Papua No. 1 News Portal | Jubi
Banda Aceh, Jubi – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh menemukan proses pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan sekolah dilakukan tak profesional. Di antaranya jembatan yang dibangun di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan biaya Rp12 miliar.
“Abutment (kepala jembatan, Red) dalam kondisi retak-retak, dan oprit yang turun, kondisi ini tentu sangat kami sayangkan, anggaran sebesar itu dikerjakan dengan tidak profesional,” kata Ketua Pansus LHP BPK Dapil 9 DPRA Irpannusir, Selasa, (10/8/2021).
Baca juga : Gaharu sosialisasikan rencana survei pembangunan manusia di Biak
Wamen PUPR minta pembangunan arena PON XX Papua tuntas Juli 2021
Komisi IV DPR Papua minta Dinas PUPR berikan data pembangunan infrastruktur
Irpannusir minta rusaknya jembatan yang dibangun dengan dana daerah tahun 2020 itu segera diperbaiki. Bukan hanya menempelkan semen untuk menutupi keretakan, atau sekadar menimbun bagian oprit yang sudah mulai turun.
“Kami khawatir kalau tidak diperbaiki, jika diterjang air besar bisa saja jembatan akan ambruk, apalagi beberapa bulan ke depan diperkirakan intensitas hujan akan meningkat, secara otomatis debit air sungai juga pasti deras. Ini sangat tidak kita diharapkan,” ujar Irpannusir menambahkan.
Pansus juga menemukan tiga alat praktik siswa di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kecamatan Susoh, Abdya yang tidak berfungsi.
Padahal, menurut Irpannusir pihak sekolah sudah menyampaikan kepada rekanan pengadaan agar segera memperbaiki, tetapi tidak diindahkan. Karena itu, pihaknya meminta segera diperbaiki mengingat para siswa sudah mulai belajar secara tatap muka.
“Jika tidak segera diperbaiki tentu kami minta Inspektorat mengaudit pekerjaan pengadaan tersebut,” kata Irpannusir menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
