Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, diduga tidak memahami konteks hak asasi manusia atau HAM.
Penilaian itu dikatakan pegiat HAM di Papua, Theo Hesegem sebagai respons terhadap pernyataan Bamsoet awal pekan ini.
Ketika itu Bamsoet meminta aparat aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Urusan HAM dapat dibicarakan belakangan.
Hesegem mengatakan, itu merupakan pernyataan keliru dari seorang pejabat negara. Mestinya sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan.
“Itu pernyataan keliru menurut saya. Beliau mungkin tidak mengerti aspek-aspek HAM. Atau beliau tahu, tetapi mungkin sedang bicara [dalam keadaan] emosional,” kata Theo Hesegem kepada Jubi, Kamis (29/4/2021).
Menurutnya, dalam mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan masalah di Papua, mesti dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek HAM.
Tugas aparat keamanan melakukan penegakan hukum. Mengejar dan menangkap pihak yang dianggap melawan hukum. Akan tetapi, upaya itu tidak bisa dilakukan serampangan. Sebab dapat berdampak pada jatuhnya korban dari warga sipil atau pihak yang terlibat.
“Apa yang disampaikan Ketua MPR terkait HAM itu, bagian dari kekeliruan. Kita ini bangsa besar. Namun karena tidak pernah lakukan penegakan HAM, negara ini selalu disoroti dunia internasional. Seakan kita negara baru,” ujarnya.
Katanya, jangan berpikir ketika Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau oleh pemerintah disebut KKB ditumpas habis, isu Papua merdeka akan hilang.
Sebab, itu merupakan ideologi, dan tentu akan selalu ada dalam hati dan pikiran dari generasi ke generasi. Ideologi tidak dapat dibunuh dan dipenjarakan.
“Cara kekerasan itu tidak ada mengadirkan perdamaian. Akan tetapi justru memperpanjang konflik,” ucapnya.
Beberapa hari lalu, Ketua MRP RI, Bamsoet meminta aparat keamanan mengerahkan kekuatan penuh menumpas kelompok bersenjata di Papua.
Permintaan itu disampaikan Bamsoet, pascapenembakan yang menyebabkan gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Kabupaten Puncak, Papua pada 25 April 2021.
Katanya, aparat keamanan tidak perlu ragu mengerahkan kekuatan penuh, dan urusan HAM bisa dibicarakan belakangan.
“Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu. Segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyarankan agar empat matra terbaik selain Brigade Mobil (Brimob) Polri, yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka diturunkan untuk menumpas KKB di Papua.
Ia berpendapat, langkah ini bisa dilakukan karena tindakan KKB di Kabupaten Puncak sudah sangat meresahkan dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” ucap Bamsoet. (*)
Editor: Edho Sinaga
