Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua dari komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, HAM dan keamanan, Laurenzus Kadepa menyatakan, permintaan penarikan pasukan keamanan dari Kabupaten Nduga oleh berbagai pihak, bukan bentuk dukungan terhadap kelompok bersenjata atau TPN/OPM di wilayah itu.
Hal itu dikatakan Laurenzus Kadepa terkait permintaan Bupati Nduga, Yairus Gwijangge kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pasukan non organik ditarik dari Nduga. Namun permintaan itu dianggap pihak TNI sebagai bentuk dukungan kepada kelompok bersenjata atau TPN/OPM.
“Bupati ingin masyarakatnya hidup tenang. Hingga kini banyak masyarakat Nduga mengungsi ke kabupaten terdekat. Mereka takut kembali ke kampungnya karena perseteruan kelompok bersenjata atau TPN/OPM dengan aparat keamanan di wilayah itu,” kata Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Senin (22/7/2019).
Kadepa menyatakan mendukung permnitaan bupati Nduga tersebut, karena pasca-pecahnya pertikaian antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata yang menyatakan diri sebagai TPN/OPM di Nduga jelang akhir tahun lalu, Pemprov Papua dan DPR Papua juga meminta aparat keamanan ditarik sementara waktu dari Nduga.
“Kami bukan mendukung kelompok bersenjata atau TPN/OPM, tapi karena ingin masyarakat tenang di tanahnya. Kini masyarakat Nduga menjadi korban perseteruan dua pihak yang bersenjata,” ucapnya.
Kata Kadepa, apa gunanya pembangunan jika tidak dinikmati masyarakat. Pembangunan ada untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Sebelumnya Bupati Nduga, Yairus Gwijangge bersama sejumlah tokoh Nduga dalam keterangan persnya di Jakarta pada 18 Juni 2019 meminta Presiden Jokowi menari pasukan non organik dari Nduga.
Namun Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi kepada salah satu media lokal pada pekan lalu mengatakan negara behak menempatkan aparat keamanan di manapun di setiap wilayah NKRI, termasuk Nduga.
Kata Kolonel Inf M. Aidi, permintaan penarikan pasukan dari Nduga bukan yang pertama. Sejak beberapa waktu lalu permintaan serupa disampaikan berbagai pihak.
“Namun mesti diingat Nduga adalah bagian daripada NKRI yang diatur oleh negara. Mestinya kepala daerah mendukung kepentingan nasional, karena kini negara sedang berupaya membangun Nduga,” kata Kolonel Inf M. Aidi.
Menurutnya, bupati Nduga mestinya mendukung kepentingan nasional, bukan terkesan mendukung kepentingan kelompok bersenjata.
“Kini sedang berlangsung proyek strategis nasional di Nduga. Kepala daerah wajib mendukung kebijakan negara. Mensukseskan pembangunan strategis negara,” ucapnya.
Situasi di Nduga kini lanjutnya, bukan karena kehadiran aparat TNI/Polri, namun karena adanya kelompok bersenjata di wilayah itu.
“Situasi ini dimanfaatkan sebagian orang menyebar isu ada ratusan pengungsi meninggal dunia,” ujarnya.
Katanya, terjadinya gangguan keamanan di Nduga menghambat program pembangunan nasional di wilayah itu. Situasi ini membuat TNI mengambil alih pembangunan infrastruktur di Nduga. (*)
Editor: Edho Sinaga
