Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ratusan aktivis 98 berkumpul di Jakarta pada Jumat (25/2/2022), dan menyampaikan kegelisahan bersama mereka melihat praktik korupsi, kolusi dan nepostisme yang semakin meluas. Mereka bersepakat membentuk Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Hal itu dinyatakan aktivis 98, Ubedilah Badrun yang juga menjadi pembicara dalam temu kangen aktivis 98 di Kota Jayapura. “Dalam forum tersebut, kami berpendapat bahwa pemerintahan saat ini diliputi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepostime atau KKN. Praktik kotor itu dilakukan secara sistemik, vulgar, dan masif,” kata Ubedilah saat dihubungi Jubi pada Selasa (1/3/2022).
Ubedilah mengatakan pertemuan itu dihadiri aktivis 98 dari berbagai latar belakang pekerjaan, buruh, petani dan berbagai profesi lainya. Mereka bersama-sama membentuk Komite Rakyat Lawan KKN yang terbuka untuk semua orang yang ingin Indonesia maju dan bebas KKN.
“Sesungguhnya ada silent majority [dalam] masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN. Apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 persen pemuda di seluruh dunia membenci korupsi. Semangat memberantas KKN itu harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini” katanya.
Baca juga: Pelapor korupsi dana desa jadi tersangka, LPSK: Ini preseden buruk
Aktivis 98 lainnya, Yusuf Blegur mengemukakan semangat untuk melawan praktik KKN harus dikonsolidasi, demi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran akibat praktik KKN. “KKN itu sudah parah. Konsolidasi harus dilakukan, karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini ” tegas Yusuf Blegur.
Aktivis 98 lainnya, Anton Aritonang menegaskan perlawanan terhadap KKN terus digelorakan tanpa henti. “Kita ini harus semangat melawan KKN, karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN” tegas Anton Aritonang.
Aktivis 98, Edysa Girsang mengatakan KKN memang harus dilawan, karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. “KKN itu wajah oligarki saat ini. Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN” tegas Edysa.
Aktivis 98 lainnya, Apek Saiman menyatakan keberadaan Komite Rakyat Lawan (KRL) KKN itu sangat dibutuhkan. “KRL KKN itu harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kami, tetapi rakyat dan negara. Kami bersama harus mengambil risiko, mengambil elan vital kehendak rakyat memberantas KKNl,” kata Apek Saiman. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
