Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Kabupaten Nabire baru saja melangsungkan Pemungutan Suara Ulang (PSU pada Rabu (28/7/2021) yang berjalan aman dan kondusif dengan dikawal oleh TNI dan Polri.
Menanggapi hal itu, Suku Besar Wate Kabupaten Nabire mengapresiasi pelaksanaan PSU yang aman dan damai.
Sekretaris Suku Besar Wate, Otis Money menilai, masyarakat Nabire telah menyalurkan aspirasinya dengan baik dan benar, walau kemungkinan ada praktik yang melanggar aturan, namun tidak ada
pergerakan masa dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain
seperti Pilkada sebelumnya pada 9 Desember 2020.
“Saya liat ini sangat demokratis, tapi kalaupun ada pelanggaran itu
ranahnya penyelenggara. Terima kasih karena PSU aman,” kata Otis Money
dalam pesannya kepada Jubi di Nabire, Jumat (30/7/2021).
Money mengharapkan kepada masyarakat Nabire dan tim pemenangan, jika menemukan pelanggaran agar menempuh jalur resmi. Ia meminta jangan ada
tindakan-tindakan yang nantinya mengganggu situasi keamanan daerah.
Apalagi saat ini sedang dilaksanakan proses rekapitulasi dan perhitungan suara.
“Karena siapapun yang terpilih dan ditetapkan adalah Bupati seluruh
warga Nabire. Jadi, apapun hasilnya nanti kami berharap dapat merangkul
seluruh elemen masyarakat untuk bangun Nabire, karena tidak ada Bupati
timses namun Bupati seluruh orang Nabire.
Sementara, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora
mengapresiasi aparat keamanan yang telah mengawal PSU, walaupun awalnya Nabire dikategorikan daerah rawan dalam PSU.
Kata Hanebora, hasil PSU masih dalam proses penghitungan. Ia berharap amannya Nabire saat ini berlangsung hingga pleno akhir dan penetapan calon hingga pelantikan. Sehingga pembangunan dapat
dilaksanakan oleh Bupati terpilih untuk masyarakat.
“Kami Suku Yerisiam harap, kita semua kawal proses ini agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. Supaya ada Bupati Definitif untuk bangun Nabire yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” kata Hanebora.
Di sisi lain, Suku Yerisiam merasa bahwa Pemerintah selama 10 tahun terakhir tidak
berjalan maksimal baik dari segi birokrasi, pembangunan serta masyarakat adat tidak diakomodir terutama suku asli Nabire.
“Walaupun hasil PSU masih dalam rekapan dan perhitungan tetapi kami harapkan tidak seperti kepemimpinan sebelumnya,” kata Robertino Hanebora melalui selulernya kepada Jubi di Nabire, Jumat (30/7/2021).
Menurutnya, Bupati Nabire terpilih nantinya tidak menjadi pimpinan tim suksesnya tetapi menjadi pimpinan dan orang tua seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire, yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Nabire, bukan kepentingan kelompoknya.
Sebab menurutnya, kepemimpinan sebelumnya kurang memperhatikan masyarakat adat terutama pemilik hal ulayat di Nabire yakni enam suku pesisir.
“Saya tidak menjatuhkan pemimpin Nabire sebelumnya, tapi dari birokrasi sampai pembangunan yang diutamakan adalah kelompoknya, masyarakat tidak diperhatikan. Misalnya, jalan-jalan di dalam Kota Nabire masih hancur berlubang, sering tergenangi air, sampah yang tidak terselesaikan dan masih banyak lagi,” tuturnya.
Selain itu iaa menilai bahwa investasi berskala besar seperti tambang dan sawit, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam
perencanaan. Sehingga tiba-tiba datang investor dan mengambil lahan masyarakat yang berakibat pada konflik horisontal.
Misalnya saja perkebunan sawit di Distrik Yaur yang berakibat konflik saudara di Kampung Sima. Ini menjadi catatan penting bagi Bupati baru nanti.
“Masyarakat adat, 10 tahun ini kami tidak dihargai. Lihat saja perusahaan sawit, kami tidak tau tetapi tiba-tiba ada perusahaan masuk, dan kami di Kampung lalu berkelahi. Ini yang harus diperhatikan ke depannya,” ujar Hanebora. (*)
Editor: Edho Sinaga
