Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbangda Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022 bisa merumuskan program prioritas. Flassy menyatakan pemulihan perekonomian rakyat pada masa pandemi COVID-19 harus menjadi salah satu prioritas itu.
Hal itu dinyatakan Flassy saat membuka Musrenbangda Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang berlangsung di Kota Jayapura, Selasa (20/4/2021). “Program prioritas harus sesuai kebijakan negara saat ini. Salah satunya fokus [adalah] pemulihan dan pembangunan ekonomi rakyat,” kata Flassy.
Menurutnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat distrik. Jika perekonomian di tingkat distrik tumbuh, masyarakat akan berdaya untuk memanfaatkan sumber daya alam masing-masing.
Baca juga: Rakerda Ke-IV TP PKK Papua diikuti pengurus PKK dari 22 kabupaten/kota
“Gubernur mau agar Dana Otsus itu diarahkan ke distrik, biar ekonomi tumbuh di sana. Para penyusun kebijakan, coba lihat ini baik,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik Papua menyimpulkan masyarakat Papua cenderung lebih konsumtif ketimbang produktif. Kebiasaan itu perlu diubah melalui perencanaan pembangunan yang baik.
“[Masyarakat masih] lebih banyak yang membeli daripada menanam. Contohnya cabai, tomat, dan lainnya, yang jadi persoalan saat ini. Harga naik karena produksi menurun, akhirnya Papua datangkan dari luar. Dengan adanya pandemi ini, pola hidup dan pelayanan kita harus diubah,” ujarnya.
Baca juga: Menteri LHK sebut expansi sawit di Papua dan Papua Barat atas usul dua gubernur
Flassy menyatakan penyusunan RKPD 2022 juga harus mengikuti sejumlah regulasi dan sistem terbaru, termasuk Sistem Informasi Pemerintah Daeah (SIPD). “Seluruh dokumen perencanaan wajib menggunakan SIPD. Saya harap, kegiatan itu menghasilkan perencanaan pembangunan yang efisien dan akuntabel. Muaranya lahir dokumen perencanaan yang berkualitas,” kata Flassy.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutan yang ia sampaikan secara daring menekankan agar perencanaan Pemerintah Provinsi Papua mempertimbangkan perencanaan nasional dan visi-misi Presiden. “Juga harus mengakomodir elemen pemerintahan di bawahnya. Disamping juga penilaian sendiri dari tingkat provinsi, serta mendengar masukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, dan tokoh masyarakat,” kata Tito.
Tito menyatakan visi-misi Presiden yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan tingkat Provinsi Papua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi. “Perkuat SDM, agar lahir SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” ujarnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
