Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Puluhan pegawai honorer pemerintah kabupaten/kota dan maupun Pemerintah Provinsi Papua kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP di Jayapura, Kamis (4/4/2019). Mereka kembali menanyakan apakah DPRP telah menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan jaminan nasib para honorer dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Papua tahun ini.
Saat menemui para pegawai honorer itu, tiga anggota komisi bidang pemerintahan politik, hukum, hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)-Yonas Nusy, Albert Bolang, dan Ronald Engko-menyatakan komisinya telah membuat surat untuk dikirim ke Pemerintah Provinsi Papua. Akan tetapi, surat itu belum dikirimkan, karena masih menunggu ditandatangani pimpinan DRPP.
Nusy menjelaskan isi surat itu, yang intinya berisi dukungan DPRP terhadap tuntutan para pegawai honorer untuk mendapat jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Dalam surat itu, kami minta Pemerintah Provinsi Papua berkoordinasi dengan Presiden dan kementerian terkait, untuk memastikan nasib pegawai honorer,” kata Nusy.
Albert Bolang mengatakan seharusnya surat DPRP itu ditandatangani pimpinan DPRP pada Kamis. Akan tetapi, pada Kamis itu para pimpinan DPRP mengikuti rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX 2020 di Papua.
Salah satu wakil para pegawai honorer itu, Barens mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah mendapat kepastian dari pemerintah daerah. “Namun kami mengapresiasi Komisi I DPR Papua yang memperjuangkan aspirasi kami. Hanya saja belum ada kepastian, masih (ada) proses (yang harus dilalui). Padahal kami butuh kepastian,” kata Barens.
Barens mengaku khawatirkan pendaftaran dan penerimaan CASN di Papua yang akan berbarengan dengan proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019 tidak terawasi oleh DPRP. Pasalnya, saat pendaftaran dan penerimaan CASN dibuka, kemungkinan para anggota DPRP akan sibuk turun ke daerah pemilihan demi mengamankan perolehan suaranya masing-masing.
“Kalau sudah seperti itu, siapa yang akan mengawasi penerimaan CASN? Kami ingin Ketua DPRP segera mendatangani surat itu, diserahkan ke Gubernur Papua, dan Gubernur Papua secepatnya membawa (surat itu) ke Jakarta,” ucapnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
