Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Yuli Rahman mengatakan, rencana induk atau masterplan penanggulangan bencana sangat penting untuk mencegah berulangnya banjir dan longsor. Rencana induk itu harus memetakan seluruh titik rawan bencana di Kota Jayapura.
Yuli menyatakan rencana induk penanggulangan bencana semakin dibutuhkan karena semakin tingginya kerawanan banjir dan longsor di kota Jayapura. Selain itu, Yuli juga mengharapkan mengharapkan Pemerintah Kota Jayapura memiliki rencana induk terkait sistem drainase di Kota Jayapura.
“Masterplan penanggulangan bencana dibutuhkan karena semakin sering terjadi banyak banjir dan longsor di Kota Jayapura. Kami juga berharap ada masterplan terkait dengan saluran air. Sehingga bila ada saluran air yang tersumbat karena sedimen lumpur langsung bisa diatasi,” kata Yuli Rahman di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (1/4/19).
Menurut Yuli Rahman, rencana induk penanganan bencana harus memetakan titik rawan bencana di Kota Jayapura. “Masterplan ini bisa diperbaharui lima tahun sehingga fokus pembangunannya pada (mitigasi bencana) di daerah rawan bencana. Masteplan ini diharapkan dapat menguatkan sistem peringatan dini terhadap bencana sehingga meminimalisir korban,” jelasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Bernard J. Lamia mengatakan, rambu jalur evakuasi gempa, banjir dan longsor di Kota Jayapura masih kurang karena keterbatasan dana.”Kami sudah masterplan (penanggulangan bencana) tersebut, namun saat eksekusi keterbatasan dana. Rambu penanda (jalur) evakuasi sangat penting untuk memudahkan masyarakat menyelamatkan diri bila terjadi gempa, banjir atau longsor,” jelasnya.
Meski masih mengalami keterbatasan anggaran untuk memperbanyak rambu evakuasi bencana, Lamia menyatakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan terus dilakukan dengan melibatkan para warga di daerah rawan bencana. Sosialisasi dan simulasi kebencanaan diharapkan meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat menghadapi bencana seperti banjir, longsor dan gempa.
“Tahun ini anggaran BPBD Rp8 miliar. Sebagian besar terpakai untuk menangani bencana yang sudah terjadi,” kata Lamia.
Menurut Lamia, pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi rawan longsor di Kota Jayapura, antara lain di Waena, Perumnas 3 dan 4, Uncen, Kamkey Dok 9, PLN Skyline, SPBU di depan terminal Mesran, APO, Klofkamp, dan Dok 5. “Wilayah itu rawan longsor karena banyak warga di sanan membuka hutan untuk membuat permukiman,” jelasnya (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
