Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Perkembangan situasi di Papua dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu perhatian Jaringan Damai Papua atau JDP.
Latifah Anum Siregar dari Jaringan Damai Papua mengatakan dalam diskusi pihaknya beberapa hari lalu, salah satu yang dibicarakan adalah situasi terkini di Papua.
“Ya, JDP hari ini sedang mendiskusikan updeting situasi Papua, salah satunya mengenai itu,” kata Anum melalui sambungan teleponnya, Selasa (17/11/2020).
Menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP itu, hal lain yang dibicarakan pihaknya adalah adanya wacana pelibatan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla sebagai fasilitator perdamaian di Papua.
Katanya, meski pelibatan JK sebagai fasilitator perdamaian di Papua belum mengarah pada pembicaraan serius, namun JDP merespons baik akan hal itu.
“JDP senang menyambut baik respons berbagai pihak apalagi kalau bisa membantu mempercepat proses [perdamaian] ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada prinsipnya JDP siap menerima siapapun yang mendukung proses perdamaian di Papua, apalagi jika bisa berperan aktif.
“Kalau Jusuf Kalla mau berperan aktif, dengan modalitasnya, dengan kapasitas yang dimilikinya tidak masalah. Yang jelas kita berharap, Jusuf Kalla menangkap ini ada respons orang mau dialog dan Jusuf Kalla dengan kapasitasnya bisa membantu itu,” ucapnya.
Katanya, siapapun nanti yang akan menjadi fasilitator atau mediator terciptanya perdamaian di Papua, mesti dibicarakan pada tahap berikutnya.
Belakangan ini berbagai pihak berharap Jusuf Kalla membantu proses perdamaian di Papua.
Salah satu alasannya, karena JK dianggap memiliki pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Ia menjadi fasilitator perdamaian konflik di Aceh dan Ambon beberapa tahun silam.
Jusuf Kalla sendiri mengisyaratkan siap jika memang dipercayakan menjadi fasilitator perdamaian di Papua.
Isyarat itu tersirat dari pernyataan Jusuf Kalla kepada wartawan usai pengukuhan pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura, 14 November 2020.
“Untuk pemerintah dan [untuk] semua, untuk persatuan bangsa dan sebagai anak bangsa semua harus siap. Saya fikir konsep itu terbaik,” kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, konsep dialog dalam penyelesaian masalah di Papua adalah jalan terbaik yang bisa diambil pemerintah dan semua pihak.
Pada suatu kesempatan pertengahan Oktober 2020 silam, kepada media Jusuf Kalla mengatakan perlu pendekatan berbeda dalam menyelesaikan konflik di Papua. Tidak bisa disamakan dengan cara menangani konflik di Aceh.
Katanya, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando.
“Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Begitu kita ngomong di level atas, di bawah pasti akan patuh. Berbeda dengan di Papuaa. Ada banyak faksi dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten tidak terhubung garis komando,” kata Jusuf Kalla ketika itu.
Akan tetapi menurutnya, bukan berarti masalah di Papua tidak bisa diselesaikan.
“Itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka,” ujarnya.
Katanya, prinsip yang harus dipegang dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai adalah win-win solution dan dignity for all. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
