Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan kini bukan lagi zaman Orde Baru atau Orba, melainkan era demokrasi. Untuk itu, siapapun dapat menyampaikan pendapat secara terbuka selama tidak mengganggu hak orang lain.
Pernyataan itu dikatakan anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan DPR Papua ini, berkaitan pemubaran Seminar Nasional West Papua bertema Mencari Jalan Tengah Pelanggaran HAM di Tanah Papua, Sabtu (27/3/2021).
Seminar yang digelar di Ekspo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura itu dibubarkan polisi, lantaran dianggap bertentangan dengan ideologi negara.
“Saya pikir kalau kegiatan ilmiah atau diskusi seperti itu, sebaiknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Mesti ada ruang demokrasi seadil adilnya, karena kita tidak lagi berada pada masa Orde Baru,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, melalui panggilan teleponnya, Selasa (30/3/2021).
Menurutnya, selama ini pemerintah selalu menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya klaim tersebut mesti diikuti tindakan nyata, seperti memberi ruang kepada semua pihak menyampaikan pendapatnya.
“Inikan diskusi dalam ruang secara terbatas. Tidak menggangu aktivitas orang lain. Saya pikir kegiatan seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Aparat cukup menjaga pelaksanaanya kalau ada kekhawatiran. Daripada masyarakat turun jalan. Itu potensinya lebih besar,” ujarnya.
Ia berpendapat, justru melalui seminar atau diskusi akan semakin banyak memunculkan saran kepada pemerintah, bagaimana menyelesaikan masalah Papua secepatnya.
“Yang dibicarakan dalam diskusi itukan bagaimana mencari solusi untuk Papua. Jadi tidak perlu takut berlebihan,” ucapnya.
Sementara itu, pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer menilai penegakan demokrasi di Indonesia jauh lebih buruk atau sama dengan penegakan demokrasi di Myanmar. Karenanya, Indonesia tidak bisa menjadi contoh bagi Myanmar maupun sebaliknya.
“Saya pikir Indonesia tidak lebih baik dari Myanmar. Indonesia jauh lebih buruk di Papua daripada Myanmar,” ungkap Kawer saat berbincang dengan jurnalis Jubi, Senin (29/3/2021) malam.
Menurut Kawer, lebih bijak jika Indonesia bicara masalah dalam negeri, agar penegakan demokrasi di Papua yang menjadi cerita untuk Myanmar daripada bicara Myanmar hari ini.
“Saya pikir, itu polisi tidak paham hukum atau paham tapi tidak mau melaksanakan hukum sehingga egonya yang nampak,” ungkapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
