Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Gina Kekea
Masyarakat seharusnya tidak boleh dipaksa untuk hidup dalam ketakutan akan ancaman tersembunyi yang disebabkan oleh bekas era perang dunia yang eksplosif.
Kepulauan Solomon itu dipenuhi dengan sisa-sisa bom yang belum meledak, peninggalan dari Perang Dunia II, sebagai salah satu tempat pertempuran yang paling berat antara Jepang dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Sebagian besar penduduk di seluruh negara ini masih hidup dengan sisa-sisa bahan peledak yang tidak diketahui jumlahnya, yang tertinggal dari bekas dari pertempuran tadi.
Konsekuensi dari ancaman tersembunyi ini sangat mengerikan dan masih dirasakan hingga saat ini. Baru saja bulan ini, tepatnya pada 9 Mei, warga Honiara dikejutkan oleh kematian tragis seorang insinyur penerbangan dalam insiden ledakan bom yang tidak terduga. Saat itu sekelompok anak muda menyalakan api untuk memasak makanan di tanah terbuka di kawasan pemukiman pribadi, tanpa mereka sadari ada bom yang terkubur di bawah tanah. Ledakan itu disebabkan oleh proyektil HE 105mm milik Amerika, jenis proyektil yang biasanya ditembakkan oleh artileri. Satu korban lain lalu meninggal dunia akibat luka-lukanya pada akhir pekan. Dia ini bekerja sebagai seorang auditor di sebuah kantor akuntan swasta di Honiara. Istrinya, yang juga terluka dalam ledakan itu, masih dalam pemulihan di rumah sakit.
Dengan insiden fatal akibat ledakan bom yang terbaru, penduduk Kepulauan Solomon kembali mendesak pemerintah AS dan Jepang untuk meningkatkan upaya mereka dalam menjinakan dan membuang bom dan persenjataan yang tidak meledak, atau UXO sebutannya, dari pulau-pulau mereka. Sudah hampir 80 tahun berlalu sejak Pertempuran Guadalcanal, namun ancaman terhadap nyawa masyarakat dari bom yang tidak meledak ini masih tetap tinggi. Departemen Pertahanan AS sudah mengakui bahwa ‘sejumlah besar’ bahan peledak yang rusak dan terbengkalai masih ada dan menyebabkan ancaman bahaya yang serius bagi penduduk setempat. Seiring pertumbuhan populasi dan pembangunan yang terus meningkat di pinggiran ibu kota Honiara, semakin banyak bom bekas yang ditemukan.
Tim penjinak senjata dan amunisi (Explosive Ordnance Disposal/EOD) dari Kepolisian Kepulauan Solomon sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan memindahkan sebagian besar bom UXO yang ditemukan dengan aman, dan unit ini telah mendapat dukungan dari AS dan Australia. Tetapi sumber daya mereka pun masih tidak cukup untuk melakukan semua pekerjaan ini. Sebagian besar pekerjaan tim tersebut adalah menanggapi permintaan bantuan untuk memindahkan persenjataan yang belum meledak, dan mereka pun hanya bisa mengandalkan informasi yang diberikan oleh publik.
Tanpa dokumentasi yang dapat diandalkan, sulit untuk membersihkan bahan-bahan peledak dari lahan ini.
Satu-satunya sumber informasi yang tercatat secara tertulis tentang luasan dan sebaran persenjataan di negara ini didapatkan dari berbagai laporan yang ditulis oleh berbagai pasukan militer Perang Dunia II yang bertempur di pulau-pulau tersebut. Informasinya juga tidak lengkap dan tidak cukup untuk membantu menjinakkan bom yang tidak meledak ini.
Pada 2010, pembahasan tentang sisa-sisa bahan peledak diangkat sebagai agenda pertemuan para pemimpin Pasifik. Forum Pulau Pasifik (Pacific Island Forum/ PIF) diberi amanat untuk mengatasi ancaman yang sudah lama ada, setelah sebuah studi di empat negara Pasifik yang menunjukkan ancamannya bagi komunitas lokal. Sebuah dokumen strategi regional dalam penanganan UXO di Pasifik kemudian disahkan oleh Komite Keamanan Regional PIF pada 2012. Strategi tersebut memberikan arahan kepada negara-negara anggota yang terkena dampaknya, sekretariat PIF, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasikan, memobilisasi, dan dengan efisien menyalurkan bantuan teknis dan sumber daya untuk menghapus dan meminimalkan risiko yang dipaparkan oleh UXO.
Pada 2012, AS mengalokasikan dana sebesar $ 3,5 juta untuk membantu upaya penemuan dan pembuangan persenjataan yang tidak meledak – bantuan yang baru diberikan 18 tahun setelah negara itu mengakhiri program bantuan utamanya di Pasifik Selatan.
Pada 2013, Australia, memulai Operation Render Safe di bawah program bantuannya ke Kepulauan Solomon untuk pembuangan dan pemusnahan UXO di Barat Daya Pasifik. Sejak itu, program tersebut diadakan setiap dua tahun di Kepulauan Solomon, dengan pelaksanaan terakhir pada 2019, sebelum pandemi Covid-19.
Pada 2019, organisasi kemanusiaan yang bernama Norwegian People’s Aid memulai sebuah program di Kepulauan Solomon untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan database terpusat untuk menunjukkan luas daerah yang terkontaminasi sisa-sisa persenjataan PD II yang belum meledak. Setahun setelah program dimulai, dua pekerjanya kehilangan nyawa mereka saat mencoba meledakkan bom di kantor dan tempat tinggal mereka. Investigasi akan kejadian itu masih berlanjut, dan program tersebut pun dihentikan untuk sementara.
Biaya untuk menjinakan dan memindahkan bom bekas itu mahal dan di luar kemampuan keuangan banyak warga Kepulauan Solomon. Dan ini juga tidak seharusnya menjadi be bagiban mereka. Meskipun ada dukungan internasional dalam upayanya menjinakan dan membuang sisa-sisa bahan peledak Perang Dunia II di negara ini, sudah jelas bahwa hal itu saja belum cukup.
Pertempuran Guadalcanal berlangsung kurang dari enam bulan, sementara pertempuran melawan UXO di Kepulauan Solomon dan negara-negara lain di Pasifik memerlukan waktu sampai bertahun-tahun untuk dimenangkan. Jutaan dolar telah dihabiskan, namun proses pembersihan itu sporadis. Berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang harus melayang sebelum tindak tegas diambil oleh pemerintah dan para pemimpin Pasifik, serta donor-donor bilateral?
Setelah insiden terakhir ini, perwakilan AS telah mengumumkan bahwa mereka akan terus memberikan bantuan untuk membersihkan sisa-sisa bom dari Kepulauan Solomon. Pertempuran Guadalcanal, yang diberikan nama Operation Watchtower, telah menyatukan AS dan pasukan sekutu dibawah strategi yang sama. Kerja sama yang sama dibutuhkan dalam kampanye untuk memusnahkan bom dan persenjataan sisa-sisa Perang Dunia Ke-2, dan untuk menanggapi tuntutan dari orang-orang Kepulauan Solomon agar negara-negara menyelesaikan persoalan yang tidak mereka ciptakan. (The Interpreter)
Gina Kekea adalah seorang jurnalis dari Kepulauan Solomon dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan Presiden dari Media Association di Kepulauan Solomon.
Editor: Kristianto Galuwo
