Papua No.1 News Portal | Jubi
Pemerintah negara Prancis telah membantah pihaknya menyembunyikan hasil tingkat pengujian radiasi di Pasifik setelah melakukan ratusan uji coba senjata nuklirnya di wilayah ini, sementara pertemuan tentang warisan uji coba nuklir yang diadakan oleh negara itu di Paris sedang berlangsung, menurut laporan France 24.
Negosiasi yang dilakukan selama dua hari tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan dimulai pada Kamis (1/7/2021) menyusul tuduhan baru terhadap pihaknya bahwa pengujian senjata dan bom nuklir yang dilakukan dari 1966 hingga 1996 telah menyebabkan radiasi hingga ke atmosfer dan ke dalam tanah yang selama ini tersembunyi.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh negara,” tegas Genevieve Darrieusseq, menteri pertahanan, mengatakan kepada kantor berita AFP Prancis kemarin dalam komentarnya yang singkat di sela-sela pertemuan itu, dimana dia dengan tegas membantah kemungkinan akan adanya permintaan maaf yang resmi dari negara Prancis kepada Pasifik.
Pada Maret lalu, situs web investigatif Disclose dan book berjudul Toxic menimbulkan kontroversi ketika itu mengumumkan bahwa mereka telah menganalisis sekitar 2.000 halaman dari dokumen-dokumen militer Prancis yang dapat diakses publik dimana ada informasi tentang hampir 200 uji coba senjata dan bom nuklir yang dilakukan di Polinesia Prancis.
Bekerja bersama dengan pakar-pakar statistik dan akademisi dari Universitas Princeton di Amerika Serikat, kelompok itu mengambil kesimpulan bahwa “Pihak berwenang negara Prancis telah menyembunyikan dampak sebenarnya dari uji coba senjata nuklir terhadap kesehatan orang-orang Polinesia selama lebih dari 50 tahun.”
Diskusi meja bundar kali ini dihadiri oleh tiga menteri Prancis, serta Presiden Macron sendiri, yang tidak memberikan pengumuman apa-apa di hadapan publik setelah mengambil bagian dalam pertemuan itu pada hari Kamis.
Sementara itu Edouard Fritch, presiden wilayah Polinesia Prancis, mengatakan Macron telah berjanji akan membuka arsip-arsip militer tentang uji coba tersebut kepada publik, permintaan yang lama diajukan oleh para ahli sejarah, dan ia akan mengunjungi Tahiti pada 25 Juli.
‘Memulai awal yang baru setelah melewati masa-masa yang menyakitkan’
Hanya dokumen-dokumen yang dapat mengarah pada proliferasi senjata nuklir yang masih akan tetap dirahasiakan oleh negara.
“Kami merasa bahwa Presiden Macron punya keinginan yang nyata untuk memulai awal yang baru setelah melewati masa-masa yang menyakitkan bagi kita semua, dengan memberikan sumber daya yang diperlukan kedepannya, sehingga orang-orang Polinesia dapat membangun kembali rasa percaya kita yang selalu kita punya terhadap Prancis, ” tegas Presiden Fritch.
Acara rapat itu telah menuai kritik dan kecaman dari banyak politisi Polinesia Prancis serta penggerak kampanye-kampanye anti-nuklir dan ahli sejarah, yang mengungkapkan bahwa upaya mereka untuk melakukan penyelidikan yang memadai telah diblokir akibat undang-undang yang melindungi rahasia negara.
Moetai Brotherson, seorang pendukung kemerdekaan yang merupakan anggota Parlemen Nasional di Paris mewakili Polinesia Prancis, menolak untuk hadir dalam pertemuan itu kecuali pemerintah pusat di Prancis bersedia meminta maaf atas uji coba senjata nuklir tersebut.
Parpol Brotherson, Tavini Huiraatira yang pro-kemerdekaan, mengatakan mereka akan menyelenggarakan rapat lainnya, untuk menyaingi rapat Macron tadi, di Tahiti pada hari Jumat mendatang.
Kompensasi baru diberikan pada puluhan korban
Selama satu tahun terakhir, Presiden Macron telah menunjukkan kesediaannya untuk menangani masalah-masalah yang – secara historis – dianggap tabu bagi Prancis, termasuk sejarah kolonial yang berdarah di Aljazair dan keterlibatannya di Rwanda menjelang genosida pada 1994.
Uji coba senjata nuklir di masa lalu masih menjadi sumber kebencian dan kemarahan yang mendalam di Polinesia Prancis, dimana rangkaian peristiwa itu dilihat sebagai bukti perilaku kolonial atau bahkan rasis yang mengabaikan kehidupan penduduk pulau-pulau di sana.
AS dan Inggris juga sempat melakukan puluhan uji coba senjata nuklir di Pasifik selama era kompetisi senjata nuklir selang Perang Dingin.
Hingga saat ini hanya 63 warga sipil di Polinesia Prancis, tidak termasuk tentara dan kontraktor, yang telah menerima kompensasi atas paparan radiasi dari uji coba senjata nuklir, menurut temuan Disclose.
Situs web tersebut mengatakan pihaknya telah melakukan penilaian ulang atas polusi radioaktif di pulau Gambier, Tureia, dan Tahiti atas enam titik uji coba nuklir yang dianggap sebagai sumber pencemaran yang paling signifikan dalam sejarah uji coba Prancis di Pasifik.
Tim itu juga mengklaim bahwa kesimpulan yang mereka temukan itu sangat berbeda dengan temuan badan negara Prancis, Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), yang angka temuannya digunakan sebagai referensi dalam pemberian kompensasi bagi korban uji coba nuklir yang mengajukan tuntutan pada negara.
Sebagai salah satu contohnya, Disclose menyatakan cakupan deposit tanah yang radioaktif di atol telah dikurangi lebih dari 40 %, sementara secara total lebih dari 100.000 orang mungkin telah terkontaminasi.
Prancis berhenti setelah kampanye anti-nuklir internasional
Prancis telah melakukan 193 uji coba senjata dan bom nuklir selama tiga dekade di atol Moruroa dan Fangataufa di Polinesia Prancis sampai mantan presiden, Jacques Chirac, mengakhiri program tersebut pada 1996 setelah menjadi sasaran kampanye dan protes di tingkat internasional.
Pada 2016, mantan presiden lainnya, François Hollande, mengakui dalam kunjungannya ke wilayah tersebut bahwa tes tersebut membawa ‘dampak’ pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, dan berjanji akan mengubah proses pengajuan, pemrosesan, dan persetujuan kompensasi korban.
Dari 1960 hingga 1966, Prancis juga melakukan 17 uji coba nuklir di sejumlah lokasi di tengah-tengah gurun pasir di Aljazair, pegiat masih terus melakukan kampanye untuk mendesak adanya kompensasi dan pemulihan. (Asia Pacific Report)
Editor: Kristianto Galuwo
