Papua No.1 News Portal | Jubi
Tripoli, Jubi – Perdana Menteri Libya Abdulhamid al-Dbeibah lolos dari pembunuhan tanpa cedera ketika mobilnya dihantam serentetan tembakan pada Kamis, (10/2/2022) dini hari. Seorang sumber, yang menyebut insiden itu jelas merupakan upaya pembunuhan.
Penembakan terjadi ketika pertikaian sengit antarkelompok menyangkut kendali kekuasaan pemerintah. Sedangkan aksi penembakan ketika Dbeibah sedang berada dalam perjalanan pulang ke kediamannya.
“Di tengah perjalanan mobil yang ditumpangi Dbeibah ditembaki dari sebuah kendaraan lain, yang kemudian kabur,” kata sumber itu, dikutip antara dari Reuters.
Insiden itu telah dirujuk ke kejaksaan untuk diselidiki. Jika benar, upaya pembunuhan itu akan memperburuk krisis soal penguasaan kendali di Libya.
Dbeibah telah menyatakan bahwa ia akan mengabaikan pemungutan suara, yang dijadwalkan berlangsung di parlemen kawasan timur pada Kamis, untuk melengserkannya. Pada Maret nanti ia dilantik sebagai kepala Pemerintah Kesatuan Nasional (GNU). Pemerintah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dibentuk untuk mengatur persiapan pemilihan pada Desember.
Sedangkan sejumlah faksi yang bersaing telah berebut posisi setelah proses pemilihan berantakan di tengah perselisihan atas beberapa aturan.
Di antara aturan yang menjadi perselisihan adalah soal keabsahan Dbeibah untuk mencalonkan diri sebagai presiden –setelah ia dulu berjanji tidak akan mengikuti persaingan dalam pemilihan.
Baca juga : Penembakan presiden Haiti AS dan Kolombia kirim agen penyelidikan
Penembakan wanita Asia di as kampanye stopasianhate menjadi trending
India diwarnai penembakan usai Pemilu
Parlemen tersebut, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara berlangsung, telah menyatakan GNU invalid.Pemungutan suara karena itu akan dilangsungkan pada Kamis untuk menunjuk perdana menteri yang baru dalam rangka membentuk pemerintah.
Namun, penasihat dari PBB untuk Libya serta negara-negara Barat mengatakan bahwa mereka tetap mengakui GNU. Mereka mendesak lembaga-lembaga politik Libya untuk lebih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pemilihan. (*)
Editor : Edi Faisol
