami sudah tolak, itu dilakukan di mana-mana dengan cara berdemonstrasi dan lainnya. Kalau dipaksakan, ini kepentingan siapa? Rakyat sudah tidak mau,” kata Dogopia. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
